trik main slot jin ji bao xi hari ini

Armor Naga Pembunuh Langit

Drama Jusuf Hamka vs Kemenkeu, dari CMNP Berujung Somasi******

Drama penagihan utang oleh Bos jalan tol Jusuf Hamka kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih bergulir.

Jusuf masih gigih menagih utang sebesar Rp800 miliar yang menjadi hak perusahaan miliknya, yakni PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP).

Terbaru, Jusuf mengancam akan mensomasi atau menggugat Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo.

Lihat Juga : Jusuf Hamka Ancam Gugat Staf Khusus Sri Mulyani

Untuk mengambil langkah hukum itu, ia menjelaskan dirinya sudah sepakat bersama pemegang saham CMNP untuk menunjuk kuasa hukum Maqdir Ismail. Pengacara diminta untuk mengumpulkan bukti guna memperkuat dalil somasi atau gugatan.

Di sisi lain, Prastowo mempersilakan Jusuf mengambil langkah hukum terhadapnya.

"Saya tidak personal. Saya menghormati hak beliau (Jusuf Hamka) untuk tidak terima. Kalau somasi, seperti apa yang disomasi saya juga belum menerima. Saya persilakan saja," katanya.

Prastowo menekankan dirinya siap jika diminta untuk menjelaskan persoalan. Ia pun mengingatkan dalam semua tindakannya tidak ada tendensi buruk.

Anak buah Menkeu Sri Mulyani menegaskan tidak pernah menyebut Jusuf bukan siapa-siapa di CMNP. Menurutnya, itu adalah kesalahpahaman dari judul pemberitaan di salah satu media nasional.

Prastowo itu merinci dia hanya mengutip data di Ditjen AHU. Menurutnya, nama Jusuf Hamka memang tidak tercantum dalam nama direksi atau komisaris CMNP.

Lihat Juga : Staf Menkeu Jelaskan Hubungan CMNP, Bank Yama dan Tutut Soeharto

"Itu bukan saya yang ngomong (Jusuf Hamka bukan siapa-siapa di CMNP), lihat dulu. Saya tidak ngomong bukan siapa-siapa, kami Kemenkeu itu berperkara dengan PT CMNP. CMNP kalau mau ditunjuk dari 1997, 2003, 2010, 2023, pemiliknya berubah-ubah namanya perusahaan publik, maka kami harus berkomunikasi dengan siapa?" jelasnya.

Prastowo bahkan siap untuk kopi darat dengan Jusuf Hamka. Ia menyebut tidak punya masalah pribadi dengan Bos CMNP tersebut.

"Ya sebagai teman tentu saja mau (ngopi bareng Jusuf Hamka), tidak ada masalah saya. Tapi lagi-lagi ini bukan personal. Kalau saya salah, saya hanya membaca SK Ditjen AHU, nanti saya kasih SK-nya. Aktanya kan begitu. Saya berdasarkan akta yang di-upload di Ditjen AHU, tidak nambahin tidak mengurangi," tegas Prastowo.

Utang pemerintah kepada Jusuf bermula dari deposito CMNP sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama.

Utang itu belum dibayar sejak krisis moneter 1998, kala Bank Yama dilikuidasi pemerintah. Sejak saat itu, Jusuf mengaku tidak mendapatkan kembali uang depositonya.

Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto. Tak terima dengan dalih itu, pihaknya kemudian menggugat pemerintah ke pengadilan pada 2012 lalu.

Ia sukses dan memenangkan gugatan.

"Saya bilang mana ada itu, kami gugat di pengadilan 2012. Waktu 2014 atau 2015 kami sudah sampai Mahkamah Agung (MA), inkrah, menang. Harus dibayar berikut bunganya setiap bulan. Ada dendanya pemerintah," jelas Jusuf.

Lalu, ia dipanggil Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Indra Surya. Pemerintah mengakui utang tersebut dan berjanji akan membayar. Namun, Kemenkeu meminta diskon.

