ini bet slot

Dewa Bela Diri Syura

aplikasi belanja online kredit terpercaya

Kemhan soal laporan ke Bawaslu: Kami apresiasi dan evaluasi pegawai******

Seluruh pegawai Kemhan RI menjunjung tinggi netralitas.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertahanan RI mengapresiasi laporan masyarakat ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang mencurigai adanya pelanggaran netralitas akibat cuitan di akun resmi Kemhan RI di media sosial X.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kemhan RI Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha menjelaskan bahwa aduan masyarakat terkait pemilu sesuai dengan aturan dan diwadahi oleh Bawaslu. Akan tetapi, terkait dengan cuitan yang dipersoalkan, itu murni kesalahan yang tidak disengaja oleh pengelola akun (administrator).

"Kami mengapresiasi laporan tersebut. Itu memang diwadahi dalam mekanisme penyelenggaraan Pemilu 2024. Perlu kami jelaskan dan tegaskan kembali bahwa hal tersebut terjadi karena ketidaksengajaan admin (pengelola akun, red.) dalam memencet tagar pilihan di X (suggested tags) dan kesalahan segera diperbaiki oleh admin," kata Edwin saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

Edwin pun meluruskan berbagai informasi menyesatkan yang menyebut seolah-olah cuitan itu diunggah secara sengaja, dan disiarkan selama berjam-jam sejak pertama kali tayang pada hari Minggu (21/1).

Kemhan, menurut Edwin, langsung menghapus cuitan itu dan mengevaluasi kinerja pengelola akun. Hasil evaluasinya, Edwin mengatakan bahwa pegawai Kemhan yang mengelola akun pun kena sanksi administratif berupa teguran keras karena tidak berhati-hati menjalankan tugasnya.

"Kami telah mengevaluasi dan menekankan ulang kepada seluruh administrator platform medsos (media sosial) Kemhan untuk lebih berhati-hati dalam proses publikasi," kata Edwin.

Ia menegaskan bahwa Kementerian Pertahanan RI tetap netral dan berkomitmen menjaga netralitas selama Pemilu 2024.

"Seluruh pegawai Kemhan RI menjunjung tinggi netralitas," kata Karo Humas Kemhan RI.

Cuitan akun media sosial resmi Kemhan RI di akhir pekan lalu menjadi sorotan karena mencantumkan tagar #PrabowoGibran2024. Namun, cuitan itu tidak lama dihapus.

Kemhan RI menjelaskan bahwa tagar itu tidak sengaja terunggah akibat pengelola akun tidak berhati-hati memeriksa kembali cuitannya.

Oleh karena itu, sanksi administratif pun dijatuhkan kepada pegawai Kemhan yang mengelola akun resmi Kemhan di media sosial X itu.

Walaupun demikian, cuitan itu dipermasalahkan oleh sekelompok masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Bersih. Koalisi itu meminta Bawaslu memeriksa dugaan pelanggaran netralitas dalam cuitan tersebut.

Baca juga: Ari ingatkan netralitas usai #PrabowoGibran2024 muncul di X Kemhan
Baca juga: Anies ingin Presiden Jokowi beri sanksi menteri tak netral

Sebelumnya, KPU RI telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Saya sangat baik

kta kilat ojk

Wapres sebut salam dua jari di rombongan Presiden urusan Bawaslu******

Ya termasuk itu (salam dua jari) juga nanti urusan Bawaslu saja

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan persoalan salam dua jari yang terlihat dari mobil iring-iringan Presiden saat melintas di Kota Salatiga, Jawa Tengah pada Senin (22/1), merupakan urusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menilai.

"Ya termasuk itu (salam dua jari) juga nanti urusan Bawaslu saja," kata Wapres di Jakarta, Kamis.

Hal itu disampaikan Wapres saat menjawab tentang adanya bantuan sosial bergambar salah satu pasangan calon, yang dibagikan kepada masyarakat.

Wapres mengatakan polemik soal bansos bergambar pasangan calon maupun pose dua jari dari rombongan Presiden menjadi urusan Bawaslu.

Dia meminta masyarakat melaporkan kepada Bawaslu apabila melihat ada dugaan pelanggaran. Nantinya Bawaslu akan menentukan apakah benar terjadi pelanggaran kampanye atau tidak.

Presiden Joko Widodo sendiri sudah merespons soal gerakan dua jari yang terlihat dari mobil iring-iringan yang membawanya melintas di Kota Salatiga, Jawa Tengah.

