pinjaman duit

Pak, saya akan bertengkar di rumah

Angin Segar untuk Buruh, Kemnaker Tolak Ide No Work No Pay dari Apindo******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan tidak ada istilahno work no pay di Indonesia, seperti yang digaungkan pengusaha bahkan diminta dimuat di dalam peraturan menteri ketenagakerjaan (Permenaker).

Bantahan tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri.

"No work no paynggak ada. Negara ini tidak mengenal istilah no work no pay," tegas Putri dalam konferensi pers Kemnaker yang digelar virtual, Jumat (6/1).

Namun, tidak ada istilah no work no pay dalam aturan yang tengah digodok tersebut.

"Kalau pun ada kebijakan, fleksibilitas jam kerja, upah, itu harus berdasarkan kesepakatan bipartid antara pengusaha dan pekerja dan itu harus tertulis kesepakatannya, kemudian dicatat di dinas-dinas tenaga kerja. Jadi kami tidak mengenal istilah no work no pay," imbuhnya.

Menurutnya, tidak semua industri padat karya harus mendapatkan fleksibilitas atau perhatian khusus. Putri bahkan mengatakan masih ada industri padat karya berorientasi ekspor yang bertahan.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendesak Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah agar menerbitkan aturan berisi fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay alias tidak bekerja, tidak dibayar.

Hal itu disampaikan Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J Supit dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menaker pada November 2022 lalu.

Menurutnya, skema ini perlu dilakukan demi mengurangi jumlah orang yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan begitu, ketika industri sedang lesu, pekerja tidak harus terkena PHK.

"Sebab, kalau tidak ada (aturan no work no pay) itu, memang kami dengan order menurun 50 persen atau katakanlah 30 persen, kami tidak bisa menahan. Satu dua bulan masih oke, tapi kalau sudah beberapa bulan atau setahun, pilihannya ya memang harus PHK massal," jelas Anton saat itu.

[Gambas:Video CNN]

otoritas maksimal

Antam Targetkan Pabrik Feronikel Haltim Beroperasi Kuartal II 2023******

BUMNPT Aneka Tambang Tbk (Antam) berencana memulai operasi di pabrik feronikel barunya di Halmahera pada paruh kedua 2023 mendatang.

Perusahaan mengatakan infrastruktur pendukung pabrik tersebut saat ini yang telah memasuki fase konstruksi proyek. Pengoperasian pabrik itu juga sebagai implementasi inisiatif strategis pengembangan berbasis hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah komoditas produk tambang serta memperkuat bisnis inti perusahaan.

Direktur Pengembangan Usaha ANTAM Dolok Robert Silaban mengatakan sebagai tindak lanjut pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) pasokan listrik Pabrik Feronikel Halmahera Timur (Haltim) antara ANTAM dan PT PLN (Persero) yang ditandatangani pada Maret 2022, saat ini fase pengadaan listrik berupa Pembangkit Listrik Tenaga Diesel dan Gas (PLTDG) PT PLN tengah dilaksanakan.

Dolok menyebut melalui sinergi positif dan komitmen yang kuat antara ANTAM dan PT PLN, implementasi PJBTL dapat terlaksana secara optimal guna mempercepat penyelesaian fase pembangunan Pabrik Feronikel Haltim.

"Sejalan dengan kemajuan proses pengadaan listrik serta penyelesaian fase konstruksi pabrik, direncanakan Pabrik Feronikel Haltim dapat mulai beroperasi pada semester kedua 2023," ujar Dolok seperti dikutip dari keterangan resmi, Rabu (4/1).

Hingga periode November 2022, progress konstruksi Pabrik Feronikel Haltim berkapasitas 13.500 ton nikel dalam feronikel (TNi) telah mencapai 98 perseb.

Sejalan dengan penyelesaian konstruksi dan commissioningpabrik, nantinya Pabrik Feronikel Haltim akan menambah portfolio total kapasitas produksi terpasang feronikel tahunan ANTAM menjadi 40.500 TNi.

[Gambas:Video CNN]

pembuluh darah jahat

Toko Buku Periplus 'Pamit' dari Malioboro Plaza Yogyakarta******

Toko buku Periplus menutup gerainya di Malioboro Plaza, Yogyakarta. Penutupan itu diumumkan lewat akun twitter Periplus (@periplus_store), Jumat (6/1).

"Kami pamit dari Malioboro Plaza. Banyak terima kasih untuk kesetiaan para Bibliobesties se-kota Gudeg. Ada banyak kisah. Ada banyak rindu. Ada banyak cinta. Namun, mungkin memang sudah begini jalannya," cuit akun tersebut.

