kredit hp lewat dana

Hati Naga dan Ambisi

Tim Bentukan Mahfud Minta Jokowi Kurangi Anggota Polri di BUMN******

Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD merekomendasikan kepada Presiden Jokowiuntuk membatasi penempatan anggota Polri di kementerian dan BUMN.

Menurut tim tersebut, saat ini banyak dilakukan penempatan anggota Polri pada berbagai jabatan sipil di kementerian/lembaga yang tidak terkait dengan tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) Polri.

Adapun jabatan itu misalnya menjadi sekretariat jenderal, inspektur jenderal, direktorat jenderal/deputi di kementerian/lembaga, pelaksana kepala daerah, serta komisaris di BUMN.

"Yang salah satu intinya adalah mengembalikan TNI dan Polri kepada fungsinya, termasuk untuk memastikan berkembangnya demokrasi dan tidak sejalan dengan berbagai aturan terkait," tulis dokumen yang dirilis September tersebut seperti dikutip pada Senin (25/9).

Tim Percepatan Reformasi Hukum juga menyebut praktik penempatan Polri pun menerbitkan disinsentif bagi aparatur sipil negara (ASN) lain untuk berkompetisi secara sehat di jabatan-jabatan tersebut.

Selain usulan itu, Tim Percepatan Reformasi Hukum juga memberikan beberapa rekomendasi lain kepada Jokowi. Jika ditotal ada lebih dari 150 rekomendasi jangka pendek dan menengah yang diusulkan Tim Percepatan.

Dari total rekomendasi itu, tim juga mengusulkan kepada Jokowi untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

[Gambas:Video CNN]

Dalam rekomendasi jangka pendeknya, Tim Percepatan Reformasi Hukum, khususnya yang membidangi isu reformasi sektor agraria dan sumber daya alam (SDA), mengusulkan kepada Jokowi agar pencabutan pp itu dilakukan pada Desember 2023.

Tim Percepatan Reformasi Hukum menyoroti masih ada kebijakan-kebijakan yang berisiko berdampak pada kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan kembali (irreversible).

Walaupun demikian, rekomendasi jangka pendek yang mencakup revisi dan pencabutan beberapa peraturan, menurut Tim Percepatan Reformasi Hukum, hanya akan bermakna jika diikuti dengan tindak lanjut atas rekomendasi jangka menengah dan jangka panjang.

spektrum kebobrokan

Zulhas Bakal Atur Jenis Barang Impor yang Boleh Dijual di RI******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) akan mengatur jenis barangimpor yang boleh dijual secara online di Tanah Air.

Kebijakan itu akan termaktub dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang akan diteken pada Selasa (26/9). 

"Produk-produk yang dari luar nih, kita sebut dulu negative list, sekarang kita sebut positive list. Yang boleh-boleh. Kalau dulu negative list, semua boleh kecuali. Kalau sekarang yang boleh, yang lainnya enggak boleh. Misalnya batik. Di sini banyak kok. Kira-kira seperti itu," kata Zulhas di Kantor Presiden Senin (25/9). 

Ia mencontohkan, kalau barang impor itu berupa makanan tentu harus ada sertifikat halalnya. Sementara, kalau itu ada produk kecantikan dan obat maka harus ada izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Kalau dia (barang) elektronik harus ada standarnya bahwa itu betul barangnya. Jadi perlakuan sama dengan di dalam negeri atau offline," imbuh Zulhas.

Selain itu, pemerintah juga akan membatasi produk impor yang bisa dijual di e-commerce hanya boleh di atas harga US0 atau setara Rp1,54 juta (asumsi kurs Rp15.401 per dolar AS).

"Kalau ada yang melanggar seminggu ini, tentu ada surat saya ke Kominfo untuk memperingatkan. Setelah memperingati, tutup," ucap Zulhas.

Lebih lanjut, Zulhas mengatakan dalam revisi Permendag tersebut pemerintah juga akan melarang social commerce untuk berjualan atau bertransaksi. Menurutnya, social commerce hanya boleh melakukan promosi.

