slot gacor olympus

Cinta jahat muncul

sgp49

Malaysia kutuk serangan terhadap warga Palestina sedang tunggu bantuan******

Kuala Lumpur (ANTARA) - Malaysia mengutuk serangan tidak manusiawi dilakukan militer Israel terhadap warga Palestina yang menunggu bantuan di Gaza dan mengakibatkan lebih dari 100 orang tewas serta sedikitnya 700 lainnya luka-luka pada 29 Februari 2024.

Kementerian Luar Negeri Malaysia (Wisma Putra) dalam keterangan pers dikeluarkan di Putrajaya, Sabtu, mengatakan bahwa Malaysia mengutuk keras pembantaian warga Palestina yang tengah menunggu bantuan di Nabulsi, Semenanjung Gaza.

Tindakan Israel yang menargetkan warga Palestina, termasuk perempuan dan anak-anak, tidak hanya melanggar hukum internasional, tetapi juga merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap keputusan Mahkamah Internasional pada 26 Januari 2024 dan Konvensi Genosida 1948.
Baca juga: PBB minta penyelidikan atas pembunuhan warga Gaza yang tunggu bantuan

Dalam keterangan pers itu, Malaysia sekali lagi menyerukan agar gencatan senjata permanen segera dilakukan untuk menghentikan pembunuhan terhadap warga Palestina yang tidak bersalah, dan untuk memastikan bahwa bantuan kemanusiaan dapat disalurkan kepada mereka yang membutuhkan di Gaza tanpa batasan.

Selain itu, Wisma Putra mengatakan komunitas internasional perlu mendesak Israel untuk menghentikan kekejaman tersebut dan mematuhi hukum internasional, mengingat situasi yang memburuk.

Malaysia berharap masyarakat internasional memenuhi tanggung jawab kemanusiaan, etika dan hukum untuk menghindari korban jiwa lebih lanjut.

Malaysia tetap teguh pada pendiriannya bahwa rakyat Palestina berhak atas negara mereka sendiri yang merdeka dan berdaulat, berdasarkan perbatasan sebelum tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

Baca juga: Pembantaian terkait bantuan Gaza tanda Israel enggan capai perdamaian
Baca juga: Warga Gaza yang tunggu bantuan diserang, RI desak DK PBB bertindak
Baca juga: China kutuk serangan Israel atas warga Palestina yang tunggu bantuan
Baca juga: AS dilaporkan cegah reaksi DK PBB atas serangan bantuan Gaza

Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Daftar tugas semua hal waktu dan ruang

situs slot aman dan terpercaya

Kota di Jepang wajibkan penggunaan multibahasa pada aturan sampah******

Saitama, Jepang (ANTARA) - Pemerintah Kota Kawaguchi di Prefektur Saitama, Jepang akan mewajibkan pemilik kompleks apartemen baru dengan tipe satu kamar untuk menggunakan tujuh bahasa pada peraturan dasar pemilahan dan pembuangan sampah mulai April mendatang.

Peraturan tersebut bertujuan untuk membantu penduduk multinasional menghindari kesalahan dalam memilah dan membuang sampah yang dapat menyebabkan konflik dengan para tetangga.

Kota Kawaguchi merupakan wilayah yang memiliki populasi warga asing terbesar di antara kota-kota lain di Jepang. Saat ini, terdapat 43.128 orang asing per 1 Januari atau sekitar 7 persen dari total penduduk Kota Kawaguchi. Jumlah itu meningkat dari 39.553 orang asing pada 2023 dan 38.090 orang asing pada 2022.

Pada Juni 2023 lalu, aturan mengenai sampah telah dibuat dalam bahasa Jepang, Inggris, dan China. Namun kini, peraturan direvisi dengan menambahkan bahasa Vietnam, Tagalog, Turki, dan Korea.

Peraturan pemilahan sampah dan daur ulang di Jepang dianggap oleh banyak orang rumit dan membingungkan, terutama bagi mereka yang memiliki pemahaman terbatas terhadap bahasa tersebut atau baru saja datang.

