pinjol ada modal 127Jutaan kata 576949Orang-orang telah membaca serialisasi
《pola slot pg soft mahjong 2》
ASN Masuk Jam 08.00 Pulang Jam 15.00 Selama Ramadan******
Jam kerja aparatur sipil negara (ASN) berbeda saat bulan Ramadhan. Mereka akan bekerja mulai pukul 08.00 dan selesai pada 15.00 WIB.
Selain saat Ramadan, mereka akan bekerja dari 07.30 hingga 16.00 dan waktu istirahat pada 12.00-13.00
Penetapan itu berdasarkan Peraturan Presiden No.21/2023 tentang Hari dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan pegawai ASN.
Pilihan Redaksi
|
Dalam Perpres itu, tercantum pula jam kerja instansi dan pegawai ASN saat Ramadan sebanyak 32 jam 30 menit selama sepekan. Jumlah tersebut belum termasuk waktu istirahat.
Waktu istirahat saat bulan suci bagi umat Muslim berlangsung selama 30 menit. Namun, setiap Jumat waktu rehat menjadi 60 menit.
Instansi pemerintahan yang menerapkan ketentuan selain 5 hari kerja dalam 1 minggu harus menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini paling lama 1 tahun terhitung sejak peraturan ini diundangkan.
![]() |
Rincian waktunya sendiri ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pimpinan instansi. Berikut rincian jam kerja PNS selama puasa Ramadhan 1445 H.
Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan lima hari kerja:
1. Senin-Kamis: 08.00-15.00
Waktu Istirahat: 12.00-12.30
2. Jumat: 08.00-15.30
Waktu Istirahat: 11.30-12.30
Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan 6 enam hari kerja:
1. Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu: 08.00-14.00
Waktu Istirahat: 12.00-12.30
2. Hari Jumat: 08.00-14.30
Waktu Istirahat: 11.30-12.30
Lihat Juga :![]() |
Namun, ketentuan jam kerja dalam Perpres ini tak berlaku bagi prajurit TNI serta pegawai ASN di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan yang ditugaskan di lingkungan TNI. Khusus untuk ini, pengaturannya ditetapkan oleh Panglima TNI.
Selain itu, ketentuan ini juga tak berlaku bagi anggota Polri serta pegawai ASN di lingkungan Polri yang pengaturannya ditetapkan Kapolri.
Perpres itu juga tak berlaku bagi pegawai ASN pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang pengaturannya dilakukan oleh Menteri Luar Negeri.
Hari kerja dan jam kerja bagi prajurit TNI dan anggota POLRI yang bertugas di luar struktur, serta pegawai pada perwakilan RI di luar negeri, mengikuti hari kerja dan jam kerja yang berlaku pada tempat ditugaskan.
(isa/asr)Kemendag Ungkap Anomali Harga Daging Ayam, Ada Pedagang Ambil Untung******
Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkap adanya anomali yang terjadi pada harga daging ayam. Pasalnya, terdapat pedagang yang ambil untung sesaat karena ada ekspektasi kenaikan permintaan jelang Lebaran.
Mulanya, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim melaporkan harga daging ayam karkas di tingkat pedagang naik cukup signifikan tahun ini.
"Ini agak terjadi anomali, baru tahun ini (harga daging ayam karkas) alami kenaikan yang cukup signifikan," tutur Karim dalam diskusi publik di Hotel Grandhika, Jakarta Selatan, Rabu (27/3).
Setelah ditelisik, Karim mengungkap kenaikan harga daging ayam terjadi di tingkat pedagang perantara, bukan di tingkat peternak atau on farm.
Ia menambahkan harga ayam hidup atau live bird masih sekitar Rp20 ribu-Rp24 ribu per kg. Harga tersebut masih dalam batas harga pembelian produsen, yakni sekitar Rp21 ribu-Rp23 ribu per kg.
"Memang di pedagang perantara ambil untuk sesaat karena ada kenaikan ekspektasi jelang lebaran, sekitar Rp2.000," katanya.
Sementara untuk komoditas telur, Karim melihat kenaikan dipicu harga jagung untuk pakan yang melonjak. Pada Februari 2024, ia mencatat harga jagung berada di angka Rp8.000 per kg. Hal ini membuat harga telur ayam ikut terkerek naik.
Namun, ia menyebut harga telur di sejumlah pasar rakyat mulai turun mendekati harga acuan yang ditetapkan pemerintah, sebesar Rp27 ribu per kg.
"Kalau harga acuan sekitar Rp27 ribu (per kg), di Bandung sudah Rp29 ribu (per kg), berarti sudah mendekati harga acuan yang ditetapkan pemerintah. Ini karena harga jagung sudah mulai bergerak turun," jelas dia.
