slot tanpa deposit pertama

siapkaya88 686Jutaan kata 662907Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot tanpa deposit pertama》

Pratikno Jawab Cak Imin soal Kritik Tol: Memang Bukan Buat Sopir Becak******

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno angkat bicara soal kritik calon wakil presiden (cawapres) nomor 1 Muhaimmin Iskandaralias Cak Imin mengenai pembangunan jalan tol era Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang gencar namun tak bisa dinikmati semua kalangan.

Pratikno menekankan pembangunan jalan tol sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.

Ia mengatakan konektivitas jalan tol mempersingkat waktu tempuh pendistribusian logistik serta biaya pengiriman lebih murah.

Mantan rektor UGM ini pun menanggapi soal keluh kesah para tukang becak yang disuarakan oleh Cak Imin. Cak Imin mengklaim para tukang becak mengeluh merasa rutin membayar pajak, tetapi tidak bisa menikmati jalan tol.

"Memang tol bukan untuk tukang (sopir) becak, bagaimana to," jawab Pratikno.

Akan tetapi, lanjut Pratikno, dibangunnya jalan tol selain itu juga dimaksudkan untuk menciptakan kelancaran atau mengatasi kemacetan arus lalu lintas di berbagai kota.

Pratikno mengklaim, pemerintah juga tidak menitikberatkan pembangunan jalan tol semata, namun juga infrastruktur milik pedesaan.

"Coba bayangkan enggak ada tol, macetnya kayak apa kita. Ada tol saja masih macet. Bahwa itu semuanya harus lengkap lah, kan ada bukan hanya tol besar kan, sampai jalan desa kan juga dibangun melalui dana desa," pungkasnya.

Cak Imin mengkritik pembangunan jalan tol yang gencar dilakukan pemerintahan Jokowi, akan tetapi tak bisa dinikmati semua kalangan. Ia berpendapat pemerintah seharusnya menyediakan transportasi umum yang murah dan nyaman.

"Transportasi umum harus murah dan enak. Ini kan yang dibangun jalan tol, ya enak bagi yang punya mobil," kata Imin saat menghadiri Silaturahmi Pimpinan Majelis Taklim se-Kabupaten Bekasi, di Bekasi, Jawa Barat, Senin (18/12).

Ketua Umum PKB itu pun bercerita sempat mendapat keluhan dari tukang becak yang rutin membayar pajak, tetapi tidak bisa menikmati jalan tol.

[Gambas:Video CNN]

"Kemarin saya ketemu tukang becak, tukang becak bilang, 'saya bayar pajaknya, dibikin bangun tol, lah kok saya enggak bisa menikmati tol'," kata Imin.

Imin pun menyatakan ketentuan pembangunan di Indonesia harus diubah, sehingga bisa dinikmati oleh seluruh kalangan. Ia ingin adanya kesetaraan bagi seluruh warga.

"Itu yang disebut keadilan, kesamarataan, kesetaraan itu namanya. Itu bisa dilakukan soalnya cuma satu, AMIN nomor satu menang pemilu," ucap dia.

Benarkah Tudingan Anies Ada 'Ordal' Prabowo di Proyek Food Estate?******

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedanmenuding ada orang dalam yang bermain dalam proyek food estate di bawah Kementerian Pertahanan era Prabowo Subianto.

Tudingan itu disampaikan Anies selepas bertanya dalam debat ketiga kepada capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai menteri pertahanan. Menurutnya, ada permainan orang dalam di proyek alutsista hingga food estate Kemenhan.

"Ketika bapak memimpin di Kementerian Pertahanan, banyak orang dalam dalam pengadaan Alutsista, PT Teknologi Militer Indonesia, Indonesia Defense Security. Lalu, orang dalam dalam pengelolaan food estate," balas Anies setelah mendengar jawaban Prabowo di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1).

"Jadi saya bersedia, kita duduk, buka-bukaan. Mau bicara food estate, PT Teknologi Militer Indonesia, kita buka. Jadi di mana masalahnya? Saudara bicara etik, etik, saya keberatan. Maaf ya, saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik," timpal Prabowo.

Lantas, benarkah tudingan Anies?

Pada 2020 lalu, Presiden Joko Widodo menunjuk sejumlah menterinya untuk memimpin program food estatedi Kalimantan Tengah. Menhan Prabowo Subianto mendapatkan jatah mengerjakan food estatesingkong di Gunung Mas, Pulau Pisang, dan Kapuas dengan total area 60 ribu hektare.

