buku mimpi kuntilanak 401Jutaan kata 472678Orang-orang telah membaca serialisasi
《link slot olympus》
Hengkang dari Banten, Tiga Perusahaan Relokasi ke Jawa Tengah******
Tiga perusahaandi Serang, Banten, merelokasi pabriknya ke beberapa daerah di Jawa Tengahtahun depan.
Kepala Disnakertrans Banten Septo Kalnadi menyebutkan tiga perusahaan tersebut yaitu PT Nikomas Gemilang, PT KMK Global Sport dan PT Parkland World Indonesia (PWI).
Septo mengatakan untuk PT Nikomas Gemilang akan memindahkan pabriknya ke Pekalongan. PT KMK Global Sport akan pindah ke Salatiga dan Temanggung. Kemudian PT PWI 1 dan 2 pindah ke Pati.
Ia mengatakan hengkangnya ketiga perusahaan tersebut berpotensi menambah angka pengangguran di Banten. Pasalnya, relokasi tak hanya berdampak pada PHK pekerja melainkan efek domino lain yang dirasakan masyarakat di sekitar perusahaan tersebut.
Mulai dari banyaknya usaha penjual makanan yang tutup hingga jasa kos-kosan terancam gulung tikar. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi di provinsi tersebut terancam turun.
Lihat Juga :Kemnaker Respons Usul No Work No Pay: Kunci di Serikat Pekerja |
"Terus warung tempat dia belanja, kosan-kosannya udah pasti kosong. Ya efek dominonya begitu (berpengaruh ke ekonomi). Ada berapa catering di situ, itu kan nanti sama aja, berhenti kan usaha merekanya," jelasnya.
Ia menambahkan, meski investasi masuk ke wilayah Banten, terutama di Kota Cilegon yang bisa menyerap tenaga kerja, namun diprediksi tidak mampu mengurangi angka pengangguran dari ketiga perusahaan yang hengkang itu, lantaran perusahaan di Kota Baja itu akan beroperasi pada 2025 mendatang.
"Di Cilegon, Chandra Asri, Lotte, itu kan baru beroperasi 2025, Lotte sama Chandra Asri, bukan sekarang. Ya kondisi perekonomian begini, ya kepikiran," jelasnya.
[Gambas:Video CNN]
Luhut Minta Warga Bali WFH dan Sekolah Online Selama KTT G20******
Ketua Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara G20 Luhut Binsar Panjaitan meminta masyarakat Bali bisa bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) selama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 berlangsung pekan depan.
Selain itu, Luhut juga meminta sekolah-sekolah menggelar pembelajaran jarak jauh atau daring.
"Kami mendorong seluruh kegiatan bisa dilakukan dari rumah agar dilakukan dari rumah saja," ujar Luhut dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring, Sabtu (12/11).
Kendati begitu, menurut Luhut pemerintah bukannya melarang warga Bali melakukan aktivitasnya selama G20. Luhut turut menyampaikan permohonan maaf apabila KTT G20 di Bali mengganggu kenyamanan warga Pulau Dewata.
Ia mengatakan pemerintah tidak bermaksud membuat warga Bali sulit, namun hal ini tidak dapat dihindari.
"Kepada warga Bali saya mohon maaf bila sana sini terganggu akibat dari pelaksanaan kegiatan G20 ini," kata Luhut yang juga Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi itu.
Dalam kesempatan itu, Luhut meminta dukungan dan doa dari seluruh warga Indonesia agar G20 dapat berjalan lancar dan sukses. Menurut dia kesuksesan G20 juga akan membuat harum nama Indonesia di kancah dunia.
"Kami juga memohon doa dari seluruh masyarakat Indonesia agar gelaran acara KTT G20 ini dapat terlaksana dengan baik tanpa ada halangan atau apapun," pungkasnya.
Lihat Juga :![]() |
Kemnaker Respons Usul No Work No Pay: Kunci di Serikat Pekerja******
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan usulan pengusahasoal kebijakan no work no pay harus didiskusikan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.
"Ya itu bicarakan dengan teman-teman serikat pekerja. Pokoknya kalau serikat atau perwakilan pekerja di perusahaan itu setuju, kita setuju. Kuncinya tuh di situ," tegas Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).
