kiplibet

Guru Tiongkok terlahir kembali di dunia lain

Jusuf Hamka Tagih Utang ke Pemerintah Rp800 M******

Bos jalan tolJusuf Hamka menagih utangpemerintah Rp800 miliar kepada perusahaannya PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk alias CMNP, yang belum dibayar sejakkrisis moneter 1998.

Pria yang akrab disapa Babah Alun itu menyebut utang pemerintah bermula dari deposito CMNP sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama, yang kala krisis dilikuidasi.

Namun, Jusuf mengaku tidak mendapatkan kembali uang depositonya. Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto.

"Waktu itu menterinya (menteri keuangan) Bambang Brodjonegoro kalau nggak salah, 2016 atau 2017. Disuruh buat kesepakatan. Pemerintah minta diskon, tercapailah angka Rp170 miliar. Ya sudahlah saya pikir asal duitnya balik saja, tanda tangan perjanjian," ucapnya.

Lihat Juga : Petinggi Muhammadiyah Kritik Lion: Tiap Terbang Delay, Tak Minta Maaf

Janji tak dipenuhi. Jusuf menyebut utang tersebut bertahun-tahun diabaikan pemerintah dan tak mendapat penjelasan. Ia bahkan sampai keliling mengadu ke berbagai pimpinan kementerian/lembaga (K/L) untuk menagih utang tersebut.

Jusuf menemui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan, yang kala itu menelepon Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara agar utangnya dibayar.

Ia juga mendatangi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani. Tagihan utang dan bunganya sudah membengkak hingga Rp800 miliar. Namun, ia merasa hanya diberi harapan palsu.

Jusuf lalu bersurat dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu sekitar 2019-2020. Namun, DJKN selalu sulit dihubungi dengan dalih sedang memverifikasi hal itu di Kemenko Polhukam.

"Pada buang badan semua, PHP semua. Masa sih kepala biro hukum buat kesepakatan enggak bisa ditepati? 'Oh iya nanti, saya (Menkeu Sri Mulyani) akan teruskan ke DJKN, suruh perhatikan'. Janji-janji PHP," tegasnya.

"Sudah 3 tahun verifikasi, enggak ada berita apa-apa. Makanya Polhukam cuma bersuara menagih utang obligor, harusnya bisa membantu juga kalau pemerintah punya utang ke swasta. Bersuara juga dong. Jangan nguber utang obligor saja, utang ke swasta bantuan nih," imbuh Jusuf.

Jusuf mengaku belum pernah berkomunikasi langsung dengan Menko Polhukam Mahfud MD, tetapi ia berharap Mahfud turun tangan.

Jusuf menegaskan utang Rp800 miliar harus dibayar demi kelangsungan proyek CMNP. Terlebih, CMNP adalah perusahaan publik yang menampung uang investor.

"Pak Mahfud, ayo dong dorong pemerintah bayar utang kepada kami. Kenapa pemerintah cuma nguber-nguber obligor? Uber dong Kemenkeu, bayar utang swasta juga," tuntut Jusuf.

"Enggak mau (kena potong), mau tetap dengan hitungan Rp800 miliar sekarang. Saya enggak mau lagi ada kesepakatan karena kesepakatan yang lalu tidak diproses. Pemerintah harus bayar Rp800 miliar, terus berjalan bunganya sesuai putusan MA," tutupnya.

CNNIndonesia.com berupaya menghubungi Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban dan Staf Khusus Kemenkeu Yustinus Prastowo terkait utang Rp800 miliar tersebut. Namun, keduanya belum memberikan tanggapan hingga berita ini tayang.

[Gambas:Video CNN]

Kiamat Pembunuh

Binance Digugat SEC AS Atas Tuduhan Transaksi Ilegal******

Regulator utama Wall Street, Securities and Exchange Commission (SEC) menggugat Binance karena menjalankan transaksi ilegal di Amerika Serikat (AS).

Selain itu, perusahaan kripto terbesar di dunia itu juga dituding menggelapkan dana pelanggan senilai miliaran dolar AS.

SEC menuduh Binance melanggar undang-undang sekuritas AS. Lembaga itu juga menyebut CEO Binance Changpeng Zhao alias CZ sebagai terdakwa.

SEC juga menuduh bahwa Zhao dan Binance mencampuradukkan aset pelanggan, bahkan mengalihkan sebagian ke entitas yang dikendalikan oleh Zhao. SEC menduga Zhao dan Binance secara sadar telah melanggar peraturan.