"Dia (social commerce) hanya boleh promosi, seperti TV. TV kan enggak bisa terima uang. Dia semacam platform digital, tugasnya mempromosikan," jelas Zulhas.

Ia memang tidak menyebut secara rinci siapa yang akan terkena atau terdampak oleh aturan itu. Tapi yang pasti, saat ini platform social commerce yang belakangan ini mengemuka melakukan transaksi dan penjualan adalah TikTok Shop.

Lihat Juga : Zulhas Ancam Tutup E-Commerce Jual Barang Impor di Bawah Rp1,5 Juta

Selain itu, pemerintah juga akan memisahkan social commerce dengan e-commerce. Artinya, tidak boleh ada platform seperti TikTok yang menjadi sosial media dan e-commerce secara bersamaan.

Menurut Zulhas, jika social commerce dan e-commerce disatukan, pihak platform sangat diuntungkan. Pasalnya, ia mengantongi algoritma pengguna yang bisa digunakan untuk mengatur iklan kepada yang bersangkutan.

Selanjutnya, pemerintah pun akan melarang sebuah platform social commerce dan e-commerce menjadi produsen. Dengan kata lain, platform tersebut dilarang menjual barang produksi mereka sendiri.

[Gambas:Video CNN]

Penyihir Dewa Terlarang

IHSG Unjuk Gigi ke 6.937 Sore Ini******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) ditutup di level 6.937 pada Rabu (27/9) sore. Indeks saham menguat 14,02 poin atau 0,20 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp10,76 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 18,78 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 276 saham menguat, 245 terkoreksi, dan 232 lainnya stagnan.

Beralih ke asing, bursa saham Asia menguat. Tercatat Nikkei 225 di Jepang menguat 0,18 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong menguat 0,68 persen, dan indeks Kospi Korea Selatan menguat 0,09 persen.

Senada, bursa saham Eropa menguat. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris menguat 0,04 persen, indeks DAX di Jerman menguat 0,06 persen, dan indeks CAC 40 di Prancis menguat 0,31 persen.

Bursa saham Amerika juga melemah. Indeks S&P 500 melemah 1,47 persen, indeks NYSE Composite melemah 1,61 persen, dan indeks NASDAQ Composite melemah 1,57 persen.

[Gambas:Video CNN]

Anak perempuan sah itu tidak bermoral

Jokowi Sebut TikTok Shop Buat Omset Pasar dan UMKM Anjlok******

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan dampak bisnis yang dilakukan platform sosial media salah satunya TikTok Shop membuat omzet pedagang pasar dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) anjlok.

Jokowi mengatakan seharusnya media sosial tidak turut dijadikan platform bisnis.

"Itu berefek pada UMKM, pada produksi di usaha kecil, usaha mikro dan juga pada pasar. Pada pasar, di beberapa pasar sudah mulai anjlok menurun. Mestinya ini kan dia itu sosial media, bukan ekonomi media," kata Presiden Jokowi di Kalimantan Timur mengutipAntara, Sabtu (23/9).

Jokowi mengatakan aturan sudah disiapkan oleh lintas kementerian dan menunggu pengesahan di Kementerian Perdagangan.

"Masih berada posisi regulasinya di Kementerian Perdagangan. Yang lain-lainnya sudah rampung, tinggal di Kementerian Perdagangan. Kita tunggu," kata Jokowi.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menyatakan bahwa TikTok Shop tidak dilarang di Indonesia. Akan tetapi bakal ada aturan yang setara dengan platform lainnya.

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim mengatakan aturan detail mengenai aktivitas bisnis TikTok Shop akan masuk dalam revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE).

Keluar dari Bintang Neraka

Erick Pastikan Kantor BUMN Sudah Dapat Lokasi di IKN******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan kantor BUMN sudah mendapatkan lokasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Meski demikian, Erick tak merinci luas dan lokasi pasti kantor tersebut. Ia hanya menyebut kantor tersebut akan berlokasi di titik yang spesial.

