mahkota slot 77

Penjahat penjelajah waktu

2 Syarat Baru dari Erick Thohir ke Orang yang Mau Jadi Komisaris BUMN******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberlakukan syarat baru bagi calon komisarisperusahaan pelat merah.

Syarat baru itu adalah; harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan taat membayar pajak selama dua tahun terakhir.

Syarat baru itu tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Beleid ini resmi ditetapkan pada 20 Maret 2023 dan mencabut beberapa aturan sebelumnya.

Aturan itu beda jika dibandingkan dengan yang terdapat dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Dalam aturan lama, calon komisaris BUMN tidak diwajibkan punya NPWP dan taat pajak.

Revisi pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara juga tidak mencantumkan syarat NPWP dan taat pajak bagi calon komisaris BUMN.

Selain itu, syarat baru lainnya bagi calon komisaris BUMN tertuang dalam Pasal 18 ayat 1 huruf C Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 yang berbunyi:

Kemudian, di Pasal 18 ayat huruf E muncul aturan baru yang menyebut bahwa calon komisaris BUMN tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota dewan komisaris.

"Tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN/anak perusahaan yang bersangkutan," tulis beleid tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Masuk ke filmnya

Besaran Pesangon******

Sejumlah 1.163 buruhkaryawan PT Tuntex Garment Indonesia yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) bakal pendapat pesangon dan sejumlah kompensasi.

Kabid Perselisihan Hubungan Industrial dan Pengendalian Ketenagakerjaan Disnaker Kabupaten Tangerang Desyanti menuturkan 1.163 karyawan pabrik pemasok Puma itu bakal mendapat pesangon sesuai yang diatur dalam PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Selain mendapatkan hak sesuai peraturan perundang-undangan, ia mengatakan manajemen PT Tuntex juga berjanji memberikan tambahan kompensasi ke buruh dengan rincian sebagai berikut:

"Untuk tunjangan hari raya (THR) pekerja diberikan sesuai ketentuan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Selain itu, ada penambahan THR yang diberikan kepada pekerja dengan rincian tambahan sebagai berikut," kata Desyanti kepada CNNIndonesia.com, Selasa (4/4).

- Pekerja dengan masa kerja 1-5 tahun diberikan tambahan THR 20 persen dari upah pokok
- Pekerja dengan masa kerja 5 tahun ke atas mendapatkan tambahan THR sebesar 40 persen dari upah pokok.

PT Tuntex Garment Indonesia melakukan PHK setelah bangkrut. Pabrik itu resmi berhenti beroperasi sejak 31 Maret 2023.

Desyanti mengatakan perusahaan tekstil tersebut merugi selama 3 tahun berturut-turut. Mereka tergerus dampak covid-19 dan tak mampu bangkit meski pandemi sudah berangsur pulih.

"Dikarenakan market penjualan produk tekstil Tuntex berupa baju olahraga, merek Puma dan brand-brand besar dunia lainnya. Sebagian besar market 80 persen untuk Eropa dan Amerika," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Menantikan kedatangan Anda kembali

Menaker Ungkap Alasan Driver Ojol Tak Dapat THR******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)Ida Fauziyah menjelaskan alasan sopir (driver) ojek online (ojol) dan taksi online tidak mendapatkan tunjangan hari raya (THR) Lebaran.

Ia menerangkan salah satu syarat pekerja mendapatkan THR adalah memiliki hubungan kerja di bawah naungan suatu perusahaan. Sementara, driver ojol bergabung dalam skema kemitraan.

"Kalau mitra Gojek kan tidak ada hubungan kerja ya. Itu kan kemitraan, yang mendapatkan THR itu yang ada hubungan kerja," kata Ida, saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, seperti dikutip dari Detik, Senin (3/4).

"Saya kira kita sudah punya Posko Pengaduan THR. Teman-teman yang mengalami tidak dibayar THR-nya saya kira bisa mengadu ke posko yang ada," ujarnya.

Secara terpisah, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan acuan THR adalah Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Aturan tersebut mengatur kewajiban perusahaan memberikan THR kepada pekerja yang mempunyai hubungan kerja, yakni dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Beleid itu tidak mencakup hubungan kemitraan seperti drivel ojol dengan operator aplikasi transportasi daring. Namun, Putri mengatakan perusahaan tidak dilarang memberikan THR kepada mitranya.

