cicil motor pakai kredivo

Saya yang terkuat dalam sistem perjalanan waktu dalam sejarah

Pelni Jual Tiket Libur Natal dan Tahun Baru Mulai Besok******

PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) akan menjual tiket kapal untuk periode libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru) mulai Jumat (17/11) besok.

Tiket bisa diperoleh di PELNI Mobile Apps maupun saluran penjualan tiket lainnya seperti website resmi, loket kantor cabang, dan mitra penjualan tiket yang bekerja sama.

"Dengan pertimbangan keamanan dan kenyamanan, tiket kapal untuk seluruh tujuan se-Indonesia sudah bisa diakses melalui PELNI Mobile Apps. Tidak perlu repot-repot lagi, cukup dari rumah atau kantor sudah bisa memesan tiket," ujar Kepala Kesekretariatan Perusahaan Pelni Evan Eryanto lewat keterangan resmi yang dikutip Antara,Kamis (16/11).

Periode Natal dan Tahun Baru 2024 ditetapkan mulai 11 Desember 2023 hingga 8 Januari 2024, dengan puncak perjalanan diprediksi terjadi pada 22 Desember 2023 dan puncak kepulangan pada 4 Januari 2024.

Pelni memperkirakan sepuluh rute terpadat pada Natal dan Tahun Baru antara lain Batam - Belawan, Belawan - Batam, Bau Bau - Makassar, Makassar - Bau Bau, Makassar - Surabaya, Batam - Tanjung Priok, Surabaya - Makassar, Jayapura - Biak, Balikpapan - Pare Pare, dan Sorong - Ambon.

Bagi calon penumpang yang berangkat dari Jakarta, Surabaya dan Makassar, tiket hanya bisa dibeli melalui Mobile Apps maupun website yang sudah berlaku per 1 November 2023. Sementara untuk kota lain masih dapat membeli tiket di loket kantor cabang.

Meski tidak dapat lagi membeli langsung, loket di kantor cabang Pelni di Jakarta, Surabaya dan Makassar tetap melayani pelanggan untuk kebutuhan pengembalian dana atau refund,pertanyaan seputar rute dan jadwal kapal hingga keberangkatan rombongan.

Lebih lanjut, perusahaan menargetkan penutupan layanan pembelian tiket melalui loket akan diperluas ke cabang lainnya tahun depan.

"Untuk kota selanjutnya akan ditentukan setelah evaluasi kebijakan penutupan loket di tiga kota tadi. Kami tentu berharap transisi ini dapat berjalan dengan mulus dan dapat diterima dengan bagi oleh seluruh pelanggan kami," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali! Dewa yang jatuh

Melihat Ekspor Italia Usai Ikut 'Jalur Sutra Modern' China******

Italia hengkang dari program Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt Road Initiative/ BRI) yang dijalankan China. Keputusan itu mereka ambil karena kesepakatan BRI hanya memberikan sedikit manfaat bagi Italia.

Untuk mewujudkan niat hengkang itu, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengirimkan surat berisi pemberitahuan ke Beijing beberapa waktu lalu.

Italia menjadi negara G7 pertama yang menandatangani inisiatif itu pada 2019. Kala itu, pemerintahan Italia mempromosikan inisiatif tersebut sebagai cara untuk meningkatkan perdagangan dengan China, sekaligus mendapatkan investasi dalam proyek infrastruktur besar.

Meloni, yang menjadi oposisi pada saat itu, menentang kesepakatan tersebut sejak awal. Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani mengungkap pada musim panas ini Italia belum mendapatkan hasil yang baik dari perjanjian tersebut.

Senada, Menteri Pertahanan Italia Guido Crosetto juga sempat menilai keputusan untuk bergabung dengan program BRI adalah kesalahan dan kejahatan. Pasalnya, Crosetto program BRI yang ditandatangani Italia di bawah pemerintahan sebelumnya tidak bisa membantu negaranya menggenjot ekspor.

Yang terjadi dari keikutsertaan Italia dalam program tersebut malah sebaliknya; Italia terjajah produk China.

