rtp magnum188

Pedang mendominasi gunung dan sungai

Menteri PUPR Sebut Jokowi Akan Tinjau Jalau Rusak di Lampung 5 Mei******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki HadimuljonomengatakanJokowi akan meninjau jalan rusak di Lampung pada Jumat (5/5).

Rencana peninjauan ini mundur dari agenda awal yang sedianya dilakukan pada Rabu (3/5) ini.  Basuki saat ditemui di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, mengaku tidak mengetahui alasan perubahan jadwal kunjungan Presiden itu.

"Enggak tahu. Mungkin jadwalnya Presiden. Tanya prokis (protokol istana)," kata Basuki seperti dikutip dari Antara,Rabu (5/5).

Jokowi juga ingin melihat apakah kebijakan pemerintah daerah sudah tepat dalam mengatasi masalah jalan tersebut. Sebelum kedatangan Jokowi di Lampung, ditekankan Basuki, tidak ada perbaikan instan untuk jalan-jalan yang rusak di Lampung.

Petugas balai jalan di bawah Kementerian PUPR hanya melakukan survei ke lokasi jalan yang rencananya dikunjungi Presiden.

"Oh enggak, enggak. Belum ada perintah itu. Tapi, survei iya, mungkin karena yang mau dikunjungi Pak Presiden. Tapi, pelaksanaannya saya yakin belum ada perintah," kata Basuki, Selasa (3/5).

Kondisi jalan rusak di Lampung, tepatnya di Simpang Randu-Seputih Surabaya, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, menjadi sorotan di media sosial dalam beberapa pekan terakhir setelah kreator konten Bima Yudho Saputro menyampaikan kritik soal pembangunan Lampung melalui Tiktok.

Bima menyebut Lampung tidak kunjung mengalami kemajuan karena banyak jalan yang rusak.

Berawal dari konten tersebut, kreator asal Kabupaten Lampung Timur itu dilaporkan ke polisi oleh seorang advokat. Namun, Kepolisian Daerah Lampung memutuskan untuk menghentikan penyelidikan kasus terkait Bima karena tidak ditemukan unsur-unsur pidana.

[Gambas:Video CNN]

Guru Tiongkok terlahir kembali di dunia lain

Peritel Akan Gugat Pemerintah Bila Utang Rp344 M Tak Lunas 3 Bulan******

Asosiasi Pengusaha RitelIndonesia (Aprindo) mengancam akan menempuh jalur hukum jika pemerintah tidak membayar utang sebesar Rp344 miliar dalam tiga bulan ke depan. Langkah itu merupakan pilihan terakhir dari tiga opsi yang disiapkan Aprindo terkait sengketa utang tersebut.

"Opsi ketiga, kita bisa juga coba memikirkan jalur hukum. Tapi itu langkah yang terakhir sekali," kata Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey di kantor Kementerian Perdagangan, Kamis (4/5).

Kendati demikian, Roy mengatakan pihaknya masih akan berupaya untuk mengindari upaya itu karena bisa membebani peritel yang fokus berjualan menjadi sibuk memikirkan hukum.

Roy mengatakan sebelum menempuh jalur hukum, Aprindo akan melakukan dua opsi lainnya sambil melihat perkembangan penyelesaian utang. Pertama, mengurangi hingga menghentikan pembelian minyak goreng dari produsen.

Kedua, memotong tagihan ke produsen. Artinya Aprindo akan mengurangi pembayaran minyak goreng yang telah dipasok produsen ke peritel.

Setelah dua opsi itu, Aprindo baru akan menempuh jalur hukum.

"Kita berharap baik kita disuruh PTUN, gugat, dan sebagainya, itu paling paling paling akhir," kata Roy.

Sebelumnya, Aprindo mengancam akan setop menjual minyak goreng di seluruh ritel anggotanya jika pemerintah tidak segera membayar utang sebesar Rp344 miliar.

Menurut Roy, pemerintah seharusnya membayar utang selisih harga tersebut 17 hari setelah program satu harga berlangsung. Namun, setahun berlalu utang tersebut belum juga dibayarkan.

"Soal kapannya (setop jual), kami masih koordinasi dulu dengan anggota asosiasi, bila sama sekali tak ada perhatian dari pemerintah kami akan lakukan itu," ujar Roy dalam acara Buka Puasa Bersama, Kamis (13/4).

[Gambas:Video CNN]

Ia menjelaskan program minyak satu harga yang diluncurkan pemerintah pada awal 2022 tersebut bukan kemauan Aprindo. Hanya saja, keharusan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 tahun 2022.

Aturan itu mengharuskan pengusaha menjual minyak goreng kemasan premium seharga Rp14 ribu per liter. Hal tersebut imbas harga minyak goreng yang liar di pasar pada awal tahun lalu.

