petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

link slot gacor 2022 terbaru

buku mimpi 3d bergambar lengkap 806Jutaan kata 641092Orang-orang telah membaca serialisasi

《link slot gacor 2022 terbaru》

Jokowi terbitkan perpres baru naikkan tunjangan pegawai Setjen Bawaslu******

Jokowi terbitkan perpres baru naikkan tunjangan pegawai Setjen Bawaslu
Tangkapan layar - Lembar salinan Perpres RI Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Senin (12/2/2024). ANTARA/Andi Firdaus.
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Dalam lembar salinan perpres yang dilansir dari laman jdih.setneg.go.id di Jakarta, Selasa, besaran nominal tunjangan kinerja yang dibayar per bulan itu dibagi atas 17 tingkatan kelas jabatan, mulai dari sebesar Rp1.968.000 untuk kelas jabatan 1 hingga Rp29.085.000 untuk kelas jabatan 17.

"Tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan terhitung sejak peraturan presiden ini berlaku," demikian petikan Pasal 4 Perpres Nomor 18 Tahun 2024 tersebut.

Peraturan tersebut ditetapkan di Jakarta dan ditandatangani Presiden Jokowi pada Senin (12/2). Perpres tersebut dapat diunduh pada tautan berikut ini.

Baca juga: Bawaslu Maluku: Temuan dugaan pelanggaran Gibran di Ambon tak terbukti

Ketentuan itu sekaligus mencabut Perpres Nomor 122 Tahun 2O17 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum yang sebelumnya berlaku per 15 Desember 2017.

Dalam perpres yang lama, nilai tunjangan kinerja lebih rendah dari perpres terbaru, yakni dengan besaran nominal mulai dari Rp1.766.000 untuk kelas jabatan 1 hingga Rp24.930.000 untuk kelas jabatan 17.

"Pada saat peraturan presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 266), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," demikian petikan Pasal 13 pada perpres terbaru.

Baca juga: Soal putusan DKPP, Bawaslu sebut pencalonan Gibran tidak bermasalah

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Menkominfo minta gen Z tak buang kesempatan memilih di Pemilu 2024******

Menkominfo minta gen Z tak buang kesempatan memilih di Pemilu 2024
Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi bersama Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria bersama dengan Direktur Utama LKBN ANTARA Akhmad Munir melihat transformasi logo ANTARA dari masa ke masa dalam kunjungan di Kantor ANTARA, Pasar Baru, Jakarta Pusat, Senin (12/2/2024). ANTARA/Livia Kristianti/aa.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi meminta Generasi Z sebagai generasi yang masuk dalam kategori pemilih pemula untuk dapat menggunakan suaranya dan tidak membuang kesempatan memilih di Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024.

"Anak muda khususnya generasi Z atau pemilih pemula yang baru memiliki pengalaman memilih di 2024 ini, ayo ke TPS (Tempat Pemilihan Suara) gunakan hak pilih kalian sebaik-baiknya dan jangan golput," kata Budi saat berkunjung ke Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA di Pasar Baru, Jakarta Pusat, Senin.

Ajakan tersebut diserukan Budi mengingat generasi Z yang merupakan pemilih pemula ikut mengambil porsi yang besar dalam komposisi Pemilu 2024 setelah generasi milenial.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat generasi Z dengan rentang usia 1995 hingga 2000-an mengambil porsi pemilih sebesar 22,85 persen setara 46.800.161 pemilih.

Baca juga: Menkominfo ajak masyarakat waspadai hoaks di masa tenang Pemilu 2024

Baca juga: Menkominfo ajak masyarakat cari info pemilu lewat Pemiludamaipedia

Maka dari itu, Budi berharap agar anak-anak muda bisa dengan bijak menggunakan hak suaranya yang memiliki peranan besar dalam Pemilu 2024 pada 14 Januari mendatang.

Di samping itu, ia juga mengingatkan agar masyarakat bisa ikut jeli memeriksa surat suara sebelum memasuki bilik pencoblosan. Hal itu dapat membantu petugas TPS dan KPU dalam menjalankan tugasnya dengan optimal.