Dita menjelaskan jika ingin ada aturan no work no pay,maka perlu ada perjanjian bersama antara perusahaan dan pekerja. Kedua pihak harus membuat kontrak kerja baru. Kendati, ia belum memastikan apakah aturan tersebut bakal didukung dengan adanya permenaker.
Kedua, Dita menjelaskan aturan ini tidak bisa berlaku di semua sektor. Ia menjelaskan masih ada beberapa sektor yang tumbuh positif, seperti kelapa sawit hingga tambang.
"No work no payitu (untuk) yang ordernya kurang-kurang itu lah, garmen, tekstil itu wajar. Nanti tambang, nikel, timah, ikut-ikutan. Makanya itu jangan, buruhnya juga harus kritis dong. Jangan disamakan sawit sama sepatu," tegasnya.
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menambahkan usulan aturan no work no paydari pengusaha masih dalam tahap pembicaraan. Kemnaker masih perlu mendengar suara dari buruh.
Lihat Juga :Rugi Miliaran Jadi Alasan Bos The Good Dept PHK Karyawan |
"Kita sendiri kan juga baru menerima, artinya kita akan mempelajari usulan itu, tentunya kita akan mempertimbangkan banyak aspek. Tadi saya katakan, ini kan usulan satu sisi, kita kan juga harus mempertimbangkan sisi yang lain. Pokoknya gini, apapun kebijakan itu prinsipnya kita mencari solusi terbaik dari segala pilihan yang ada," jelasnya.
Menaker Ida Fauziyah sejatinya hadir langsung dalam penandatanganan kerja sama pelatihan vokasi bersama Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Republik Austria, Kamis (10/11). Namun, ia menolak mengeluarkan sepatah kata pun untuk menjawab pertanyaan wartawan seputar buruh.
Sementara itu, Pengamat Ketenagakerjaan Payaman Simanjutak menuturkan usulan aturan tentang no work no payakan menyalahi hak-hak pekerja. Menurutnya, lebih baik industri melakukan PHK dari pada merumahkan pekerja dengan tanpa upah.
"Kalau memang tidak ada pekerjaan, lebih baik di-PHK. Jadi jelas status dan hak-haknya. Pemerintah juga jelas melakukan kebijakan untuk menyalurkannya. Pekerja juga boleh berupaya keras untuk mencari pekerjaan baru," kata Payaman.
"Pekerja boleh dirumahkan sementara sambil menunggu proses lebih lanjut tetaplah menerima upah untuk kelangsungan hidupnya dan keluarganya," imbuhnya.
Senada, Direktur Celios Bhima Yudhistira mengatakan selama ini pengusaha sudah menjadi anak emas pemerintah di mana setiap aturan tentang ketenagakerjaan lebih banyak berpihak ke dunia usaha.
Tak hanya itu, pengusaha juga sudah diguyur pelbagai stimulus oleh pemerintah dengan jumlah yang cukup besar. Baik stimulus pajak maupun non pajak.
Jika pemerintah mengabulkan permintaan pengusaha dengan menerbitkan aturan no work no pay, hal itu sama saja dengan memberikan ketidakpastian pendapatan pekerja.
Lihat Juga :Luhut Ungkap 'Strategi Kampungan' Jokowi Selamatkan RI dari Inflasi |
"Jadi apa beda nya perusahaan yang menerima stimulus dan tidak? Pada saat pandemi juga berbagai regulasi berpihak kepada pengusaha, misalnya pengesahan UU Cipta Kerja yang di dalamnya justru memuat penurunan standar perlindungan dan perubahan aturan pengupahan yang pro pengusaha," kata Bhima.
"Kalau pemerintah di tengah pertumbuhan ekonomi 5,7 persen, kemudian meloloskan aturan no work no paymaka buruh tidak punya pelindung sama sekali," imbuhnya.
Sebab itu, ia menilai sangat tidak rasional jika pemerintah ingin ekonomi Indonesia pulih tapi di satu sisi menurunkan kemampuan daya beli kelas pekerja dengan meloloskan aturan no work no pay.
"Sebaliknya, apabila narasi yang dibangun adalah ancaman resesi tahun depan, justru pekerja sebagai kelompok yang paling rentan harusnya mendapatkan proteksi dari negara. Jadi aturan no work no payini harus ditolak," tegasnya.
