voucher nonton xxi

Dewa paling kuat dalam sejarah Infinity

Siapa Bertanggung Jawab atas Pembangunan Kembali Jembatan Baltimore?******

Kerugian akibat ambruknya JembatanFrancis Scott Key di Baltimore, Amerika Serikat karena ditabrak kapal kontainerdiperkirakan mencapai miliaran dolar AS.

Analis di Barclays memperkirakan total biaya klaim asuransi akibat insiden ini bisa mencapai US miliar atau Rp47,62 triliun (kurs 15.874 per dolar AS).

Melansir CNN, Kamis (28/3), kerugian itu disebut bisa akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Kapal kontainer bernama Dali yang menabrak jembatan itu dimiliki oleh Grace Ocean Private, sebuah perusahaan yang berbasis di Singapura.

Analis Moody's Brendan Holmes mengatakan sekitar 80 perusahaan reasuransi yang berbeda memberikan perlindungan sekitar US miliar kepada perusahaan asuransi Dali. Ia menambahkan karena kerugian akan tersebar ke banyak perusahaan asuransi.

Jadi, kecil kemungkinannya perusahaan tersebut akan bangkrut atau menyebabkan kenaikan harga asuransi yang besar.

Namun, total biaya untuk membangun kembali jembatan itu masih belum dipastikan. Juru bicara Institut Informasi Asuransi Loretta Worters mengatakan jembatan itu bisa saja bernilai lebih dari US,2 miliar.

"Kemudian hampir pasti akan ada tuntutan pertanggungjawaban yang besar, biaya pengobatan bagi para penyintas, biaya pembersihan, dan banyak lagi," katanya.

Direktur Pusat Hukum Maritim Universitas Tulane Martin Davies mengatakan meskipun Dali dimiliki oleh Grace Ocean Private, ketika menabrak jembatan itu, kapal tersebut disewa oleh raksasa pelayaran Denmark, Maersk.

Namun, semua tanggung jawab katanya ada pada pemilik kapal yakni Grace Ocean Private.

"Maersk, perusahaan Denmark yang memiliki seluruh muatan di kapal tersebut, tidak bertanggung jawab," tambahnya.

Namun ia menambahkan pemilik kapal mempunyai potensi untuk secara signifikan membatasi jumlah tanggung jawabnya dalam kasus ini.

Di lain sisi, Presiden AS Joe Biden mengatakan pemerintah federal akan membayar biaya pembangunan kembali Jembatan Francis Scott Key di Baltimore. Namun belum diketahui pasti dari mana sumber dana tersebut.

"Saya bermaksud agar pemerintah federal membayar seluruh biaya rekonstruksi jembatan itu. Dan saya berharap Kongres mendukung upaya saya," kata Biden.

Beberapa pendanaan diperkirakan mungkin berasal dari Administrasi Jalan Raya Federal, serta Undang-Undang Investasi Infrastruktur dan Ketenagakerjaan yang disahkan di bawah pemerintahan Biden yang memberikan hibah untuk memperbaiki jembatan negara. Namun hal ini juga memerlukan dana tambahan dari Kongres.

Jembatan Francis Scott Key di Baltimore ditabrak kapal kontainer Dali yang tengah berlayar di Sungai Patapsco untuk menuju Sri Lanka. Sekitar pukul 01.24 pagi waktu setempat, kapal itu mengalami mati daya yang mengakibatkan seluruh lampu padam.

Tiga menit setelahnya, kapal menabrak salah satu tiang jembatan Baltimore. Tubrukan itu lantas merobohkan nyaris seluruh bagian jembatan dan membuat kendaraan yang melintas di atasnya jatuh ke sungai.

Kapal Dali kemungkinan menabrak tiang beton utama, yang terletak di tanah di bawah air dan merupakan bagian dari fondasi jembatan.

[Gambas:Video CNN]

Pembayaran super

Daftar Kenikmatan yang Didapat PIK******

PresidenJokowi menambah 14 proyek strategis nasional (PSN) baru di 2024 ini, mulai dari Kawasan Terpadu di Bumi Serpong Damai (BSD) hingga Pantai Indah Kapuk Tropical Concept.