"Ya, kanmenyenangkan, menyenangkan," kata Jokowi usai menyaksikan penyerahan simbolis Pesawat C-130J-30 Super Hercules di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1).

Pose salam dua jari tersebut menjadi sorotan karena terlihat dari mobil yang dinaiki Jokowi dan Iriana dengan plat merah bertuliskan "Indonesia 1".

Dalam video yang beredar di platform media sosial X, masyarakat Kota Salatiga yang diduga sebagian besar merupakan simpatisan PDI Perjuangan terlihat mengacungkan tiga jari sambil bersorak "Ganjar-Mahfud".

Hal itu dilakukan warga tersebut untuk memberi dukungan terhadap pasangan calon nomor urut 3 itu.

Merespons reaksi masyarakat tersebut, seseorang dari mobil Presiden dengan kemeja putih lengan panjang yang digulung, tampak memberikan salam pose dua jari.

Pose dua jari itu seolah-olah memberi dukungan terhadap pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, di mana Gibran adalah putra sulung Jokowi dan Iriana.

Baca juga: Soal dugaan politisasi beras bansos, Wapres: Itu urusan Bawaslu
Baca juga: Wapres Ma’ruf tegaskan dirinya tetap netral sikapi Pemilu 2024

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga, Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Penguasa Perang Surga

cara belanja bukalapak dengan akulaku

Soal dugaan politisasi beras bansos, Wapres: Itu urusan Bawaslu******

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengemukakan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI seharusnya menyelidiki isu dugaan politisasi beras bantuan sosial yang dijadikan sarana kampanye pada Pemilu 2024 

"Saya kira kalau masalah-masalah yang berkaitan dengan pemilu atau kampanye supaya disampaikan kepada Bawaslu saja," kata Wapres Ma’ruf ketika ditemui wartawan di Jakarta, Kamis.

Pernyataan itu disampaikan Wapres Ma'ruf saat menanggapi foto beras Bulog yang ditempel stiker pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang beredar di media sosial X.

Baca juga: Mahfud: Bansos bukan bantuan pemerintah tapi negara

Beras dalam kemasan kantong plastik ukuran 5 kilogram itu merupakan cadangan beras pemerintah untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

"Biar nanti Bawaslu yang memberikan (keputusan), apakah ada pelanggaran atau tidak," kata Wapres.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurti mengatakan bahwa Bulog tidak pernah menempelkan atribut apa pun pada kemasan beras, selain label Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Bulog.

Bayu menjelaskan bahwa beras SPHP sangat mudah didapatkan masyarakat karena Bulog bekerja sama dengan berbagai jaringan distributor sampai ke ritel modern dalam pemasarannya.

Baca juga: Airlangga Hartarto pastikan bansos tidak terafiliasi politik

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi juga memastikan tidak ada satu pun logo yang ditempelkan dalam kemasan beras bansos tersebut, selain logo Bapanas dan Bulog.

Namun, Arief mengaku sulit untuk mengatur beras yang sudah disalurkan dan sudah sampai ke masyarakat.

"Kan kita enggak tahu dibeli siapa saja, jadi memang agak sulit ngaturnya kalau sudah di masyarakat. Tetapi yang pasti, dari kami tidak ada memuat stiker yang lain," ujarnya.

Baca juga: TPN minta distribusi bansos yang ditunda tak dipolitisasi
Baca juga: Timnas AMIN soroti dugaan politisasi bansos hingga netralitas kades
Baca juga: Bapanas: Penyaluran bansos beras tidak terpengaruh kampanye politik

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jenderal Dinasti Song

angkanet paito warna sydney

Soal dugaan politisasi beras bansos, Wapres: Itu urusan Bawaslu******

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengemukakan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI seharusnya menyelidiki isu dugaan politisasi beras bantuan sosial yang dijadikan sarana kampanye pada Pemilu 2024 

"Saya kira kalau masalah-masalah yang berkaitan dengan pemilu atau kampanye supaya disampaikan kepada Bawaslu saja," kata Wapres Ma’ruf ketika ditemui wartawan di Jakarta, Kamis.

Pernyataan itu disampaikan Wapres Ma'ruf saat menanggapi foto beras Bulog yang ditempel stiker pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang beredar di media sosial X.

Baca juga: Mahfud: Bansos bukan bantuan pemerintah tapi negara

Beras dalam kemasan kantong plastik ukuran 5 kilogram itu merupakan cadangan beras pemerintah untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

"Biar nanti Bawaslu yang memberikan (keputusan), apakah ada pelanggaran atau tidak," kata Wapres.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurti mengatakan bahwa Bulog tidak pernah menempelkan atribut apa pun pada kemasan beras, selain label Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Bulog.