Berbeda dengan di beberapa negara, sampah dari berbagai jenis dikumpulkan pada hari-hari tertentu dalam sepekan. Kemudian, banyak daerah yang mengharuskan sampah tersebut dicuci, disortir, dan disiapkan sesuai standar tertentu yang sudah dipahami dengan baik oleh penduduk setempat.

Oleh karenanya, pemerintah setempat memutuskan perlunya meningkatkan sosialisasi kepada penduduk asing setelah menerima keluhan bahwa sampah tidak disortir atau dibuang secara tidak benar di kawasan yang banyak terdapat apartemen kecil.

Tak hanya itu, pemerintah kota juga meminta pemilik apartemen yang ada untuk membantu menyebarkan kesadaran akan peraturan tersebut.

Baca juga: Gorontalo belajar pengolahan limbah jadi sumber energi di Jepang
Baca juga: Ritel kopi di Jepang gunakan 370 juta gelas sekali pakai pada 2020
Baca juga: RI-Jepang jajaki kerja sama pengelolaan sampah

Sumber : Kyodo-OANA

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Gelombang naga di zaman makmur

gbo338

Gubernur Kaltim: Panen raya di Kukar penuhi ketahanan pangan******

Kutai Kartanegara (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik menyebutkan panen raya padi bersama Kodam VI/Mulawarman di Desa Buana Jaya, Kabupaten Kutai Kartanegara, Sabtu, adalah upaya untuk memenuhi ketahanan pangan nasional di tengah melambungnya harga beras saat ini. "Panen raya padi ini melibatkan empat kelompok tani yang menggarap lahan seluas 200 hektar dengan estimasi produksi mencapai 1.000 ton," kata Akmal Malik di Kutai Kartanegara, Sabtu. Ia mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kontribusi nyata TNI dan pemerintah daerah dalam upaya kedaulatan ketahanan pangan nasional dan pemenuhan beras lokal di pasaran. "Kami mengucapkan terima kasih ke jajaran Kodam VI/Mulawarman dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang merespons cepat tantangan kita, yaitu tingginya harga beras. Mudah-mudahan produksi ini bisa sedikit menekan harga beras dan membantu masyarakat, khususnya menjelang bulan puasa," paparnya.

Baca juga: Gubernur NTB panen raya padi untuk jaga persediaan beras Ia berharap, ke depan tidak ada lagi kendala yang menghambat produksi padi di daerah ini, seperti kekurangan air atau kerusakan irigasi. Pemprov Kaltim terus membangun kolaborasi dan bersinergi bersama Kodam VI/Mulawarman dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. "Kuncinya ialah fokus dan bersama-sama mengatasi masalah ini," imbuh Akmal Malik. Sementara, perwakilan Kodam VI/Mulawarman, Kasrem 091/Asn Kolonel Inf Priyanto Eko Widodo mengatakan, panen raya ini merupakan salah satu tugas pokok TNI dalam membantu mensejahterakan masyarakat. "Ini merupakan komitmen kami bekerjasama dengan Kementerian Pertanian," ucapnya. Pihaknya turut membantu pemerintah daerah setempat untuk meningkatkan ketahanan pangan di wilayahnya, khususnya di Kutai Kartanegara. Ia menambahkan, panen raya ini merupakan hasil kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah memberikan bantuan berupa pompa air. "Sebagaimana disampaikan pj gubernur, sudah ada empat pompa air yang diserahkan kepada kelompok tani di sini. Ini tentunya sangat membantu mereka dalam mengairi sawah mereka," tutur Priyanto.

