pinjam uang 500 juta

Tuan Kerajaan Dao

Prabowo Sebut Makan Bergizi Solusi Masalah Kesehatan Indonesia******

Ganjar menyebut program promotif dan preventif diwujudkan dalam bentuk pengetahuan kesehatan, minimal untuk diri sendiri, dimulai dengan olahraga, makan sehat, hidup bersih. Tahap berikutnya faskes sampai ke desa. Satu desa satu faskes satu nakes. Ketika UU sebelumnya mengatur anggaran dipotong mestinya harus dikembalikan,” katanya.

Capres nomor urut 3 itu menambahkan, angka harapan hidup akan semakin tinggi jika masyarakat mendapat layanan kesehatan dan hiburan yang baik, sehingga mereka bisa merasakan hidup yang lebih nyaman.

Menanggapi jawaban tersebut, Anies Baswedan menyampaikan, masalah utama yang dihadapi saat ini adalah puskesmas yang terlalu fokus pada sisi kuratif.

“Urusan kesehatan hanya ada di Kemenkes. Padahal masalah kesehatan kebanyakan disebabkan pola hidup tidak sehat. Maka, program promotif, preventif, kuratif, harus seimbang. Sebagai contoh yang kami lakukan di Jakarta, penyediaan air bersih di Karimunjawa, membuat taman hijau, trotoar, serta menggelar festival olahraga,” tutur dia.

Tuan Gila Perkotaan yang Tak Terkalahkan

Resmi Mundur, Mahfud Md Titip 3 Hal Ini ke Jokowi******

Kemudian, Mahfud juga menitipkan upaya menyelesaikan pelanggaran HAM berat, yang selama dia menjabat sebagai Menkopolhukam, telah berjalan.

“Penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu ada 12 (kasus). Itu secara hukum sangat sulit, biar secara hukum dibicarakan pemerintah atau menko polhukam berikutnya. Tetapi, yang sudah diselesaikan penyelesaian non-yudisial, yaitu khusus untuk korban bukan pelakunya,” kata Mahfud Md.

Persoalan ketiga, Mahfud melanjutkan, saat ini ada upaya menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Mahkamah Konstitusi atas inisiatif DPR RI. Padahal, UU MK yang saat ini berlaku juga belum lama direvisi.

“Saya katakan, Bapak Presiden saya tidak setuju dan saya hentikan pembahasan itu, karena aturan peralihannya itu tidak adil bagi hakim yang ada sekarang,” kata Mahfud Md.

Di luar itu, Mahfud meyakinkan presiden pekerjaan-pekerjaan rutin di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan terus berjalan yang seluruhnya dikendalikan oleh Sekretaris Menteri Koordinator (Sesmenko) Polhukam, Letjen TNI Teguh Pudjo Rumekso.

“Yang rutin-rutin berjalan dikendalikan oleh tujuh deputi, tujuh kedeputian yang sekarang masih aktif terus bekerja semuanya di bawah koordinasi teknis Bapak Letjen Teguh Pudjo sesmenko yang kendalikan jika saya sedang cuti,” kata Mahfud Md.

Mahfud yang saat ini maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) bersama Ganjar Pranowo, memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Menkopolhukam RI. Surat pengunduran itu diserahkan secara langsung oleh Mahfud ke Presiden Jokowi.

Mahfud resmi tak lagi menjabat sebagai Menkopolhukam manakala presiden menerbitkan keputusan presiden (Keppres) terkait itu. Sejauh ini, Keppres terkait pemberhentian Mahfud belum dikeluarkan oleh Presiden Jokowi.

tukang sampah pesawat

Profil 12 Panelis Debat Capres 2024 yang Terakhir******

Saat ini ia menjabat sebagai Ketua Umum Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (Persakmi) 2022-2026. Ia juga menjabat sebagai Kepala Program Studi Pascasarjana Jenjang Doktor Kesehatan Masyarakat Unhas.

