gudangslot

Jatuh ke dalam debu

Asa Petani ke Luhut Benahi Tata Kelola Industri Sawit******

Sejumlah asosiasipetaniangkat suara mengenai terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawitdan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Nasional Mansuetus Darto mengungkapkan pihaknya memahami alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Pengarah Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Menurut Darto, pengusaha sawit akan patuh kepada Luhut yang dipandang punya powerdan dekat dengan Jokowi.

Namun, ada beberapa catatan dari SPKS terkait Satgas Tata Kelola Industri Sawit pimpinan Luhut. Terlebih, tidak ada kejelasan hasil audit pengusaha sawit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas perintah Luhut.

Darto meminta satgas yang bertanggung jawab langsung kepada Jokowi itu bekerja secara transparan.

Ia mencontohkan beberapa hal yang tak tersentuh audit, termasuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat dan petani. Ia lantas berharap satgas melibatkan masyarakat sipil dan serikat petani.

Ia juga berpesan kepada Luhut untuk hati-hati dalam menentukan penerimaan negara. Pasalnya, luas perkebunan perusahaan belum tentu sama dengan realitas di lapangan.

Darto menyebut banyak konsesi perusahaan yang membuka lahan sawit melebihi hak guna usaha (HGU). Jika dibiarkan, bakal terus ada konflik dengan masyarakat.

"Kalau pakai dokumen HGU, tentu tidak relevan untuk memburu pajak. Selain itu, banyak perusahaan yang belum mengantongi HGU, bahkan tidak ada sama sekali. Maka, ada potensi kehilangan pendapatan negara di sana," tuturnya.

Selain itu, Darto melaporkan ada banyak individu yang memiliki lahan sawit di atas 25 hektare, tetapi masih berlindung di bawah nama petani sawit. Padahal, kepemilikan lahan di atas 25 hektare sudah masuk kategori perusahaan.

Ia juga menyinggung databasesawit rakyat yang tidak jelas. Darto mengutip data Kementan yang menyebut ada 6,7 juta hektare lahan perkebunan rakyat, padahal aslinya hanya sekitar 3,2 juta hektare dan sisanya adalah kebun luas.

"Ini sumber penerimaan uang negara. Karena itu harus lakukan cermat, tidak bisa melibatkan pemda sendirian karena itu bagian dari masalah tata kelola," tegas Darto.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung mengatakan petani sawit menaruh harapan besar kepada Luhut. Ia berharap kehadiran Luhut tidak menambah susah petani sawit.

"Pesan kami, 17 juta petani sawit dan pekerja sawit ke Pak Luhut Binsar Panjaitan (LBP), janganlah kiranya satgas ini nantinya justru menyusahkan kami petani dengan berbagai-bagai pasal-pasal yang tidak mungkin kami gapai dengan segala keterbatasan kami," kata Gulat.

"Kami petani sawit yakin dan percaya Pak LBP tidak akan melakukan itu, mempersulit. Justru untuk menjaga kami petani sawitlah Pak Jokowi mempercayai Pak LBP memimpin satgas yang cukup menentukan masa depan perekonomian bangsa ini," imbuhnya.

Gulat menegaskan Apkasindo percaya dengan Luhut, tetapi dengan beberapa syarat. Ia berharap satgas membantu membuat skema yang mempermudah para petani sawit.

Pertama,membantu petani menyelesaikan permasalahan dalam menentukan kawasan perkebunan. Gulat menyinggung kejelasan masuknya kawasan hutan ke perkebunan sawit rakyat eksisting tertanam.

Kedua,perbaikan tata kelola harga tandan buah segar (TBS) petani sawit yang selama ini sangat jauh dengan harga crude palm oil(CPO) domestik dan global. Ketiga,satgas pimpinan Luhut diminta mendukung percepatan program peremajaan sawit rakyat (PSR).