"Masyarakat juga bisa bersama-sama membantu pemerintah, KPU, sebagai penyelenggara pemilu dengan bisa mengecek kartu suaranya, masyarakat bisa melaporkan bila mana ada hal-hal janggal dan dapat merugikan. Kami ingin pemilu ini berlangsung jujur dan adil, tidak ada kecurangan, dan berlangsung dengan baik," tutup Budi.

Dalam hal sosialisasi Pemilu 2024, Kementerian Kominfo menggaungkan pesan lewat kampanye bertajuk "Pemilu Damai". Ada tiga tema besar yang disampaikan dalam kampanye itu di antaranya generasi muda berpartisipasi di Pemilu 2024, kampanye antipolitik uang, serta pemilu damai walaupun berbeda pilihan, tetapi bersaudara selamanya.

Baca juga: Menkominfo imbau platform digital tekan sebaran konten negatif pemilu

Baca juga: Menkominfo ajak ANTARA hingga RRI berkolaborasi untuk Pemilu 2024
 

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:cara menang pasang shio

Perbarui waktu:2024-07-07

Daftar bab terbaru
slot virtual
cmd368
garasiqq
totoabadi
slot indo terbaru
voxy88
ratu3388 slot
petir slot login
cara kredit hp di bukalapak
Daftar isi semua bab
Bab 1 slot paling gacor dan mudah menang
Bab 2 slot88 login alternatif
Bab 3 situs terpercaya 2022
Bab 4 akulaku cicilan 0 persen
Bab 5 demo slot olympus 5000
Bab 6 1221slot
Bab 7 cicilan di blibli tanpa kartu kredit
Bab 8 jituwin
Bab 9 agen 5000 slot
Bab 10 pinjaman permata bank online
Bab 11 mpo168
Bab 12 asia777
Bab 13 link slot tergacor
Bab 14 cicil hp
Bab 15 cara membayar cicilan kredivo
Bab 16 slot yang sering jp
Bab 17 web judi slot
Bab 18 main 555 slot
Bab 19 team maxwin
Bab 20 promo zalora
Klik untuk melihattersembunyi di tengah8470bab
seni bela diriBacaan TerkaitMore+

Keabadian

seluruh situs slot
Gedung Putih kecam keras komentar Trump soal NATO
Arsip foto- Donald Trump. ANTARA/Anadolu/pri.
Moskow (ANTARA) - Gedung Putih pada Minggu mengecam keras janji mantan presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk tidak melindungi negara-negara sekutu NATO dari kemungkinan serangan secara cuma-cuma jika ia terpilih kembali menjadi presiden.

Gedung Putih menyebut sikap Trump itu "mengerikan" dan "tidak dapat diterima".

Sebelumnya pada Sabtu (10/2), Trump kepada pendukungnya dalam kampanye di South Carolina menyatakan bahwa pada masa kepresidenannya, pemimpin suatu negara anggota NATO yang tidak disebutkan namanya telah bertanya kepadanya apakah Amerika Serikat akan mendukung aliansi tersebut jika ada kemungkinan serangan Rusia.

Trump menanggapi dengan jawaban negatif, serta mengatakan bahwa negara-negara NATO tidak cukup berinvestasi di bidang pertahanan.

Mantan presiden AS itu juga bersikeras untuk mendorong Rusia "melakukan apa pun yang mereka inginkan," dan menambahkan bahwa negara-negara anggota NATO "harus menanggung akibatnya."

"Berkat kepemimpinan Presiden (Joe) Biden yang berpengalaman, NATO sekarang menjadi yang terbesar dan paling vital yang pernah ada. Mendorong invasi terhadap sekutu dekat kita oleh rezim pembunuh adalah hal yang mengerikan dan tidak dapat diterima," kata juru bicara Gedung Putih Andrew Bates seperti dikutip media The Hill.

Hal itu juga dinilai membahayakan keamanan nasional Amerika, stabilitas global, dan perekonomian di dalam negeri AS, lanjutnya.

Pada Januari, Direktur Badan Intelijen Luar Negeri Rusia Sergei Naryshkin mengatakan bahwa laporan tentang dugaan rencana Rusia untuk menyerang NATO adalah bagian dari perang informasi yang bertujuan untuk membenarkan agresi Barat terhadap Moskow.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov juga terus menerus dalam berbagai kesempatan mengatakan bahwa Moskow tidak memiliki keinginan atau keperluan untuk menyerang pihak mana pun, demikian dilansir Sputnik.