"Kami telah mengekspor banyak jeruk ke China. Tapi ekspor mereka ke Italia malah tiga kali lipat dalam tiga tahun. Ini yang paling konyol," katanya, melansir CNN Business.

Lantas bagaimana kenyataan data ekspor Italia sejak bergabung BRI?

Sejak Meloni mulai menjabat tahun lalu, ia telah menyatakan niatnya untuk menarik diri dari perjanjian yang diinisiasi oleh Presiden China Xi Jinping. Menurut dia, kesepakatan tersebut tak membawa manfaat yang signifikan bagi negaranya.

Data Italia melaporkan bahwa pada tahun lalu, ekspor Italia ke China berjumlah 16,4 miliar euro atau setara Rp274 triliun, naik dari 13 miliar euro atau setara Rp217 triliun pada 2019. Sebaliknya, ekspor China ke Italia meningkat menjadi 57,5 miliar euro atau setara Rp961 triliun dari 31,7 miliar euro atau Rp529,8 triliun pada periode yang sama.

Sementara itu, meski tidak menjadi bagian dari Belt and Road Initiative, mitra dagang Italia di Uni Eropa, seperti Prancis dan Jerman, mengekspor lebih banyak ke China pada tahun lalu.

Faktanya, pada 2021, Italia mengekspor total US7 miliar, menjadikannya pengekspor peringkat ke-7 di dunia. Selama lima tahun terakhir, ekspor Italia telah berubahsebesar US3 miliar, dari US4 miliar pada 2016 menjadi US7 miliar pada 2021.

Jika dirinci, berikut nilai data ekspor Italia periode 2019-2022.

- Ekspor Italia untuk 2022 adalah US6,87 miliar, meningkat 8,05 persen dari 2021.

- Ekspor Italia untuk 2021 adalah US1,25 miliar, meningkat 23,78 persen dari 2020.

- Ekspor Italia untuk 2020 adalah US8,47 miliar, turun 12,14 persen dari 2019.

- Ekspor Italia untuk 2019 adalah US5,62 miliar, turun 3,09 persen dari 2018.

[Gambas:Video CNN]

Total ekspor Italia tercatat US,7 miliar pada Agustus 2023, dibandingkan dengan US,2 miliar di bulan sebelumnya. Data mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar US,7 miliar pada Maret 2023.

Dalam laporan terakhir, total ekspor Italia tumbuh 2,5 persen dari tahun ke tahun (year on year) pada Agustus 2023.

Di sisi lain, pemerintah Italia juga telah menunjukkan keraguannya terhadap pakta tersebut, meski menjadi bagian dari BRI. Pihaknya telah berulang kali mengambil sejumlah langkah untuk memveto beberapa usulan pengambilalihan atau membatasi pengaruh perusahaan-perusahaan China, terhadap perusahaan-perusahaan Italia.

Pada Juni, kabinet Meloni membatasi pengaruh pemegang saham China, Sinochem, terhadap pembuat ban Italia Pirelli. Pihaknya menggunakan aturan 'golden power' yang dirancang untuk melindungi aset-aset strategis.

Program BRI China diciptakan oleh Presiden China Xi Jinping pada 2013 untuk berinvestasi di lebih dari 130 negara dan organisasi internasional.

Sejak dijalankan, inisiatif ini telah menghasilkan miliaran dolar yang dituangkan ke dalam proyek infrastruktur. Namun, kritikus melihat BRI sebagai cara China untuk menyebarkan pengaruhnya ke seluruh dunia melalui jeratan utang.

Penyihir Abadi

Kisruh Hotel Sultan, Pontjo Sutowo Laporkan Pengelola GBK ke Polisi******

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo melaporkan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) ke Mabes Polri pada Jumat (27/8) karena mengganggu akses masuk ke Holten Sultan.

Ia tidak terima PPKGBK memasang portal dan spanduk di sekitar hotel Sultan.

"Yang kita laporkan pihak-pihak yang menghalangi hak akses masuk yaitu PPKGBK. Dia yang masang kok. Dia masang di tempat kita tanpa ada putusan pengadilan," katanya di Mabes Polri.

