lazawin slot

Paman terkuat dalam sejarah

IHSG Bangkit ke 7.080 Meski 304 Saham Melempem******

Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup di level 7.080 pada Kamis (30/11) sore. Indeks saham menguat 44,65 poin atau 0,63 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp24,12 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 32,18 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 238 saham menguat, 304 terkoreksi, dan 216 lainnya stagnan.

Beralih ke bursa asing, mayoritas bursa saham Asia terpantau bergerak di zona hijau. Tercatat indeks Hang Seng Composite di Hong Kong menguat 0,29 persen, indeks Nikkei 225 di Jepang plus 0,50 persen, dan indeks Shanghai Composite di China menguat 0,26 persen.

Hanya indeks Straits Times di Singapura melemah 0,42 persen.

Sementara bursa saham Eropa terpantau bergerak bervariasi. Indeks FTSE 100 di Inggris melemah 0,08 persen dan indeks DAX di Jerman menguat 0,04 persen.

Kemudian mayoritas bursa Amerika terpantau melemah. Tercatat indeks S&P 500 melemah 0,09 persen dan indeks NASDAQ Composite minus 0,16 persen.

Di sisi lain indeks Dow Jones menguat 0,04 persen.

[Gambas:Video CNN]

latihan kecil

Melihat Aturan Pajak Bioskop yang Bakal Distandardisasi Jokowi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengatur ulang pajak bioskop yang sudah berlaku selama ini. Menteri BUMN Erick Thohir menyebut ke depanpajak bioskopakan distandardisasi.

Teknisnya akan dituangkan dalam peraturan presiden (perpres) yang diklaim menjadi payung hukum ekosistem perfilman Tanah Air, mulai dari segi perpajakan, perizinan, sampai pendanaan.

"Pak Presiden akan mengumumkan sebuah kebijakan, di mana kita sebagai negara berpihak kepada industri film nasional. Kita sebagai pemerintah menstandardisasi pajak film untuk di seluruh daerah," kata Erick via akun Instagram resminya, Senin (27/11).

Pengamat Pajak Daerah MUC Consulting Ferry Irawan mengatakan pajak bioskop seharusnya mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Dalam UU itu, bioskop masuk sebagai hiburan dan dikenakan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT).

Ia mengutip Pasal 58 UU HKPD yang menyebutkan tarif PBJT ditetapkan paling tinggi 10 persen. Sedangkan pada Pasal 58 ayat (2) beleid itu mengatakan tarif itu bisa dikerek hingga 40 persen hingga 75 persen atas hiburan untuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa.

"Apabila ditelaah, pajak atas bioskop masuk kategori 10 persen. Terkait standardisasi tarif sebetulnya sudah ada, dengan cara menetapkan batas maksimal 10 persen. Namun, pelaksanaannya tergantung masing-masing daerah," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (30/11).

[Gambas:Instagram]

Jika mengacu pada Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2015, pajak bioskop dipatok 10 persen. Ini tercantum dalam Pasal 7 beleid tersebut.

Di lain sisi, Ferry mengatakan pajak bioskop yang berlaku saat ini masih berlandaskan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), bukan UU HKPD. Bioskop atau tontonan film masuk dalam pajak hiburan, di mana pada Pasal 45 ayat (1) ditetapkan tarifnya paling tinggi 35 persen.

"Pajak memiliki dua fungsi, yakni budgeter dan regulance. Jika pemerintah ingin meningkatkan animo masyarakat agar menonton di bioskop, maka tarif sebaiknya rendah. Namun, bisa saja di suatu daerah masyarakat penonton bioskopnya cukup tinggi dan daya beli bagus, maka penerimaan pajak bisa meningkat," jelas Ferry.

"Untuk melihat potensi (penerimaan setelah adanya standardisasi pajak bioskop), tentu harus dilihat per kasus di masing-masing daerah," tutupnya.

Lihat Juga : Eks Dirut Unilever Indonesia Jual Saham UNVR Rp3,17 Miliar

Senada, Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (PK-TRI) Prianto Budi Saptono mengamini adanya dua versi soal tarif bioskop saat ini. Ada yang mengacu UU HKPD sebesar 10 persen, tetapi tak sedikit yang masih mematuhi UU PDRD dengan angka maksimal 35 persen.

Pada akhirnya, Prianto menilai perbedaan ini menimbulkan kesenjangan antardaerah.

"Tarif maksimal 35 persen ini memunculkan kesenjangan di setiap kota dan kabupaten karena tarifnya tergantung perda di kota atau kabupaten tersebut. Jadi, permasalahan yang muncul di setiap kota atau kabupaten adalah karena perda tentang pajak hiburan masih mengacu ke UU PDRD," ungkapnya.

Meski begitu, Prianto paham jika masih ada daerah yang belum menyesuaikan perdanya dengan UU HKPD. Pasalnya, uu yang baru terbit pada 2022 ini masih memberi kelonggaran dua tahun untuk transisi.