Baca juga: Menhan Denmark: Rusia bisa serang negara NATO dalam 3-5 tahun
Baca juga: Pemerintah China tak permasalahkan jika Trump kembali jadi Presiden AS

Penerjemah: M Razi Rahman
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2024

Dewa agung palsu

cari situs slot yang gacor
Bulog mempercepat penyaluran bansos dan pasar Mmrah demi menstabilkan harga beras saat Ramadan dan Idulfitri 2024.
Bulog mempercepat penyaluran bansos dan pasar Mmrah demi menstabilkan harga beras saat Ramadan dan Idulfitri 2024. (Foto: Rachman Haryanto/Detikcom)
Jakarta, CNN Indonesia--

Direktur Utama Perum BulogBayu Krisnamurthi bakal mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) pangan hingga pasar murah guna menstabilkan harga beras saat Ramadan dan Idulfitri 2024.

Hal itu ia sampaikan dalam 'Rapat Koordinasi Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan' di Jakarta, Senin (4/3).

Bayu mengatakan pihaknya siaga dalam menjaga keamanan pasokan dan harga pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Salah satunya, mempercepat penyaluran bansos pangan. Namun, sebelum melakukan upaya tersebut, pihaknya bakal memastikan terlebih dahulu kesiapan stok.

Oleh karena itu, ia menjamin stok di seluruh Indonesia aman menjelang Ramadan. Setelah memperkuat stok, Bulog baru akan mempercepat penyaluran bansos pangan.

"Kami lakukan dua bulan ke depan berkonsentrasi mempercepat penyaluran bantuan pangan. Januari-Februari selesaikan dan sekaligus kami salurkan segara Maret-April," sambung Bayu.

Ia menuturkan bansos pangan 2024 menyasar 22 juta penerima bantuan pangan (PBP) dengan pagu per bulan 220 ribu ton. Adapun total realisasi bansos pangan tahap I per 2 Maret baru mencapai 357,9 ribu ton atau 54,22 persen.

Bayu juga menyebut saat ini masih terdapat provinsi yang penyaluran alokasi Februari masih belum ada realisasi, yakni Banten, Bali, Papua Barat, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

Sampai dengan 2 Maret 2024, masih terdapat 9 dari 514 kabupaten/kota yang belum clear proses verifikasi dan validasi data PBP, yaitu Maluku Tenggara, Kepulauan Sula, Pulau Taliabu, Lembata, ASmat, Mimika, Nabire, Puncak, dan Nduga.

Lihat Juga :
Bos Bulog Akui Bansos Gagal Tekan Harga Beras: Benar Tidak Berpengaruh

Kemudian, Bulog pun bakal melanjutkan penyaluran beras SPHP bersubsidi.

"Karena dalam beras SPHP ini terdapat subsidi demikian, maka mekanismenya dalam hal penyaluran cukup beda, cukup leluasa tapi tidak sama sekali bisa sekedar dijual begitu saja," kata Bayu.

Adapun terkait kelangkaan beras di Alfamart, Bayu menyebut hal itu terjadi karena ritel tersebut mengambil stok lebih sedikit.

"Kalau kita lihat diberitakan seperti Alfamart yang tidak ada stoknya, jadi memang relatif sedikit mengambilnya misalnya dibandingkan Transmart, Hypermart atau Indomaret," ujar Bayu.

Ia menjelaskan khusus beras SPHP, para pengecer memang harus mengajukan pembelian kepada Bulog. Hal ini termasuk kuota stok yang mereka minta.

Selanjutnya, Bulog melanjutkan dukungan kepada pemerintah daerah melalui program gerakan pangan murah (GPM). Hal ini dilakukan dengan cara menjual beras SPHP dan beras komersial lewat bazaar, pasar murah, hingga penjualan langsung ke pemukiman.

Bayu mengatakan pihaknya di tingkat regional (29 kanwil dan 133 kantor cabang)terlibat di seluruh titik GPM dan kerja sama dengan pemerintah daerah sampai tingkat desa.