"Jadi refaksi bukan kemauan ritel, karena ada regulasi Permendag itu. Itu ketentuan yang berlaku di Permendag 3 perihal minyak goreng satu harga. Semua dijual Rp14 ribu dari 19 Januari sampai 31 Januari," jelas dia.

Kutipan Pemberontak

BPKP soal Kementerian BUMN Lobi Agar Bisa Impor KRL: Kami Profesional******

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menegaskan profesional dalam menjalankan tugas auditimpor KRL bekas Jepang meski Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berupaya melobi mereka.

"BPKP selalu bersikap profesional. Ada standar yang dijalankan dalam pelaksanaan audit," kata Juru Bicara BPKP Azwad Zamroodin Hakim kepada CNNIndonesia.com, Kamis (4/5).

Soal kabar pertemuan Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo dengan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Azwad mengatakan koordinasi antara stakeholder adalah hal biasa. Ia menegaskan hasil audit BPKP tetap berpatokan dengan standar yang ada.

"Pastilah, kan BPKP auditor presiden, siap membantu presiden dalam pengawasan akuntabilitas keuangan dan pembangunan. Jadi kalau ditugaskan, pasti BPKP akan turun," tandasnya.

Sebelumnya, Wamen BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan telah bertemu Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh. Ia menyebut pihaknya masih berupaya melobi izin impor KRL bekas Jepang.

Tiko, sapaan akrabnya, menilai PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) masih perlu mengimpor 10-12 train set KRL bekas dari Jepang. Hal ini terkait dengan urgensi dan kebutuhan masyarakat di lapangan.

"Saya sudah diskusi dengan Kepala BPKP Pak Ateh dan lagi lapor ke Pak Menkomarves (Luhut Binsar Panjaitan)," ujar Tiko di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (3/5), dikutip dari detikcom.

"Kemarin kita sudah hitung ulang, rasanya memang akan ada pendekatan 10-12 (train set) yang harus kita akselerasi. Ini sudah kita minta Pak Ateh untuk mengawal proses pengadaannya," sambungnya.

Upaya Kementerian BUMN tersebut dilakukan setelah hasil audit BPKP tidak menyarankan pemerintah untuk impor KRL bekas Jepang. Salah satu alasannya adalah biaya impor KRL bekas dari Jepang yang diajukan PT KCI tidak akurat.

Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto. Ia menyebut Kemenko Marves sudah menerima laporan audit BPKP sejak 29 Maret 2023.

Menurutnya, temuan BPKP menyebut estimasi biaya impor dari PT KCI yang akan dibayarkan kepada Japan Railway tidak akurat karena tidak berdasarkan survei harga.

"Namun, terkait kewajaran biaya handling dan transportasi dari Jepang ke Indonesia yang diajukan PT KCI tidak dapat diyakini karena perhitungannya tidak berdasarkan survei harga, melainkan hanya berdasarkan harga pengadaan KRL bukan baru 2018 ditambah 15 persen," tuturnya di Kantor Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Kamis (6/4).

Seto juga menyebut BPKP melakukan klarifikasi dengan pihak PT Pelabuhan Indonesia (Persero) alias Pelindo. Hasilnya ditemukan kontainer yang tersedia tidak cocok, sehingga pengangkutan harus menggunakan kapal kargo dan bakal menambah biaya.

[Gambas:Video CNN]

Tuhan sangat mulia

El Nino dan Alarm Krisis Pangan yang Menyalak******

Pemerintah tengah was-was menghadapi El Nino pada medio tahun ini. Fenomena alam itu diklaim berpotensi membuat Indonesia kekeringan hingga didera inflasi pangan.

Baru-baru ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan ancaman El Nino berkorelasi terhadap penurunan produksi pertanian RI. Padahal, inflasi pangan berkontribusi besar terhadap inflasi keseluruhan.

"Belum lagi dampak luas terhadap inflasi Indonesia dikarenakan besarnya kontribusi inflasi pangan terhadap inflasi keseluruhan. Hal ini terjadi karena diperkirakan 41 persen lahan padi mengalami kekeringan ekstrem di tahun tersebut," kata Luhut di akun Instagram resminya, Rabu (26/4) lalu.

Maklum, ia tak mau kecolongan seperti 2015 lalu, di mana Indonesia diterjang El Nino dan dilanda kekeringan luas hingga kebakaran hutan di beberapa daerah RI. Terlebih, ia sudah mengantongi prediksi waktu terjadinya El Nino, yakni pada Agustus 2023 mendatang.

"Setidaknya sejak saat ini kami menyiapkan teknologi modifikasi cuaca sebagai senjata menghadapi El Nino," imbuh Luhut.