Keputusan ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Senin (18/3). Meski jadi PSN, 14 proyek baru itu diklaim tidak akan memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena dibangun oleh pihak swasta.

"Ini disetujui oleh presiden dan ada PSN baru penyesuaian nomenklatur dan perubahan dari ruang lingkup PSN itu sendiri," kata Airlangga di Istana Negara, Jakarta Pusat.

Kawasan Industri Patimban Industrial Estate Subang; Pengembangan Kawasan Industri Giga Industrial Park, Sulawesi Tenggara; Pengembangan Kawasan Industri Kolaka Resource, Sulawesi Tenggara; dan Pengembangan Kawasan Industri Stargate Astra, Sulawesi Tenggara.

Lalu, Pengembangan Kawasan Pesisir Surabaya Waterfront; Pengembangan Kawasan Neo Energy Morowali, Sulawesi Tengah; Pengembangan Kawasan Terpadu di Bumi Serpong Damai (BSD); Pengembangan Kawasan Industri Toapaya Bintan, Riau. Pengembangan Jalan Tol di Section Harbour Road II Jakarta Utara, serta Pengembangan Jalan Tol Dalam Kota Bandung.

Nah, status yang disandang 14 proyek itu menjadi PSN, memberikan keuntungan khusus bagi mereka.

Lantas, apa saja keuntungan itu?

Proyek yang masuk PSN akan mendapatkan fasilitas atau kemudahan PSN dari pemerintah. Kemudahan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2021.

Pada Pasal 1 Ayat 2 beleid tersebut diatur bahwa kemudahan yang bisa didapat proyek yang masuk daftar PSN berbentuk  kemudahan perizinan/non-perizinan yang diberikan dalam rangka percepatan proses perencanaan, penyiapan, transaksi, konstruksi, dan kelancaran pengendalian operasi, termasuk di dalamnya mekanisme pembiayaan PSN.

Sebenarnya ada banyak sejumlah kemudahan yang akan didapatkan proyek berstatus PSN. Beberapa di antaranya yang krusial adalah sebagai berikut:

1. Perizinan

Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. PP ini mempermudah perizinan untuk proyek prioritas negara.

Misalnya, pada Pasal 4 Poin g dijelaskan pemerintah melalui stakeholderterkait harus memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam perizinan berusaha dan pengadaan tanah PSN. Lalu, pada Pasal 5 Ayat 2 dijelaskan perizinan berusaha bagi kegiatan yang termasuk dalam risiko tinggi harus dipercepat.

Fasilitas atau kemudahan ini mencakup dari proses perencanaan, penyiapan, transaksi, konstruksi, hingga operasi dan pemeliharaan. Ini tertuang dalam Pasal 2 Ayat 3 PP Nomor 42 Tahun 2021.

2. Pembiayaan

Tak hanya perizinan, pembiayaan yang krusial dalam sebuah proyek juga dipermudah oleh Jokowi. Misalnya, pada Pasal 14 Ayat 1 dijelaskan pembiayaan PSN yang tidak memakai APBN dan APBD bisa ditopang melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Lalu, di Pasal 13 Ayat 3 disebutkan PSN yang didanai dari sumber pembiayaan lain dapat dilakukan dengan memperhatikan:

a. Integrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
b. Kelayakan secara ekonomi dan finansial; dan
c. Kemampuan keuangan Badan Usaha untuk membiayai pelaksanaan penyediaan PSN, dalam hal badan usaha bertindak selaku pemrakarsa.

3. Jaminan pemerintah

Jaminan pemerintah diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk meningkatkan kelayakan proyek dengan skema pembagian risiko. Ini diberikan demi mendukung percepatan pelaksanaan PSN.

"Pemerintah dapat memberikan jaminan pemerintah terhadap proyek strategis nasional yang pembiayaannya bersumber dari pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis Pasal 18 ayat 1.

Lalu, di Pasal 18 Ayat 2 disebutkan jaminan pemerintah diberikan untuk:

a. Kredit atau pembiayaan syariah;
b. Kelayakan usaha;
c. KPBU; dan/atau
d. risiko politik

PIK-BSD Juga Dapat Nikmat Bantuan Hukum Usai PSN

Suamiku adalah seekor rubah tua

50 Ribu Tiket Mudik Gratis Kemenhub Ludes, Ada Tiket Tambahan?******

Tiketmudik gratis Kementerian Perhubungan (Kemenhub) habis diburu 58.694 orang dan 17.880 sepeda motor.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hendro Sugiatno mengatakan direktoratnya menyediakan 722 unit bus yang bisa mengangkut 3.088 penumpang. Ada juga 30 truk yang bisa membawa 900 sepeda motor.