[Gambas:Video CNN]
(del/pta)Menpan RB dukung penguatan akuntabilitas kinerja Kemendes PDTT******
“Sehingga ini juga mendukung kemajuan bangsa melalui desa yang sejahtera dan mandiri,”Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mendukung penguatan akuntabilitas kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), terutama dalam hal reformasi birokrasi (RB) tematik.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024
Label:slot maxwin malam ini、judi paling gacor、situs slot 138 gacor
Terkait:samsung kredivo、angka jitu macau jam 22.00、gaspoll88、dominobet、suneo4d、slot bonus 300 di depan、urabet88、slot online site、slot tergacor terbaru、livsgp
bab terbaru:erek2 89(2024-07-08)
Perbarui waktu:2024-07-08
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan bahwa Presiden Joko Widodo resmi menambah kuota pupuk subsidi menjadi 9,5 juta ton, di tengah temuan Satgas Pangan Polri soal penyimpangan komoditas itu.
"Kami mewakili petani seluruh Indonesia berterima kasih kepada Bapak Presiden (Jokowi). Hari ini kami sudah tanda tangan surat penambahan volume pupuk (subsidi) dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton. Nilainya itu Rp28 triliun," kata Amran dalam kunjungan kerja di Mamuju, Sulawesi Barat, Kamis (28/3).
Amran meminta para petani tidak perlu khawatir soal ketersediaan pupuk. Terlebih, ia mengklaim selama 4 tahun terakhir petani dihantui dengan masalah kekurangan pupuk.
Akan tetapi, penambahan kuota pupuk subsidi ini diberikan di tengah adanya temuan Satgas Pangan. Tim yang dipimpin Kepolisian RI itu mencatat adanya penyimpangan pupuk subsidi oleh para petani.
Wakil Ketua Satgas Pangan Polri Kombes Samsul Arifin mengatakan oknum petani tersebut tidak menggunakan pupuk subsidi sesuai peruntukan. Alih-alih menanam pupuk yang diterima, petani malah menjualnya ke sejumlah pihak, termasuk swasta.
"Adanya penyimpangan subsidi, ada petani-petani yang tidak memiliki sawah, tapi tergabung dalam kelompok tani ini menerima subsidi," ungkap Samsul dalam dialog di Hotel Grandhika, Jakarta Selatan, Rabu (27/3).
Lihat Juga :![]() |
Ia mengatakan informasi tersebut diperoleh Satgas Pangan melalui Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri. Meski begitu, Samsul belum merinci kapan dan lokasi pasti penyimpangan tersebut.
Samsul hanya menegaskan penyimpangan ini membuat distribusi pupuk subsidi jadi tak tepat sasaran. Akhirnya, Satgas Pangan Polri harus turun langsung ke sawah dan sentra produksi pertanian.
(skt/asa)Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: A Rauf Andar Adipati
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024
Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri mengklaim pemicu lonjakan harga beras karena ada kecurangan dalam distribusi pupuk dan bahan bakar minyak (BBM) subsidi.
Wakil Kepala Satgas Pangan Polri Brigjen Pol Helfi Assegaf menyebut kecurangan itu memicu lonjakan biaya produksi beras. Ia pun membeberkan dalam lima tahun terakhir ada 47 perkara terkait penyelewengan distribusi pupuk subsidi yang menyebabkan kelangkaan di beberapa daerah.
"Di 2024 saja ada tujuh perkara. Ada di Babel (Bangka Belitung), Kalbar (Kalimantan Barat), Sumut (Sumatera Utara), dan beberapa daerah lain," katanya dalam Apel Siaga Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan Jelang Idulfitri di Jakarta, Senin (1/4).
Akibatnya, biaya produksi meningkat dan harga beras menjadi mahal.
"Imbasnya dibebankan kepada konsumen," katanya.
Tak hanya pupuk subsidi, ia mengatakan juga terjadi penyimpangan distribusi BBM subsidi yang menyebabkan kelangkaan. Bahan bakar subsidi yang harusnya masuk ke SPBU untuk kendaraan pengangkut hasil pertanian, justru masuk ke pertambangan.
Akhirnya petani menanggung biaya transportasi yang lebih tinggi.
Lihat Juga :ANALISISMenguak Modus Tikus Tambang Rugikan Rp271 T di Kasus Korupsi Timah |
"Akhirnya ini dibebankan juga ke konsumen. Jadi banyak elemen yang mempengaruhi kenaikan harga di petani," katanya.
Kendati, ia tak merinci berapa kuota pupuk maupun BBM subsidi yang diselewengkan sehingga menyebabkan harga beras melambung.
Harga beras sendiri belakangan memang mahal. Lihat saja, harga beras sempat menyentuh rekor Rp18 ribu per kilogram (kg) pada Februari 2024 lalu. Padahal harga eceran tertinggi (HET) hanya mencapai Rp14.400 per kg untuk beras premium.
Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, rata-rata harga beras kualitas super I mencapai Rp17.150 per kg. Sementara, beras kualitas medium I Rp15.900 per kg.