"Apabila perusahaan platform-nya akan memberikan THR, itu baik dan tidak dilarang. Pemberian THR-nya memang tidak masuk dalam pengaturan di SE Menaker karena ojek online bukan hubungan kerja konvensional, tapi kemitraan," kata Putri kepada CNNIndonesia.com, Selasa kemarin.

[Gambas:Video CNN]

NPC pendekar pedang terbanyak dalam sejarah

Indonesia Licensing Expo 2023 Digelar di Surabaya, Bali dan Jakarta******

Asosiasi Lisensi Indonesia (ASENSI) berkolaborasi dengan IMEI dan Krista Exhibitions bersiap menggelar the 3rd Indonesia Licensing Expo (ILE) yang akan diadakan di Surabaya, Bali, dan Jakarta dalam periode Juni-Oktober 2023.

Ketua ASENSI, Susanty Widjaya, mengungkapkan bahwa ILE 2023 direncanakan diadakan di Grand City Surabaya pada 15-18 Juni, Nusa Dua Convention Centre Bali pada 7-9 September, dan di JI Expo Kemayoran Jakarta pada 11-14 Oktober 2023.

ILE sendiri adalah pameran lisensi, waralaba, kemitraan, dan peluang usaha terbesar di Indonesia. Menargetkan 30 ribu pengunjung, pada pameran ini terdapat lebih dari 250 merek usaha lisensi, waralaba dan berbagai peluang usaha lain, baik nasional maupun internasional.

CEO IMEI dan Krista Exhibitions, Daud D. Salim menyampaikan optimisme atas penyelenggaraan ILE 2023. Terlebih, melihat antusiasme pada ILE 2022 yang tinggi. Daud menilai, akan terjadi lonjakan jumlah pelaku usaha waralaba.

Pada saat bersamaan, kata Daud, ILE 2023 yang juga diikuti beragam bidang usaha termasuk kecantikan, kesehatan hingga teknologi, sekaligus dapat menjadi sarana edukasi mengenai ruang lingkup usaha lisensi dan waralaba.

"Pameran ILE 2023 adalah industri kreatif, maka kami yakin akan berpotensi menciptakan peluang bisnis, terutama bagi kalangan generasi milenial dalam menumbuhkan semangat kewirausahaan dan upaya pemerintah mendorong UMKM semakin berkembang," ujarnya.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kasan, mengatakan bahwa saat ini, Kementerian Perdagangan mencatat ada lebih dari 44,09 persen usaha waralaba di dalam negeri, dengan dominasi jasa makanan dan minuman.

Kasan berharap, gelaran ILE dapat mendukung berbagai program pemerintah, antara lain Gerakan Merek Lokal Indonesia dan Bangga Buatan Indonesia (BBI).

"Selain itu diharapkan juga dapat meningkatkan semangat berwirausaha dan menjadi momentum kebangkitan bagi para pengusaha merek dan produk lokal Indonesia, termasuk para pelaku waralaba di dalam negeri, khususnya di masa transisi menuju endemik sekarang ini," katanya.

Lebih jauh, Kasan atas nama Kementerian Perdagangan pun menyampaikan apresiasi terhadap ASENSI yang dinilai konsisten berkontribusi dalam pembangunan nasional, khususnya pada sektor waralaba, lisensi, dan merek lokal.

"Ikatan kuat dan kerja sama yang telah berjalan dengan sangat baik selama ini antara Kementerian Perdagangan dengan ASENSI kiranya dapat dipertahankan, dan bahkan terus ditingkatkan," kata Kasan.

Hati pemain game

Pemerintah Punya Utang Rp2,6 T ke Bulog******

Direktur Utama Perum BulogBudi Waseso mengatakan pemerintah masih memiliki utangkepada pihaknya sebesar Rp2,6 triliun. Utang tersebut belum dibayar sejak 2020.

"(Utang pemerintah) Rp2,6 triliun. Ini dari yang lalu, penyaluran yang lama. Utang yang belum dibayar dari mulai 2020. Sebagian sudah terbayar," kata Buwas, sapaan akrabnya, usai rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR, Senin (3/4).

Sementara utang Bulog ke bank-bank Himbara sebesar Rp7 triliun. Utang itu terkait dengan pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP).

