mbc303

situs slot online mudah menang 759Jutaan kata 900931Orang-orang telah membaca serialisasi

《mbc303》

Yang Chaobin, Huawei: "Telecom Foundation Model" Mempercepat Transformasi Pintar******

Barcelona, Spanyol (ANTARA/PRNewswire)- Di MWC Barcelona 2024, Board Member & President, ICT Products & Solutions, Huawei, Yang Chaobin, melansir model dasar kecerdasan buatan (AI) untuk sektor telekomunikasi (telecom foundation model) yang pertama di industri.
Huawei Telecom Foundation Model menyediakan teknologi pintar yang mendukung inovasi layanan, meningkatkan efisiensi operasional, membuat terobosan dalam produktivitas jaringan, dan merealisasikan target teknologi pintar 5.5G. Inovasi teknologi di industri telekomunikasi secara historis menghasilkan jaringan operator yang lebih produktif, namun juga meningkatkan kebutuhan layanan. 5.5G mendatangkan kapabilitas jaringan yang semakin baik, didukung layanan yang lebih beraneka ragam, serta kesuksesan bisnis yang kian besar bagi pihak operator. Industri menuntut kehadiran transformasi teknologi yang signifikan, sebab layanan tersebut memerlukan teknologi pintar pada jenjang yang lebih tinggi. Teknologi pintar ini harus menyediakan layanan yang cepat, memberikan garansi pengalaman pengguna yang akurat, serta O&M efisien pada berbagai domain.
Huawei Telecom Foundation Model akan terus menawarkan keunggulan selama bertahun-tahun ke depan berkat pengalaman Huawei selama lebih dari 30 tahun dalam menyediakan dukungan servis.
Yang berkata, "Huawei Telecom Foundation Model mengandalkan keunggulan Huawei dalam teknologi pintar dan menawarkan dua jenis aplikasi: role-based copilot dan scenario-based agent. Kedua jenis aplikasi ini akan membantu pihak operator memberdayakan karyawan dan mengoptimalkan kepuasan pengguna yang menghasilkan produktivitas jaringan yang semakin tinggi."
Model dasar AI ini mendukung pihak operator beroperasi dengan pintar, serta mendukung interaksi dengan bahasa natural secara cerdas untuk berbagai jabatan kerja. Maka, wawasan karyawan dan efisiensi kerja pun meningkat. Model dasar AI juga menyediakan aplikasi intelligent agent untuk berbagai skenario operasional. Aplikasi ini mampu menganalisis dan menangani proses kompleks, serta mengorkestrasi solusi operasional guna menjamin pengalaman dan kepuasan pengguna.
Huawei Telecom Foundation Model juga akan meningkatkan nilai tambah dari teknologi pintar dengan memperluas penerapannya. Di acara tersebut, Yang juga membahas penerapan Telecom Foundation Model. Untuk menyediakan layanan secara cepat, asisten layanan dapat diaktifkan agar mendukung multi-modal assessment yang akurat dan penyediaan layanan cepat. Untuk menyediakan garansi pengalaman pengguna, kapabilitas Telecom Foundation Model dalam optimalisasi turut menjamin pengalaman pengguna secara multiobjektif. Untuk membantu troubleshooting, analisis cross-process poor-QoE dan penanganan berbasiskan dialog juga menjadikan proses troubleshooting jauh lebih efisien.
Menutup presentasinya, Yang mendorong mitra industri agar mengembangkan aplikasi teknologi pintar lewat kolaborasi industri, pelatihan SDM, serta inovasi dalam skenario bisnis. Dia juga mengajak sektor telecom foundation model untuk mengembangkan praktik terbaik dan menghadirkan semakin banyak teknologi pintar di industri telekomunikasi.
MWC Barcelona 2024 berlangsung pada 26-29 Februari di Barcelona, Spanyol. Di ajang ini, Huawei memamerkan produk dan solusi terbaru di stan 1H50 di Fira Gran Via Hall 1.
Menjelang peluncuran 5.5G secara komersial pada 2024, Huawei berkolaborasi dengan pihak operator dan mitra di seluruh dunia guna membuat inovasi baru dalam jaringan, komputasi awan, dan teknologi pintar. Secara kolaboratif, kita akan menggerakkan bisnis 5G dan membangun ekosistem industri yang berkembang pesat, serta menciptakan era baru transformasi pintar dan digital. Informasi lebih lanjut tersedia di: https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2024

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024

Jokowi tinjau pembangunan menara perumahan untuk ASN di IKN******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau pembangunan tower/menara perumahan susun
bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pertahanan keamanan (hankam) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Jumat.
 

“Ke sini untuk memastikan bahwa toweruntuk ASN kita, untuk (pegawai) hankam bisa selesai tepat waktu,” kata Jokowi ketika ditemui di sela kegiatan peninjauan tersebut.

 

Dia memastikan bahwa sebanyak 12 tower/menaraperumahan akan selesai dibangun pada Juli mendatang, sedangkan 21 towerlainnya diperkirakan rampung digarap pada September.

 

Selain itu, pemerintah juga akan menyelesaikan pembangunan 14 tower lainnya sehingga total akan terbangun 47 towerperumahan untuk ASN dan pegawai hankam yang akan dipindahkan secara bertahap ke kawasan IKN.