Utas yang diunggah oleh akun Periplus terdiri dari 10 cuitan dan menunjukkan kegundahan toko buku itu ketika menutup gerainya. Dalam cuitan itu, ia menulis bahwa persoalan memilih untuk menutup gerai adalah keputusan yang sulit.

Sebelum berpamitan, Periplus menuliskan narasi terkait pengalaman pengunjung di toko buku. Ia bahkan menyebutkan soal aroma toko yang khas dan bisa dicium oleh para pecinta buku yang berkunjung.

"Lalu, yang tersisa hanyalah kenangan. Kenangan mungkin adalah secuil ingatan yang paling subtil. Dari kenangan, kita hampir bisa menghadirkan segalanya: seseorang, suara, bahkan bau atau aroma," paparnya.

Meski telah menutup gerainya di Malioboro Plaza, Periplus masih membuka tokonya di sejumlah tempat di Yogyakarta. Dilansir dari situs resminya, terdapat gerai Periplus di Bandara Adi Sutjipto, Bandara Internasional Yogyakarta, dan Hartono Mall.

[Gambas:Video CNN]

pengamat dunia

Faisal Basri Sebut Hilirisasi ala Jokowi Ngawur, Cuma Untungkan China******

Ekonom Senior INDEF Faisal Basri mengkritik konsep hilirisasi mineral mentahalaPresiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, apa yang dilakukan Jokowi ngawurdan hanya menguntungkan China.

Ia sepakat hilirisasi memang mendorong nilai tambah bagi Indonesia, tetapi hilirisasi yang dilakukan Jokowi malah mendukung industrialisasi di China.

"Petik-jual, tebang-jual, keruk-jual, nilai tambahnya kecil, tetapi solusinya hilirisasi yang ngawur itu. Hilirisasi mendukung industrialisasi di China, itu yang terjadi pada nikel," kata Faisal dalam Catatan Awal Ekonomi 2023 INDEF, Kamis (5/1).

"Kemudian hilirisasi batu bara mau dijadikan DME (Dimethyl Ether). Jadi ngawur-ngawur, menciptakan rente itu," imbuhnya.

Senada, Ekonom Senior INDEF M. Fadhil Hasan juga menyoal sistem hilirisasi yang digalakkan Presiden Jokowi. Menurutnya, langkah Indonesia melarang ekspor bahan mentah ke luar negeri keliru.

Ia sepakat dengan konsep hilirisasi untuk menambah nilai tambah bahan mentah, tetapi solusinya bukan dengan melarang ekspor. Fadhil menilai skema tarif ekspor lebih tepat diberlakukan.

"Betul hilirisasi seperti yang dilakukan kita sekarang, terutama yang akhir-akhir ini, seperti nikel, alumunium, bauksit. (Tetapi) itu salah dengan melarang," ungkapnya.

Menurut Fadhil, sebenarnya negara-negara yang menggugat larangan ekspor bahan mentah ke The World Trade Organization (WTO) itu tidak keberatan Indonesia mengupayakan hilirisasi.

Hanya saja caranya bukan dengan cara melarangnya, tetapi mengenakan tarif ekspor yang berbeda untuk bahan mentah dengan produk olahannya.

"Ini sebenarnya kita sudah berpengalaman di 2013 untuk komoditas sawit, diperkenalkan pajak ekspor untuk CPO dan produk turunannya berbeda," saran Fadhil.

Menurutnya, jika kebijakan tarif yang diambil maka industri di dalam negeri tetap bisa melakukan proses hilirisasi tanpa melanggar aturan WTO. Pasalnya, larangan ekspor tersebut melanggar aturan perdagangan internasional.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menerbitkan larangan ekspor bijih nikel sejak 1 Januari 2020. Keputusan pemerintah ini lalu digugat ke WTO. Akhir Desember 2022, Jokowi kembali melarang ekspor bauksit mulai Juni 2023.

"Mulai Juni 2023 pemerintah akan melarang ekspor bijih bauksit. Saya ulang mulai Juni 2023, pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor bijih bauksit dan mendorong pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri," kata Jokowi di Istana Negara, Rabu (21/12/2022).

Menururnya, larangan ekspor bauksit dilakukan dengan mempertimbangkan manfaat dari kebijakan larangan ekspor nikel yang berlaku sejak Januari 2020, di mana memberikan manfaat besar untuk ekonomi dalam negeri.

Jokowi mengatakan sebelum larangan ekspor nikel mentah berlaku, nilai perdagangan yang diraih Indonesia dari penjualan produk tersebut hanya US,1 miliar. Usai larangan ekspor berlaku dan nikel diolah di dalam negeri, nilai ekspor dari bahan mentah itu melonjak 19 kali lipat menjadi US,9 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Perdamaian di akhir dunia

Alasan Lengkap Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja******

Pemerintah mengungkap beberapa alasan dibalik terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-UndangNomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja(Perppu Cipta Kerja).

