slot situs terbaru

nama situs slot paling gacor 541Jutaan kata 201572Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot situs terbaru》

Lisa "Blackpink" dan Choi Minho "SHINee" nikmati konser Taylor Swift******

Jakarta (ANTARA) - T​​​​aylor Swift sukses menggelar malam kedua konser Eras Tour di Singapura pada Minggu (3/3) di Stadion Nasional.

Pada malam tersebut, terlihat penyanyi dan rapper dari ikon pop Korea Selatan, Lisa Blackpink menghadiri konser tersebut.

Di tulis laman Channel News Asia, Senin, Lisa terlihat bernyanyi bersama lagu-lagu Swift dan bertukar gelang persahabatan dengan penggemar pada malam kedua Eras Tour penyanyi Amerika itu.

Malam sebelumnya, Lisa berada di area tersebut untuk mendukung grup idol pop Korea lainnya, Shinee, meskipun tidak jelas apakah dia tinggal untuk konser atau hanya mampir untuk menyapa mereka.

Baca juga: Lisa BLACKPINK akan debut akting di serial The White Lotus

Konser Swift juga merupakan tempat yang bagus untuk mencari selebritas karena banyak bintang dan tokoh sering datang untuk melihat pertunjukannya. Dalam video TikTok , penyanyi Thailand yang berbasis di Korea Selatan, Sorn, terlihat berjalan bersama Lisa saat mereka menuju malam kedua tur Singapura.

Choi Minho dari SHINee juga hadir hanya satu hari setelah tampil di konsernya sendiri pada tanggal 3 Maret. Dia melalui Instagram Storiesnya, menulis “Taylor noona sangat cantik" dalam bahasa Korea.

Sementara itu, bintang Saltburn Barry Keoghan tertangkap dalam video TikTok , mendukung pacarnya Sabrina Carpenter, yang menjadi artis pembuka Swift selama bagian Eras Tour ini.

Baca juga: Taylor Swift terkesima oleh jutaan penonton di Australia

Konser Taylor Swift di Singapura juga memiliki momen kejutan untuk para penggemarnya selama pertunjukan dengan mengungkapkan versi keempat dan terakhir dari album barunya "The Tortured Poets Department".

Selain menceritakan bahwa lagu bonus untuk edisi kali ini bertajuk "The Black Dog", pemenang Grammy Award ini juga mengungkap artwork album yang belum pernah terlihat sebelumnya, yaitu foto dirinya sedang menyisir rambutnya dengan tangan.

Baca juga: Film konser Taylor Swift “The Eras Tour” tayang di Disney+

Penerjemah: Fitra Ashari
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Pemerintah serahkan santunan bagi 14 keluarga petugas pemilu meninggal******

Tangerang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, Banten menyerahkan santunan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebesar Rp842 juta bagi ahli waris dari 14 petugas penyelenggara pemilu yang meninggal dan mengalami kecelakaan kerja/sakit saat menjalankan tugasnya.

"Kita memberikan bantuan untuk keluarga korban atau pahlawan demokrasi kita yang bertugas saat pelaksanaan pemilu pada 14 Februari 2024. Ada 14 petugas KPPS yang menerima bantuan dengan total Rp842.800.000," kata Pejabat (Pj) Bupati Tangerang Andi Ony Prihartono di Tangerang, Senin.

Ia menyebutkan mereka yang mendapatkan santunan adalah petugas penyelenggara pemilu yang terdaftar kepesertaannya di BPJS Ketenagakerjaan, yang mengalami insiden kecelakaan kerja/sakit sampai meninggal dunia saat menjalankan tugasnya.

Baca juga: KPU Tangerang akan beri santunan petugas KPPS meninggal dunia

"Jadi, kita berikan santunan ini kepada keluarga anggota KPPS yang meninggal dunia saat bertugas. Yang menerima adalah mereka yang masuk dalam BPJS ketenagakerjaan dengan angka penerimaan bagi anggota meninggal sebesar Rp296,8 juta, namun ada ahli waris yang menerima sebesar Rp42 juta," katanya.

Dia menjelaskan kebanyakan petugas yang meninggal adalah anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Rata-rata mereka meninggal dunia diduga akibat kelelahan saat menjalankan tugas.

Ia mengaku pihaknya sudah mengantisipasi dari jauh sebelum pemilu dilaksanakan dengan memastikan seluruh petugas pemilu di Kabupaten Tangerang dalam kondisi sehat jasmani serta memberikan jaminan BPJS Kesehatan.

Andi mengungkapkan selain memberikan santunan kepada keluarga petugas KPPS yang meninggal dalam menjalankan tugas selama pemilu, pihaknya juga menyerahkan santunan kepada tiga keluarga petugas non-ASN dan petugas tempat pemakaman umum (TPU) dengan nilai Rp126 juta.

"Di luar petugas KPPS, ada tiga keluarga almarhum, yaitu dari petugas non-ASN, seperti guru, kades dan petugas TPU dengan masing-masing penerima sebesar Rp42 juta," katanya.

Ia menyampaikan bela sungkawa dan duka cita mendalam atas wafatnya para petugas pemilu dan abdi negara lainnya yang meninggal dunia saat menjalankan tugas.