Utang Bulog itu juga menjadi sorotan oleh Ketua Komisi IV DPR Sudin di tengah rencana impor beras. Ia mengingatkan jangan sampai Bulog harus berutang lagi demi membiayai impor beras. Maka dari itu, ia meminta agar anggaran beras impor segera diperjelas.

"Jadi nanti tolong kalau rapat sama presiden, kalau ada menteri keuangan coba tanya uangnya sudah siap belum. Jangan nanti Bulog suruh nombokin dulu, belinya dengan uang pinjaman Bulog yang mana Bulog ini, mohon maaf ini saya katakan, kalau bicara utang, utangnya sudah seleher," kata Sudin dalam rapat dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Bulog.

Bulog kembali mendapat penugasan dari Bapanas untuk mengimpor beras. Tak tanggung-tanggung, beras yang akan diimpor mencapai 2 juta ton pada tahun ini.

Rencana impor beras tersebut merupakan hasil dari rapat internal bersama Presiden Jokowi pada Jumat (24/3) yang tertuang dalam salinan surat.

Dalam surat itu, Bulog diperintahkan mengimpor 2 juta ton beras pada tahun ini di mana 500 ribu ton harus didatangkan secepatnya.

[Gambas:Video CNN]

Raja Surgawi yang Tak Tertandingi

Kemnaker Jelaskan Soal THR Driver Ojol Tidak Diatur dalam SE Menteri******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengatakan perusahaan aplikasi transportasi online seperti Gojekdan Grab boleh memberikan insentif pengganti Tunjangan Hari Raya (THR) kepada mitra driver ojek online (ojol). Namun, kewajiban pemberian THR terhadap mitra tidak diatur dalam surat edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan. 

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan acuan THR adalah Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Aturan tersebut mengatur kewajiban perusahaan memberikan THR kepada pekerja yang mempunyai hubungan kerja, yakni dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

"Apabila perusahaan platform-nya akan memberikan THR, itu baik dan tidak dilarang. Pemberian THR-nya memang tidak masuk dalam pengaturan di SE Menaker karena ojek online bukan hubungan kerja konvensional, tapi kemitraan," kata Putri kepada CNNIndonesia.com, Selasa (4/4).

Sementara itu, Guru Besar Hukum Perburuhan Universitas Indonesia (UI) Aloysius Uwiyono mengatakan hubungan kemitraan memang bukan hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha, melainkan hubungan antara individu dengan individu.

"Jadi, masuk dalam kategori hubungan perdata pada umumnya. Sehingga tidak otomatis pemilik aplikasi memberikan THR, tetapi harus diperjanjikan lebih dahulu dengan pemilik aplikasi. Barulah mereka (mitra) mendapatkan THR," tuturnya.

Senada, Pengamat Ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak mengatakan THR untuk mitra kerja memang tidak perlu karena dapat disalahartikan menjadi ikatan. Namun, THR untuk mitra kerja boleh saja diberikan jika pengusaha berkenan.

Tak jauh beda, Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Airlangga Hadi Subhan menegaskan kemitraan tidak terdapat hubungan kerja. Pasalnya, suatu hubungan hukum menjadi hubungan kerja jika memenuhi tiga unsur, yaitu pekerjaan, perintah, dan upah.

"Jika hubungan kemitraan tersebut tidak terdapat hubungan kerja, maka hak-hak normatif dalam UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja bukan merupakan kewajiban pengusaha. Sehingga kewajiban THR juga bukan suatu keharusan bagi hubungan kemitraan tersebut," ungkap Hadi.

Meski tidak ada kewajiban hukum, Hadi mengatakan sepatutnya pengusaha memberikan THR atau hal sejenis kepada mitranya atas dasar kewajiban moral. Namun, pemberian insentif pengganti THR ini harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing hubungan kemitraan tersebut.

CNNIndonesia.comberupaya menghubungi Chief Corporate Affairs Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) Nila Marita dan PR Manager GrabBike Dewi Nuraini untuk menanggapi imbauan Kemnaker soal insentif pengganti THR. Namun, keduanya belum merespons.

[Gambas:Video CNN]

Catatan redaksi: judul diubah pada Selasa pukul 22.00 setelah narasumber meralat pernyataannya. Semula berjudul Kemnaker Imbau Gojek Dkk Beri Insentif Pengganti THR ke Ojol