pinjol ilegal di iphone

Penata rambut terbaik di dunia peri

Kemenperin Buka Suara soal Rokok Murah Banjiri Pasar******

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyoroti fenomena rokok murahyang membanjiri pasar. Izin Usaha Industri (IUI) dan cukaiadalah hal penting yang menjadi sorotan.

Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar (Mintegar) Kemenperin Edy Sutopo menerangkan duduk perkara rokok murah hingga faktor yang bisa merugikan negara.

"Sepanjang perusahaan tersebut memiliki IUI dan membayar cukai, maka rokok murah itu tidak bisa dipersalahkan. Jadi itu kan semacam pricing policy daripada perusahaan," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (1/11).

Edy merinci rokok murah ilegal berarti melanggar ketentuan peraturan menteri keuangan (PMK) tentang cukai serta menyalahi aspek pengawasan dan pengendalian.

Terkait rokok bermasalah, Edy menjelaskan bahwa tindakan penegakan hukumnya menjadi ranah Bea Cukai. Begitu juga pengawasan di lapangan terhadap rokok-rokok yang beredar dan potensi pelanggaran.

"Bisa salah peruntukkan, misal harusnya membayar (cukai) golongan 1 malah membayar golongan 2 atau 3 atau rokok polos tidak menggunakan cukai atau cukai palsu," imbuhnya soal kemungkinan pelanggaran.

Ia lantas menjelaskan peran Kemenperin dalam peredaran rokok murah yang membanjiri pasar saat ini.

"Kita ada kegiatan terkait registrasi mesin pelinting rokok, tetapi ini sifatnya juga koordinasi. Karena anggaran maupun dana untuk melakukan kegiatan registrasi mesin pelinting ini diberikan kepada pemda. Jadi, kita sifatnya hanya memonitor laporan dari pemda-pemda," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem dewa pedang terkuat

Mohammed Dewji, Satu******

Mohammed Dewji (Mo Dewji) adalah orang terkaya di Tanzania. Ia satu-satunya konglomerat berharta lebih dari US miliar di negara miskin itu.

Dilansir dari berbagai sumber, Dewji lahir pada 8 Mei 1975 di Singida, Tanzania. Anak kedua dari enam bersaudara ini dibesarkan di keluarga pengusaha keturunan Gujarat, India.

Saat baru lahir, ia hampir kehilangan nyawa karena terlilit tali pusar. Beruntung, ia berhasil diselamatkan oleh bidan yang membantu kelahirannya.

Sejak kecil, Gulamabbas selalu mengingatkan keenam anaknya akan pentingnya pendidikan. Ia bekerja keras agar anak-anaknya bisa mendapatkan pendidikan di sekolah terbaik.

Tak heran, sejak SMA, Dewji sudah dikirim ke Amerika Serikat (AS). Awalnya, ia dimasukkan ke sekolah golf di Orlando, Florida. Lalu, ia menghabiskan tahun terakhir SMA di Saddle Brook High School, New Jersey.

Setelah itu, ia kuliah di Universitas George Town, Washington DC, jurusan bisnis internasional dan keuangan.

"Ayah saya menghabiskan banyak uang untuk pendidikan kami. Ia yakin olah raga membuat disiplin. Ia tidak ingin kami olah raga hanya untuk bersenang-senang. Ia ingin kami mendorong diri kami," ujar Dewji dalam salah satu wawancaranya dengan Forbes pada 2013 lalu.

Selepas lulus, pada 1998, ia dipanggil pulang untuk bekerja di perusahaan keluarga. Dua tahun bekerja di sana, ia diangkat menjadi direktur keuangan sebelum akhirnya menjadi orang nomor satu perusahaan.

Di bawahnya, perusahaan berani investasi di sektor-sektor yang menurutnya potensial.

Ia mengembangkan bisnis perusahaan dari perusahaan ekspor-impor komoditas ke berbagai sektor, mulai dari pabrik tekstil, semen, real estat, energi, hingga makanan dan minuman.

Berkat tangan dinginnya, Dewji berhasil membuat pendapatan perusahaan melesat 30 kali lipat dalam kurun waktu sepuluh tahun, dari US juta pada 1999 menjadi US,5 miliar pada 2018.

Perusahaan yang awalnya beroperasi di Tanzania kini sudah melebarkan sayap ke setidaknya 11 negara dan mempekerjakan 28 ribu orang.