Ia juga menyesalkan langkah yang diambil oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang menendangnya dari Hotel Sultan dengan mencabut izin usahanya atas hotel itu.

"Itu saya kira Bahlil ngawur bagaimana bekuin (izin usaha). Saya dosa apa dibekuin," katanya.

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

Lalu pada 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olahraga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.

Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

kegelapan ekstrem

Pengetatan Barang Impor Segera Berlaku, Ada Masa Transisi 3 Bulan******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan memperketat arus masuk barangimpor dengan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Untuk memastikan kelancaran implementasi di lapangan, revisi Permendag Nomor 25 Tahun 2022 akan berlaku tiga bulan setelah diterbitkan.

"Kita minta K/L (kementerian/lembaga) terkait harus menyelesaikan aturannya dalam waktu dua minggu ini, sementara untuk proses transisinya diberikan waktu tiga bulan. Supaya memudahkan di lapangan," katanya dalam keterangan resmi, Rabu (1/11).

Selain mengubah aturan tata niaga impor, revisi Permendag Nomor 25/2022 juga dilakukan dengan melakukan relaksasi terhadap aturan barang kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk 10 kelompok barang, dengan pengecualian barang larangan dan pembatasan (lartas), serta tidak diperlukan Surat Keterangan Perwakilan RI di Luar Negeri.

Adapun 10 kelompok barang tersebut antara lain pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, barang tekstil jadi lainnya, elektronik (kecuali telepon seluler, komputer dan tablet), alas kaki, kosmetik, mainan anak, tas, makanan dan minuman (kecuali minuman beralkohol) dengan batasan jumlah tertentu.

Dalam aturan tersebut, bagi PMI yang berdokumen diperbolehkan melakukan tiga kali pengiriman per tahun. Sedangkan bagi PMI yang tidak berdokumen hanya diperbolehkan melakukan satu kali pengiriman per tahun.

Pemerintah juga akan menetapkanpositive listuntuk barang impor yang dapat diimpor langsung melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) ataue-commerce.

Jenis barang impor yang diperbolehkan untuk dijual melaluie-commerceadalah buku, film, perangkat lunak atau software, dan musik dengan harga di bawah USD0 atau Rp1,5 juta (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

Selain keempat komoditas tersebut, komoditas lainnya hanya dapat diimpor langsung melalui PMSE apabila harganya melebihi USD0.

"Positive list ini ditetapkan oleh Menteri Perdagangan dalam bentuk Keputusan Menteri Perdagangan," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Dominasi generasi muda

Daftar Pengusaha Dukung Anies, Ganjar, dan Prabowo di Pilpres 2024******

Pengusaha menjadi rebutan menjelang Pilpres 2024.Ada yang merapat ke kubu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo,hingga Prabowo Subianto.

Sejauh ini, baru pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang mengumumkan line upresmi tim suksesnya. Sedangkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar tak kunjung mengumumkan Timnas AMIN.

Anies mengklaim ada sejumlah pengusaha menengah hingga besar yang ingin merapat. Namun, mereka disebut takut mendukungnya di Pilpres 2024.

"Ada contoh di Jawa Barat membantu, di Jawa Tengah membantu. Setelah selesai katanya random tapi 10 perusahaan miliknya semua diperiksa pajak. Itu yang katanya random," sambungnya.

Lantas, siapa saja sosok pengusaha dibalik Anies-Muhaimin, Ganjar-Mahfud, dan Prabowo-Gibran? Berikut rangkumannya:

1. Anies-Muhaimin (Timnas Pemenangan AMIN)

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyebut Timnas Pemenangan AMIN tidak akan diketuai oleh pengusaha maupun penguasa. Ia enggan AMIN meniru kandidat capres lain yang mengambil tokoh dari kalangan pengusaha beken.

"Kita bukan dari unsur penguasa dan pengusaha. Kita cari rakyat biasa," kata Jazilul di Kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat (3/11).

"Maksudnya kami tidak mengambil tokoh-tokoh ternama dari dunia usaha. kalau bahasa sekarang bukan bagian dari oligarki," imbuhnya.