Bayu menjelaskan bahwa beras SPHP sangat mudah didapatkan masyarakat karena Bulog bekerja sama dengan berbagai jaringan distributor sampai ke ritel modern dalam pemasarannya.

Baca juga: Airlangga Hartarto pastikan bansos tidak terafiliasi politik

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi juga memastikan tidak ada satu pun logo yang ditempelkan dalam kemasan beras bansos tersebut, selain logo Bapanas dan Bulog.

Namun, Arief mengaku sulit untuk mengatur beras yang sudah disalurkan dan sudah sampai ke masyarakat.

"Kan kita enggak tahu dibeli siapa saja, jadi memang agak sulit ngaturnya kalau sudah di masyarakat. Tetapi yang pasti, dari kami tidak ada memuat stiker yang lain," ujarnya.

Baca juga: TPN minta distribusi bansos yang ditunda tak dipolitisasi
Baca juga: Timnas AMIN soroti dugaan politisasi bansos hingga netralitas kades
Baca juga: Bapanas: Penyaluran bansos beras tidak terpengaruh kampanye politik

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Sahabat di sebelah

dewislot

Soal dugaan politisasi beras bansos, Wapres: Itu urusan Bawaslu******

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengemukakan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI seharusnya menyelidiki isu dugaan politisasi beras bantuan sosial yang dijadikan sarana kampanye pada Pemilu 2024 

"Saya kira kalau masalah-masalah yang berkaitan dengan pemilu atau kampanye supaya disampaikan kepada Bawaslu saja," kata Wapres Ma’ruf ketika ditemui wartawan di Jakarta, Kamis.

Pernyataan itu disampaikan Wapres Ma'ruf saat menanggapi foto beras Bulog yang ditempel stiker pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang beredar di media sosial X.

Baca juga: Mahfud: Bansos bukan bantuan pemerintah tapi negara

Beras dalam kemasan kantong plastik ukuran 5 kilogram itu merupakan cadangan beras pemerintah untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

"Biar nanti Bawaslu yang memberikan (keputusan), apakah ada pelanggaran atau tidak," kata Wapres.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurti mengatakan bahwa Bulog tidak pernah menempelkan atribut apa pun pada kemasan beras, selain label Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Bulog.

Bayu menjelaskan bahwa beras SPHP sangat mudah didapatkan masyarakat karena Bulog bekerja sama dengan berbagai jaringan distributor sampai ke ritel modern dalam pemasarannya.

Baca juga: Airlangga Hartarto pastikan bansos tidak terafiliasi politik

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi juga memastikan tidak ada satu pun logo yang ditempelkan dalam kemasan beras bansos tersebut, selain logo Bapanas dan Bulog.

Namun, Arief mengaku sulit untuk mengatur beras yang sudah disalurkan dan sudah sampai ke masyarakat.

"Kan kita enggak tahu dibeli siapa saja, jadi memang agak sulit ngaturnya kalau sudah di masyarakat. Tetapi yang pasti, dari kami tidak ada memuat stiker yang lain," ujarnya.

Baca juga: TPN minta distribusi bansos yang ditunda tak dipolitisasi
Baca juga: Timnas AMIN soroti dugaan politisasi bansos hingga netralitas kades
Baca juga: Bapanas: Penyaluran bansos beras tidak terpengaruh kampanye politik

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar Jahat Surga yang Melahap

buku mimpi 89

Presiden saksikan penyerahan pesawat Hercules untuk TNI AU******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menyaksikan penyerahan simbolis pesawat transport berat C-130J-30 Super Herculesdari Kementerian Pertahanan kepada TNI Angkatan Udara di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu. Penyerahan pesawat dilakukan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada Kepala Staf TNI AU, Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.

"Ya tadi kita menyaksikan dilakukan penyerahan pesawat C-130J Super Hercules. Ini adalah pesawat angkut yang telah dipesan, dan penting sekali baik untuk keperluan perang maupun non-perang," kata Jokowi.

Ia mengatakan pesawat Super Herculesini sangat bagus untuk negara sebesar Indonesia yang memiliki cukup banyak landasan pendek. "Kadang airport-nya hanya runwaypendek, bisa didarati Super Herculesini, dan bisa terbang 11 jam nonstop," ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Masyarakat wajib berhitung sebelum gadai sertifikat tanah

Pesawat Super Herculesini merupakan pesawat keempat dari lima pesawat yang dipesan Kementerian Pertahanan untuk memperkuat armada pesawat angkut TNI AU.