Baca juga: Kementan sebut potensi panen raya Maret-April capai 8,46 juta ton

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Ikan asin bercampur dalam industri hiburan

sumobet88

PGRI dorong pemerintah tak bebani guru dengan urusan administrasi******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Prof Unifah Rosyidi mendorong agar pemerintah tidak membebani guru dengan berbagai urusan administrasi.
 "Kami mendorong pemerintah menyediakan sekolah, fasilitas, dan sumber belajar yang bermutu dan/atau berbasis teknologi-informasi, namun tanpa membebani guru dengan administrasi, " ujar Unifah pada pembukaan Kongres PGRI XXIII di Jakarta, Sabtu.
 Pemerintah perlu mengurangi beban administrasi yang harus dilakukan guru seperti, mengisi aplikasi platform Merdeka Mengajar. Guru harus fokus dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan melakukan evaluasi pembelajaran.
 "Pemerintah harus memberikan waktu luang yang cukup bagi guru untuk berekspresi, meningkatkan kompetensi, dan bercengkerama dengan keluarga dan masyarakat agar produktif, kreatif, dan inovatif," katanya.
 Dalam kesempatan itu, Unifah juga mengingatkan para guru untuk dapat adaptif dengan perubahan yang terjadi begitu cepat.

Baca juga: Presiden Jokowi buka kongres ke-23 PGRI ingatkan soal Indonesia EmasDia menjelaskan perang Ukraina-Rusia, Israel-Palestina, serta terjadinya pandemi COVID-19 merupakan beberapa contoh perubahan yang begitu cepat terjadi dan sulit diprediksi di dunia.
 "Oleh karena itu seluruh bidang kehidupan perlu mengantisipasinya termasuk dunia pendidikan, " terang dia.
 Arah pendidikan pun perlu berubah yang lebih mengutamakan pengembangan tata nilai dan norma serta penumbuhan karakter. Estafet kepemimpinan nasional harus tetap melanjutkan pembangunan kualitas sumber daya manusia melalui pembenahan sistem pendidikan nasional yang bermutu.
 Sistem pendidikan nasional harus terus dibenahi karena data menunjukkan kualitas pendidikan kita belum setara di lingkup regional maupun internasional.
 "Selama dua dekade terakhir, kualitas pendidikan kita masih stagnan terlihat dari beberapa ukuran-ukuran internasional seperti TIMMS dan PISA, " jelas dia.
 Kata kunci untuk perbaikan mutu pendidikan, lanjut dia, terletak pada tata kelola guru yang baik. Oleh karena itu, kebijakan tata kelola guru harus dilakukan secara komprehensif dari hulu hingga hilir agar terbentuk sistem manajemen guru yang terpadu.
 "Untuk itulah, PGRI menyerukan perlu adanya manajemen satu pintu dalam pengelolaan guru, " jelas dia.
 Unifah juga meminta pemerintah menyediakan akses gratis warga miskin atas fasilitas perumahan, pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik, dan gas.
 Mendesak pemerintah menjalankan kebijakan kesejahteraan guru, perlindungan guru, dan pemenuhan kekurangan guru, mulai dari PAUD hingga SMA/SMK/MA, dan tanpa dikotomi guru negeri dan swasta.
 Mendesak pemerintah menuntaskan permasalahan P1, P2, P3, dan P4 dalam seleksi ASN PPPK, pencabutan moratorium dan pembukaan kembali penerimaan CPNS guru, serta penyelesaian 1,6 juta guru non sertifikat pendidik.
 Serta meminta guru Indonesia terus meningkatkan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, sehingga pembelajaran berlangsung secara humanis dan mengembangkan karakter. ***3***
Baca juga: PGRI harap guru honorer mendapat ruang jadi ASN PPPK
Baca juga: PGRI komitmen majukan pendidikan nasional

Pewarta: Indriani
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024

pasar suci

koigate

Itera berkomitmen hasilkan SDM unggul******

Bandarlampung (ANTARA) - Institut Teknologi Sumatera (Itera) berkomitmen menghasilkan sumber daya manusia (SDM) unggul melalui program akademik yang selalu terbarukan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dan peradaban.