"Saya punya sekeranjang besar barang-barang. Saya punya gudang dan logistik. Saya memiliki ribuan truk. Semuanya saling melengkapi. Sangat sulit bagi orang lain untuk masuk dari luar dan berkompetisi dengan saya," ujarnya.

Per Jumat (11/4), Forbes mencatat kekayaan Dewji mencapai US,5 miliar atau sekitar Rp23,55 triliun (asumsi kurs Rp15.700 per dolar AS). Ia menduduki peringkat ke-15 orang terkaya di Afrika dan ke-1929 di dunia versi Forbes 2022.

Sadar hidup bergelimang harta, Dewji tak lupa berderma. Pada 2014, ia mendirikan Yayasan Mo Dewji. Ia juga satu dari tiga konglomerat Afrika yang menandatangani The Giving Pledge di mana ia berkomitmen untuk menyumbangkan separuh dari kekayaannya untuk amal.

Bersambung ke halaman berikutnya...

'Nyemplung' ke Dunia Politik dan Korban Penculikan

Bagikan catatan sejarah

Proyek LRT Fase 2A Akan Dilanjutkan Tahun Depan******

Proyek Light Rail Transit (LRT) Jakarta untuk Fase 2A dipastikan berlanjut pada 2023 setelah Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI menyetujui usulan pemberian Penyertaan Modal Daerah (PMD) sebesar Rp442 miliar kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) Fitria Rahadiani mengungkapkan nilai usulan atas proyek yang akan menghubungkan Velodrome dengan Manggarai itu belum final karena belum dibahas lebih dalam dan dibawa ke rapat paripurna DPRD.

"Jadi kan nilai itu diungkap dalam rapat Banggar yang membahas rancangan KUA-PPAS APBD 2023 pada Kamis (3/11) kemarin, dan nanti dibahas lagi dalam forum APBD (rapat komisi) kemudian finalnya di paripurna," kata Fitria di Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat (4/11).

Setelah rapat paripurna DPRD, usulan anggaran DKI Jakarta dengan berbagai PMD di dalamnya, termasuk soal proyek LRT akan diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk mendapat persetujuan.

Di sisi lain, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Derah (Setda) DKI Jakarta Sri Haryati menyebut sebelumnya kepastian proyek LRT apakah akan dilanjutkan atau tidak masih abu-abu.

Pasalnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) awalnya tak menyetujui pembangunan trek Fase 2A.

"Tetapi, kemarin sudah diputuskan, dititip, langsung oleh Bapak Presiden bahwa nanti (pembangunan trek LRT) dari Velodrome langsung ke Manggarai," ucapnya di Hotel Cempaka.

[Gambas:Video CNN]

Biografi Wan Zhen'er

Otoritas Pasar Modal China Minta Investor Setop Baca Berita Asing******

Komisi Pengaturan Sekuritas China (CSRC) meminta para investoruntuk setop membaca berita asing tentang kondisi perekonomian China.

"Saya cukup banyak berurusan dengan investor internasional dalam pekerjaan sehari-hari saya dan saya khawatir beberapa dari mereka telah membaca terlalu banyak laporan media internasional tentang peristiwa di China," kata Wakil Ketua CSRC Fang Xinghai yang langsung memberi arahan tersebut, dikutip dari AFP, Rabu (2/11).

"Banyak laporan media, mereka benar-benar tidak memahami China dengan baik dan mereka memiliki fokus jangka pendek. Jangan terlalu banyak membaca media internasional," tambahnya.

"Seperti yang dikatakan Wakil Ketua CSRC Fang, kita tidak membaca pers Amerika, kita semua membeli ceritanya," kata Ketua UBS Colm Kelleher mendukung Fang.

Kelleher menambahkan, para bankir internasional sangat pro-China dan mengamati dengan cermat apakah ekonomi terbesar kedua di dunia itu akan dibuka kembali setelah pembatasan ketat nol-Covid.

Presiden Bank of China Liu Jin juga merujuk pernyataan Fang dalam komentarnya tentang pasar properti China yang terlilit utang.

"Jangan terlalu khawatir. Seperti yang dikatakan Fang, jangan terlalu banyak membaca laporan negatif," katanya kepada para delegasi.