Luhut lantas mengutip data World Food Programme yang menyebut tiga dari lima rumah tangga kehilangan pendapatan akibat kekeringan. Selain itu, satu dari lima rumah tangga harus mengurangi pengeluaran untuk makanan imbas bencana kekeringan.

Pengamat Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Hermanto Siregar mengatakan El Nino memang akan terjadi pada tahun ini dan harus diwaspadai. Namun, pemerintah dan masyarakat pun tidak perlu takut berlebihan.

Menurutnya, walaupun El Nino menyebabkan peningkatan suhu udara dan terjadi penurunan curah hujan, namun tak berarti tidak ada hujan.

Hermanto menilai curah hujan masih tetap ada terutama di berbagai daerah, bahkan bisa jadi Indonesia mengalami 'kemarau basah'. Oleh karena itu, ia mengatakan petani masih bisa bercocok tanam.

"Sehingga padi dan tanaman pangan lainnya tetap bisa ditanam. Kuncinya adalah mengetahui daerah-daerah yang tetap bisa ditanami tersebut dan memastikan produksi pangan masih mencukupi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (2/5).

Pun Hermanto memastikan El Nino tahun ini tidak akan separah pada 2015 silam. Saat itu, tak sedikit lahan pertanian yang mengalami gagal panen alis puso.

Kementerian Pertanian mencatat luas lahan pertanian yang terkena dampak kekeringan dari 2009-2019. Berdasarkan data itu, ada 33.188 hektare lahan pertanian yang mengalami gagal panen pada 2009.

Angka tersebut mengalami fluktuasi hingga tercatat mengalami penurunan drastis menjadi 4.442 hektare pada 2013.

Namun, pada 2015, jumlah lahan pertanian yang mengalami puso meroket hingga 244.861 hektare akibat fenomena El Nino yang menyebabkan kebakaran hutan dan kekeringan di banyak tempat.

"Tidak akan separah 2015. Ada beberapa perkiraan bahwa tahun ini walau El Nino, namun tetap ada hujan," tegas Hermanto.

Kendati demikian, tidak ada salahnya pemerintah untuk waspada. Ia pun memaparkan beberapa upaya yang bisa diambil agar El Nino tidak terlalu menyebabkan kekeringan lahan pertanian yang berimbas pada produksi.

Pertama, pemantauan dan peramalan cuaca dilaksanakan sebaik-baiknya agar dapat mengantisipasi dampaknya terhadap penanaman/budidaya tanaman pangan.

Kedua, memastikan dilakukannya penanaman padi di daerah-daerah yang ketersediaan airnya memadai. Ketiga,memastikan terkendalinya tanaman tersebut dari serangan hama.

Keempat,memastikan gabah hasil panen diolah dan disimpan secara optimal. Di samping itu, beras dapat didistribusikan secara baik ke seluruh Indonesia.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Optimalkan Infrastruktur dan KUR

ketika pahlawan itu datang

Erick Thohir Ungkap Ada Direksi Buat 'Kerajaan' Sendiri di BUMN******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir menyebut di perusahaan-perusahaanpelat merah tertentu, direksi BUMNseolah membuat 'kerajaan-kerajaan' sendiri. Hal itu cukup menghambat program percepatan kinerja BUMN secara keseluruhan.

Keberadaan 'raja-raja' tersebut tampak saat Erick ingin melakukan merger beberapa perusahaan BUMN. Menurutnya, ada direksi yang ribut sendiri karena takut posisi terancam. 

"Tujuan (merger) awalnya bagus, tapi ribut sendiri. Karena atasnya sudah jadi kerajaan-kerajaannya," kata Erick di Kantor Kementerian BUMN, Rabu (3/5).

Untuk mengurai masalah itu terus berlanjut, Erick membuka rekrutmen bersama BUMN pada tahun ini, tidak secara individu oleh masing-masing perusahaan. Ia menilai rekrutmen BUMN bersama ini bisa memupuk rasa kebersamaan setiap perusahaan.

"Karena kami mau ciptakan kebersamaan BUMN dari muda, dari awal rekrutmen. Karena menyatukan visi sulit. Kadang-kadang ada arogansi satu PT, dengan satu PT lainnya," ujarnya.

"Kalau dari muda-muda sudah bersama, siapa tau nanti ada yang jadi direksi 'oh dulu kita belajar sama-sama'. Sama (seperti) digembleng di Kopassus, sama-sama capek. Maka masalah (persaingan) bisa dihindari karena sejak muda mereka sudah saling kenal," imbuhnya.

Ia pun menambahkan dalam rekrutmen kali ini akan ada tambahan pelatihan, yakni tentang pengenalan NKRI dan Pancasila.

