slot paling sering menang

Penguasa perjalanan pesawat

Komisi Perdagangan AS Gugat Amazon Buntut Dugaan Monopoli Pasar******

PemerintahAmerika Serikat (AS) dan 17 negara bagiannya menggugat e-commerce raksasa Amazon karena diduga melakukan monopoli dan membuat persaingan yang tidak sehat.

Gugatan itu diajukan oleh Komisi Perdagangan Federal (Federal Trade Commission/FTC) dan 17 jaksa agung.

Amazon dituding secara tidak adil mempromosikan platform dan layanannya dengan mengorbankan penjual pihak ketiga yang mengandalkan pasar e-commerce perusahaan untuk distribusi.

Laporan tersebut juga mengklaim Amazon secara antikompetitif dengan memaksa penjual untuk mendaftarkan produk mereka di Amazon dengan harga terendah dibandingkan di situs lainnya. Karena dominasi Amazon dalam e-commerce, penjual tidak punya pilihan selain menerima persyaratan perusahaan tersebut.

MelansirCNN Business, Selasa (26/9), kondisi itu mengakibatkan harga lebih mahal bagi konsumen dan pengalaman konsumen yang lebih buruk.

Tak hanya itu, FTC juga menuding Amazon memberi peringkat produknya sendiri dalam hasil pencarian pasar lebih tinggi dibandingkan produk yang dijual oleh pihak ketiga.

"Amazon benar-benar fokus untuk mencegah orang lain mendapatkan jumlah pelanggan yang sama," kata Ketua FTC Lina Khan.

Dalam rilisnya, Khan menuduh Amazon menggunakan "taktik hukuman dan koersif" untuk mempertahankan monopoli ilegal.

"Amazon kini mengeksploitasi kekuatan monopolinya untuk memperkaya dirinya sendiri sambil menaikkan harga dan menurunkan layanan bagi puluhan juta keluarga Amerika yang berbelanja di platformnya dan ratusan ribu bisnis yang bergantung pada Amazon untuk menjangkau mereka," kata Khan.

Ia menambahkan gugatan yang diajukan meminta pertanggungjawaban Amazon atas praktik monopoli ini dan memulihkan janji persaingan yang bebas dan adil yang telah hilang.

Namun, Wakil Presiden Senior Kebijakan Publik Global Amazon David Zapolsky mengatakan gugatan itu memperjelas bahwa fokus FTC telah menyimpang secara radikal dari misinya untuk melindungi konsumen dan persaingan. Menurutnya, Amazon telah mendorong harga yang lebih rendah, pengiriman yang lebih cepat, dan membantu usaha kecil menjual barang-barang mereka.

"Gugatan yang diajukan oleh FTC hari ini salah berdasarkan fakta dan hukum, dan kami berharap kasus tersebut dapat dibawa ke pengadilan," katanya.

Ia menambahkan Amazon menghormati peran FTC yang secara historis melindungi konsumen dan mendorong persaingan. Namun, ia menganggap FTC saat ini secara radikal menyimpang dari pendekatan tersebut.

"Sayangnya, tampaknya FTC saat ini secara radikal menyimpang dari pendekatan tersebut, mengajukan tuntutan hukum yang salah arah terhadap Amazon," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Bawa iPad Anda ke dunia lain

Kasur Airland Banting Harga di Transmart, Cuma Rp5 Jutaan******

Para pasangan suami istri yang lagi-lagi cari kasur untuk rumah baru, bisa banget nih beli di Transmart.

Soalnya, Transmart lagi banting harga untuk pembelian kasur merek Airland mulai dari Rp5 jutaan. Diskonnya enggak main-main dari harga normal sekitar Rp18 jutaan loh!

Lihat Juga : Belanja Sekarang di Transmart Bayar Belakangan Pakai Allo Paylater

Kapan lagi beli kasur sampai matras sampai setengah harga lebih? Ya cuma di Transmart Full Day Sale pastinya!

Makanya biar enggak ketinggalan, langsung aja ke gerai Transmart terdekat di kotamu. Soalnya, diskonnya bener-bener cuma seharian aja.

Selain itu, khusus belanja di Transmart Full Day Sale ada tambahan diskon sebesar 20 persen untuk pengguna Allo Prime, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah.

Wah, bisa lebih hemat lagi, nih! Untung banget deh pokoknya belanja di Transmart Full Day Sale.

Berikut daftar produk yang diskon di Transmart Full Day Sale.