Keempat,Gulat meminta satgas membagi penugasan di sektor hilir dengan menugaskan holding PT Perkebunan Nusantara (PTPN) bersama perkebunan sawit rakyat untuk memenuhi kebutuhan minyak sawit domestik. Sedangkan korporasi lain diminta fokus mengurusi ekspor.

Kelima,Apkasindo mengusulkan agar penugasan satgas sawit bermuara kepada pembentukan Badan Nasional Sawit Indonesia (BNSI) yang langsung di bawah Presiden Jokowi. Dengan begitu, Gulat menyebut BNSI akan mengurus segala urusan sawit, dari hulu ke hilir.

"Tidak seperti sekarang banyak sekali lintas kementerian/lembaga (K/L) yang mencampuri sehingga membuat semua makin rumit. Kami petani, terkhusus negara, sangat dirugikan dalam berbagai hal, terkhusus pemasukan negara," tandasnya.

CNNIndonesia.comjuga menghubungi Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono untuk menanggapi penunjukan Luhut dan keppres sawit yang diterbitkan Jokowi. Namun, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan hingga berita ini tayang.

[Gambas:Video CNN]

Wu Po Jiu Huang

Heru Budi Pastikan Stok Daging Sapi dan Ayam Aman Jelang Lebaran******

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan stok panganberupa daging sapi, daging ayam, hingga ikan aman menjelang Lebaran 2023.

Hal itu disampaikan Heru saat meninjau kesiapan stok daging di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Cakung Perumda Dharma Jaya di Cakung, Jakarta Timur, Selasa (18/4).

Lihat Juga : Cara Menghitung Zakat Fitrah yang Wajib Dibayar Muslim Jelang Lebaran

Dalam kunjungan tersebut, Heru menyambangi sejumlah titik, mulai dari kandang hingga bagian pemotongan hewan.

[Gambas:Video CNN]

Heru kembali menegaskan stok yang telah disiapkan dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan warga Jakarta dalam rangka kesiapan menyambut hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah atau 2023.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Perumda Dharma Jaya, Raditya Endra Budiman, mengatakan telah tersedia stok daging sapi, ayam, dan ikan. Selain itu, Raditya juga menjamin tidak akan ada kenaikan harga.

"Stoknya untuk daging sapi ada 500 ton, untuk daging ayam kurang lebih sama 500 ton, dan untuk ikan 350 ton," kata Raditya.

"Kalau daging yang didistribusikan oleh Dharma Jaya, insyaallah saya jamin tidak ada kenaikan," lanjutnya.

Lihat Juga : Pedagang Sebut Harga Pangan Mulai Naik Jelang Lebaran

Mata Dharma Tertinggi

3 Kunci Mudik Lancar ala Menteri Basuki******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljonomembeberkan 3 kunci mudik lancar pada Lebaran 2023, mulai dari diskon tol dan tarif tiket pesawat hingga ketertiban pemudik.

Pertama,Basuki menyinggung ketersediaan dan kesiapan infrastruktur mudik, seperti jalan, bandara, jalan rel, dan pelabuhan atau dermaga penyeberangan. Menurutnya, ini adalah hal dasar yang menentukan kelancaran pemudik.

Basuki menyebut indikator utama keberhasilan prasarana transportasi adalah safer, faster,dan cheaper.Ia menegaskan indikator itu terpenuhi dengan menyiapkan jalan nasional, 70 ruas tol operasional, serta 11 ruas tol fungsional di Pulau Jawa dan 4 jalan tol di Pulau Sumatra.

Selain itu, Basuki juga menyinggung soal penambahan berbagai layanan rest areapada ruas tol, memperbaiki jalan nasional, hingga pelebaran atau penambahan lajur ruas jalan tol. Ia menegaskan hal tersebut ikut menentukan kelancaran pemudik.

Kedua,Basuki menyoroti regulasi dan manajemen mudik, seperti kebijakan cuti bersama, hingga diskon tarif tol atau tiket pesawat. Tak kalah penting, manajemen lalu lintas oleh kepolisian melalui penerapan one-way, contra flow,ganjil-genap, hingga pembatasan pengangkutan logistik oleh truk atau kontainer selama masa mudik juga menjadi kunci penting.