Lihat Juga : Jusuf Hamka Tetap Tagih Utang Negara Rp800 M Meski Ganti Presiden

Seharusnya utang beserta bunganya Rp400 miliar pada 2016 atau 2017, tetapi pemerintah hanya bersedia membayar Rp170 miliar. Utang dibayar dua minggu setelah kesepakatan.

"Waktu itu menterinya (menteri keuangan) Bambang Brodjonegoro kalau nggak salah, 2016 atau 2017. Disuruh buat kesepakatan. Pemerintah minta diskon, tercapailah angka Rp170 miliar. Ya sudahlah saya pikir asal duitnya balik saja, tanda tangan perjanjian," ucapnya.

Janji tak dipenuhi. Jusuf menyebut utang tersebut bertahun-tahun diabaikan pemerintah dan tak mendapat penjelasan. Ia bahkan sampai keliling mengadu ke berbagai pimpinan kementerian/lembaga (K/L) untuk menagih utang tersebut.

Saya adalah pemimpin Jalan Abadi

Dari 34 Perusahaan Smelter Nikel, Baru 4 yang Masuk Hilirisasi******

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan dari 34 perusahaan smelter nikel, baru 4 yang menjalankan hilirisasi. Adapun hilirisasi nikel ini khususnya untuk bahan baku bateraielectric vehicle(EV) atau kendaraan listrik.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Taufik Bawazier menuturkan keempat perusahaan itu adalah PT Huayue Nickel Cobalt, PT QMB New Energy Material, PT Halmahera Persada Lygend, dan PT Kolaka Nickel Indonesia.

Keempat perusahaan itu menggunakan metode hidrometalurgi dengan pendekatan High Pressure Acid Leaching(HPAL), yang menghasilkan mixed hydroxide precipitate(MHP).

Taufik menjelaskan industri nikel berbasis hidrometalurgi sebagai bahan baku baterai baru mencapai MHP dengan kapasitas 915 ribu ton per tahun. Menurutnya, hal ini bisa dimanfaatkan setelah pabrik baterai di dalam negeri cukup kuat, sehingga Indonesia bisa menyuplai bahan baku ke pabrik di Tanah Air.

Lihat Juga : Sri Mulyani soal Jusuf Hamka Tagih Rp800 M ke Negara: Belum Pelajari

Berdasarkan data Kemenperin,kebutuhan nikel untuk baterai kendaraan listrik pada 2025 sebesar 25.133 ton, pada 2030 sebesar 37.699 ton, dan di 2035 sebanyak 59,506 ton.

Perhitungan tersebut berdasarkan aturan praktis, daya baterai yang dibutuhkan untuk kendaraan listrik roda dua sekitar 1,44 KWh dan kendaraan listrik roda empat 60 KWh. Sementara, masing-masing KwH dibutuhkan nikel sekitar 0,7 kg, Mangan 0,096 kg, dan Kobalt 0,096 kg.

Taufik menyebut semua bahan baku itu 93 persen ada di Indonesia, sementara 7 persen sisanya yang berupa litium perlu impor.

"Jadi di sini kita perlu membalikkan situasi, harus bangun di dalam negeri penguatan kemampuan dalam negeri karena punya bahan baku itu semua," katanya.

Ia menambahkan ekspor nikel RI masih didominasi oleh feronikel, yakni sebanyak 5,7 juta ton senilai US miliar pada 2022. Sedangkan ekspor produk hilir seperti stainless steel HRC dan CRC hanya sebesar US miliar.

"Artinya (ekspor nikel) didominasi oleh yang belum sampai ke tingkat yang lebih hilir," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Reinkarnasi takdir di dunia kebenaran

Luhut Bantah Keruk dan Ekspor Pasir Laut Merusak Lingkungan******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan membantah kebijakan anyar Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal pengerukan dan izin ekspor pasir lautbakal merusak lingkungan.

"Gak dong (tidak merusak lingkungan). Semua sekarang karena ada GPS (global positioning system) segala macam kita pastikan tidak (merusak lingkungan) pekerjaannya," katanya di Hotel Mulia, Jakarta Pusat, Selasa (30/5).

"Sekarang kalau harus diekspor, pasti jauh manfaatnya untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pemerintah," sambung Luhut.