• Airland New Ottawa Set 160x200 cm diskon dari harga normal Rp18 juta jadi Rp5,75 juta per unit. Harga berlaku untuk pembelian di Pulau Jawa.
• Airland New Ottawa Set 160x200 cm diskon dari harga normal Rp20 juta jadi Rp5,99 juta per unit. Harga berlaku untuk pembelian di Medan dan Makassar.
• Flora Single Metal Bed 208x160x102 cm diskon dari harga normal Rp2,59 juta jadi Rp1,27 juta per unit.
• Resta E Mattress 160x200 cm diskon dari harga normal Rp9,45 juta jadi Rp1,52 juta per unit. Harga berlaku untuk pembelian di Pulau Jawa.
• Resta E Mattress 160x200 cm diskon dari harga normal Rp9,45 juta jadi Rp1,58 juta per unit. Harga berlaku untuk pembelian di Medan dan Makassar.
• Calvin Sofabed Brown 184x116x40 cm diskon dari harga normal Rp3,59 juta jadi Rp2,63 juta per unit.

Cus bawa pulang kasur impianmu. Mumpung lagi ada harga diskon.

Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank biar kamu bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!

Li Shifan

Inflasi September 2023 Tembus 2,28 Persen Gegara Rokok dan Beras******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatinflasi sebesar 2,28 persen secara tahunan (year on year/ yoy) pada September 2023. Sedangkan inflasi bulanan terealisasi 0,19 persen.

"Tingkat inflasi bulanan September 2023 lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya, namun lebih rendah dibandingkan bulan yang sama di tahun lalu... Terjadi peningkatan indeks harga konsumen (IHK) dari 112,87 pada September 2022 menjadi 115,44 pada September 2023," kata Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di kantornya di bilangan Jakarta Pusat, Senin (2/10).

"Komponen yang dominan memberikan andil selama setahun terakhir adalah rokok kretek filter, rokok putih, rokok kretek, tarif kereta api, dan tarif air minum PAM. Komoditas yang memberikan andil inflasi selama setahun terakhir adalah beras, bawang putih, daging ayam ras, kentang, dan tahu mentah," rinci Amalia.

Sementara itu, komoditas penyumbang inflasi terbesar secara bulanan (month to month/mtm) adalah beras dengan andil 0,18 persen serta bensin sebesar 0,6 persen imbas kenaikan harga BBM nonsubsidi. Ada juga sumbangsih 0,01 persen beberapa komoditas lain, seperti tarif pulsa ponsel; biaya kuliah atau akademik; rokok kretek filter; hingga daging sapi.

"Dari 90 kota IHK, seluruh kota mengalami inflasi secara tahunan. Terdapat 50 kota mengalami inflasi tahunan lebih tinggi dari inflasi nasional," tuturnya.

Berdasarkan provinsi, inflasi tahunan di Sumatra paling tinggi ada di Kota Tanjung Pandan sebesar 5,03 persen. Lalu, di Kalimantan tertinggi ada di Kotabaru sebesar 3,66 persen.

Kemudian, inflasi di Jawa tertinggi ada di Sumenep sebesar 4,47 persen. Inflasi di Bali-Nusa Tenggara tertinggi ada di Kota Maumere sebesar 3,8 persen.

Sementara itu, inflasi tertinggi di Sulawesi ada di Kota Luwuk sebesar 4,37 persen. Lalu, inflasi tertinggi di Maluku dan Papua ada di Manokwari sebesar 5,26 persen.

"(Manokwari) yang juga merupakan kota IHK dengan tingkat inflasi tahunan tertinggi secara nasional. Komoditas penyumbang inflasi di Manokwari adalah ikan segar dengan andil 1,46 persen, angkutan udara 0,72 persen, beras 0,58 persen, rokok kretek filter 0,41 persen, dan tomat 0,39 persen," tandas Amalia.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan ke Barat: Guru Surgawi Penakluk Setan

Profil Syahrul Yasin Limpo, Menteri yang Dikabarkan jadi Tersangka KPK******

Menteri Pertanian Syahrul Yasil Limpo (SYL) dikabarkan telah ditetapkan sebagai tersangkaoleh Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Berdasarkan rekam jejaknya, ia mengawali karier sebagai politisi Partai Golkar. Di partai berlambang pohon beringin itu, SYL pernah menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar wilayah Sulawesi Selatan pada 1993 hingga 1998.

Namun, perjalanan di Partai Golkar berhenti pada 2018 dan ia pun pindah ke Partai Nasdem dan dipercaya menjadi menjadi Ketua DPP periode 2018-2023.

Jabatan yang pernah diemban antara lain, Kepala Bagian Pemerintahan Setwilda pada 1987, Kepala Bagian Pembangunan Setwilda pada 1988, dan Kepala Bagian Urusan Generasi Muda dan Olahraga Setwilda pada 1989.

Kekuasaan Yasin terus berlanjut hingga dirinya ditunjuk sebagai Bupati Kabupaten Gowa sebanyak dua periode berturut-turut, yakni pada tahun 1994-1998 dan tahun 1998-2002.