"Insya Allah nanti kantor BUMN ada di sini. Kita nanti sudah dikasih lokasi yang luar biasa," ucap Erick dalam acara Malam Apresiasi Nusantara yang disiarkan secara virtual, Jumat (22/9).

Dengan begitu, kata Erick, IKN Nusantara kana menjadi kota yang bersahabat dengan lingkungan.

"Bapak presiden pesankan bagaimana kota ini menjadi kota yang bersahabat untuk masyarakat yang tinggal, tetapi juga bagaimana memastikan kota yang bersahabat dengan alam yang ditinggali," ucap Erick.

Kementerian BUMN sendiri tidak masuk ke dalam daftar kantor pemerintah yang akan pindah ke IKN Nusantara pada 2024.

Fungsional Perencana Ahli Utama Kementerian PPN/Bappenas Hayu Parasati mengatakan hanya terdapat lima klaster yang akan pindah ke IKN.

"Klaster pertama pemerintahan seharusnya pindah di tahap pertama pada 2024," ujar Hayu beberapa waktu lalu.

Hayu mengatakan klaster pertama tersebut mencakup Presiden dan Wakil Presiden, lembaga tinggi negara yakni MPR, DPR, DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan BPK.

Kemudian Kementerian Koordinator yakni Kemenko Perekonomian, Kemenko Polhukam, Kemenko PMK dan Kemenko Marves. Lalu, Kementerian 'Triumvirat' yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan karena dapat menjadi Plt. Kepresidenan dalam kondisi mendesak apabila presiden dan wakil presiden berhalangan menjalankan tugas secara bersamaan.

Klaster pertama pemerintahan juga mencakup kementerian atau lembaga negara yang mendukung kerja presiden dan wapres secara langsung yakni Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Kantor Staf Presiden, dan Dewan Pertimbangan Presiden.

Lalu, kementerian atau lembaga negara yang mendukung proses perencanaan, penganggaran dan kinerja pembangunan yakni Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kemenpan RB, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Selanjutnya, kementerian yang mendukung penyiapan infrastruktur dasar di IKN yakni Kemenkominfo, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN. Kemudian alat pertahanan dan keamanan serta kementerian/lembaga negara yang mendukung penegakan hukum seperti Kemenkumham, TNI-Polri, Kejaksaan Agung, KPK, dan sebagainya.

Lembaga negara independen dan badan publik juga masuk dalam klaster pertama pemerintahan yang akan pindah ke IKN, diantaranya Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

[Gambas:Video CNN]

Legenda Pembunuh Setan

Bahlil Batalkan Relokasi Warga Rempang ke Pulau Galang******

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia membatalkan rencana relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau ke Pulau Galang. Ia menegaskan warga hanya akan digeser ke wilayah lain yang masih berada di kawasan Pulau Rempang.

Hal ini ia sampaikan setelah mendapat arahan dari Presiden Jokowi terkait penanganan masalah kericuhan di Rempang, serta mendengar sejumlah permintaan para tokoh masyarakat di sana.

Salah satu permintaan tokoh masyarakat Rempang adalah mereka tidak ingin direlokasi ke Pulau Galang. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa warga tak akan direlokasi, namun hanya digeser.

Maka itu, Bahlil menyebut pergeseran warga akan dilakukan ke Kampung Tanjung Banon yang hanya berjarak sekitar 3 kilometer dari Rempang.

"Saudara-saudara kita ini, semua sebagian besar pencarian laut. Jadi laut yang sama, hanya digeser aja," ucap dia lebih lanjut.

Permintaan warga juga termasuk tak ingin kuburan leluhur mereka digeser. Maka itu, Bahlil menyebut tak akan menggeser kuburan, melainkan dibuatkan pagar dan gapura di sekitarnya.

[Gambas:Video CNN]