[Gambas:Video CNN]
Label:tafsir mimpi 1001 macam togel、slot gacor youtube、wwb9
Terkait:angka prediksi togel hari ini、situs gacor maxwin hari ini、aplikasi yang bisa menggunakan paylater、1000 mimpi 3d、daftar vip slot、terwin44、cara dapat koin di fizzo、demo slot kaisar888、king77、kupon gratis
bab terbaru:video maxwin zeus(2024-07-09)
Perbarui waktu:2024-07-09
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan penetapan upahminimum provinsi (UMP) masih tetap mengacu pada PP Nomor 36/2021.
Padahal, belum lama ini buruh menuntut agar besaran UMP kembali disesuaikan dengan PP 78/2015.
"Iya dong (PP 36/2021). (PP 78/2015) kan sudah tidak berlaku karena ada UU Cipta Kerja," kata Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari usai acara penandatangan kerja sama pelatihan vokasi bersama Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Republik Austria, di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).
Menaker Ida Fauziyah sebetulnya hadir langsung dalam penandatanganan kerja sama tersebut. Namun, ia menolak mengeluarkan sepatah kata pun untuk menjawab pertanyaan wartawan seputar buruh.
Kendati, Ida sudah memastikan UMP 2023 bakal lebih tinggi dari tahun ini. Ia tengah mempertimbangkan tuntutan kenaikan 13 persen yang disampaikan buruh.
Lihat Juga :Facebook PHK 11 Ribu Karyawan Imbas Penurunan Pasar Iklan |
"Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum 2023 relatif akan lebih tinggi dibandingkan upah minimum 2022 dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi," kata Ida dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11).
Ida menjelaskan sudah melakukan koordinasi dengan dewan pengupahan daerah sejak 1 November. Ia juga mengaku sudah mendengarkan pandangan Apindo dan Kadin selaku perwakilan pengusaha serta pandangan dari pekerja dan serikat buruh.
"Nanti kita lihat (potensi kenaikan 13 persen). Kita sedang memfinalisasi aspirasi dan pandangan dari semua stakeholder. Kami tidak akan mempercepat atau memperlambat proses penetapan itu," ujar Ida kepada wartawan selepas rapat dengan Komisi IX DPR RI.
Lihat Juga :Jokowi dan Xi Jinping Batal Jajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung |
Buruh dan pengusaha memang berselisih paham soal penetapan upah minimum. Unsur pengusaha tetap menginginkan penentuan upah minimum menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 karena dianggap lebih realistis.
Sementara, buruh memberi masukan yang bertolak belakang dengan yang disampaikan oleh kelompok pengusaha. Buruh tetap berpegang teguh bahwa PP Nomor 36 Tahun 2021 tidak bisa jadi dasar penetapan upah minimum dan mendesak penggunaan PP Nomor 78 Tahun 2015.
[Gambas:Video CNN]
Sebanyak tiga perusahaan di Serang, Banten, disebut akan merelokasi pabriknya ke beberapa daerah di Jawa Tengah (Jateng) tahun depan.
Kepala Disnakertrans Banten Septo Kalnadi menyebutkan tiga perusahaan tersebut yaitu PT Nikomas Gemilang, PT KMK Global Sport dan PT Parkland World Indonesia (PWI).
Septo mengatakan untuk PT Nikomas Gemilang akan memindahkan pabriknya ke Pekalongan. PT KMK Global Sport akan pindah ke Salatiga dan Temanggung. Kemudian PT PWI 1 dan 2 pindah ke Pati.
Ia mengatakan hengkangnya ketiga perusahaan tersebut berpotensi menambah angka pengangguran di Banten. Pasalnya, relokasi tak hanya berdampak pada PHK pekerja melainkan efek domino lain yang dirasakan masyarakat di sekitar perusahaan tersebut.
Pengusaha memperingatkan perlahan tapi pasti seluruh pabrik yang ada di Banten bakal setop operasi dan pindah ke wilayah lain, salah satunya Jateng.
Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri mengungkapkan hal itu terjadi lantaran pelaku usaha mengalami kesulitan keuangan menyusul penurunan permintaan dari negara mitra dagang imbas perang Rusia-Ukraina.
Lihat Juga :Pengusaha Sepatu Ungkap Alasan Pabrik 'Lari' ke Jateng |
Kenaikan upah yang makin tinggi tiap tahunnya di wilayah, misalnya di Provinsi Banten tersebut dinilai tak sejalan dengan harga alas kaki atau sepatu yang cenderung tetap. Karenanya, biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk pekerja makin memakan porsi besar.