Karena UU HKPD berlaku sejak 5 Januari 2022, maka peraturan pelaksananya, termasuk perda, punya waktu penerbitan paling lama hingga 4 Januari 2024.

"Ketika perda baru tentang PBJT yang di dalamnya mencakup pajak hiburan, acuan perda baru tersebut harus ke UU HKPD. Secara otomatis, tidak akan ada kesenjangan tarif pajak karena tarif maksimalnya adalah 10 persen. Kalau pun ada perbedaan, gap-nya hanya 10 persen sesuai UU HKPD, bukan lagi 35 persen seperti di UU PDRD," tutup Prianto.

[Gambas:Video CNN]

Dunia Ajaib Penyihir

IHSG Berpeluang Menguat di Awal Pekan******

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi menguat terbatas pada perdagangan Senin (27/11) ini.

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya melihat pergerakan IHSG saat ini sedang berusaha untuk keluar dari rentang konsolidasi wajarnya.

Namun, menurut William, selama resisten level terdekat belum mampu ditembus maka IHSG masih akan cenderung bergerak sideways.

"Namun para investor masih harus mewaspadai adanya potensi koreksi wajar mengingat para investor asing masih mencatatkan capital outflowsecara ytd (year to date). Hari ini IHSG berpotensi menguat terbatas," kata William.

Ia memprediksi pasar saham bergerak dalam rentang support6.821 dan resistance7.054 hari ini.

William pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni ASII, BBRI, TLKM, GGRM, BBNI, LSIP, dan BSDE.

Sementara itu, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan IHSG masih berada di bawah resisten Fibonacci 7.058 dan membentuk candle shooting starpada Jumat silam.

Menurutnya, hal ini menandakan peluang untuk melemah guna menguji supportterdekat di level 6.893.

"Namun demikian apabila IHSG menembus ke atas 7.058 maka dapat melanjutkan penguatan menuju 7.128," ucapnya.

Ia pun memprediksi IHSG bergerak di level support6.893 dan resistance7.058.

IHSG ditutup di level 7.009 pada Jumat (24/11) sore. Indeks saham menguat 5,28 poin atau 0,08 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp8,63 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 21,61 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 245 saham menguat, 276 saham terkoreksi, dan 231 saham lainnya stagnan.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Gila Xingtian

Unilever Pastikan Operasional Tak Terganggu Meski Tiga Petinggi Mundur******

PTUnilever Indonesia(Tbk) memastikan pengunduran diri tiga petingginya baru-baru ini tak berdampak signifikan pada operasional perusahaan. Kondisi keuangan pun diyakini tetap terjaga.

"Tidak terdapat dampak yang signifikan terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan," ujar Direktur dan Sekretaris Perusahaan Nurdiana Darus dalam surat kepada OJK tertanggal 24 November, dikutip Senin (27/11).

Tiga direktur perseroan mengundurkan diri dalam waktu berdekatan, termasuk,direktur utama. Pengunduran diri tersebut dilakukan lantaran alasan pribadi.

Selang sebulan, dua direktur lain pun mengajukan mundur. Mereka adalah Shiv Sahgal dan Sandeep Kohli. Keduanya mengumumkan pengunduran diri pada Kamis (23/11).

"Pengunduran diri Bapak Shiv Sahgal dan Bapak Sandeep Kohli dari posisi masing-masing selaku direktur perseroan sehubungan dengan alasan pribadi," ujar Nurdiana.

Pengunduran diri Shiv maupun Sandeep akan dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Rapat itu akan digelar pada 19 Desember mendatang.

Unilever menjadi salah satu perusahaan yang terdampak setelah aksi boikot pro Israel menyeruak di Indonesia. Kondisi itu memperparah kinerja keuangan perusahaan yang sudah tertekan.

Imbasnya harga saham emiten berkode UNVR itu terus merosot. Per Jumat lalu, saham perusahaan ditutup di level Rp3.530. Padahal, pada awal tahun, saham masih bertengger di Rp4.620.

[Gambas:Video CNN]

Pedang, Sihir, dan Taksi

Alasan Petinggi Unilever Mundur Berjamaah******

Tiga direktur PTUnileverIndonesia Tbk mengundurkan diri dalam waktu berdekatan. Salah satunya, direktur utama.

Ketiganya mengungkap alasan pengunduran diri tersebut adalah alasan pribadi.

Yang pertama yang mengundurkan diri adalah Ira Noviarti, yang menjabat direktur utama. Ia hengkang dari perusahaan itu pada 24 Oktober lalu.

Selang sebulan, dua direktur lain pun mengajukan mundur. Mereka adalah Shiv Sahgal dan Sandeep Kohli. Keduanya mengumumkan pengunduran diri pada Kamis (23/11). Alasan mundur keduanya pun sama seperti dalih Ira.