 

Jokowi pun mengatakan bahwa perpindahan ASN dan pegawai hankam ke IKN sudah bisa dimulai pada Juni.

 

“Pelan-pelan ini pekerjaan jangka panjang jadi harus dimulai, dimulai, dimulai (satu per satu). Hari ini kita telah topping off untuk menunjukkan bahwa gedung itu sudah hampir jadi, sudah setengah jadi,” tuturnya.

 

Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebanyak 31 tower/menaraperumahan untuk ASN dan 16 toweruntuk pegawai hankam itu dibangun di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan IKN sub-WP 1A.

 

Total akan terbangun 2.820 unit perumahan dengan tipe 98 meter persegi di lahan seluas 45,91 hektare.

 

Pembangunan puluhan towerrumah susun itu membutuhkan anggaran sekitar Rp9,4 triliun.

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani, Novi Abdi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional******

Semarang (ANTARA) - Di tengah rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 yang dijadwalkan hingga 20 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pemohon terkait dengan parliamentary threshold (ambang batas parlemen) minimal 4 persen dari suara sah secara nasional.

Meski rekapitulasi secara manual belum selesai, publik bisa mengikuti perkembangan hasil real countKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI melalui aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) atau tinggal klik pemilu2024.kpu.go.id.

Publik pun bisa memprediksi partai politik mana saja yang memenuhi ambang batas parlemen, khususnya pada Pemilu Anggota DPR RI, yang diikuti 18 partai politik nasional. Pada pemilu anggota legislatif (pileg) ini tercatat 9.918 calon anggota DPR RI yang memperebutkan 580 kursi DPR RI di 84 daerah pemilihan (dapil).

Sesuai dengan nomor urut peserta Pemilu 2024: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Terkait dengan putusan MK saat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tengah berlangsung di tingkat kabupaten/kota, sontak publik pun ada yang beranggapan semua partai politik peserta Pemilu Anggota DPR RI bakal lolos ke Senayan (Gedung MPR/DPR/DPD RI), asalkan meraih suara terbanyak di daerah pemilihan (dapil), meski tak capai parliamentary threshold.

Namun, sebelum syak wasangka berlanjut terkait dengan putusan MK yang akan meloloskan partai tertentu ke Senayan, alangkah baiknya membaca Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 secara saksama.

Dalam putusan MK itu ditegaskan bahwa ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional. Dengan demikian, hanya peserta pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional yang diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Partai politik peserta Pemilu 2024 yang tidak mencapai parliamentary thresholdtidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap dapil, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 415 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Seperti diketahui bahwa Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili Khoirunnisa Nur Agustyati (Ketua Pengurus Yayasan Perludem) dan Irmalidarti (Bendahara Pengurus Yayasan Perludem) mengajukan permohonan pengujian UU No. 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Dalam Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu Anggota DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu Anggota DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Mahkamah, menurut anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ketentuan dalam norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 perlu segera ada perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal, antara lain:

Pertama, didesain untuk digunakan secara berkelanjutan; kedua, perubahan norma ambang batas parlemen, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Ketiga, perubahan itu dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; keempat, perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029; kelima, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Merespons putusan MK itu, pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini berharap, ke depan, pembentuk undang-undang harus merumuskan ambang batas parlemen secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pembentuk undang-undang, dalam hal ini Pemerintah dan DPR RI, perlu memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai. Selain itu, menggunakan metode yang terukur dan jelas, sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga.

Pemberitaan sebelumnya, Ketua MK Suhartoyo ketika membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK di Jakarta, Kamis (29/2), mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional, sebagaimana termaktub dalam UU No. 7/2017. (Sumber: ANTARA, Kamis, 29 Februari 2024)

Dalam perkara ini, Perludem menggugat frasa "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR".

Perludem ingin norma pada pasal tersebut diganti menjadi "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, Mahkamah tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4 persen dimaksud dalam pasal tersebut.

Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak pada konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu.

Pada Pemilu 2004, misalnya, suara yang terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi sebanyak 19.047.481 suara sah atau sekitar 18 persen dari suara sah secara nasional.

Kebijakan ambang batas parlemen telah mereduksi hak rakyat sebagai pemilih. Hak rakyat untuk dipilih juga direduksi ketika perolehan suara lebih banyak, namun tidak menjadi anggota DPR karena partainya tidak mencapai ambang batas parlemen.

Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung maupun tidak, telah mencederai kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih.

Berdasarkan hal tersebut, kata Saldi, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai, pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah.

Sementara itu, rekomendasi norma yang diajukan oleh Perludem dalam petitum, tidak dapat dikabulkan oleh MK karena hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang untuk dirumuskan lebih lanjut.

Dengan demikian, Mahkamah menyatakan bahwa dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：sugarwin slot、jackpot 69 slot、toto855

Terkait：neng4d club、mega888、wedeqq、indo bolamas88、web slot terbaru、cara pinjaman lazada、dapat uang、akulaku store、beton888、kudaslot

---

---

bab terbaru：agen judi slot gacor（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07