"Jadi untuk kesehatan laut juga. Sekarang proyek yang satu besar ini Rempang (Batam). Rempang itu yang mau direklamasi supaya bisa digunakan untuk industri besar, solar panel. Gede sekali solar panel itu," tandasnya.

Izin ekspor pasir laut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Beleid tersebut resmi diundangkan pada 15 Mei 2023.

Restu Jokowi ini berlawanan dengan pelarangan 20 tahun lamanya. Sebelum terbit beleid ini, pasir laut dilarang diekspor sejak masa pemerintahan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

Kala itu, Megawati melarang ekspor pasir laut yang diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.

Ekspor pasir laut dihentikan sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, yakni tenggelamnya pulau kecil. Penghentian ekspor itu akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.

Sebelumnya, Greenpeace Indonesia menyebut pemerintah melakukan greenwashing lewat Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

"Ini adalah greenwashing ala pemerintah," kata Juru Kampanye Laut Greenpeace Indonesia Afdillah dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/5).

Lihat Juga : 130 Pengusaha Singapura Kunjungi IKN Cari Peluang Bisnis Hari Ini

"Pemerintah kembali bermain dengan narasi yang seakan mengedepankan semangat pemulihan lingkungan dan keberlanjutan, tetapi nyatanya malah menggelar karpet merah untuk kepentingan bisnis dan oligarki," imbuhnya.

Dia menjelaskan pemerintah Indonesia di era Megawati Soekarnoputri telah melarang ekspor pasir laut. Pada Februari 2003 juga terbit sebuah Surat Keputusan Bersama Menteri Industri dan Perdagangan, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Menteri Lingkungan Hidup yang mengatur tentang hal itu.

Dia mengingatkan SKB tersebut dibuat untuk mencegah kerusakan lingkungan berupa tenggelamnya pulau-pulau kecil di wilayah Kepulauan Riau akibat penambangan pasir laut. Meski SKB itu telah diterbitkan, aktivitas penambangan pasir laut masih terus terjadi di Indonesia, salah satunya di Sulawesi Selatan.

Demi proyek strategis nasional, kata Afdillah, berbagai kerusakan alam dan kerugian sosial-ekonomi terjadi di Pulau Kodingareng, Makassar.

Temuan tersebut terungkap dalam laporan berjudul Panraki Pa'boya-Boyangang: Oligarki Proyek Strategis Nasional dan Kerusakan Laut Spermonde tahun 2020.

Laporan tersebut disusun oleh Greenpeace Indonesia bersama dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil lain yang tergabung dalam Koalisi Save Spermonde.

Afdillah berpendapat PP 26/2023 itu menambah catatan buruk pemerintah dalam penanganan sektor kelautan. Dengan dikeluarkannya beleid itu, dia juga memandang pemerintah tidak mampu mengelola sumber daya laut dengan cerdas.

"Sehingga kerap mengambil jalan pintas untuk meningkatkan pendapatan negara melalui cara-cara ekstraktif seperti ini. Lebih parah lagi, kebijakan semacam ini bisa jadi diambil tanpa kajian yang matang serta mengabaikan aspek ekologis dan hak asasi manusia," ucap Afdillah.

[Gambas:Video CNN]

Master catur bersih

Luhut Belajar 'Lompatan Kodok' dan China di Balik Mandor Asing di IKN******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan pemilihan mandor asing di megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bukan tanpa alasan.

Menurut Luhut, pemilihan mandor asing bisa menjadi cara Indonesia mendapatkan transfer ilmu dan mempercepat pembangunan proyek hijau.

Hal itu seperti yang terjadi pada pengembangan industri kendaraan listrik di mana Indonesia bisa melakukan lompatan berkat belajar dari China.

"Kita kadang-kadang ini munafik. Saya bilang pengawasan pembangunan ibu kota baru kita hire (pekerjakan) aja orang-orang bule, marah, masa kita enggak bisa? Emang enggak bisa,"

Kendati demikian, ia menegaskan tak semua pekerja di IKN akan menggunakan tenaga kerja asing (TKA). Hanya mandor saja yang akan memakai pekerja asing dan selebihnya pekerja lokal.