Dalam penjelasannya, pemerintah mengklaim melakukan berbagai upaya untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja demi menurunkan jumlah pengangguran dan menampung pekerja baru serta mendorong pengembangan koperasi dan UMKM.

Meski tingkat pengangguran terbuka terus turun, pemerintah menganggap Indonesia masih membutuhkan penciptaan kerja yang berkualitas dengan empat alasan.

Kedua, penduduk yang bekerja sebanyak 135,61 juta orang, di mana 81,33 juta orang alias 59,97 persen bekerja pada kegiatan informal.

Ketiga, pandemi covid-19 berdampak kepada 11,53 juta orang atau 5,53 persen penduduk usia kerja. Rinciannya, pengangguran 0,96 juta orang, bukan angkatan kerja 0,55 juta orang, tidak bekerja 0,58 juta orang, dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja 9,44 juta orang.

Keempat, dibutuhkan kenaikan upah yang pertumbuhannya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas pekerja.

Dari empat alasan itu, pemerintah merinci empat cakupan utama dalam perppu tersebut. Pertama, peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Kedua, peningkatan pelindungan dan kesejahteraan pekerja.

Ketiga, kemudahan, pemberdayaan, dan pelindungan koperasi dan UMKM. Keempat, peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional (PSN).

Terkait kesejahteraan pekerja, pemerintah mengklaim sudah berupaya melakukan perluasan program jaminan dan bantuan sosial.

"Dengan demikian melalui dukungan jaminan dan bantuan sosial, total manfaat tidak hanya diterima oleh pekerja, namun juga dirasakan oleh keluarga pekerja," tulis penjelasan Perppu Ciptaker, dikutip pada Rabu (4/1).

Lalu, pemerintah merasa perlu mengambil kebijakan untuk menciptakan dan memperluas kerja melalui peningkatan investasi dengan mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas koperasi dan UMKM. Untuk itu, diperlukan pertumbuhan ekonomi stabil dan konsisten naik setiap tahunnya.

Namun, langkah-langkah tersebut terkendala pelemahan pertumbuhan ekonomi yang bersamaan dengan kenaikan laju harga atau yang dikenal dengan fenomena stagflasi.

"Perekonomian Indonesia akan terdampak akibat stagflasi global yang sudah terlihat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tadinya diproyeksikan IMF akan pada kisaran 6 persen pada 2020 telah dipangkas turun cukup signifikan," jelas pemerintah.

Di era stagflasi, pemerintah mengaku koordinasi kebijakan menjadi jauh lebih kompleks karena harus mendukung pertumbuhan ekonomi dan menahan inflasi secara bersamaan.

Untuk itu, pemerintah berdalih diperlukan kebijakan dan langkah-langkah strategis yang memerlukan keterlibatan semua pihak terkait.

"Terhadap hal tersebut perlu menyusun dan menetapkan Perppu Ciptaker dengan tujuan untuk menciptakan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak," pungkas pemerintah.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Dunia Idiom

Zulhas soal Isu Reshuffle Kabinet: Urusan Istana, Saya Urusi Ibu******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) enggan berkomentar soal wacanareshuffle kabinet. Menurutnya, hal itu merupakan keputusan Istana Negara.

"Waduh itu (reshuffle) bukan urusan Mendag. Urusan istana," ujarnya di Kementerian Perdagangan, Jumat (6/1).

Zulhas menambahkan bahwa urusannya adalah terkait harga bahan-bahan pokok dan keluhan para ibu-ibu terkait harga.

Sebelumnya, Presiden Jokowi sempat ditanyakan soal reshuffle kabinet saat berada di Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Senin (2/1) lalu. Namun, ia tidak memberikan jawaban pasti mengenai kapan reshuffle akan dilakukan dan siapa menteri yang akan dicopot.

"Tunggu saja, ditunggu saja," kata Jokowi.

Sementara dalam kesempatan terpisah, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengatakan tidak tertutup kemungkinan reshuffle dilakukan pada Januari ini. Dia berharap menteri yang dicopot dari jabatannya tidak kecewa.

"Mungkin Januari, kita tunggu bareng-bareng," kata Ngabalin.

Desakan reshuffle menguat setelah keputusan Partai NasDem mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Sejumlah kelompok pendukung Jokowi tak suka NasDem mendukung sosok yang disebut bertentangan dengan Jokowi secara politik.

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat mendukung rencana tersebut. Menurut Djarot, ada dua menteri NasDem yang perlu dievaluasi.

[Gambas:Video CNN]