Ia kemudian menjadi Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dari 2003 hingga 2008. Selanjutnya, pada Pilkada Sulawesi Selatan tahun 2008, Yasin kembali bertarung. Kali ini ia memperebutkan kursi Gubernur Sulawesi Selatan, ditemani Agus Arifin Nu'mang sebagai calon wakil gubernur.

Keduanya didukung sejumlah partai yakni, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) dan Partai Damai Sejahtera (PDS).

Hasilnya, Yasin dan Agus memenangkan kursi tertinggi di Pemerintahan Daerah Sulawesi Selatan dengan perolehan 39,53 persen suara.

Yasin juga memiliki pengalaman lain di sejumlah lembaga, seperti Sekretaris DPP KNPI Sulsel (1990-1993), Ketua DPP AMPI Sulsel (1993-1998), Ketua FKPPI Sulsel (2004-2008), Ketua Kwarda Gerakan Pramuka (2004-sekarang), dan ketua Ketua Kosgoro 57 (1998).

Syahrul Yasin Limpo resmi ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk bergabung pada kabinetnya yang dikenal sebagai Kabinet Indonesia Maju. Ia resmi dipilih untuk menjabat sebagai menteri pertanian periode 2019-2024.

Beberapa penghargaan pernah diraihnya, seperti penghargaan Satyalancana Pembangunan pada 2001, Satyalancana Wira Karya pada 2003, sampai gubernur terbaik dalam Leadership Award pada 2017. 

[Gambas:Video CNN]

Menantikan kedatangan Anda kembali

Kritik Bahlil dan Luhut ke TikTok Shop usai Larangan Jualan******

Social commercetermasuk TikTok Shopresmi dilarang pemerintah untuk berjualan dan melayani transaksi.

Larangan itu tertuang dalam dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang diundangkan pada Selasa (26/9).

Lihat Juga : Profil Syahrul Yasin Limpo, Menteri yang Dikabarkan jadi Tersangka KPK

Usai pelarangan tersebut, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan buka suara mengenai TikTok Shop.

Bahlil mengatakan saat ini TikTok terdaftar di Indonesia hanya sebagai media sosial. Ia menegaskan perusahaan asal China itu tak punya izin menjalankan toko online.

[Gambas:Video CNN]

Ia pun meminta TikTok tak mengadu domba Indonesia usai larangan resmi terbit.

"Dia (TikTok) gak boleh mengadu domba bangsa ini. Karena saya lihat ada WA-WA lain, seolah-olah bahwa kalau TikTok (Shop) gak jalan kemudian UMKM tidak diakomodir," kata Bahlil.

Lihat Juga : Rumah Dinas Digeledah KPK, Mentan SYL Bertemu Petani di Spanyol

"Padahal yang kita lakukan ini adalah untuk memproteksi UMKM kita. Masa jilbab Rp75 ribu, TikTok jual Rp5 ribu. Yang bener saja nanti UMKM kita gak bisa berkembang," imbuhnya.

Sementara itu, Luhut meyakini pelarangan TikTok Shop di Indonesia tidak akan mengganggu investasi perusahaan China tersebut. Luhut juga menegaskan Indonesia tidak pernah melarang bisnis TikTok.

Ia menekankan langkah pemerintah saat ini hanya memisahkan media sosial dengan perdagangan yang dilakukan di TikTok Shop.

"TikTok sebenarnya kita ingin pisahkan saja media sosial dengan perdagangan. Kita tidak pernah melarang TikTok loh. Jadi yang kita larang adalah jangan dicampuradukkan perdagangan dengan media sosial," ujarnya.

Lihat Juga : Kemenperin Tuding Aturan Kemenkeu Jadi Penyebab Industri Tekstil Lesu

Ia juga mengatakan pihaknya sudah bertemu dengan CEO TikTok Shou Zi Chew usai social commerce seperti TikTok Shop resmi dilarang. Menurutnya, perusahaan aplikasi media sosial asal China tersebut sudah menerima larangan tersebut.

"Kemarin (Rabu (29/9), TikTok ketemu CEO-nya (Shou Zi Chew) sama saya, jadi mereka juga menerima (pelarangan TikTok Shop)," kata Luhut.

Sage dan Gadis

Temuan Ombudsman: Mayoritas Warga Rempang Masih Tak Mau Dipindah******

Ombudsman RI membeberkan hasil temuan sementara terkait konflik relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau imbas rencana pembangunan proyekRempang Eco City. Salah satunya, mayoritas warga di tiga kampung Pulau Rempang disebut menolak untuk dipindah.

Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro mengatakan pihaknya mendapatkan keterangan dari tiga kampung tua di Pulau Rempang, yakni Pasir Panjang, Tanjung Banun, dan Sembulang.

Ketiga kampung ini yang nantinya menjadi target pembangunan tahap awal pada lahan sekitar 2.000 hektare.