"Kurikulum berbasis konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang digulirkan oleh Kemendikbudristek, selalu kami harmoniskan secara maksimal dalam penyelenggaraan kegiatan akademik dan kemahasiswaan di Itera," kata Rektor Itera Prof Dr I Nyoman Pugeg Aryantha saat mewisuda lulusan program sarjana dan pascasarjana dalam wisuda periode ke-18, di Lampung Selatan, Lampung, Sabtu.

Meskipun Itera yang merupakan perguruan tinggi negeri (PTN) ini baru berusia 9 tahun, menurut dia, capaian akademik yang dihasilkan dari waktu-ke waktu semakin baik. Hal ini mengindikasikan bahwa Itera telah tumbuh dan berkembang menjadi institusi pendidikan tinggi bidang sainstek yang mumpuni.

Baca juga: PTN Itera buka kuota 5.200 mahasiswa baru tahun ini untuk 41 prodi

"Saat ini Itera menduduki peringkat 14 kampus paling berkelanjutan di Indonesia dalam pemeringkatan UI Green Metric World University Ranking. Dalam capaian kinerja akademik Itera berhasil menempati peringkat ke-9 secara nasional sebagai kampus terbaik dalam publikasi ilmiah versi Nature Index 2024," kata dia.

Menurut dia, peningkatan kualitas penelitian sebagai bagian tidak terpisahkan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi senantiasa diprioritaskan.

"Hasilnya sepanjang tahun 2023-2024, Itera telah menghasilkan sebanyak 208 jurnal internasional terindeks Scopus, dan 86 jurnal bereputasi nasional dari berbagai riset yang dilakukan oleh para dosen," kata dia.

Baca juga: Itera berkomitmen menjadi kampus berkelanjutan 

Di sisi lain, kata dia, dinamika, tempaan, pengalaman soft skillserta jalinan komunikasi dan networkingyang telah didapatkan selama masa perkuliahan akan menjadi modal penting bagi alumni mengemban misi sebagai agen perubahan positif di masyarakat.

"Oleh karena itu, saya selalu mengingatkan agar wisudawan selalu menjaga nama baik Itera di manapun nanti berada, dan aktif dalam Ikatan Alumni Itera sebagai wadah memelihara jalinan silaturahmi sesama alumni dan almamater kampus," kata dia.

Itera mewisuda 654 lulusan program sarjana dan pascasarjana dalam wisuda periode ke-18 yang diselenggarakan di kampus Itera, Sabtu.

Baca juga: Itera peringkat ke-9 nasional kampus terbaik versi Nature Index

Sejak wisuda pertama tahun 2016 sampai dengan wisuda ke-18, Itera telah menyumbangkan sebanyak 6.158 sarjana teknik dan sains untuk membangun Sumatera dan Indonesia. Dalam wisuda kali ini, Itera juga meluluskan enam wisudawan program pascasarjana fisika.

Pewarta: Dian Hadiyatna
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Segera menjadi dewa