Dengan kata lain, belum jelas siapa pengusaha yang berada di jajaran pendukung AMIN. Sejauh ini baru Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Pimpinan Media Group Surya Paloh yang bisa diidentifikasi sebagai pengusaha di balik Anies dan Cak Imin.

Pemilik gurita bisnis media massa, mulai dari Metro TV hingga Media Indonesia itu adalah orang yang pertama mengusung Anies Baswedan bertarung di kontestasi 2024. Surya Paloh juga yang menjodohkan Anies dengan Cak Imin.

2. Ganjar-Mahfud (Tim Pemenangan Nasional/TPN)

Pasangan ini punya timses bernama Tim Pemenangan Nasional (TPN). Tak tanggung-tanggung, Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Arsjad Rasjid ditunjuk sebagai ketuanya.

Selain Arsjad yang memutuskan cuti untuk memenangkan Ganjar-Mahfud, TPN diisi nama pengusaha yang tak kalah tenar lainnya. Berikut daftarnya:

- Deputi Operasi 247 TPN Ganjar Denon Prawiraatmadja
Denon dikenal sebagai pengusaha nasional di bidang transportasi udara. CEO Whitesky Group itu mengelola Bandar Udara Internasional Halim Perdanakusuma setelah mengakuisisi PT Angkasa Transportindo Selaras.

- Bendahara Umum TPN Orias Petrus Moedak
Namanya tersohor karena disebut-sebut berperan penting dalam pengambilalihan 51 persen saham PT Freeport. Orias malang-melintang di BUMN, seperti Pelindo 2 hingga Inalum.

- Sekretaris Eksekutif TPN Heru Dewanto
Heru dikenal sebagai pengusaha di bidang jasa konstruksi. Selama lebih dari 25 tahun Heru memimpin korporasi multinasional dan perusahaan nasional di bidang investasi dan pengembangan usaha, mulai dari pembangkit listrik, jalan tol, kereta api, LRT, terminal, hingga perumahan.

- Wakil Ketua TPN Bagas Adhadirga
Bagas adalah pendiri dan CEO PT Asia Aero Technology yang bergerak di bidang pengembangan dan pelayanan bandar udara. Ia juga dikenal sebagai design engineering aeordinamika di BIRU System Infrastructure IT dan Dinamika Aviasi Indonesia serta Maintenance, Repair, dan Operation Organization Prizma Engineering Aerodinamika.

- Kepala Staf Pimpinan TPN Regi Wahyu
Regi merupakan pengusaha, co-founder sekaligus CEO HARA Token, co-founder dan CEO Dattabot (2015-sekarang), dan Asia Pacific Regional Director DUPONT (2007-2010). Sejumlah perusahaan miliknya bergerak di bidang teknologi dan blokchain.

- Ketua Tim Pemenangan Muda (TPM) Dharmaji Suradika
Pria yang akrab disapa Aji ini adalah co-founder sekaligus CEO dari start-up nonprofit Pemimpin.id. Ia mendirikan start-up yang bergerak di pemberdayaan para pemuda Indonesia pada Juli 2019.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Prabowo-Gibran (Tim Kampanye Nasional/TKN)

Buku Harian Bajak Laut Magang Magang

Kisruh Hotel Sultan, Pontjo Sutowo Laporkan Pengelola GBK ke Polisi******

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo melaporkan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) ke Mabes Polri pada Jumat (27/8) karena mengganggu akses masuk ke Holten Sultan.

Ia tidak terima PPKGBK memasang portal dan spanduk di sekitar hotel Sultan.

"Yang kita laporkan pihak-pihak yang menghalangi hak akses masuk yaitu PPKGBK. Dia yang masang kok. Dia masang di tempat kita tanpa ada putusan pengadilan," katanya di Mabes Polri.

Ia juga menyesalkan langkah yang diambil oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang menendangnya dari Hotel Sultan dengan mencabut izin usahanya atas hotel itu.

"Itu saya kira Bahlil ngawur bagaimana bekuin (izin usaha). Saya dosa apa dibekuin," katanya.

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

Lalu pada 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olahraga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.

Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.