Asep Saepudin Jahar

Guru Besar Sosiologi Hukum Islam ini juga tengah menjabat sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta periode 2023-2027.

Sebelum menjadi Rektor UIN Jakarta, Asep pernah menjabat sebagai Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta, Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), Dekan Fakultas Syariah dan Hukum (FSH), dan Kepala Pusat Layanan Humas dan Bantuan Hukum LP2M UIN Jakarta. Pada tahun 2006, ia pernah menerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya 10 Tahun.

Bahruddin

Ia adalah seorang inisiator Komunitas Belajar Qaryah Thayyibah sekaligus Anggota Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah.

Sebelum mendirikan sekolah alternatif tersebut, Bahruddin aktif berkegiatan di serikat tani bernama Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah di Kota Salatiga, Jawa Tengah dari tahun 2000-2018. Adapun sejak tahun 2016 hingga sekarang, Bahruddin menjadi Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Qaryah Thayyibah Indonesia.

Damar Juniarto

Akademisi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta ini merupakan pakar di bidang Hak Asasi Manusia Indonesia dan pernah menjabat sebagai direktur eksekutif Perkumpulan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet).

Pada 2015, Damar mendirikan Paguyuban Korban UU ITE (PAKU ITE) untuk memberi ruang interaksi yang saling menguatkan dan menyemangati bagi para warganet yang dipidanakan dengan pasal karet.

Di tahun 2018, ia menerima penghargaan sebagai YNW Netizen Award 2018 dari Marketeers.com dan terpilih sebagai peserta International Visitor Leadership Program 2018: Cyber Policy and Online Freedom of Expression dari Kedubes Amerika.

Paschalis Maria Laksono

Ia adalah seorang Guru Besar Antropologi dari Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pada 2005 hingga 2006, Laksono memperoleh Scholar in Residence Award dari Fulbright untuk mengajar Antropologi Politik dan Antropologi Agama di Lafayette College, Easton, Pennsylvania, Amerika Serikat.

Selain menjadi pengajar, ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Direktur Pusat Studi Asia Pasifik (PSAP) UGM sekaligus sebagai Kepala Unit Bahasa dan Budaya yang bernaung di dalamnya.

Imam Prasodjo

Akademisi sekaligus sosiolog dari Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat ini juga seorang Penasihat Senior Kepala Staf Kepresidenan sejak 2016 hingga sekarang.Ia juga menjabat sebagai Penasihat Senior Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejak tahun 2015 sampai hari ini.

Onno Widodo Purbo

Ahli Teknologi Informasi ini juga merupakan Wakil Rektor Institut Teknologi Tangerang Selatan periode 2021 hingga sekarang. Onno menerima penghargaan Postel Award 2020 oleh Internet Society yang merupakan organisasi nirlaba pendukung pengembangan dan penggunaan internet yang terbuka, terhubung secara global, dan aman.

Reni Kusumowardhani

Ia adalah pakar Psikologi Forensik sekaligus Dewan Pertimbangan dari Asosiasi Forensik Indonesia (Apsifor). Selain itu, Reni juga merupakan Ketua III Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI).

Reni Kusumowardhani merupakan psikolog yang bergerak di bidang forensik dengan membuka praktik pribadi sejak tahun 1988 dan memulai terjun di ranah hukum sejak tahun 1994 hingga sekarang.

Timboel Siregar

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia ini juga merupakan Koordinator Advokasi BPJS Watch sejak tahun 2012 hingga sekarang.

Kegiatan sehari-hari Timboel banyak bergerak di bidang jaminan sosial dan ketenagakerjaan dan beberapa kali pula menjadi narasumber, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Tolhas Damanik

Ia merupakan Penasihat Hak Disabilitas pada General Election Network for Disability Access. Hingga hari ini, Tolhas aktif di bidang pemberdayaan para penyandang disabilitas yang tidak terbatas pada isu pendidikan, melainkan juga bidang pemberdayaan politik dan isu perburuhan.