cara transfer kredivo ke dana

Dagang Karbon Wajib Urus SRN, tapi Tidak Ribet Kok******

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus berupaya mengatasi perubahan iklim. Di antaranya dengan mencatatkan pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, NEK (Nilai Ekonomi Karbon), dan sumber daya perubahan iklim pada SRN (Sistem Registri Nasional) Pengendalian Perubahan Iklim (PPI). Prosedur pengurusannya pun cukup mudah.
 Direktur Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan Verifikasi, Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ir Hari Wibowo menjelaskan, SRN PPI (Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim) adalah sistem pengelolaan, penyediaan data, dan informasi berbasis web tentang aksi dan Sumber Daya untuk Mitigasi Perubahan Iklim, Adaptasi Perubahan Iklim, dan NEK di Indonesia sebagaimana diatur dalam Perpres 98/2021. Hal ini bertujuan, pertama agar pemerintah memiliki satu data Emisi GRK dan Ketahanan Iklim. Data nasional, sektor, dan subsektor inilah yang kemudian menjadi rujukan nasional dan internasional. 
Kedua, mencatatkan pelaksanaan NEK (Nilai Ekonomi Karbon). Yaitu, pengurangan Emisi GRK (Gas Rumah Kaca) dan persetujuan teknis serta transaksi atas persetujuan teknis maupun kinerja atas persetujuan teknis perdagangan emisi. 
’’Jadi fungsi SRN itu pertama sebagai dasar pengakuan pemerintah atas kontribusi penerapan NEK dalam pencapaian target NDC. Kedua, data dan informasi aksi dan sumber daya mitigasi penerapan NEK,’’ kata Hari Wibowo menjawab pertanyaan wartawan terkait perdagangan karbon di Jakarta, Kamis, 29 Februari 2024.
Lebih jauh Hari Wibowo menjelaskan, SRN PPI ini juga bertujuan menghindari penghitungan ganda aksi mitigasi atau double claim, bahan penelusuran pengalihan, dan bahan pertimbangan kebijakan operasional lebih lanjut sesuai sesuai kebutuhan. ’’Jadi penting sekali SRN PPI ini,’’ Hari Wibowo kembali menegaskan.
Sebenarnya, lanjut Hari Wibowo, bukan hanya pelaku usaha yang berkewajiban mencatatkan pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, NEK (Nilai Ekonomi Karbon), dan sumber daya perubahan iklim pada SRN PPI (Sistem Registri Nasional) Pengendalian Perubahan Iklim (PPI). Kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat juga dapat mencatatkan dan melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan NEK pada SRN PPI. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 21/2021. 
Hari Wibowo kemudian menjelaskan beberapa prinsip terkait penyelenggaraan Nilai Ekonomi karbon dan Perdagangan Karbon sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021. Tidak cukup mendaftarkan kegiatan/aksi mitigasi penurunan emisi GRK (Gas Rumah Kaca) ke dalam SRN (Sistem Registri Nasional). Pelaku usaha/kegiatan dalam menghitung penurunan emisi GRK juga harus sesuai prinsip MRV (Measurable, Reportable, Verifiable). Penghitungan reduksi emisi GRK harus sesuai standar nasional dalam sistem dan metoda Indonesia (SNI), merujuk kepada metodologi IPCC, dan sudah disepakati secara nasional melalui Panel Metodologi di KLHK.  
’’Kompatibilitas terhadap perdagangan yang sudah terjadi sejak lama bisa dilakukan dengan penyesuaian dalam prosedur sederhana, sehingga tidak akan menyulitkan pihak-pihak pelaku perdagangan karbon,’’ terang Hari Wibowo.
Apabila, lanjut Hari Wibowo, penurunan emisi GRK yang telah dihitung akan diperdagangkan, maka harus diubah ke dalam bentuk Sertifikat Penurunan Emisi (SPE) melalui proses sertifikasi. SPE menjadi alat tukar yang bernilai moneter. 
Selain itu, harus ada otorisasi untuk perdagangan karbon luar negeri. Sebab, berapa karbon yang keluar dan ke mana tujuan serta harga yang terjadi perlu diketahui pemerintah. Pencatatan ke luar negeri dilakukan untuk menghindari terjadinya penjualan berlebih (over selling) yang bisa menyebabkan target NDC Indonesia tidak tercapai dan terjadinya sengketa kepemilikan karbon, misalnya adanya kontrak karbon hutan dalam kurun waktu lebih dari 50 tahun yang tidak diketahui pemerintah padahal eksploitasi karbon telah terjadi tiap tahun (pindah ke luar negeri).