"Sudah kami siapkan (mudik gratis Kemenhub di darat, kereta api, dan laut) ada 58.694 penumpang dan 17.880 sepeda motor. Ini sudah habis, satu hari dibuka langsung diserbu dan sudah habis," klaim Hendro dalam Jumpa Pers Persiapan dan Rencana Operasi Angkutan Lebaran 2024 secara virtual, Minggu (17/3).

Lihat Juga : Prediksi Kemenhub: Puncak Arus Mudik 8 April, Balik 14 April

Khusus untuk program di Ditjen Darat Kemenhub ada 33 kota tujuan mudik gratis yang semuanya berangkat dari Jakarta. Ada yang ke Garut, Tasikmalaya, Tegal, Padang, Bengkulu, Banjarmasin, hingga Pangkalan Bun.

Sedangkan Ditjen Perkeretaapian Kemenhub menyediakan program mudik bernama motor gratis (motis) untuk 28.196 penumpang dan 12.180 sepeda motor. Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal mengatakan pengiriman satu motis akan mendapatkan dua tiket KA, selama persediaan masih ada.

Risal mengatakan pendaftaran program motis ini dibuka sejak 4 Maret 2024 hingga 18 April 2024. Saat ini, ia menyebut sudah 84 persen kuota terpenuhi.

Di lain sisi, ada 14 ruas trayek pelayaran angkutan laut pulang pergi (PP) yang disediakan oleh Ditjen Perhubungan Laut. Total, ada 17.610 penumpang yang bisa diangkut dalam program mudik gratis jalur laut ini.

Lihat Juga : 3 Tujuan Pemudik Favorit saat Lebaran versi Kemenhub

Dirjen Perhubungan Laut Antoni Arif Priadi mengatakan mudik gratis yang mereka sediakan terbagi menjadi dua jenis. Ada yang mengangkut penumpang dan motor, tetapi juga ada tiket gratis hanya untuk penumpang.

"Tiket gratis (untuk penumpang) ini dialokasikan 49 ruas dengan jumlah penumpang 39.289 (orang). Ada PT Dharma Indah, PT Pelayaran Sakti Makmur, PT Dharma Lautan Utama, dan PT Pelni," jelas Antoni.

Setan Besar dari Sekte Abadi

IHSG Bangkit ke 7.336 Berkat Penguatan 257 Saham******

Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup di level 7.336 pada Selasa (19/3). Indeks saham menguat 34,29 poin atau plus 0,47 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,56 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 16,38 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 257 saham menguat, 251 terkoreksi, dan 262 lainnya stagnan. Terpantau tujuh dari sebelas indeks sektoral menguat, dipimpin sektor non-cyclical yang naik 1,08 persen.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia dominan lesu. Tercatat, indeks Nikkei 225 di Jepang naik 2,67 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong minus 1,38 persen, dan indeks Kospi di Korea Selatan turun 1,10 persen.

Tak beda jauh, bursa saham Eropa mayoritas melemah. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris minus 0,03 persen, indeks CAC 40 di Prancis mandek, dan indeks DAX di Jerman naik 0,11 persen.

Namun, bursa Amerika serempak ditutup hijau. Indeks S&P 500 tumbuh 0,63 persen, indeks NYSE melemah 0,19 persen, dan indeks NASDAQ Composite plus 0,82 persen.

[Gambas:Video CNN]

Jangkar kecil antarbintang

Siapa Bertanggung Jawab atas Pembangunan Kembali Jembatan Baltimore?******

Kerugian akibat ambruknya JembatanFrancis Scott Key di Baltimore, Amerika Serikat karena ditabrak kapal kontainerdiperkirakan mencapai miliaran dolar AS.

Analis di Barclays memperkirakan total biaya klaim asuransi akibat insiden ini bisa mencapai US miliar atau Rp47,62 triliun (kurs 15.874 per dolar AS).