Tukiman Taruna Yoga

Dosen Pascasarjana Program Studi Penyuluhan Pembangunan Universitas Sebelas Maret ini pernah menjadi calon legislatif untuk DPD pada Pemilu 2004.

Pada pemilu tersebut, Tukiman menjadi calon dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah (Jateng) dengan total suara sah pada pemilihan umum untuk DPD dari Jateng adalah 15.694.741.

Vina Adriany

Ia adalah seorang Guru Besar bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan gender sekaligus Kepala Pusat Studi Gender dan Anak dari Universitas Pendidikan Indonesia, Bogor, Jawa Barat.

Ia juga sempat menjadi Asisten Pengajar Departemen Riset Pendidikan, Lancaster University, Inggris hingga menjadi Asisten Peneliti Fakultas Pendidikan Universitas Islam Internasional Malaysia.

Selain itu, Vina juga menjabat sebagai Direktur Pusat Kajian dan Pengembangan Pendidikan Usia Dini Kawasan Asia Tenggara atau SEAMEO CECCEP.

Kekuatan MAX adalah yang utama

Respons Kondisi Politik Masa Kini, Unair: Ini Pengulangan Orde Baru******

Dia menjelaskan, sejak awal berdirinya Indonesia sudah berpijak kepada seperti yang diutarakan para pendiri bahwa kita adalah republik bukan monarki bukan kerajaan.

Sebagai konsekuensinya dari hal tersebut, maka yang ada di setiap warga negara posisinya setara, republik ini bukan milik satu kaum, bukan milik mereka yang berkuasa, bukan milik kaum ningrat, dan kaum kaya.

“Landasan itu menjadikan Indonesia sebagai negara hukum berpijak pada rule of lawbukan rule by the lawdan hukum di atas kekuasaan. Ketika saat ini kita menyaksikan mulai dari persoalan Mahkamah Konsitusi yang kemudian terjadi pelanggaran etika berat sampai kemudian indikasi adanya intervensi kekuasaan baik melalui aparat dalam prosesi pilpres,” ujarnya.

“Kemudian program pembangunan dimanfaatkan untuk kepentingan politik elektoral, ini menunjukkan bahwa pemimpin kita tidak memberikan teladan etis bagi rakyat,” katanya.

Situasi tersebut menurut kalangan akademisi adalah sesuatu yang harus dievaluasi agar kemudian tidak balik lagi ke belakang atau mengalami penghancuran terhadap demokrasi, sehingga kemudian adalah republik rasa kerajaan.

“Padahal Pak Jokowi dipilih dengan harapan menjaga demokrasi, tapi pada akhir jabatannya ini seperti justru yang berpotensi dibela adalah keluarga bukan kepentingan publik, hal ini tidak bisa diterus-teruskan,” ucapnya.

Mengenai adanya anggapan bahwa pernyataan yang dilakukan para akademisi itu adalah partisan, Airlangga melihat bahwa penilaian itu tidak pada tempatnya dan memang biasa terjadi ketika ada suara yang mencoba mengoreksi dalam momen-momen politik tertentu ini dianggap meresahkan oleh kekuasaan.

“Kita tahu bahwa ini pengulangan bingkai dari era yang terjadi pada Orde Baru,” katanya.

“Ketika sesuatu gerakan tampil yang mendorong demokrasi kemudian balasannya adalah ini partisan politik. itu terjadi lagi yang menegaskan bahwa suatu kekuasaan atau siapapun yang membela, mencoba membingkai gerakan dimensi etik dengan frame sempit tentang politik tertentu menunjukkan bahwa gerakan ini efeknya kuat untuk mengoreksi,” kata Airlangga.

Airlangga juga menyebut aksi yang dilakukan para akademisi besok adalah pertama untuk menggunakan haknya terutama hak sipil dan politik sebagai warga negara yang harus dihormati.

Kedua adalah hak menggunakan mimbar akademik dari keluarga besar Unair yang harus dihormati dan diproteksi oleh institusi.