"Kita pakai saja dulu dia (tenaga asing) nanti sambil jalan kita masukin orang Indonesia lagi, seperti yang kejadian di industri-industri integrity kita," jelasnya.

Luhut sebelumnya mengungkapkan telah meminta persetujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pembangunan istana negara di IKN diawasi oleh mandor asing.

Menurutnya, hal itu terpaksa dilakukan untuk memastikan kualitas Istana Negara di IKN betul-betul terbaik. Sebab, ia menilai kualitas tempat tinggal presiden menentukan citra Indonesia.

"Oleh karena itu, saya lapor ke presiden, pengawas terpaksa dengan segala hormat pake bule untuk kualitas. Jangan sampai istana presiden itu jadi, tapi tidak bagus," ujarnya dalam Rapat Badan Anggaran, Jumat (9/6) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Legenda manusia pertama

Utang BUMN Karya Jumbo, Bos BRI Tak Khawatir******

Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sunarso angkat bicara mengenaiutang BUMN karya yang masih menggunung hingga kuartal pertama 2023.

Menurutnya, BRI tak khawatir dengan kondisi utang BUMN yang besar. Sebab, kondisi keuangannya masih cukup baik untuk memberikan pinjaman dan tentunya sesuai dengan tingkat kolektibilitasnya BUMN karya tersebut.

"Semua yang terkait sama BUMN Karya, kredit ya sudah kita bentuk cadangannya sesuai dengan kolektibilitasnya," ujarnya dikutip dari CNBCIndonesia, Selasa (13/6).

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan hingga kuartal I-2023, setidaknya ada tiga BUMN karya yang memiliki utang jumbo. Berikut daftarnya:

1. Waskita Karya

Dalam laporan keuangannya, per 31 Maret 2023, Waskita Karya masih memiliki liabilitas termasuk utang sebesar Rp84,37 triliun. Meski masih besar, namun jumlah ini turun dibandingkan per akhir Desember 2022 yang sebesar Rp83,98 triliun.

Liabilitas termasuk utang tersebut terdiri dari, jangka pendek sebesar Rp21,23 triliun dan jangka panjang sebesar Rp63,13 triliun.

2. Wijaya Karya

Wijaya Karya sampai akhir Maret 2023 ini memiliki total liabilitas termasuk utang sebesar Rp55,76 triliun. Jumlah ini turun dibandingkan akhir Desember 2022 yang sebesar Rp57,57 triliun.

Secara rinci, utang dan liabilitas ini terdiri dari, kewajiban jangka pendek sebesar Rp34,07 triliun dan jangka panjang sebesar Rp21,69 triliun.

3. Adhi Karya

Adhi Karya tercatat memiliki jumlah liabilitas, termasuk utang, sebesar Rp30,29 triliun per akhir Maret 2023. Jumlah tersebut juga turun dibandingkan per akhir Desember 2022 yang sebesar Rp31,16 triliun.

Dari laporan keuangan yang dirilis, liabilitas termasuk utang tersebut terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar Rp23,37 triliun dan jangka panjang Rp6,91 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Mulai penjara bawah tanah

IHSG Jatuh ke 6.660 Sore Ini******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level 6.660 pada Selasa (20/6). Indeks saham melemah 25 poin atau 0,38 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp8,24 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 15,92 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 197 saham menguat, 338 saham terkoreksi, dan 213 saham lainnya stagnan. Terpantau, sembilan dari 11 indeks sektoral melemah dipimpin sektor barang baku turun 1,64 persen. Sedangkan dua sektor menguat dipimpin oleh kesehatan yang plus 0,18 persen.

Sedangkan, bursa saham Eropa kompak di zona merah. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris melemah 0,01 persen, indeks DAX di Jerman melemah 0,69 persen, dan indeks CAC 40 di Prancis melemah 0,26 persen.

Begitu juga bursa Amerika melemah. Indeks S&P 500 melemah 0,37 persen, indeks NYSE Composite melemah 0,20 persen, dan indeks NASDAQ Composite melemah 0,68 persen.

[Gambas:Video CNN]