Seorang juru bicara Binance mengatakan perusahaan menanggapi tuduhan SEC dengan serius. Namun, perusahaan menyatakan tuduhan SEC tidak benar.

"Kami dengan hormat membantah tuduhan SEC bahwa Binance beroperasi sebagai bursa efek yang tidak terdaftar atau menawarkan dan menjual sekuritas secara ilegal," kata perusahaan.

"Karena ukuran dan pengenalan nama global kami, Binance telah menemukan dirinya sebagai sasaran empuk yang terjebak di tengah tarik ulur peraturan AS," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Orang yang dipilih oleh bumi

Mau Dicoret, Ajang WSBK Tidak Menarik Buat Sponsor******

Holding BUMN pariwisata InJourney mengatakan penyelenggaraan World Superbike (WSBK) tidak menarik bagi investor masuk menjadi sponsor. Karena itu, WSBK akan dihapus dari ajang olahraga di Sirkuit Mandalika.

Direktur Utama InJourney Dony Oskaria mengatakan kerugian terbesar Sirkuit Mandalika berasal dari penyelenggaraan WSBK, yakni tembus Rp100 miliar.

"Nanti WSBK ini akan turun, akan kita hilangkan, sehingga tidak muncul biaya di dalam penyelenggaraan WSBK yang itu sebetulnya event-nya tidak menarik secara sponsorship," ujar Dony dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (14/6).

Selain eventWSBK, kerugian perusahaan juga disumbang dari penyelenggaraan MotoGP. Penyebabnya, karena pemasukan dari iklan dan sebagainya lebih kecil dibandingkan biaya operasionalnya.

Dari perhitungan InJourney, kerugian akibat penyelenggaraan MotoGP mencapai Rp50 miliar. Namun, acara ini cukup menarik sponsor sehingga bisa tetap dilaksanakan.

"MotoGP itu sudah kita hitung dan kita punya gap sekitar Rp50 miliar. Ini yang sedang kita carikan cara bagaimana kita mendapatkan tambahan sponsorship untuk menutupi gap ini, sehingga kita bisa melokalisir problemnya di Mandalika ini," jelasnya.

Adapun langkah-langkah ini dilakukan sebagai salah satu cara mengurangi utang pengembangan kawasan pariwisata Mandalika yang saat ini mencapai Rp4,6 triliun. Utang tersebut terbagi atas kewajiban pembayaran jangka pendek sebesar Rp1,2 triliun dan jangka panjang Rp3,4 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Bentuk Bulan Ayah mertuaku Raja Arthur

Bahlil Klaim Inggris Akan Tanam Rp134 T Untuk Kendaraan Listrik di RI******

Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan Inggrisberencana menanam modal di Indonesia untuk pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik senilai US miliar atau Rp134,9 triliun (Kurs Rp14.989 per dolar AS).

Bahlil menjelaskan investasi yang melibatkan konsorsium dari Inggris dalam membangun ekosistem baterai listrik ini bekerja sama dengan sejumlah perusahaan dunia dan perusahaan nasional PT Aneka Tambang (Antam). Menurut Bahlil, investasi pembangunan tersebut nantinya mulai dari tambang hingga sel baterai.

"Investasi kurang lebih sekitar US miliar dalam rencana. Kalau bisa kita percepat kita lakukan. Ini investasi pembangunan ekosistem baterai mobil dari tambang sampai battery cell," katanya usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama para menteri kabinet di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (31/5).

"Nah ke depan pasti akan ditingkatkan berdasarkan permintaan dalam negeri maupun untuk ekspor. Ekspor untuk Eropa, ini kan Inggris dia akan jadi hub untuk Eropa," katanya.

Sebelumnya, pemerintah juga telah menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan raksasa mobil listrik BYD di Shenzhen, China, pada Kamis (25/5).

Lihat Juga : Menteri KKP Jawab Isu Jokowi Izinkan Ekspor Pasir Laut demi Singapura

MoU ini bertujuan untuk menjajaki potensi investasi antara Indonesia dan China, termasuk dalam bidang mobil listrik

Penandatanganan MoU dilaksanakan oleh Deputi Koordinator Bidang Transportasi dan Infrastruktur Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin, dan General Manager BYD, Divisi Penjualan Mobil Asia Pasifik, Liu Xueliang.

Hadir juga dalam pertemuan ini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta CEO BYD Wang Chuanfu.