Pesawat angkut berat C-130J-30 Super Herculesdengan nomor registrasi A-1344 dengan warna abu-abu polos ini diterbangkan ke tanah air dari pabrik Lockheed Martin Global di Marietta, Georgia, Amerika Serikat, pada 16 Januari 2023 dan tiba di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma pada 22 Januari 2024.

Penerbangan beranting pesawat C-130J-30 Super Hercules yang sudah diberi nomor registrasi A-1344 dari Marietta ke tanah air dipimpin oleh Komandan Skadron Udara 31 Letkol Pnb Alfonsus Fatma Astara Duta, didampingi Kasiopslat Disops Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma Mayor Pnb Chandra Danang Jaya, dan Kaflight Line 1 Flighthar Skadud 31 Kapten Tek Barry Yoga Patria.

Sejumlah personel ahli dari Lockheed Martin turut serta dalam perjalanan ini yaitu Richard Anthony, John Justin, Rolland Mark, dan Robert John.

Berdasarkan informasi yang diterima, dalam upaya meningkatkan dan mengoptimalkan kemampuan pertahanan udara Indonesia, Kementerian Pertahanan telah berhasil menyelesaikan program pengadaan lima pesawat C-130J-30 Super Hercules.

Pengadaan ini merupakan langkah strategis yang diambil Prabowo untuk memperkuat TNI AU, khususnya di bidang transportasi taktis, sedangkan perencanaan pengadaan Super Hercules ini telah dilaksanakan pada saat Kepala Staf TNI AU (waktu itu) Marsekal TNI Yuyu Sutisna.

Baca juga: Presiden Jokowi resmikan SPAM Semarang Barat untuk suplai air bersih

Pengadaan lima pesawat produksi Lockheed Martin Global Inc, USA ini meliputi suku cadang, dukungan darat serta program pelatihan, baik untuk penerbang maupun teknisi. Total jumlah personel yang melaksanakan program pelatihan sebanyak 58 orang terdiri dari 12 penerbang, 40 teknisi dan enam load master.

Pesawat C-130J-30 Super Herculesmerupakan pesawat terbaru dan tercanggih di kelasnya dengan menggunakan teknologifull-glass cockpit dan mesin Rolls Royce AR2100D3 Turboprop dengan kecepatan mencapai 410 mil laut per jam atau 356 knot.

Pesawat C-130J-30 Super Herculesdipilih Kementerian Pertahanan karena sangat efektif untuk negara kepulauan seperti Indonesia yang memiliki wilayah sangat luas dan banyak runwaypendek.

C-130J-30 Super Herculesmampu terbang selama 11 jam nonstop serta lepas landas dan mendarat pada landas pacu yang pendek, memiliki bobot maksimal lepas-landas 164.000 lbs, lebih unggul dibandingkan dengan versi sebelumnya yaitu C-130-H Herculesyang memiliki bobot maksimal lepas-landas155.000 lbs.

Pesawat ini merupakan pesawat ke empat dengan nomor registrasi A-1344 dari lima pesawat yang dipesan Kementerian Pertahanan untuk TNI AU.

Pesawat kelima (A-1342) rencananya akan tiba pada April 2024. Sedangkan tiga pesawat sebelumnya telah diserahkan kepada TNI AU yakni pada 6 Maret 2023 (A-1339), 22 Juni 2023 (A-1340), dan 3 Agustus 2023 (A-1343).

Selain pesawat C-130J-30 Super Hercules, pada kesempatan itu Prabowo juga secara simbolis menyerahkan hasil peremajaan helikopter Fennecdan suku cadangnya kepada TNI AD yang diterima oleh Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak serta hasil peremajaan dan suku cadang kritis helikopter AS 565 MBe Pantherkepada TNI AL yang diterima oleh Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Muhammad Ali.

Dalam kesempatan tersebut digelar empat unit pesawat C-130J-30 Super Herculesdan empat unit helikopter Fennechasil peremajaan. Sedangkan helikopter AS 565 MBe Panther​​hasil peremajaan yang berjumlah delapan unit hanya digelar tiga unit karena yang lainnya sedang digunakan dalam misi operasi dan pemeliharaan rutin.

Selain itu, turut pula digelar empat dari delapan unit helikopter H225M CaracalTNI AU yang telah diserahkan Prabowo pada 1 Desember 2023.

Baca juga: Presiden ingin pastikan KIS/BPJS Kesehatan bermanfaat bagi rakyat

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024