Melansir CNN, Kamis (28/3), kerugian itu disebut bisa akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Kapal kontainer bernama Dali yang menabrak jembatan itu dimiliki oleh Grace Ocean Private, sebuah perusahaan yang berbasis di Singapura.

Analis Moody's Brendan Holmes mengatakan sekitar 80 perusahaan reasuransi yang berbeda memberikan perlindungan sekitar US miliar kepada perusahaan asuransi Dali. Ia menambahkan karena kerugian akan tersebar ke banyak perusahaan asuransi.

Jadi, kecil kemungkinannya perusahaan tersebut akan bangkrut atau menyebabkan kenaikan harga asuransi yang besar.

Namun, total biaya untuk membangun kembali jembatan itu masih belum dipastikan. Juru bicara Institut Informasi Asuransi Loretta Worters mengatakan jembatan itu bisa saja bernilai lebih dari US,2 miliar.

"Kemudian hampir pasti akan ada tuntutan pertanggungjawaban yang besar, biaya pengobatan bagi para penyintas, biaya pembersihan, dan banyak lagi," katanya.

Direktur Pusat Hukum Maritim Universitas Tulane Martin Davies mengatakan meskipun Dali dimiliki oleh Grace Ocean Private, ketika menabrak jembatan itu, kapal tersebut disewa oleh raksasa pelayaran Denmark, Maersk.

Namun, semua tanggung jawab katanya ada pada pemilik kapal yakni Grace Ocean Private.

"Maersk, perusahaan Denmark yang memiliki seluruh muatan di kapal tersebut, tidak bertanggung jawab," tambahnya.

Namun ia menambahkan pemilik kapal mempunyai potensi untuk secara signifikan membatasi jumlah tanggung jawabnya dalam kasus ini.

Di lain sisi, Presiden AS Joe Biden mengatakan pemerintah federal akan membayar biaya pembangunan kembali Jembatan Francis Scott Key di Baltimore. Namun belum diketahui pasti dari mana sumber dana tersebut.

"Saya bermaksud agar pemerintah federal membayar seluruh biaya rekonstruksi jembatan itu. Dan saya berharap Kongres mendukung upaya saya," kata Biden.

Beberapa pendanaan diperkirakan mungkin berasal dari Administrasi Jalan Raya Federal, serta Undang-Undang Investasi Infrastruktur dan Ketenagakerjaan yang disahkan di bawah pemerintahan Biden yang memberikan hibah untuk memperbaiki jembatan negara. Namun hal ini juga memerlukan dana tambahan dari Kongres.

Jembatan Francis Scott Key di Baltimore ditabrak kapal kontainer Dali yang tengah berlayar di Sungai Patapsco untuk menuju Sri Lanka. Sekitar pukul 01.24 pagi waktu setempat, kapal itu mengalami mati daya yang mengakibatkan seluruh lampu padam.

Tiga menit setelahnya, kapal menabrak salah satu tiang jembatan Baltimore. Tubrukan itu lantas merobohkan nyaris seluruh bagian jembatan dan membuat kendaraan yang melintas di atasnya jatuh ke sungai.

Kapal Dali kemungkinan menabrak tiang beton utama, yang terletak di tanah di bawah air dan merupakan bagian dari fondasi jembatan.

[Gambas:Video CNN]

Pembunuh Tertinggi yang Terlahir Kembali

Satgas UU Cipta Kerja Gelar FGD, Dorong Perizinan Bangunan Satu Pintu******

Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Serap Aspirasi Implementasi Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung Sebagai Amanat UU No. 6 Tahun 2023 dan Aturan Turunannya" di Surakarta, awal pekan ini. FGD digelar untuk mempercepat proses perizinan bangunan dan mendorong investasi di Indonesia.

Sekretaris Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja, Arif Budimanta dalam sambutannya, menegaskan bahwa proses perizinan bangunan harus dilakukan secara cepat dan mudah dengan basis digital.

"UU Cipta Kerja hadir untuk mereformasi seluruh perizinan yang sebelumnya banyak pintu, menjadi cukup satu pintu saja, salah satunya perizinan dasar terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)," kata Arif, dalam keterangan tertulisnya.