Menurut Luhut pemerintah punya tujuan mengembangkan ekosistem kendaraan listrik sehingga ambisi untuk menjadi pasar otomotif terbesar di Asia Tenggara tercapai.

[Gambas:Video CNN]

Dua dunia dihubungkan oleh W

Menteri KKP Minta Anggaran Rp7,62 T di 2024******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meminta tambahan anggaran Rp714,44 miliar dari Rp6,9 triliun menjadi Rp7,62 triliun dalam pagu indikatif tahun anggaran 2024.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam Rapat Kerja Bersama Komisi IV DPR RI, Senin (12/6).

Ia mengatakan penambahan dana itu guna percepatan dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan.

Sakti menuturkan rincian penambahan Rp714,44 miliar itu terdiri dari Rp200 miliar untuk Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (DJPSDKP). Tambahan dana untuk DJPSDKP ini digelontorkan untuk penambahan biaya operasional kapal pengawasan selama 60 hari, sehingga total hari layar menjadi 100 hari.

Lalu, Rp123,5 miliar untuk Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT). Penambahan biaya ini guna operasional PIT dan PNBP pascaproduksi selama 60 hari, pengembangan Kampung Nelayan Maju (KALAJU) di 65 lokasi, dan bakti nelayan di 30 lokasi.

Kemudian, Rp250 miliar untuk Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB). ANggaran ini akan digunakan untuk budidaya komoditas unggulan berbasis kawasan dan korporasi kampung perikanan budidaya (nila salin, lobster, kepiting, rumput laut, udang, bandeng, pitap, dan DED).

Tambahan dana DJPB itu juga untuk bantuan pemerintah berupa excavator, kincir, pupuk, hingga benih ikan dan rumput laut.

Selanjutnya, sebanyak Rp108,5 miliar untuk Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk (DJPDS). Tambahan dana ini akan digunakan untuk gudang beku, pabrik es, cold storage portable, pabrik es portablehingga sarana dan pasca panen di lokasi KALAJU dan kampung perikanan.

Terakhir, Rp32,4 miliar untuk Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM). Tambahan dana ini untuk penguatan mutu hasil perikanan dan peningkatan kapasitas laboratorium untuk pengujian mikroplastik di 18 lokasi.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Dharma One Piece ingin mengatakan sesuatu

Kementerian BUMN Klaim Belanja Produk Lokal Hingga Rp550 T pada 2022******

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengklaim telah menggelontorkan Rp550 triliun untuk belanjaproduk lokal.

Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hattari mengatakan belanja itu terdiri dari berbagai kebutuhan kementerian, mulai dari alat tulis kantor hingga jasaevent organizer (EO).

"Jadi target kami di 2022 adalah Rp296 triliun, tapi realisasinya Rp550 triliun," ujarnya dalam acara 'Kunjungan Bersama PaDi UMKM HYBRID EXPO 2023' di Sarinah, Jumat (16/6).

PaDi UMKM merupakan sebuah platform hasil besutan Telkom Indonesia yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN. Platform ini dibentuk untuk mempertemukan BUMN dan UMKM guna mengoptimalkan, mempercepat, serta mendorong efisiensi transaksi belanja.

"Ini membuktikan bahwa BUMN kita aktif membeli produk UMKM," kata Rabin.

Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Loto Srinaita Ginting menuturkan PaDi UMKM HYBRID EXPO 2023 merupakan gelaran yang keempat.

Pameran produk UMKM ini berlangsung sejak 14-28 Juni 2023 dan diikuti oleh 597 UMKM. Adapun yang mengikuti secara offlinemencapai 201 UMKM.

"Jadi harapannya UMKM bisa lebih baik lagi pemasarannya. Baik pemasaran online, offline,dan hybrid," ucap Loto.

Lebih lanjut ia mengklaim pada gelaran PaDi UMKM HYBRID EXPO yang pertama peserta UMKM yang ikut hanya mencapai 244 dan mencapai omzet Rp1,6 miliar.

Lalu, pada gelaran kedua jumlah peserta naik menjadi 295 UMKM. Pada gelaran ini omzet pun naik menjadi Rp12,5 miliar.

Selanjutnya, pada gelaran ketiga jumlah peserta mencapai 413 UMKM dan mencapai omzet Rp15,8 miliar.

Oleh karena itu, Loto optimis gelaran PaDi UMKM HYBRID EXPO tahun ini akan menghasilkan omzet lebih dari tahun lalu, yakni Rp15,8 miliar.

[Gambas:Video CNN]