"Mereka menilai bahwa semuanya kok serba cepat, mereka juga menyatakan bahwa apa yang mereka tangkap cenderung tidak tetap, berubah-ubah enggak jelas, enggak pasti. Yang paling menggelisahkan hari ini adalah mereka didatangi oleh petugas tim gabungan yang istilahnya memang door to dooruntuk bergerilya meminta persetujuan warga," ujar dia dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (27/8).

Johanes menegaskan pada prinsipnya warga Kampung Pasir Panjang tidak mau direlokasi dan berharap tak akan ada relokasi ke tempat mana pun.

"Mereka hanya mendukung penataan kampung saja, dan berharap pada pemerintah adanya pembinaan dan penataan Kampung Pasir Panjang. Jadi bukan relokasi, bukan juga pergeseran dalam bahasanya terkini ya," jelas dia lebih lanjut.

Sementara di Kampung Tanjung Banun dengan total 130 KK, Johanes menyebut warga sudah mengetahui rencana pemerintah memberikan kompensasi dan ganti rugi lahan atau rumah pengganti. Namun, informasi tidak diterima secara langsung dari pemerintah.

"Mereka tidak pernah dikumpulkan, diberi informasi secara langsung itu enggak. Jadi hanya dari mulut ke mulut. Sudah ada dua kali pengecekan lahan dan pendataan kepada warga, namun tidak pernah dilakukan pertemuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan pendataan tersebut," imbuh Johanes.

Ia juga menyebut belum ada dialog dan komunikasi dari pemerintah secara langsung kepada warga Tanjung Banun tentang persetujuan relokasi dari warga dan tawaran ganti rugi. Menurut dia, warga di sana juga pada dasarnya tak mau dipindahkan dari tempat asalnya.

"Belum adanya dialog dan komunikasi dari pihak pemerintah kepada warga secara langsung. Mengklarifikasi bahwa belum ada persetujuan relokasi dari warga dan menolak relokasi serta tawaran ganti kerugian yang diberikan oleh pemerintah," lanjutnya.

"Jadi Kampung Tanjung Banun ini sama dengan Pasir Panjang, pada dasarnya mereka tidak mau dipindahkan dari tempatnya."

Sementara di Kampung Sembulang yang terdiri dari 130 KK, Johanes mengatakan warga berada dalam tekanan setiap harinya karena desakan aparat agar mereka menyetujui relokasi. Apalagi setelah demonstrasi pada 7 dan 11 September lalu.

"Mereka merasa dalam tekanan hari-hari ini karena mereka, bahkan ketika enggak ada orang di rumah, form-nya itu dimasukkan di pintu. Kalau enggak ada orang tuanya, anaknya dipaksa mewakili orang tuanya lah gitu untuk mengisi form dan tanda tangan," jelasnya.

Johanes juga mengungkap pada saat Menteri Investasi Bahlil Lahadalia turun, warga berharap bisa bertemu. Hanya saja hanya tiga orang warga yang menjadi perwakilan dalam pertemuan tersebut. Sementara warga yang menolak tidak dilibatkan dalam komunikasi.

Selain itu, terdapat dampak ekonomi yang dirasakan langsung khusus warga Sembulang, seperti kesulitan mendapatkan pasokan bahan pangan dari distributor.

"Ini menarik karena mereka rata-rata ada yang berjualan, punya warung-warung, tapi ada ketakutan distributor untuk mensuplai barang karena status tempat itu sudah di-declare oleh pemerintah akan dikosongkan sehingga ada kekhawatiran tidak terbayar," jelas Widijantoro.

Menurut dia, konflik ini membuat distributor bahan pangan khawatir ada potensi gagal bayar dari para warga Kampung Sembulang. Hal ini tentu menyusahkan warga untuk menjangkau kebutuhan pangannya.

"Itu berpengaruh kepada suplai, tentu mengganggu mereka, karena ketersediaan bahan pangan pokok mereka kemudian menipis, mereka hanya mengonsumsi apa yang masih ada," ungkap dia.

Kemudian, imbas peristiwa demonstrasi, beberapa warga Kampung Sembulang ditahan aparat. Hal ini kemudian berdampak pada pemasukan warga yang mayoritas nelayan akhirnya takut untuk melaut. Hal ini tentu akan memengaruhi pendapatan mereka.

Maka itu, Ombudsman RI segera memvalidasi data-data yang sebenarnya terkait berapa orang yang sudah bersedia mau direlokasi.

"Soal data yang mau direlokasi perlu juga memang kejujuran dari BP Batam terkait dengan data-data itu. Sebenarnya berapa orang yang sudah bersedia mau direlokasi, karena satu sisi ada informasi di media massa menyatakan sudah ratusan. Faktanya kemudian tersebar hanya 3 KK yang kemudian telah direlokasi. Ombudsman tentunya juga akan memvalidasi data-data ini nanti, sebenarnya data yang mana yang benar," pungkasnya.