game paling gacor

Satu qi sudah cukup untuk mengeringkan

Kebijakan HET yang Hanya Formalitas dan Lonjakan Harga Pangan******

Pemerintah diminta bertanggung jawab atas lonjakan harga pangan yang melebihi harga eceran tertinggi (HET) atau harga acuan, terlebih di bulan puasa dan lebaran seperti saat ini.

Padahal, kebijakan HET silih berganti. Teranyar, ada Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Daging Sapi/Kerbau, dan Gula Konsumsi.

Selain itu, ada Perbadan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras. Beleid ini ditetapkan pada 5 Oktober 2022.

Kemudian harga acuan daging sapi segar yang dipatok paling mahal Rp140 ribu per kg untuk bagian paha belakang. Namun, harga daging sapi di pasar masih tinggi menembus Rp160 ribu per kg.

Paling viral adalah Minyakita yang merupakan minyak goreng besutan pemerintah. Meski HET dipatok di angka Rp14 ribu per liter dan Rp28 ribu untuk ukuran 2 liter, pedagang menjualnya dengan harga Rp16 ribu-Rp17 ribu per liter dan Rp31 ribu untuk versi 2 liter.

Pemerhati Pertanian sekaligus Ketua Komunitas Industri Beras Rakyat (KIBAR) Syaiful Bahari meminta tanggung jawab pemerintah atas fenomena ini.

Menurutnya, pemerintah harus sudah memprediksi faktor-faktor kenaikan biaya di sektor hulu sehingga bisa mengambil kebijakan yang tepat.

"Selama ini pemerintah hanya mengambil jalan pintas untuk mempertahankan HET. Dari tahun ke tahun pendekatannya tidak berubah. Dalam kasus beras akhirnya mengambil jalan impor," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (29/3).

Syaiful menyebut seharusnya pemerintah membuat peraturan perizinan yang ketat dalam situasi kelangkaan komoditas, seperti penetapan jumlah kuota impor. Terlebih, ada potensi monopoli dan jual beli kuota impor yang marak di tengah harga tinggi.

"Seringkali regulasi yang dibuat pemerintah justru menciptakan HET tidak berjalan. Seperti peraturan dan birokrasi yang panjang untuk pengadaan komoditas pangan sehingga menghambat penyediaan komoditas dan supply yang cukup," kritik Syaiful.

Menurutnya, HET adalah instrumen penting yang juga digunakan untuk mengendalikan inflasi. Tujuan utama HET adalah mencegah permainan harga demi mengambil keuntungan tinggi, di saat supply dan demand berjalan normal.

Namun, Syaiful menyebut pemerintah kerap mematok HET tanpa melihat realitas di lapangan. Ia merinci tiga faktor yang membuat HET tidak berjalan efektif sehingga terjadi lonjakan harga pangan.

Pertama, ketersediaan barang berkurang di saat permintaan tetap atau lebih tinggi. Kedua, ada faktor yang mengganggu rantai pasok dalam bentuk monopoli dan penimbunan ketika produksi dan supply cukup. Ketiga, kenaikan biaya produksi yang mempengaruhi harga pasar.

Terkait sanksi pedagang yang menjual bahan pokok di atas HET atau harga acuan, Syaiful menyebut itu adalah wewenang Satgas Pangan dan aparat penegak hukum (APH). Namun, ia menilai tidak relevan jika pedagang harus dihukum karena menjual bahan pokok di atas HET.

"Terkecuali mereka menimbun barang. Apakah tepat cara-cara kriminalisasi terhadap mereka, sementara pemerintah tidak pernah memperbaiki keseimbangan supply dan demand di pasar?" tanya Syaiful skeptis.

Ia meminta HET tidak hanya dilihat dari kepentingan pemerintah menjaga inflasi, melainkan harus dilihat juga dari kepentingan semua pihak terkait, seperti petani, industri pengolahan, pedagang, dan konsumen.

Senada, Koordinator Nasional Koalisi Rakyat Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah mengkritik keras efektivitas HET yang ditetapkan pemerintah. Menurutnya, aspek pengawasan dan penegakan aturan menjadi kunci penting efektivitas kebijakan HET.

Ia menyinggung HET yang tidak bisa diterapkan seragam di seluruh wilayah Indonesia yang merupakan kepulauan. Pasalnya, kerap terjadi kelangkaan di wilayah tertentu dan membuat lonjakan harga.

Soal hukuman, Said mengatakan produsen atau pedagang biasanya hanya dikenakan sanksi administratif jika menjual bahan pokok di atas HET. Ia menyayangkan hal tersebut karena hanya sebatas hukuman ringan.

"Jika ada penegakan bukan tidak mungkin terjadi efek jera. Pada tahap lebih lanjut jika menyebabkan guncangan stabilitas pangan bisa juga dikejar dengan perundang-undangan sehingga sanksinya tidak hanya administratif, namun bisa pidana," ucapnya.

Said menegaskan efektivitas HET sangat ditentukan oleh desain HET yang dibuat pemerintah dan penegakan hukumnya. Ia menyarankan HET terus dikoreksi sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan dinamika pasar dan antarwilayah.