Rekrutmen Bersama BUMN sendiri dibuka mulai Jumat (5/5) besok. Rekrutmen Bersama BUMN akan terbagi dalam 5 tahapan. Nantinya, kelulusan bakal diumumkan pada 16 Agustus 2023, tepat sehari sebelum HUT Kemerdekaan RI yang ke-78.

[Gambas:Video CNN]

produsen internasional

Kronologi Utang Pemerintah Rp344 M ke Peritel Minyak Goreng******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) masih punya utang Rp344 miliar kepada peritel minyak goreng. Gunungan utang tersebut punya kaitan panjang dengan lonjakan harga minyak goreng pada 2021.

Kala itu, harga minyak goreng kemasan menembus lebih dari Rp22 ribu per liter. Sedangkan harga minyak goreng curah berada di kisaran Rp20 ribu per liter.

Muhammad Lutfi yang saat itu menjabat sebagai menteri perdagangan berdalih bahwa lonjakan harga minyak goreng di pasar adalah imbas kenaikan harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) internasional.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat minyak goreng mahal terjadi sejak Oktober 2021. Lonjakan harga tersebut menjalar hingga tahun-tahun berikutnya di lini minyak goreng curah dan kemasan.

Tahun lalu, pemerintah mengintervensi pasar dengan mewajibkan seluruh ritel modern anggota Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter.

Hal ini tertuang dalam Permendag Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS.

Eks mendag M Lutfi menyebut pemerintah merogoh kocek Rp7,6 triliun untuk subsidi minyak goreng melalui beleid yang terbit Januari 2022 itu. Duit tersebut digunakan untuk mensubsidi 250 juta liter minyak goreng kemasan per bulan atau 1,5 miliar liter selama enam bulan bagi masyarakat.

Namun, pemerintah mencabut kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan Rp14 ribu per liter pada Maret 2022. Harga minyak goreng kemasan sederhana dan premium lantas kembali mengikuti mekanisme pasar.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey lantas mempertanyakan soal uang rafaksi Rp344 miliar tersebut. Jumlah tersebut berasal dari selisih harga pembelian minyak goreng kemasan yang lebih tinggi dibandingkan harga jual di ritel modern.

"Jadi sangat disayangkan ketika ada pernyataan sudah tidak berlaku. Karena sudah habis masa berlaku sehingga dikatakan tidak ada landasan regulasi untuk membayarkannya. Ini kami kaget sekaget-kagetnya dan bingung sebingung-bingungnya," ungkap Roy dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Februari 2023 silam.

Peritel surati Jokowi tuntut pembayaran utang Rp344 miliar dan ancaman mogok jualan

Kebingungan terjadi ketika Permendag Nomor 3 Tahun 2022 yang seharusnya berlaku sampai enam bulan malah diganti Permendag Nomor 6 Tahun 2022, hanya sebulan setelah dirilis. Hal ini menyebabkan Permendag Nomor 3 Tahun 2022 tak berlaku lagi.

Aprindo lantas bersurat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait utang Rp344 miliar yang belum dibayar. Menurut Roy, pihaknya secara tegas menyampaikan ancaman kepada Jokowi bahwa jika utang tak kunjung dibayar maka penjualan minyak goreng di gerai ritel anggotanya akan disetop.

"Kami bersurat ke presiden, sampai kita sampaikan opsi, dari Aprindo akan melakukan inisiasi penghentian pembelian atau pengadaan minyak goreng," ujarnya dalam buka puasa bersama Aprindo, Kamis (13/4).

Kemendag minta pendapat Kejagung hingga diskusi bareng Aprindo

Kemendag lantas merespons ancaman Aprindo mogok jualan minyak goreng. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim berharap pengusaha ritel tak melaksanakan ancaman itu.

Isy mengatakan bakal ada masalah baru jika ancaman tersebut dilakukan. Oleh karena itu, pihaknya akan bertemu Aprindo hari ini.

"Pertemuan dengan Aprindo kalau jadi besok (4/5). Sudah hubungi by lisan, by phone," ujarnya singkat di Kantor Kemendag, Rabu (3/5).

Di lain sisi, Kemendag turut meminta pendapat hukum dari Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam penyelesaian sengketa ini. Isy mengatakan langkah ini diambil agar Kemendag hati-hati dalam menentukan keputusan.

Isy menyinggung beberapa pendapat yang mengatakan jika permendag sudah dihapus maka utang terhadap pengusaha ritel tidak perlu dibayarkan. Oleh karena itu, Kemendag meminta pendapat hukum dari Kejagung terkait hal tersebut.

"Begitu sudah keluar pendapat hukumnya, apakah nanti dibayar atau tidak nanti keputusan setelah ada pendapat hukum dari Kejaksaan Agung," ujar Isyi di Kemendag, Jumat (14/4).

[Gambas:Video CNN]