"Setelah kejadian petugas meninggal, kita langsung memberikan bantuan melalui Dinsos setempat. Mudah-mudahan dapat membantu ahli waris," ucapnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang Ibkar Saloma menyampaikan bahwa pemberian santunan kepada ahli waris nominalnya berbeda-beda.

Baca juga: Petugas KPPS di Kabupaten Tangerang meninggal diduga kelelahan

Baca juga: KPU Tangerang akui anggota KPPS meninggal karena sakit

BPJS Ketenagakerjaan membagi ke dalam tiga kategori, yakni meninggal saat bertugas pada pemilu 14 Februari, meninggal setelah bertugas, dan yang masih menjalani perawatan.

Untuk meninggal saat bertugas diberikan santunan sekitar Rp296,8 juta, sementara meninggal atau dalam perawatan sesudah bertugas sebesar Rp42 juta/orang.

"Jadi, ada beberapa golongan. Untuk petugas yang meninggal dunia pada hari H bertugas itu mendapat santunan sebesar Rp296,8 juta, dengan rincian santunan JKK Rp142 juta, santunan pemakaman Rp10 juta, santunan berkala Rp12 juta, santunan beasiswa bagi anak almarhum Rp126 juta," kata dia.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Kemendagri dorong pemda optimalkan pajak dan retribusi daerah ******

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri(Kemendagri) mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal itu disampaikan Plh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah(Keuda) Kemendagri Horas Maurits pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pendapatan Daerah yang dirangkaikan dengan Webinar Series Keuda Update Seri Ke-45 bertajuk “Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” di Jakarta, Rabu (28/2).

Ia menjelaskan bahwa acara ini penting untuk menguatkan komitmen, menyamakan pemahaman, dan mewujudkan kesamaan persepsi bagi seluruh Pemda dalam mengoptimalkan PDRD.

“Selain itu, juga untuk menghimpun masukan dari pemerintah daerah berkaitan dengan permasalahan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah,” kata Maurits dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Menurutnya, Pemda harus mengelola pajak secara maksimal. Pasalnya, pajak merupakan faktor penentu dalam pemenuhan target PAD dan berkontribusi lebih dari 90 persen terhadap total PAD.

Apalagi setelah ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) dan Peraturan Pemerintah (PP) Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KUPDRD), urusan perpajakan mesti menjadi perhatian Pemda.

Maurits mengatakan pajak memiliki berbagai fungsi. Pertama, fungsi anggaran yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara maupun Pemda dalam menjalankan tugas dan fungsi serta pelaksanaan pembangunan.

Kedua, fungsi mengatur (regulerend) dimana pajak pemerintah bermanfaat untuk mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan perpajakan. Ketiga, fungsi stabilitas, pajak dapat mengatur dalam menjalankan kebijakan yang berhubungan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan.

“Kemudian, keempat, pajak berfungsi sebagai redistribusi pendapatan, pajak yang telah dipungut dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan umum dan keberlanjutan pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Maurits mengemukakan strategi yang dapat dilakukan oleh Pemda dalam mengelola PDRD. Adapun strategi tersebut yaitu dengan perbaikan database, mengubah tata kelola pajak maupun retribusi daerah, serta menjalin kerja sama dan sinergisitas.

Strategi berikutnya, Pemda dapat mengintensifkan penagihan aktif dan pemeriksaan, pemberian insentif fiskal daerah, hingga pemberian reward dan punishment. Tak kalah penting, dibutuhkan sosialisasi dan edukasi, juga pengawasan/monitoring dan evaluasi PDRD.

Kemudian dalam hal insentif fiskal daerah, Maurits menuturkan bahwa hal ini merupakan kewenangan kepala daerah dalam rangka pengelolaan pajak dan retribusi daerah sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan optimal.

Namun, insentif ini tidak memberatkan bagi pihak yang wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga tercermin rasa keadilan dan keseimbangan dalam pengelolaan perpajakan.

“Pemberian insentif fiskal ini berpedoman kepada Pasal 101 Undang-Undang HKPD dan Pasal 99 PP KUPDRD, dengan demikian kewenangan yang dilakukan oleh kepala daerah tidak menyalahi peraturan perundang-undangan,” pungkas Maurits.

Sebagai informasi, acara ini diikuti sebanyak 1.926 peserta yang hadir secara luring dan daring. Para peserta berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemendagri, Kementerian Keuangan, serta jajaran Pemda provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.
Baca juga: Menkeu: revisi UU PDRD perkuat kewenangan daerah tingkatkan PAD
Baca juga: Dukung perbaikan iklim usaha, Pemerintah evaluasi tarif pajak daerah
Baca juga: Kemendagri beri penghargaan daerah dengan realisasi APBD tertinggi

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：rupiah338、jarwo slot、cara dapat uang dari populix

Terkait：qq7997、situs gacor slot、buku mimpi 2d terlengkap、persyaratan pinjam uang kur di bank bri、gacor118、pinjaman tenang bri agro、situs 888、max389、kredivo malang、cara pinjam di livin mandiri

---

---

bab terbaru：maxwin77（2024-07-04）

Perbarui waktu：2024-07-04