"Misalnya untuk ruas tol fungsional Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) diterapkan traffic manajement oleh pihak Korlantas berupa pengaturan jam buka-tutup ruas tol hanya pada saat terang," tutur Basuki.

Ketiga,Basuki menegaskan faktor kesiapan dan perilaku masyarakat dalam perjalanan mudik yang ikut menentukan mudik aman dan nyaman. Dengan begitu, ia mengingatkan pemudik tertib dan disiplin menaati aturan yang berlaku serta mengikuti petunjuk petugas di lapangan.

[Gambas:Video CNN]

Ruang Hidup Dewa Dharma

Erick Thohir Masih Buka Peluang Impor Darurat KRL Bekas dari Jepang******

Menteri BUMN Erick Thohir masih membuka peluang impor darurat Kereta Rel Listrik (KRL) bekas Jepang. Asalkan, harga yang ditawarkan cocok.

"Terbuka (impor darurat KRL). Asal harganya baik," ujar Erick di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Rabu (19/4).

Erick memahami kapasitas KRL di Indonesia masih belum memadai. Namun, ia tidak ingin penambahan kapasitas dilakukan dengan harga mahal.

Saat ini, pemerintah terus mengkaji opsi terbaik untuk menjadi solusi penambahan kapasitas di tengah peningkatan jumlah penumpang KRL.

"Kemarin kan sudah dibicarakan, tentu sekarang peningkatan di kereta ini cukup tinggi. Solusinya apa? apakah impor atau buat sendiri? Nah ini yang lagi dihitung kembali," tuturnya.

Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) secara garis besar tidak merekomendasikan impor KRL bekas dari Jepang.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto mengungkapkan hasil audit BPKP memberikan beberapa pertimbangan kepada pemerintah soal isu impor KRL bekas yang diinginkan PT KCI.

Pertama,impor KRL bekas dipandang tidak mendukung perkembangan industri perkeretaapian nasional.

Kedua,Kemendag telah memberikan tanggapan bahwa permohonan dispensasi impor KRL bekas Jepang demi memenuhi kebutuhan armada KRL tidak dapat dipertimbangkan karena fokus pemerintah adalah produk dalam negeri dan substitusi impor.

Ketiga,impor KRL kurang tepat, karena ada beberapa unit sarana yang bisa dioptimalkan.

"Dari BPKP menemukan seperti itu," kata Seto pada Kamis (6/4) lalu.

Keempat, terkait estimasi biaya menyangkut pengadaan dari Japan Railway yang dibayarkan. Ia mengatakan hasil audit BPKP menunjukkan terkait biaya kewajaran handling dan transportasi dari Jepang ke Indonesia yang diajukan KCI tidak dapat diyakini kewajarannya karena pengangkutan harus menggunakan kapal kargo.

Atas hasil audit BPKP itu, Seto mengatakan jajaran eselon 1 Kemenko Marinves langsung menggelar pertemuan. Hasilnya, pemerintah meminta PT KCI melakukan peninjauan kembali atas operasi dan sarana yang ada saat ini.

[Gambas:Video CNN]

Ruang Hidup Dewa Dharma

Alasan Partai Prima Tak Bisa Ikut Pemilu 2024******

Upaya Partai Primauntuk menjadi peserta Pemilu 2024 sempat menjadi sorotan publik. Isu penundaan Pemilu 2024 ikut mencuat dari salah satu hasil putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.

Setelah berbagai upaya dilakukan, Partai Prima kembali menjalani tahapan verifikasi faktual yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kendati demikian, Partai Prima lagi-lagi dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk mengikuti Pemilu 2024. KPU menyatakan Partai Prima tak memenuhi syarat keanggotaan partai.