Dalam operasi pasar ini, Bulog menjual beras SPHP dan beras komersilnya sesuai harga eceran tertinggi (HET), yakni masing-masing Rp10.900 per kg dan Rp13.900 per kg.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/pta)

Dewi yang sombong, serangan balik!

kbo77
Dua ribu lebih personel Satpol PP DKI turunkan alat peraga kampanye
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi DKI Jakarta menurunkan alat peraga kampanye (APK) secara serentak di lima wilayah kota Jakarta, Minggu (11/2/2024) dini hari. ANTARA/HO-Pemerintah Provinsi DKI Jakarta/aa.
APK sudah harus sudah bersih pada masa tenang Pemilu 2024
Jakarta (ANTARA) - Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta berjumlah lebih dari dua ribu menurunkan alat peraga kampanye (APK) secara serentak di lima wilayah kota Jakarta dalam rangka memasuki masa tenang kampanye menjelang Pemilu 2024. "Selama masa tenang  tidak diperbolehkan adanya aktivitas atau kegiatan berkampanye menjelang hari pemungutan suara. Sebanyak 2.300 personel kami kerahkan pada kegiatan tersebut Penurunan APK ini dilakukan dengan menyisir jalan-jalan lingkungan dan jalan protokol di Jakarta," kata Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu. Arifin memastikan APK sudah harus sudah bersih pada masa tenang Pemilu 2024 untuk menjaga situasi tetap kondusif pada Minggu (11/2) hingga Selasa (13/2) mendatang. Kegiatan penurunan APK ini bersinergi dengan berbagai unsur seperti pemerintah kota, camat, lurah, masyarakat, TNI/Polri, KPU, Bawaslu, serta tim perwakilan partai politik (parpol), tim calon legislatif (caleg), dan tim pasangan calon (paslon) lainnya. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (tengah) memantau proses penurunan alat peraga kampanye (APK) di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Minggu (11/2/2024) dini hari. ANTARA/Ho/Pemerintah Provinsi DKI Jakarta/aa.

Arifin menjelaskan armada operasional dari berbagai perangkat daerah seperti mobil cranejuga digunakan untuk menjangkau APK yang berada di ketinggian.

Adapun kegiatan dilakukan di jalan protokol yakni Jalan Medan Merdeka, Patung Tani, Jalan Thamrin-Sudirman, kawasan Semanggi, Jalan S. Parman, Jalan Rasuna Said, dan Jalan M. T. Haryono. Selain itu, penurunan APK juga dilakukan di jalan lingkungan, jembatan layang (flyover), jembatan penyeberangan orang (JPO), serta fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) lainnya di Jakarta. "Kita perlu memperhatikan faktor keselamatan. Oleh karena itu, kami juga menyiapkan mobil crane apabila ada APK yang dipasang di tempat ketinggian. Mari bersama kita ciptakan suasana yang tertib dan kondusif memasuki masa tenang dan menghadapi hari pemungutan suara Pemilu 2024," ucap Arifin. Pada kesempatan itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ikut memantau langsung proses penurunan APK di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Heru juga menginstruksikan kepada jajaran Satpol PP DKI Jakarta agar proses penurunan APK dilakukan dengan efektif dan efisien.

Baca juga: Satpol PP DKI minta peserta pemilu turunkan sendiri APK di masa tenang
Baca juga: Satpol PP Kemayoran sosialisasi akibat dari penyalahgunaan narkoba
Baca juga: DKI siagakan Satpol PP untuk jaga keamanan pasar di Jakarta

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Kronik Penulis Lucu

tafsir 4d abjad
Erick ungkap pemicu terjadinya kenaikan harga beras di Indonesia
Menteri BUMN Erick Thohir (kanan) berinteraksi dengan warga saat mengecek ketersediaan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Ritel Modern Robinson Klender, Jakarta Timur, Senin (12/2/2024). ANTARA/Benardy Ferdiansyah/aa.
karena tentu situasi geopolitik yang terjadi ada peperangan di beberapa negara
Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan alasan yang memicu terjadinya kenaikan harga beras di Indonesia, salah satunya ialah harga pangan dunia yang juga sedang meningkat.