Dengan menggerakan perekonomian nasional melalui instrumen investasi, Arif menegaskan bahwa harus ada modal yang dikembangkan. Tak hanya modal materi, tetapi juga sumber daya manusia (SDM) dan peralatan seperti mesin.

"Nah, SDM dan mesin ini membutuhkan gedung untuk bekerja dan memproduksi suatu barang, sehingga perizinan gedung ini harus mudah," tutur Arif.

Arif pun menjelaskan bahwa bangunan gedung ini menyangkut aspek lingkungan, keselamatan kerja, dan keselamatan orang yang tinggal di dalamnya. Sehingga selain perizinan yang mudah, dibutuhkan juga pengawasan yang cukup ketat.

Arif mendorong agar ke depannya seluruh perizinan bisa berada di dalam satu pintu, sehingga pelaku usaha tidak perlu membuka banyak aplikasi dan registrasi.

"Oleh sebab itu, Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja secara lisan menampung proses intergrasi dari sistem OSS, SIMBG, dan Amdalnet, agar perizinan hanya berada pada satu pintu," terang Arif.

Lebih lanjut Arif menjelaskan FGD ini diharapkan bisa terjalin interaksi secara terbuka antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan penerima manfaat. Sehingga jika terjadi kendala bisa segera diselesaikan.

"Pada intinya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ini tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak ada dukungan dari pemerintah daerah." Jelas Arif.

Pada akhir sambutannya, Arif menegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak menginginkan adanya pending issue dalam UU Cipta Kerja, khususnya dalam perizinan dasar.

"Selesaikan di masa pemerintahan sekarang, kalau ada yang kurang bisa diperbaiki, sehingga di pemerintahan berikutnya sudah selesai." Tutup Arif.

Terkait perubahan dalam perizinan bangunan, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti menjelaskan, semenjak adanya UU Cipta Kerja waktu perizinan yang dikeluarkan menjadi terukur.

"Saat ini PBG hanya melalui satu pintu, yaitu melalui aplikasi SIMBG. Di sana kami bisa memonitor secara langsung setiap permohonan yang masuk, dan sudah ada jangka waktu yang ditentukan," ujar Diana.

Lebih lanjut, Diana mendorong sinergitas bersama pemerintah daerah agar semakin kuat. Karena PBG ini tidak lepas dari peran daerah dalam melayani pemohon di wilayahnya masing-masing. "Seperti fungsi pengawasan, itu tanggung jawabnya pemerintah daerah. Semisal ada masalah, bisa langsung dikomunikasikan ke pusat melalui call center kami," ujar Diana.

Diana menjelaskan seluruh daerah di Indonesia sudah memiliki akun SIMBG, termasuk bahkan Otorita IKN. "Melalui akun SIMBG ini, standar teknisnya sudah ada, waktunya lebih singkat, proses lebih mudah, dan pembuatan SLF pun bisa sekaligus di sana," tambah Diana.

Sebagai informasi, SLF atau Sertifkat Laik Fungsi merupakan sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum Bangunan Gedung dapat dimanfaatkan.

SIMBG ini pun mendapat apresiasi dari perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Karanganyar, Farid Achmadi yang menyatakan bahwa sistem sangat membantu dalam membuat database terkait permohonan PBG.

"Di Karanganyar sendiri per harinya ada 21 pemohon PBG. Kami berterimakasih banyak akan adanya sistem ini," kata Farid dalam sesi diskusi.

Adapun FGD ini dihadiri oleh Dinas PUPR Jawa Tengah, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah, Asosiasi Real Estate Indonesia (REI) DPD Jawa Tengah, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) BPP Jawa Tengah, dan Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI).

Selain itu, kegiatan juga dihadiri oleh DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Jawa Tengah, Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) BPD Jawa Tengah, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APRESI) DPD Jawa Tengah, Asosiasi Properti Syariah (APSI) DPW Jawa Tengah, DPN Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO), serta Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Tengah.

Tidak hanya perwakilan dari asosiasi pelaku usaha, agenda tersebut juga diselenggarakan dengan melibatkan akademisi di bidang hukum dari Universitas Sebelas Maret Surakarta dan Universitas Muhammadiyah Surakarta.