"Pengunduran diri Bapak Shiv Sahgal dan Bapak Sandeep Kohli dari posisi masing-masing selaku direktur perseroan sehubungan dengan alasan pribadi," kata Direktur dan Sekretaris Perusahaan Nurdiana Darus dalam surat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dikutip Jumat (24/11).

Pengunduran diri Shiv maupun Sandeep akan dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Rapat itu akan digelar pada 19 Desember mendatang.

Nurdiana memastikan kinerja perusahaan tidak terganggu sama sekali meskipun tiga petingginya kompak mengundurkan diri dalam waktu berdekatan.

Menurutnya, tidak ada dampak signifikan terhadap operasional perusahaan. Kondisi keuangan juga dipastikan stabil.

Namun, Unilever memang jadi perusahaan yang terdampak setelah aksi boikot pro Israel menyeruak di Indonesia.

Bahkan, eksistensi Unilever Indonesia juga terdampak. Hal ini bisa dilihat dari harga saham emiten berkode UNVR yang terus mengalami penurunan.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Legendaris Sang Penyihir

KKP Sebut Ekspor Pasir Laut Lanjut Meski Tim Mahfud Minta PP Dicabut******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan tetap melanjutkan kebijakan ekspor pasir lautmeski Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengusulkan agar Presiden Jokowi mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Juru Bicara Menteri KKP Wahyu Muryadi mengatakan tim bentukan Mahfud tersebut bersifat internal yang hanya menyampaikan usulan kepada menteri koordinator yang bersangkutan.

"Tapi silahkan saja, kami akan tetap menjalankan kebijakan tersebut karena tata kelolanya sangat berbeda dengan rezim penambangan pasir laut yang diatur oleh Kementeria ESDM merujuk UU Minerba. Ini urusan pengelolaan sedimentasi di laut yang menjadi tanggung jawab KKP berdasarkan UU Kelautan," kata Wahyu kepada CNNIndonesia.com, Selasa (28/11).

Ia menjelaskan sedimentasi merupakan endapan atau polusi di laut yang justru harus dibersihkan karena mengganggu ekosistem biota laut seperti rumput laut, kekerangan, koral, dan sebagainya.

"Nah ini mau dibersihkan, ibaratnya bersihin sampah malah negara dapat rezeki pemasukan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kan bagus. Prinsipnya tata kelolanya harus benar dan proper," katanya.

"Jadi kami berpandangan mending diatur tata kelolanya dengan prinsip tak boleh merusak lingkungan. Bukan seperti penambangan pasir selama ini yg dilakukan secara serampangan, sehingga merusak lingkungan dan murah pula," tambahnya.

Ekspor sendiri, lanjut Wahyu, merupakan opsi paling akhir jika kebutuhan domestik yang begitu besar sudah terpenuhi dengan menggunakan mekanisme government to government (G2G)sebagai payung hukum sebelum dilakukan antar business to business (B2B).

Apalagi Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono juga ke depan, katanya, akan mensyaratkan bahwa setiap reklamasi di mana pun di dalam negeri harus menggunakan bahan sedimentasi.

Sementara itu, badan usaha yang diperbolehkan mengekspor pasar sedimen harus mengajukan izin ke KKP.

"Harus mengajukan proposal kepada KKP yang akan kami uji bonafiditas finansialnya dan kecanggihan teknologi kapalnya apakah mampu melakukannya tanpa merusak lingkungan dan sebagainya," katanya.

Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengusulkan kepada Presiden RI Jokowi untuk mencabut PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam rekomendasi jangka pendeknya, Tim Percepatan Reformasi Hukum, khususnya yang membidangi isu reformasi sektor agraria dan sumber daya alam (SDA), mengusulkan kepada Jokowi agar pencabutan pp itu dilakukan pada Desember 2023.

[Gambas:Video CNN]

Dalam dokumen rekomendasi yang diserahkan kepada Presiden RI yang dipublikasikan Antara,Sabtu (16/9), Tim Percepatan Reformasi Hukum menyoroti masih ada kebijakan-kebijakan yang berisiko berdampak pada kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan kembali (irreversible).

Walaupun demikian, rekomendasi jangka pendek yang mencakup revisi dan pencabutan beberapa peraturan, menurut Tim Percepatan Reformasi Hukum, hanya akan bermakna jika diikuti dengan tindak lanjut atas rekomendasi jangka menengah dan jangka panjang.

Dalam pengelolaan agraria dan SDA lainnya, Tim juga memandang bahwa tidak berarti yang paling mendesak adalah untuk menyelesaikan persoalan yang bersifat jangka pendek.

Dalam dokumen rekomendasinya, Tim memandang perlu perbaikan kebijakan maupun peningkatan kapasitas kelembagaan serta penyesuaian terhadap pola administrasi baru, yang semuanya memerlukan waktu lebih panjang.