Lihat Juga :Sepak Terjang Robert Bonosusatya yang Terseret Dugaan Korupsi Timah |
Angka tersebut pun masih terbilang mahal. Pasalnya, pada awal 2022 saja harga beras kualitas super masih di level Rp12 ribu per kg. Sedangkan, rata-rata beras medium di level Rp10 ribu.
Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori pun mempertanyakan seberapa besar pupuk subsidi dan BBM subsidi yang diselewengkan. Menurutnya, jika jumlahnya tak signifikan, dampaknya pun tidak akan sebesar saat ini pada harga beras.
"Kalau jumlahnya enggak signifikan ya dampaknya enggak besar secara nasional. Secara lokal di daerah penyelewengan terjadi dampaknya bisa saja besar," ucapnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (2/4).
Oleh karena itu, karena Satgas Polri tak memiliki rincian data penyelewengan itu, maka sulit untuk memperkirakan dampaknya pada harga beras.
Lihat Juga :Diskon Tarif Tol Mudik Lebaran 2024 Mulai Berlaku, Berikut Rinciannya |
Ia pun mengamini harga BBM itu penting bagi sektor pertanian. Bukan saja buat memompa air, BBM juga menjadi penggerak alat dan mesin pertanian.
Oleh karenanya, kalau harga BBM mahal tentu membuat ongkos produksi usahatani bertambah mahal. Namun, lagi-lagi ia tak mau berspekulasi kalau data penyelewengan BBM subsidi itu tidak ada.
"Apa mungkin penyelewengan masif di seluruh wilayah? Gak usah berandai-andai jika gak ada data," imbuhnya.
Sementara itu, Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda mengatakan pupuk bersubsidi masih ada hubungannya dengan harga beras, tapi kalau penyelewengan BBM bersubsidi menjadi penyebab lonjakan harga, itu tidak bisa diterima.
Lihat Juga :Tarif Tol Cipali Diskon 20 Persen Saat Mudik Lebaran, Berlaku Hari Ini |
"BBM bersubsidi menjadi biang kerok, saya kira pernyataannya jauh dan cenderung ngawur," ucapnya.
Nailul menilai tidak ada korelasi penyelewengan BBM subsidi terhadap harga beras. Ia berpendapat angkutan pembawa beras tidak menggunakan BBM subsidi.
"Angkutan pembawa beras menggunakan BBM non subsidi? Kan enggak juga," kata dia.
Lebih lanjut, terkait penyaluran pupuk bersubsidi, Nailil berpendapat hal itu sudah bermasalah dari sejak awal penyaluran berbentuk subsidi barang.
Lihat Juga :Menhub Imbau Pemudik Jangan Buru-buru Tinggalkan Kampung Halaman |
Jadi, pemerintah memberikan subsidi ke pabrik pupuk, kemudian pabrik pupuk menyalurkan melalui agen dan distributor. Kemudian, dijatah dalam kelompok tani atau gabungan kelompok tani.
Nailul mengatakan letak permasalahan subsidi pupuk justru di situ. Seringkali pupuk bersubsidi tidak didapatkan oleh petani.
Kesulitan terjadi mulai dari tingkat distributor, di mana pupuk bersubsidi stoknya sangat tipis. Pedagang pun akan memainkan cara tertentu agar petani membeli pupuk non subsidi.
"Celakanya, anggaran pupuk bersubsidi seringkali disunat. Akibatnya petani hanya mendapatkan pupuk bersubsidi 20 persen dari kebutuhannya," imbuh Nailul.
Lihat Juga :Pemerintah Berencana Revisi Aturan Harga Gabah |
Adapun petani sisanya membeli pupuk non subsidi yang harganya naik akibat perang Ukraina-Rusia. Maklum, ketegangan geopolitik itu menyebabkan bahan baku pupuk meningkat harganya.
Soal pupuk ini, belakangan juga diakui Menteri Pertanian Andi Amran membuat produksi pada turun. Hal ini khususnya menyangkut sistem dan izin pengambilan pupuk subsidi.
Selain itu, penyebab lainnya adalah fenomena El Nino.
Amran mengatakan ada 20 persen petani terutama di Papua dan Kalimantan yang tidak bisa mengambil pupuk subsidi. Di sisi lain, pupuk juga mulai langka.
"Karena harga bahan baku pupuk tingkat dunia anik dua kali lipat sehingga kuantumnya turun 50 persen," katanya.
Untuk mengatasi penurunan produksi, Amran mengatakan solusi cepat yang pihaknya lakukan adalah dengan memompa air sungai ke sawah. Kementan pun menggelontorkan Rp5,8 triliun untuk membeli pompa.
Menurut Amran pompanisasi merupakan solusi cepat dibanding cetak sawah yang baru bisa panen dua hingga tiga tahun kemudian.
"Kalau pompanisasi satu minggu kemudian bisa menghasilkan pangan," katanya.
[Gambas:Video CNN]
《pola slot pg soft mahjong 2》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,situs maxwin hari iniHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《pola slot pg soft mahjong 2》bab terbaru。