"Jadi semakin lama biaya input upah semakin tidak kompetitif. Jadi kemudian ada relokasi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.
Tak ayal, pelaku usaha memutuskan untuk memindahkan pabriknya ke wilayah dengan upah minimum provinsi (UMP) rendah, seperti Jateng. Tujuannya, perusahaan ingin mengurangi biaya.
"Hampir semua pabrik yang ada di daerah dengan UMK tinggi sudah memiliki pabrik satelit di daerah dengan UMK yang kompetitif. Secara bertahap maka fokus pengembangannya akan bergeser ke pabrik satelit yang baru," ujarnya.
Saat ini, ia menyebutkan perusahaan, utamanya alas kaki di Tanah Air masih menjalankan usahanya dengan posisi pabrik di dua wilayah. Pertama di wilayah dengan UMP tinggi dan wilayah yang tengah dijajaki dan dikembangkan usahanya.
Namun, ia tak memungkiri pekerja dari pabrik yang direlokasi pada akhirnya lebih berisiko terkena PHK ketika ada penurunan permintaan (demand).
"Pada pabrik yang sudah ada relokasi, karena beban di pabrik asal lebih berat beban gajinya maka ketika ada penurunan demandmereka (pekerja pabrik yang direlokasi) menjadi korban pertama PHK," ujarnya.
[Gambas:Video CNN]
Pemerintah menyediakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau kurang mampu untuk merenovasi rumah agar semakin layak untuk ditinggali.
Mengutip situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), singkatnya BSPS atau bedah rumah adalah program dana bantuan renovasi rumah dengan pagu senilai Rp20 juta.
Lihat Juga :![]() |
Tujuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 2022 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar bisa memiliki rumah yang layak huni, baik dari sisi prasarana, sarana, dan utilitas umumnya.
Sebab, rumah yang layak huni berperan besar terhadap tumbuh kembang keluarga ke depan.
Sementara hasil survei Kementerian PUPR menemukan jumlah rumah yang layak huni di Indonesia baru berkisar 54 persen. Harapannya, jumlah rumah yang layak huni di dalam negeri bisa meningkat menjadi 74 persen pada 2024.
Selain itu, program bantuan renovasi rumah 2022 ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan permukiman di berbagai daerah di Indonesia.
Melansir Modul BSPS, berikut syarat dan kriteria penerima dana BSPS.
Syarat Subjek Penerima
Syarat Objek Penerima
Lihat Juga :![]() |
Berikut cara mendapatkan BSPS.
Itulah informasi seputar BSPS, syarat penerima, dan cara mendapatkannya. Semoga membantu.
(uli/fef)Menjelang KTT G20, para produsen arak Balimenerima banyak orderan karena menjadi salah satu minuman yang disajikan untuk para delegasi G20.
Ida Ayu Puspa Eny, salah satu produsen arak Bali di Denpasar yaitu Owner Arak Iwak Arumery mengatakan orderan menjelang KTT G20 dan sudah ada 7 hotel yang memesan.
"Jadi kalau order sudah tentu meningkat. Hotel-hotel sudan memesan sudah ada 7 hotel di Nusa Dua," kata Puspa saat dikonfirmasi, Sabtu (12/11).
Lihat Juga : |
Ia juga menerangkan untuk arak Iwak Arumery yang disukai oleh para konsumen karena dibuat dengan proses yang alami dengan bahan baku yang diambil dari petani langsung. Seperti, lontar, kelapa dan aren lalu dicampur dengan rempah-rempah dan buah-buahan yang tidak mengandung pewarna buatan.
"Bahan baku kita dari petani-petani langsung untuk mendapatkan rasa yang juga kita mau," jelasnya.
Sementara, untuk proses pengolahannya membutuhkan waktu hingga 1,5 tahun hingga 2 tahun. Menurutnya, bahan baku diambil dari sejumlah kabupaten di Bali, seperti di Buleleng dan Karangasem.
"Kita pasarkan itu paling (selama) 1,5 dan 2 tahun. Jadi kita tidak langsung dari petani kita racik, tidak. Kita (campur) dulu selama enam bulan, kita baru isi dengan rempah dan buah-buahan kita tunggu lagi enam bulan. Setelah itu disaring setelah itu kita diamkan, dan baru bisa dipasarkan," jelasnya.