Hari Wibowo kemudian menjelaskan tahapan mencatatkan SRN (Sistem Registri Nasional) sampai akhirnya terbit SPE-GRK (Sertifikat Penurunan Emisi-as Rumah Kaca). Pertama, harus mendaftar dan mengisi data umum. Kedua, menyusun dokumen DRAM (Daftar Rincian Aksi Mitigasi) dan LCAM (Laporan Capaian Aksi Mitigasi). Ketiga, tinjauan akhir Tim. Kalau syarat terpenuhi maka terbitlah SPE-GRK di Registri Karbon SRN. 
’’Validasi DRAM paling lama satu bulan sejak DRAM diterima Validator. Setelah ada laporan Validasri DRAM dari Validator, kemudian baru menyusun LCAM. Verifikasi ini paling lama enam bulan sejak laporan diterima. Tahapan ini bisa dilihat di srn.kemenlhk.go.id,’’ papar Hari Wibowo.
Isu lain terkait penyelenggaraan perdagangan karbon yang perlu diluruskan adalah biaya penerbitan SPE (Sertifikat Penurunan Emisi). Dalam Permen 21 tahun 2022 tentang Tata laksana Nilai Ekonomi Karbon telah diatur adanya pungutan penerbitan SPE. Ini tertuang di Pasal 66 ayat (5). Bunyinya, Penerbitan SPE-GRK dikenakan pungutan berupa tarif jasa pelayanan penerbitan SPE-GRK. ’’Pungutan ini merupakan penerimaan negara bukan pajak. Masuk ke kas negara. Bukan ke kantong pribadi,’’ tegas Hari Wibowo. Lalu berapa biayanya?
Berdasarkan usulan KLHK ke Kementerian Keuangan, tarif Jasa layanan penerbitan Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca Nasional (SPE-GRK) per dokumen sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah). Hal ini dapat disimpulkan bahwa biaya mengurus Sertifikat Pengurangan Emisi GRK tidak akan terlalu tinggi. Sebab, biaya yang dibutuhkan hanya untuk Menyusun Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM), Laporan Capaian Aksi Mitigasi (LCAM), dan melakukan validasi/verifikasi oleh pihak ketiga.  
Biaya persiapan aksi mitigasi sehingga layak mendapat SPE GRK bisa relatif tinggi apabila memperhitungkan biaya investasi seperti teknologi dan sumber daya manusia serta alat pemantauan. Biaya tersebut akan spesifik, tergantung jenis aksi mitigasinya. Mengingat pentingnya SRN ini, maka sosialisasi dengan banyak pihak menjadi solusi yang wajib dijalankan pemerintah. Saat ini sudah membangun Rumah Kolaborasi dan Konsultasi Iklim dan Karbon (RKKIK). RKKIK ini menyediakan beberapa bidang pelayanan kepada pemangku kepentingan, di antaranya tema NDC Mitigasi, Nilai Ekonomi Karbon (NEK), Sistem Registri Nasional (SRN) serta Adaptasi. Selain itu, memfasilitasi beberapa kegiatan di antaranya penyebaran informasi, edukasi peningkatan kapasitas, advokasi, layanan teknis dan kerjasama pemangku kepentingan. 
Ir Hari Wibowo menceritakan, sejak 2021, terdapat 383 pelaku usaha yang mengajukan proses sertifikasi SRN. Di antara jumlah pelaku tersebut sebanyak 98 perusahaan sudah mencapai level penyusunan DRAM, 4 pelaku telah menyelesaikan Laporan Capaian Aksi Mitigasi (LCAM) dan 3 perusahaan sudah mampu menerbitkan SPE termasuk Pertamina, PLN dan Sidrap Bayu Energi. Sisa pelaku lainnya masih diwajibkan untuk terus menyempurnakan data umum pelaku. Melihat proses saat ini, kecepatan penerbitan SPE tentu sangat terkait kapasitas penyelesaian DRAM, LCAM serta proses validasi dan verifikasinya demi memberikan penjaminan mutu dan integritas unit karbon SPE-GRK yang diterbitkan. Namun demikian ditemukan adanya pelaku usaha yang proses pendaftaran dalam SRN PPI dihentikan, yaitu Rimba Raya Conservation dan Infinite Earth Limited. Sebab, kedua proponent ini mendaftarkan aksi mitigasi pada lokasi yang sama sehingga terjadi double claim. 

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024