"Kalau harga beras melonjak itu bukan di Indonesia, di seluruh dunia. Di seluruh dunia memang harga pangan sedang meningkat," kata Erick saat meninjau ketersediaan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Klender, Jakarta Timur, Senin.

Ia pun menyebut faktor yang menyebabkan harga pangan naik, yakni kondisi geopolitik dunia seperti perang yang terjadi di beberapa negara.

"Kenapa naik? karena tentu situasi geopolitik yang terjadi ada peperangan di beberapa negara, ada juga penjajahan di saudara kita di Gaza (Palestina), memang dinamika ini terjadi," tuturnya.

Oleh karena itu, kata Erick, pemerintah mengantisipasi kenaikan harga beras yang terjadi di dalam negeri dengan menggelontorkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

"Karena itu lah pemerintah terus hadir memberikan beberapa bantuan seperti 22 juta keluarga itu dibantu yang namanya bantuan pangan 10 kilogram itu kami terus jalankan, kalau di negara lain tidak ada," ujar Erick.

Ia mengungkapkan bahwa Perum Bulog sudah menggelontorkan beras SPHP sebesar 220 ribu ton dari awal tahun 2024 dan mulai hari ini akan menggelontorkan lagi sebanyak 250 ribu ton.

"Untuk itu, makanya kami gelontorkan lagi 250 ribu ini bantuannya jenis beras SPHP supaya tadi keresahan itu tidak terjadi dan ini kami bisa pastikan stok beras cukup itu ada 1,2 juta (ton) dan nanti ada masuk lagi 500.000 (ton), jadi Insya Allah cukup," kata Erick.

Diketahui, peningkatan penyaluran beras SPHP dilakukan dalam merespons kenaikan harga beras saat ini sehingga diharapkan akan dapat mendukung stabilitas harga beras ke depan.

Pemerintah menyalurkan program bantuan pangan beras dalam periode Januari sampai Juni 2024 sebesar 10 kg per bulan untuk setiap keluarga penerima manfaat (KPM). Bantuan pangan beras tersebut akan diberikan bagi 22 juta KPM.


Baca juga: Bulog pastikan penyaluran bantuan pangan dilanjutkan 15 Februari
Baca juga: Presiden Jokowi perintahkan distribusi beras ke pasar
Baca juga: Pemerintah terus seimbangkan ketersediaan beras nasional

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar Crape Myrtle Yunani

pagi slot
Kemlu sebut penyelenggaraan pemilu di luar negeri kondusif
Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Riyadh melaksanakan Pemilu 2024 di KBRI Riyadh, Arab Saudi, Sabtu (9/2/2024). ANTARA/HO-PPLN Riyadh/aa.
Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Lalu Muhamad Iqbal menyebut penyelenggaraan pemilu Indonesia di luar negeri berjalan kondusif, meskipun ada beberapa masalah.

Namun, kata dia, masalah tersebut bisa diselesaikan dengan baik oleh panitia pemilihan luar negeri (PPLN) di masing-masing negara.

“Sejauh pantauan kami, semua berlangsung kondusif. Ada saja masalah muncul di sana-sini, tetapi dengan dukungan perwakilan RI, PPLN di masing-masing negara dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik,” ujar Iqbal melalui pesan singkat pada Senin.

Iqbal mengakui bahwa penyelenggaraan pemilu Indonesia di luar negeri memang tidak mudah karena harus menghormati hukum dan aturan setempat.

Untuk itu, dukungan dan fasilitasi oleh perwakilan RI di luar negeri sangat dibutuhkan.

“Kemlu dan perwakilan RI bukan penyelenggara, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab moral, Menlu (Retno Marsudi) meminta semua perwakilan RI untuk memantau dan mendukung kesuksesan pemilu (untuk WNI) di luar negeri,” ujarnya.

Baca juga: Dubes Heri imbau WNI di Jepang jaga suasana kondusif Pemilu 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari juga mengatakan bahwa pemungutan suara di luar negeri berjalan baik dan lancar sehingga seluruh pemilih bisa terlayani hak suaranya.