China adalah ekonomi utama terakhir yang berkomitmen pada strategi nol-covid, bertahan dengan penguncian ketat hingga karantina panjang. Langkah-langkah tersebut telah membasmi wabah, tetapi menciptakan rasa sakit ekonomi yang semakin besar bagi bisnis lokal dan internasional.

Kendati, Fang mengatakan kepada investor untuk mencari tahu sendiri apa yang sebenarnya terjadi di China dan apa niat sebenarnya dari pemerintah Negeri Tirai Bambu tersebut.

[Gambas:Video CNN]

orang-orang yang tersebar dari dinasti selestial

Bappebti Respons soal Kripto Diatur OJK dalam RUU PPSK******

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) merespons wacana kripto yang akan diawasi atau diatur Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Aturan tersebut digodok dalam Rancangan Undang-undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK).

Selama ini, kripto diatur oleh Bappebti. Tapi, dalam RUU PPSK aset kripto masuk sebagai inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK). Konsekuensinya, pengawasan dan regulasi aset kripto OJK dan Bank Indonesia (BI).

"Nantinya pemerintah akan memindahkan aset kripto ke OJK, tapi tidak seketika saat RUU PPSK diundangkan. Jadi, ada masa peralihan," katanya, Rabu (2/11).

Didid menjelaskan dalam masa peralihan yang diperkirakan selama 5 tahun tersebut, Bappebti akan mecoba membuat peraturan tata kelola. Tujuannya, agar ekosistem kripto bisa tetap berkelanjutan (sustain) meski nantinya beralih ke OJK.

Namun, Didid menolak narasi bahwa Bappebti tidak kompeten dalam mengelola kripto selama ini hingga akhirnya harus dialihkan ke OJK. Ia menunjukkan bahwa pelanggan aset kripto hingga akhir Oktober sudah mencapai 16,1 juta pelanggan.

Bappebti memang belum bisa membentuk bursa aset kripto, tapi Didid menjelaskan pihaknya sedang mengupayakan realisasi hal itu dalam waktu dekat.

Paling tidak dalam masa transisi sebelum resmi beralih ke OJK.

"Pemerintah harus memastikan pengelolaaan aset kripto ini berjalan dengan baik. Siapapun itu mari kita jaga sama-sama, apakah ada di Bappebti, OJK, atau apa pun nanti harus tetap sustain," tegasnya.

Di lain sisi, Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menjelaskan bahwa Bappebti sudah punya peraturan ideal soal kripto. Jadi, harus dilibatkan dengan RUU PPSK tersebut.

"Maka, RUU PPSK idealnya disinkronkan dengan pengaturan di dalam Perba 8/2021 karena sama-sama bicara soal aturan aset kripto. Jangan ada dualisme antara Bappebti dengan otoritas lainnya, karena bisa menghambat pengembangan aset kripto," katanya dalam acara yang sama.

Selama penyusunan RUU berlangsung, arah pengaturan RUU PPSK terkait aset kripto dinilai menimbulkan kebingungan atas posisi aset kripto di bawah OJK dan BI sebagai mata uang, atau tetap sebagai komoditas.

Di lain sisi, BI tengah menyusun CBDC (Central Bank Digital Currency) atau rupiah digital dalam RUU PPSK.

[Gambas:Video CNN]

Langit Fantasi Sembilan Warna

Pemerintah Janji UMP Naik, Tapi Idealnya Berapa?******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan ada kenaikan pada upahminimum provinsi (UMP) 2023. Hanya saja, besarannya masih dirahasiakan.

"Ada beberapa (persen kenaikannya)," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam acara Festival Pelatihan Vokasi, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu (30/10).

Ida mengatakan Kemnaker tengah mempertimbangkan aspirasi para buruh yang menuntut agar upah buruh 2023 naik setelah tidak mengalami kenaikan dalam tiga tahun terakhir.

"Saya sudah minta ke Bu Dirjen untuk mendengarkan aspirasi para buruh, sekarang dalam proses memfinalisasi pandangan dari aspirasi tersebut," terang dia.

Dirjen PHI dan Jaminan Sosial Kemnaker Indah Anggoro Putri menuturkan besaran kenaikan UMP akan disesuaikan dengan data inflasi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

"Masih menunggu data BPS," kata Indah seraya memastikan besaran UMP nantinya akan diumumkan pada 21 November ini.