Berdasarkan dokumen Greenpeace yang berjudul Food Estate: Menanam Kehancuran Menuai Krisis Iklim, Kemenhan meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melepas 2.000 ha dari kawasan hutan di Gunung Mas pada Oktober 2020.

Namun, rencana itu membuat masyarakat Dayak yang memiliki tanah tersebut marah.

Akhirnya Prabowo Cs mencari lahan lain dan membuka 760 ha hutan untuk ditanami singkong. Namun, Kemenhan disebut membabat hutan tersebut tanpa menyelesaikan penilaian lingkungan apapun.

Padahal, berdasarkan aturan KLHK, proposal pembukaan lahan di atas 2.000 ha memerlukan penilaian dampak lingkungan terlebih dahulu. Akan tetapi, diskusi publik dan penilaian dampak lingkungan itu baru dilakukan pada Februari 2021 alias setelah pembukaan lahan.

"Prabowo terhubung dengan sebuah perusahaan yang sedang mencari dana investasi untuk berpartisipasi dalam program tersebut melalui penciptaan industri perkebunan singkong. Perusahaan-perusahaan lain dengan berbagai koneksi politik juga memiliki keterkaitan dengan program ini (food estate)," tulis laporan tersebut, dikutip Senin (8/1).

[Gambas:Video CNN]

Mengutip investigasi The Gecko Project dan Tempo, Kemenhan memang ngebut dalam menggarap proyek food estatesingkong. Pada akhirnya, sejumlah peraturan tak diindahkan dan berujung kegagalan proyek.

Menurut investigasi itu, ada salah satu perusahaan yang terafiliasi dalam proyek yang nilainya diprediksi tembus puluhan triliun rupiah. Perusahaan tersebut adalah PT Agro Industri Nasional (Agrinas) yang dianggap tidak punya rekam jejak jelas dalam pengembangan perkebunan.

"Agrinas dimiliki oleh sebuah yayasan nirlaba yang juga dikendalikan oleh Prabowo dengan dukungan sederet purnawirawan dan perwira tinggi militer. Mereka (analis) juga mengatakan bahwa hubungan erat Prabowo dengan para pejabat eksekutif Agrinas dan komisarisnya melahirkan konflik kepentingan yang serius," tulis data hasil investigasi tersebut.

Agrinas dan Kementerian Pertahanan membantah bermitra dalam program food estate. Kendati, investigasi itu menyebut Agrinas berusaha menarik investasi senilai Rp33 triliun dari pemerintah asing.

Untuk memuluskan investasi tersebut, Agrinas disebut mengklaim punya akses khusus atas proyek food estate serta koneksi dengan Prabowo. Bahkan, Agrinas dan Kemenhan disebut juga merencanakan kemitraan food estate lain di Papua.

Greenpeace lantas membuka orang-orang di balik PT Agrinas, mengacu data Kementerian Hukum dan HAM. Disebut pemegang saham mayoritas atau 99 persennya adalah Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan yang berganti nama menjadi Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan, di mana Prabowo Subianto merupakan ketua pembinanya.

Tahun lalu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang mengkritik keras food estate juga menyinggung soal PT Agrinas. Ia mengatakan perusahaan tersebut diisi oleh 'orang dekat'.

"Kebijakannya (food estate) bagus, implementasinya tidak baik," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan pada 17 Agustus 2023 lalu.

"Yang dikritisi PDIP adalah ketika implementasinya ada vested of interestsehingga dibentuk, misalnya PT Agrinas yang diisi oleh sahabat-sahabat dan juga dari partai-partai politik yang seharusnya tidak ikut campur tangan di dalam menggunakan anggaran dari negara," sambungnya.

Kini,food estatesingkong di bawah Kemenhan itu diklaim gagal. Bahkan, disebut-sebut sebagai pemicu banjir di Kalimantan Tengah.