Alhamdulillah laporan menunjukkan pemungutan suara di luar negeri berjalan baik dan lancar, dan memang yang jadi concern itu Kuala Lumpur, kemudian Jeddah. Dan alhamdulillah semua berjalan lancar,” kata Hasyim usai meninjau proses pelaksanaan pemungutan suara di Kuala Lumpur, Minggu (11/2).

KPU akan melihat situasinya jika ada sesuatu yang ditemukan tidak prosedural selama pemungutan suara maka akan dicek. Jika memang harus ada yang dibenahi, kata Hasyim, maka akan dibenahi.

Pemungutan suara di luar negeri berlangsung lebih awal daripada jadwal pencoblosan di Indonesia, dan disesuaikan dengan situasi di masing-masing negara.

Namun, penghitungan suara dilakukan bersamaan dengan penghitungan suara di dalam negeri, yakni mulai 14 Februari.

Baca juga: PPLN Tunis sebar video ajak pemilih laksanakan pemilu damai

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2024

Pedang Peri dan Berita Aneh

beli hp kredit di akulaku
Moeldoko ingatkan pihak terkait siap layani kesehatan petugas pemilu
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memimpin Rapat Tim Koordinasi Monitoring Surat Edaran Bersama (SEB) Pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan dan Optimalisasi Kepesertaan Aktif Program JKN bagi Petugas Penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2024 di Gedung Bina Graha Jakarta, Senin (12/2/2024). ANTARA/HO-KSP/aa.
Lebih dari 240.000 orang atau 9,59 persen petugas memiliki risiko penyakit.
Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengingatkan kepada semua pihak terkait agar memiliki kesiapan dalam menangani kesehatan petugas pemilu ataupun masyarakat selama masa pemungutan dan penghitungan suara.

"Jangan semua unsur yang menangani persoalan ini tidak aware. Jangan karena keteledoran, nantinya memunculkan korban yang besar," tegas Moeldoko saat memimpin Rapat Tim Koordinasi Monitoring Surat Edaran Bersama (SEB) Pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan dan Optimalisasi Kepesertaan Aktif Program JKN bagi Petugas Penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2024 di Gedung Bina Graha Jakarta, Senin.

Untuk diketahui, pemerintah telah membentuk tim pemantau dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan layanan skrining riwayat kesehatan dan optimalisasi kepesertaan aktif program JKN bagi petugas penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2024.

Tim yang terdiri atas 12 kementerian/lembaga dan beranggotakan lebih dari 85 orang ini dibentuk sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Bersama (SEB) Kementerian Dalam Negeri, BPJS Kesehatan, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada tanggal 20 November 2023.

Moeldoko menyebut saat ini sudah ada lebih dari 2,5 juta petugas pemilu yang melakukan skrining kesehatan secara daring.

Dari jumlah tersebut, lebih dari 240.000 orang atau 9,59 persen petugas memiliki risiko penyakit, dan lebih dari 2,1 juta orang atau 84,68 persen merupakan peserta aktif JKN.

"Dari data ini, kita bisa mendapatkan pemetaan risiko kesehatan yang cukup baik. Ini tidak terlepas adanya kerja keras KPU, Bawaslu, dan BPJS Kesehatan," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa Pemerintah telah mengaktifkan kesiapsiagaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan di 15.000 klinik, 10.000 puskesmas, 3.000 rumah sakit, dan 13.000 tenaga kesehatan cadangan yang bersiaga untuk memberikan layanan kesehatan bagi petugas dan masyarakat.

"Ini fondasi yang sangat baik untuk menunjukkan bahwa negara secara serius dan sungguh-sungguh memperhatikan risiko kesehatan bagi petugas pemilu," katanya.

Pada kesempatan itu, Panglima TNI 2013—2015 ini juga mendorong semua unsur untuk memaksimalkan sistem Lapor Cepat Temu Tepat yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan. Sistem ini diwujudkan dalam bentuk aplikasi atau call center119.

"Mekanisme kecepatan pelaporan dan ketepatan penindakan ini juga penting untuk diperkuat," ujarnya.

Baca juga: Moeldoko: Pernyataan Presiden soal kampanye adalah edukasi demokrasi
Baca juga: Moeldoko sebut presiden miliki hak untuk berpolitik

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024