Sementara itu, serikat buruh akan menggelar aksi unjuk rasa pada Jumat (4/11) besok. Dalam unjuk rasa tersebut, serikat buruh menuntut kenaikan UMP sebesar 13 persen. Besaran angka tersebut dianggap sesuai dengan kondisi ekonomi dan inflasi saat ini.

Apalagi, ini pertama kalinya pemerintah kembali menaikkan besaran UMP setelah tiga tahun berturut-turut tidak ada kenaikan.

Tuntutan UMP sebesar 13 persen sebetulnya bukan hal baru yang disampaikan oleh serikat buruh. Permintaan itu bahkan berulang kali disampaikan oleh Presiden KSPI Said Iqbal di berbagai kesempatan.

"Rencana aksi puluhan ribu di kantor Kemnaker pada 4 November terkait dua isu, yaitu menolak PHK dengan alasan resesi global, meminta kenaikan UMP/UMK 2023 sebesar 13 persen," imbuh Presiden KSPI Said Iqbal.

Jika melihat besarannya, apakah kenaikan 13 persen memang sudah cukup ideal di tengah kondisi ekonomi yang rentan dan inflasi yang terus melonjak?

Ekonom CORE Indonesia Mohammad Faisal mengatakan pada dasarnya kenaikan UMP harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.

Dalam hal ini, ia menghitung besaran UMP mengacu pada angka inflasi ditambah dengan capaian pertumbuhan ekonomi.

"Kalau kita lihat nasional, ini kan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen, nah inflasinya sampai akhir tahun 6 persen jadi totalnya 11 persen, tapi itu di level nasional ya. Nah di level daerah kan bisa beda-beda pertumbuhan ekonominya beda, inflasinya juga beda. Kalau saya sih usulkan tidak seragam setiap daerah," kata Faisal kepada CNNIndonesia.com.

Menurut Faisal, angka tersebut cukup masuk akal di tengah situasi ekonomi saat ini. Namun, ia tak menampik penolakan dari kalangan pengusaha jika besaran UMP yang dihitung dari jumlah inflasi plus pertumbuhan ekonomi.

Sebab, saat ini kondisi ekonomi dunia masih tidak stabil. Apalagi, bayang-bayang resesi masih mengintai tahun depan.

"Pengusaha juga kesulitan karena biaya produksi kian meningkat karena inflasi. Karena itu, perlu insentif dari pemerintah untuk membantu pelaku usaha meringankan biaya produksinya yang naik," jelasnya.

Ekonom Celios Bhima Yudhistira menambahkan wajar jika pekerja/buruh menuntut kenaikan 13 persen karena efek inflasi yang tinggi masih terjadi pada 2023.

Ia menjelaskan tuntutan pekerja juga mengingatkan kembali kalau sebelum UU Cipta Kerja, ada PP 78/2015 di mana kenaikan upah mempertimbangkan laju inflasi dan rata-rata pertumbuhan ekonomi.

"Sekarang data inflasi 5,7 persen year on year ditambah pertumbuhan ekonomi 5 persen. Itu artinya upah berkisar kenaikan 10,7 persen," terang Bhima.

Masalahnya, dengan UU Cipta Kerja, pengupahan ini makin tidak berpihak ke pekerja.

"Sudah jaring pengaman sosial dari pemerintah kecil, ditambah kenaikan upah dibawah inflasi. Jadi, idealnya masalah upah dikembalikan lagi ke formulasi PP 78/2015 minimum naik 10,5 persen tahun depan paling tidak bisa mengcover daya beli dari gerusan inflasi dan ketidakpastian daya beli," lanjutnya.

Jika upah buruh berada dibawah inflasi seperti 2022, maka daya beli kelas masyarakat rentan jatuh. Ujung-ujungnya hal tersebut akan merugikan pengusaha karena permintaan barang domestik bisa turun.

Selain itu, ia menilai kenaikan UMP tak akan memberatkan pelaku usaha. Sebab, mengacu pada pasal 24 ayat (1) PP 36/2021 menyebut bahwa upah minimum hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

Sementara, upah bagi pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih harus berpedoman pada struktur dan skala upah yang wajib disusun dan diterapkan oleh perusahaan.

"Karena sifatnya upah minimum sebenarnya hanya melindungi pekerja yang baru masuk ya, jadi bukan berarti semua pekerja upahnya naik setara kenaikan UMP," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]