Susunan petinggi PT Agrinas menurut penelusuran Greenpeace:

Komisaris Utama: Sakti Wahyu Trenggono (sudah melepas jabatan semenjak menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan pada 2020)
Komisaris: Arri Sujono
Komisaris: Prasetyo Hadi
Komisaris: Harryadin Mahardika
Komisaris: Sudaryono
Komisaris: Surya Darma
Komisaris: Nugroho Widyotomo
Komisaris: Andreas Yomar Purwoko Bhakti (juga sekretaris Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan)

Direktur Utama: Rauf Purnama
Direktur: Glory Harimas Sihombing
Direktur: Dirgayuza Setiawan
Direktur: Handoko
Direktur: Mahesa Mukhsin
Direktur: Arif Karyadi Uswandi
Direktur: Simon Aloysius Mantiri

Petinggi Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan selaku shareholders Agrinas:

Pendiri: Letnan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin
Ketua Dewan Pembina: Prabowo Subianto
Pembina: Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto
Pembina: Supriadi
Pengawas: Letnan Jenderal TNI (Purn) Ida Bagus Purwalaksana

Ketua Pengurus: Mayor Jenderal (Purn) Musa Bangun
Bendahara: Marsekal Muda (Purn) Khoirul Arifin
Sekretaris: Brigadir Jenderal Andreas Yomar Purwoko Bhakti (merangkap komisaris PT Agrinas)

Jokowi Tegaskan Pentingnya Perbaikan Iklim Investasi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan, investasi menjadi kunci pertumbuhan ekonomi di semua negara, termasuk di Indonesia. Untuk itu Jokowi meminta kepada para kepala daerah terus memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan realisasi investasi.

Jokowi juga meminta kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terus membantu pencapaian target realisasi investasi yang optimal dengan memberikan kemudahan perizinan di daerah. Sebab, tahun depan BKPM memiliki target realisasi investasi sebesar Rp1.650 triliun.

Hal ini disampikan Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2023 yang diselenggarakan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bertema Investasi Berkeadilan dan Berkelanjutan di Balai Kartini, Kamis (7/12).

Sementara Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan, tema Rakornas Investasi 2023 ini berfokus pada transformasi ekonomi melalui hilirisasi sumber daya alam.

Menurut Bahlil, hal tersebut untuk memastikan aspek keberlanjutan, serta kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk investasi yang berkeadilan.

Dengan demikian, Bahlil berharap Rakornas ini mampu menghasilkan rumusan kebijakan investasi yang mampu mendorong tercapainya realisasi investasi yang berkualitas.

"KPI (Key Performance Indicator) tentang kolaborasi dengan pengusaha daerah dan UMKM, sejak 2021 sudah diterapkan dan sekarang sudah berjalan, tapi belum maksimal. Ini butuh kesadaran yang tinggi untuk kami lakukan," kata Bahlil.

Sesuai arahan Presiden, Bahlil kembali menekankan di tahun depan arah kebijakan pemerintah tidak akan kendor, tetap mendorong hilirisasi.

Untuk itu, Bahlil berharap para gubernur, bupati, wali kota serta kepala-kepala DPMPTSP sebagai benteng pertahanan terdepan untuk menjaga investasi, khususnya hilirisasi.

"Jadi kalau ada yang mengatakan hilirisasi adalah jalan yang keliru, saya ingin mengatakan bahwa yang bicara itu otaknya yang keliru. Kepentingan negara harus jalan terus untuk menjaga kedaulatan bangsa kita," tegas Bahlil.

Lebih lanjut dalam laporannya, Bahlil juga menyampaikan bahwa kegiatan ini telah berlangsung sejak tanggal 5 Desember 2023 dan diikuti kurang lebih sebanyak 1.000 peserta yang terdiri atas gubernur, bupati, wali kota, kepala DPMPTSP provinsi.

Selanjutnya kabupaten/kota seluruh Indonesia, administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), serta perwakilan dari kementerian/lembaga.

Adapun Rakornas Investasi 2023 digelar untuk melakukan evaluasi program investasi pada tahun sebelumnya, sekaligus menyusun program investasi untuk tahun yang akan datang.

Acara puncak Rakornas Investasi 2023 juga diisi dengan sesi diskusi panel yang menghadirkan empat narasumber yakni Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bambang Hendroyono.

Label：pegasus88、presidentoto、kaisarpoker

Terkait：game slot terbaik hari ini、florida evening togel、ciputrabet、piala88 slot、slot gacor login、slot88ku demo、top gacor slot、beo4d、fb slot gacor、tokopedia bisa kredit

bab terbaru：ind168（2024-06-28）

Perbarui waktu：2024-06-28