Penetapan HET tak sesuai realita

Saya mungkin seorang pembunuh palsu

Jokowi Minta Stok Bahan Pokok Selalu Ada Jelang Lebaran******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta stok bahan pokok jelang lebaran harus selalu ada, seperti beras, bawang merah dan putih, hingga minyak goreng.

Hal ini disampaikan Jokowi saat melakukan kunjungan kerja ke Pasar Tramo, Maros, Sulawesi Selatan, Rabu (29/3).

"Yang penting pasokannya selalu ada, kayak beras ini pasokan harus ada. Pasokan di semua provinsi ya tidak hanya di Sulawesi Selatan, juga telur, pasokan harus selalu ada," ujar Jokowi dalam konferensi pers yang ditayangkan dalam YouTube Sekretariat Presiden.

"Tapi memang harganya tadi saya lihat Rp10.500. Memang sudah turun tapi dengan panen raya yang banyak saya kira turunnya harus lebih dari itu," kata Jokowi.

Sedangkan, untuk harga cabai di Pasar Maros dinilai sangat murah karena hanya Rp40 ribu per kg. Padahal, di Jawa harganya sudah tembus Rp80 ribu-Rp90 ribu per kg.

Kemudian, untuk harga bawang merah dan bawang putih dikatakan stabil. Hanya satu yang kurang, yakni minyak goreng murah atau MinyaKita yang dirilis oleh Kementerian Perdagangan.

Terkait minyak ini, ia menyampaikan akan langsung menelpon Menteri Perdagangan agar stok minyak murah segera dikirim dan dipenuhi di Sulawesi.

"Yang kurang memang minyak, minyak yang Rp14 ribu-Rp15 ribu, MinyaKita, nanti akan saya telepon ke Jakarta untuk pasokan ke sini di perbanyak ya itu aja," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Strategi Serangan Balik Putri yang Ditinggalkan

Pelindo Petikemas Serahkan Pengelolaan TPK Belawan ke Anak Perusahaan******

Subholding PT Pelindo Terminal Petikemas atau SPTP resmi menyerahkan pengelolaan operasional Terminal Peti Kemas (TPK) Belawan kepada PT Prima Multi Terminal (PMT Kuala Tanjung).

Serah operasi tersebut merupakan bagian dari rencana strategis SPTP untuk meningkatkan kinerja operasional maupun keuangan dari PMT Kuala Tanjung. Serah terima operasi TPK Belawan ke PMT Kuala Tanjung efektif dilakukan mulai tanggal 1 April 2023.

Corporate Secretary SPTP Widyaswendra mengatakan penyerahan operasional terminal peti kemas kepada anak perusahaan menjadi salah satu rencana strategis perusahaan pada kurun waktu 2023-2024.

Perseroan menjamin serah operasi TPK Belawan kepada PMT Kuala Tanjung tidak akan mengganggu pelayanan kepada pengguna jasa. Widyaswendra mengaku pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan baik kepada Otoritas Pelabuhan, pengguna jasa, dan mitra kerja perusahaan di TPK Belawan.

Dengan serah operasi TPK Belawan, tidak mengubah PMT Kuala Tanjung sebagai operator terminal di Pelabuhan Kuala Tanjung. Keputusan serah operasi disebut sebagai langkah untuk meningkatkan portofolio PMT Kuala Tanjung.

"Dengan penambahan portfolio ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja PMT Kuala Tanjung, termasuk dalam hal penyelenggaraan kegiatan bongkat muat dan perluasan pasar di Pelabuhan Kuala Tanjung," tambahnya.

General Manager PT Tanto Intim Line Cabang Medan Bustanul Arifin Siregar mengatakan pihak pelayaran selaku pengguna jasa di TPK Belawan tidak mempermasalahkan serah operasi yang akan dilakukan oleh SPTP.

Para perusahaan pelayaran berharap keputusan tersebut tidak memberikan dampak negatif atas pelayanan di TPK Belawan. Bustanul berharap kinerja operasi yang sudah dicapai oleh TPK Belawan saat ini dapat ditingkatkan atau minimal dipertahankan.

"Kami sepenuhnya mendukung, selama pelayanan dan kinerja operasional yang saat ini sudah baik dapat ditingkatkan atau mininal dipertahankan, sistem layanan berbasis teknologi informasi tidak berubah, pembayaran transaksi dan pajak juga tidak berubah," terangnya.

Menjadi pengasuh tingkat dewa

RI Batal Gelar Piala Dunia U******

Piala Dunia U-20 2023 batal digelar di Indonesia usai FIFA mencabut statusnya sebagai tuan rumah. Akibat pencabutan tersebut, ratusan miliar rupiah anggaran yang sudah dikeluarkan menjadi terbuang sia-sia.

Kerugian yang bisa diterima Indonesia tak hanya dari sisi anggaran yang sudah dikeluarkan untuk revitalisasi stadion, melainkan juga potensi wisatawan asing yang datang ke negara ini saat event tersebut berlangsung.

Dari sisi anggaran, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pemerintah sudah menggelontorkan Rp175 miliar untuk pembenahan stadion yang akan digunakan untuk eventtersebut. Ada lima stadion yang diperbaiki untuk Piala Dunia U-20 dan ajang berskala internasional.