"Faktor lain juga karena arak kami tergolong baru jadi banyak yang penasaran, kami baru menjual sejak Mei 2022 lalu sejak dapat izin BPOM dan langsung dapat order G20," ujarnya.
Selain hotel, Iwak Arumery juga banyak diorder oleh minimarket di sekitar Nusa Dua. Pihaknya juga mengakui terjadi peningkatan orderan hingga 300 persen saat KTT G20.
"Memang terjadi peningkatan cukup signifikan karena di G20 ini, dan pesanan akan berpotensi terus bertambah. Kami juga menyiapkan untuk permintaan dari wisatawan, dan para delegasi yang memesan untuk oleh-oleh," ujarnya.
Lihat Juga :![]() |
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Panjaitan mengajak negara anggota G20berkontribusi mempertahankan aset lautbernilai US triliun.
Tujuannya, demi menunjang ekonomi dan keberlangsungan masyarakat. "G20 memiliki peran penting dalam memastikan ekonomi laut yang berkelanjutan," katanya dalam Tri Hita Karana, Presiden G20 Indonesia: Ocean 20, Nusa Dua, Bali, Senin (14/11).
Luhut menjelaskan aset laut yang bernilai wah tersebut diproyeksikan memiliki nilai layanan turunan US,5 triliun per tahun atau US,5 triliun dikurangi dengan manfaat non pasar.
Di sisi lain, potensi laut untuk pertumbuhan ekonomi saat ini sangat berkurang, bahkan cenderung memburuk karena penangkapan ikan yang berlebihan, termasuk perusakan ekosistem dari pukat dasar.
Belum lagi, aktivitas penambangan dasar laut, industri lepas pantai, seperti ekstraksi minyak dan gas (migas) hingga polusi dari industri lepas yang turut mengurangi potensi nilai aset laut.
Lihat Juga :Elon Musk: Masa Depan Indonesia Sangat Cerah |
Oleh karena itu, ia menuturkan negara anggota G20 yang merupakan kelompok dari 20 ekonomi terbesar dan membentuk 45 persen dari garis pantai dunia, serta 21 persen dari zona eksklusif memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem laut.
Anggota G20 memiliki peran penting yang tidak dapat disangkal dalam melindungi ekosistem laut, termasuk mengembalikan nilainya dan memastikan keberlanjutan ekonomi laut dalam jangka panjang.
"Ini merupakan peluang luar biasa untuk menangani banyak prioritas dalam agenda G20," terang Luhut.
[Gambas:Video CNN]
Buruh menolak keputusan pemerintah menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 sebagai acuan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023.
Pasalnya, beleid tersebut merupakan turunan dari Undang-undang Cipta Kerja yang dinilai bersifat inkonstitusional atau tidak sah di mata hukum.
Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos menilai jika pemerintah memaksa menggunakan aturan yang cacat, artinya pemerintah tak memiliki perspektif bagaimana melindungi dan meningkatkan kesejahteraan buruh.
Menurut Nining, PP 36/2021 juga menjauhkan buruh dari upah dan kehidupan yang layak. Sebab, menggunakan skema dalam aturan tersebut, kenaikan UMP akan sangat kecil.
Padahal, ia melihat kenaikan upah buruh dengan kondisi saat ini harusnya bisa mencapai 30 persen.
"Apalagi dengan berbagai kenaikan kebutuhan pokok, kenaikan listrik,kenaikan BBM bahkan kenaikan PPN 11 persen berimbas kepada semua kebutuhan hidup termasuk harga kos/kontrak rumah sedangkan upah buruh semakin dikikis," ujarnya.
Lihat Juga :OJK Bakal Awasi Koperasi Simpan Pinjam dalam RUU P2SK |
Senada, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan jika perhitungan UMP 2023 berdasarkan PP 36, maka kenaikan hanya berkisar 2-4 persen. Hal itu tentu tidak mencerminkan kondisi saat ini, di mana berbagai harga barang naik.
"Jadi yang dipakai harusnya rumus kenaikan UMP adalah (PP 78/2015) inflasi plus pertumbuhan ekonomi, yaitu sebesar 13 persen," ujarnya.
[Gambas:Video CNN]
《link slot olympus》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,depo slot 138Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《link slot olympus》bab terbaru。