Hancurkan Tuhan

Polisi Terus Buru Jaringan Bandar Narkoba International Fredy Pratama******

Dari 46 tersangka yang ditangkap pada 2023, kata dia, salah satu tersangka dijerat dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atas nama Bayu Firmandi.

“Perkara TPPU ini masih dalam proses penelitian berkas oleh JPU di Kejaksaan Agung,” ujar Mukti.

Jenderal polisi bintang satu itu menyebut, Tim Operasi Escobar tidak akan berhenti untuk terus menghalau barang-barang narkoba yang dimasukkan oleh jaringan Fredy Pratama.

Sejak 2020 sampai dengan 2023, tim telah menyita barang bukti sabu dari jaringan Fredy Pratama sebanyak 10,3 ton.

“Jaringan ini tetap kami pantau, ya memang banyak modus operandi baru yang dilakukan oleh mereka,” ucap Mukti.

Modus operandi baru itu, kata dia, seperti modus keuangan dengan cara tidak lagi melalui rekening bank, tapi crypto currency atau mata uang digital. “Ini sedang kami dalami juga,” ujarnya.

Hingga kini, lanjut Mukti, pihaknya meyakini keberadaan Fredy Pratama setelah ditetapkan sebagai buron Polri masuk Daftar Pencarian Orang (DPO), berada di Thailand.

Polri telah menerbitkan red noticeterhadap Fredy Pratama. Dan bekerja sama dengan kepolisian Thailand (Royal Thai Police) serta BNM Polri DEA Amerika untuk memburu Fredy Pratama.

“Kami berusaha kerja sama dengan DEA dan Royal Thai Police untuk mengetahui keberadaan Fredy Pratama yang berada di Thailand,” tuturnya.

Selain itu, tambah Mukti, pihaknya juga melacak aset-aset Fredy Pratama baik yang berada di Indonesia maupun di luar negeri untuk dilakukan penyitaan.

Dari hasil koordinasi dengan Kepolisian Thailand, diketahui bahwa masih banyak aset tersangka Fredy Pratama yang disamarkan dengan modus baru di negara Gajah Putih tersebut.

“Untuk melakukan pengamanan aset sudah dapat kami lacak. Mohon doanya rekan semua, insya Allah 2024 ini Fredy Pratama dan aset-asetnya bisa kami ungkap,” ujar Mukti.

bintang parkour

Debat Capres 2024, Anies Baswedan: Bansos Bukan untuk Kepentingan yang Memberi******

Oleh karena itu, dalam Debat Capres 2024 itu, dia berjanji jika terpilih sebagai Presiden RI akan memberikan bansos sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Persoalan bansos belakangan ini memang mendapatkan sorotan dari berbagai pihak. Hal ini dikarenakan bansos yang diguyurkan oleh Presiden Jokowi dianggap untuk kepentingan calon-calon tertentu.

Hal ini pun sempat disinggung oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Dia menyebut bansos rawan menjadi alat untuk kepentingan elektoral dalam Pemilu. Menurut Puan, bansos sejatinya merupakan hak rakyat karena berasal dari uang rakyat. Maka dari itu, pihak mana pun tidak boleh mengklaim bansos hanya demi kepentingan elektoral salah satu pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres).

Puan mengatakan bansos memang sudah sepantasnya diberikan kepada rakyat. Sebab bansos itu berasal dari rakyat dan harus diberikan kembali kepada rakyat. Rakyat yang menerima bansos tidak boleh dipaksa untuk memilih salah satu pasangan capres-cawapres tertentu.

“Saya berharap bansos ini digunakan untuk kesejahteraan rakyat tanpa diklaim atau digunakan agar rakyat mendukung salah satu calon pada Pemilu 2024,” kata Puan Maharani kepada wartawan selepas memberikan orasi dalam kampanye akbar PDIP di Lapangan Pringgodani, Kecamatan/Kabupaten Wonogiri, Minggu (4/2/2024).