"Itu Rp175 miliar semua, ada lima stadion yang dipakai terus yang 5x4 (ada) 20 (lapangan) untuk yang latihan. (Stadion yang direvitalisasi) di Palembang, Bandung, Solo, Bali, Surabaya," ujarnya.

Adapun lima stadion tersebut yaitu Stadion Manahan Solo, Stadion Si Jalak Harupat Bandung, Stadion Gelora Sriwijaya Palembang, Stadion Kapten I Wayan Dipta Giayar (Bali) dan Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya.

Sementara itu, mengutip CNBC Indonesia, Yoyok Sukawi saat masih menjabat sebagai Komite Eksekutif PSSI pada Juli 2020 mengatakan pemerintah mengucurkan dana sebesar Rp400 miliar untuk persiapan pelaksanaan Piala Dunia.

Kemudian, pada Juni 2022 Zainudin Amali saat masih menjabat sebagai menpora meminta tambahan dana Rp3 triliun dari Pemerintah untuk pengembangan olah raga, di mana sebesar Rp500 miliar untuk persiapan Piala Dunia U-20.

Selain anggaran yang terbuang, Indonesia juga berpotensi kehilangan pemasukan langsung selama gelaran acara, termasuk dari sisi akomodasi dan pariwisata. Tak hanya itu, peluang Indonesia mendapatkan promosi gratis ke dunia luar juga melayang.

[Gambas:Video CNN]

Dunia Dewa Bela Diri

RI Batal Gelar Piala Dunia U******

Piala Dunia U-20 2023 batal digelar di Indonesia usai FIFA mencabut statusnya sebagai tuan rumah. Akibat pencabutan tersebut, ratusan miliar rupiah anggaran yang sudah dikeluarkan menjadi terbuang sia-sia.

Kerugian yang bisa diterima Indonesia tak hanya dari sisi anggaran yang sudah dikeluarkan untuk revitalisasi stadion, melainkan juga potensi wisatawan asing yang datang ke negara ini saat event tersebut berlangsung.

Dari sisi anggaran, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pemerintah sudah menggelontorkan Rp175 miliar untuk pembenahan stadion yang akan digunakan untuk eventtersebut. Ada lima stadion yang diperbaiki untuk Piala Dunia U-20 dan ajang berskala internasional.

"Itu Rp175 miliar semua, ada lima stadion yang dipakai terus yang 5x4 (ada) 20 (lapangan) untuk yang latihan. (Stadion yang direvitalisasi) di Palembang, Bandung, Solo, Bali, Surabaya," ujarnya.

Adapun lima stadion tersebut yaitu Stadion Manahan Solo, Stadion Si Jalak Harupat Bandung, Stadion Gelora Sriwijaya Palembang, Stadion Kapten I Wayan Dipta Giayar (Bali) dan Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya.

Sementara itu, mengutip CNBC Indonesia, Yoyok Sukawi saat masih menjabat sebagai Komite Eksekutif PSSI pada Juli 2020 mengatakan pemerintah mengucurkan dana sebesar Rp400 miliar untuk persiapan pelaksanaan Piala Dunia.

Kemudian, pada Juni 2022 Zainudin Amali saat masih menjabat sebagai menpora meminta tambahan dana Rp3 triliun dari Pemerintah untuk pengembangan olah raga, di mana sebesar Rp500 miliar untuk persiapan Piala Dunia U-20.

Selain anggaran yang terbuang, Indonesia juga berpotensi kehilangan pemasukan langsung selama gelaran acara, termasuk dari sisi akomodasi dan pariwisata. Tak hanya itu, peluang Indonesia mendapatkan promosi gratis ke dunia luar juga melayang.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Pengaduan

Zulhas Ancam Pedagang Nakal Jelang Lebaran: Satgas Bertindak******

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mewanti-wanti pedagang untuk tak asal menaikkan harga pangan selama puasa hinggalebaran2023.

"Oleh karena itu kami minta betul, pengusaha, pedagang, jangan main-main ini. Naik (harga pangan) sih oke, tapi kalau berlebihan awas. Kita ada satgas," kata Zulkifli di Kids Republic School, Jakarta Timur, Sabtu (1/4).

Lihat Juga : Teten Disoraki Pedagang Senen Saat Ajak Jual Barang UKM: Produk China

Sementara itu, Plt Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Kasan mengatakan masyarakat harus memahami gejolak harga pangan di puasa hingga lebaran nanti. Ia mengatakan Kemendag tidak hanya memikirkan konsumen.

Kasan mengatakan siklus kenaikan harga memang terjadi di masa Ramadan. Namun, tugas pemerintah adalah memastikan ketersediaan stok dan kestabilan harga.

"Jangan sampai pemerintah hanya berpihak pada konsumen karena produsen juga harus diperhatikan. Kalau harga ditekan terlalu rendah yang rugi produsen. Jadi jangan sampai hanya beprihak pada masyarakat," ungkap Kasan.

Lihat Juga : Pemerintah Musnahkan Baju Bekas Impor Hampir Rp80 M