Hasil verifikasi yang dilakukan KPU terhadap keanggotaan Partai Prima sudah terbit sejak Minggu (16/4) lalu.

Awalnya, Partai Prima pernah mengikuti tahapan verifikasi bersama partai-partai lainnya. Kala itu, Partai Prima dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU.

Partai Prima lantas menggugat ke Bawaslu. Hasilnya, Bawaslu memerintahkan KPU untuk memberikan kesempatan lagi kepada Partai Prima.

Tetapi KPU tak menggubris. Hal itu membuat Partai Prima mengajukan gugatan ke PN Jakarta Pusat.

PN Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Prima. Karenanya, KPU diperintahkan untuk menghentikan tahapan pemilu yang sedang berjalan. Keputusan itu dapat berimplikasi pada penundaan pemilu yang telah dijadwalkan tahun 2024 mendatang.

KPU kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Banding KPU pun dikabulkan, sehingga putusan PN Jakarta Pusat batal. Tahapan pemilu juga kembali dilanjutkan.

Namun, Partai Prima tetap harus diberikan kesempatan lagi untuk diverifikasi. Setelahnya, KPU kembali menyatakan Partai Prima tidak memenuhi syarat untuk ikut Pemilu 2024.

Menanggapi keputusan KPU itu, Partai Prima menyebut bakal mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan banding Pengadilan Tinggi Jakarta.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Prima Agus Jabo. Dia merasa dicurangi KPU dalam proses verifikasi.

"Kami akan melakukan kasasi dan sedang mempertimbangkan laporan ke DKPP," ujar Jabo pada jumpa pers di Kantor DPP Prima, Jakarta, Selasa (18/4).

Jabo menjelaskan Partai Prima akan mengajukan kasasi penundaan pemilu setelah Idulfitri. Pihaknya bakal beraksi setelah kantor-kantor pemerintah kembali aktif.

"Kita langsung akan melakukan gerakan-gerakan melaksanakan langkah-langkah untuk tersebut, baik kasasi, laporan ke DKPP, maupun ke lembaga lain," jelas dia.

Sang Penyihir dalam Film dan TV

44 Ribu Pemudik Masuk Surabaya via Tanjung Perak******

Pelabuhan Tanjung PerakSurabaya sudah melayani 64.346 penumpang pada H-6 Lebaran atau Idulfitri 1444 Hijriah. Dengan rincian penumpang turun 44.601 penumpang dan 19.745 penumpang naik melalui Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara (GSN).

General Manager Pelabuhan Kalimas dan Terminal Penumpang GSN Dhany Rahmat Agustian mengatakan puncak mudik di pelabuhan telah berlangsung pada Sabtu (15/4) kemarin dengan total penumpang naik maupun turun berjumlah 12.020 orang.

"Tapi di pelabuhan ini kadang tiba-tiba ada kejutan dengan lonjakan penumpang yang turun," kata Dhany, Senin (17/4).

Dhany menuturkan para pemudik ini didominasi oleh pekerja non formal yang merantau ke luar pulau. Tidak menutup kemungkinan, perantau akan kembali memadati arus mudik di pelabuhan pada 18 dan 19 April nanti.

Karena itu, guna mengantisipasi membludaknya penumpang turun, pihak pelabuhan sudah melakukan rekayasa yang efektif supaya tidak terjadi penumpukan massa saat kedatangan para pemudik.

"Untuk pemudik yang belum naik di ruang tunggu sementara, kami masukkan ke terminal penumpang empat jam sebelum keberangtakan asalkan sudah punya tiket. Itu akan mengurangi beban dari ruang tunggu sementara dan penumpukan yang ada," ucapnya.

Kemudian untuk mengantisipasi adanya calo tiket pada arus balik nanti, Dhany menjelaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak, termasuk operator kapal.

"Kami juga memasang beberapa scan barcodeyang itu bisa difoto penumpang kapal. Mereka bisa mengetahui kapan mereka boleh masuk kapan boleh naik ke kapal," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]