pinjaman online adakami

Xingwutongshen

Jabar dan Jatim Tolak Impor Beras, Klaim Stok Berlimpah******

Pemerintah Provinsi Jawa Barat(Jabar) danJawa Timur (Jatim) berharap pemerintah pusat tidak lagi melakukan impor beras. Pasalnya, produksi beras tahun ini lebih dari kebutuhan penduduk hingga akhir tahun.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur (Jatim) Hadi Sulistyo mengungkapkan jika impor beras dilakukan maka harga beras produksi dalam negeri harganya otomatis akan merosot.

Ia memaparkan produksi padi Jatim pada periode Januari-Oktober 2022 diperkirakan mencapai 9,2 juta ton atau setara dengan 5,9 juta ton beras.

Sedangkan kebutuhan konsumsi masyarakat Jatim pada periode Januari-Oktober 2022 hanya sebesar 2,8 juta ton.

"Jadi bisa dipastikan bahwa beras di Jawa Timur tersedia dan stok aman. Kami sangat berharap agar tidak impor, tapi stok dalam negeri diserap dengan optimal oleh Bulog sesuai harga yang berlaku di lapangan sehingga membantu dan menyejahterakan petani," ungkap Hadi lewat keterangan tertulis, Kamis (1/12).

Selain itu, Jatim juga telah memanen beras dengan luas panen mencapai 105 ribu hektar, setara beras 389.000 ton pada November 2022.

Hadi menyebutkan dari hasil faktual, di sejumlah penggilingan padi kecil dan pedagang-pedagang Jatim terdapat ada 57 ribu ton beras. Termasuk juga diklaim banyak stok GKG maupun beras di penggilingan padi besar yang tersedia.

"Sesuai data, stok beras menunjukkan bahwa Jawa Timur masih surplus," kata Hadi.

Senada, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat Dadang Hidayat mengungkapkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) produksi gabah kering giling mencapai 2,7 ton.

"Angka sementara BPS tahun 2022, produksi padi Jawa Barat September-Desember 2022 sebanyak 2,7 juta ton gabah kering giling (GKG) dan produksi ini setara dengan 1,56 juta ton beras," ungkapnya.

Data ini pun disandingkan dengan jumlah penduduk Jawa Barat 2020 sebanyak 49,93 juta orang dengan tingkat konsumsi beras menurut Dusenas DKPP Jawa Barat adalah 1,38 juta ton. Maka artinya, produksi beras di Jabar masih berlebih.

"Maka kebutuhan beras rakyat Jawa Barat sebanyak 1,38 juta ton sehingga Jawa Barat masih surplus beras sebesar 178.883 ton beras," Kata Dadang.

Menurutnya, stok beras ini tersebar hampir di semua Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Termasuk stok sekitar 10 persen dari surplus berada di penggilingan dan di gudang pedagang sebanyak 15.968,19 ton.

Saat ini, di Jawa Barat, harga rata-rata gabah kering panen sebesar Rp4.886, sehingga jika beras impor masuk langsung membuat harga gabah dan beras anjlok.

"Di samping stok di penggilingan dan gudang pedagang tentunya beras Jawa Barat juga tersebar dan tersimpan berupa stok di rumah tangga," ucap Dadang.

[Gambas:Video CNN]

Jimat kecil vitalitas

Menperin Ungkap Formulasi Subsidi Kendaraan Listrik Masih Dirumuskan******

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan masih merumuskan formulasi subsidi kendaraan listrik.

Nantinya, tidak hanya mobil dan motor listrik yang mendapatkan subsidi, namun juga untuk bus. Bahkan, kendaraan hybrid juga akan mendapatkan subsidi. Menurutnya, kebijakan ini diambil untuk menyokong industri berbasis listrik dalam negeri.

"Yang pasti kebijakan pemberian insentif bagi pembelian mobil, dan atau motor, dan atau bus listrik itu kita ambil untuk mendorong pengembangan industri berbasis listrik di Indonesia," kata Agus di Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Selasa (27/12).

Menurutnya, hitungan pemberian subsidi ini bukan hal yang mudah sebab perlu mempertimbangkan berbagai faktor. Terlebih, pemerintah masih harus meminta persetujuan DPR terkait anggaran yang akan diajukan.

"Jadi ini bukan hal yang simpel, tapi prinsipnya pemerintah sangat mendukung pengembangan dari industri otomotif berbasis baterai. Percepatan-percepatan ini yang akan kita lakukan," tutur Agus.

Lebih jauh, ia menjelaskan mekanisme subsidi yang akan diberikan kepada bus listrik akan berbeda motor dan mobil listrik. Sebab, menurutnya, bus digunakan untuk kepentingan publik dan bukan pribadi.

Salah satu yang dipertimbangkan saat ini adalah subsidi motor dan mobil listrik akan diberikan kepada pembeli. Sementara, bus listrik tidak dibeli oleh perorangan melainkan kantor pemerintahan, pengusaha, dan lainnya.

"Bus listrik akan kita pelajari lagi, kalau mobil dan motor diberikan kepada pembeli, jadi rupiah (subsidi) itu diberikan kepada pembeli. Jadi ini yang demand side kita berikan, kalau bus yang beli kan bukan masyarakat, pengusaha atau pemerintah daerah, nanti yang akan kita hitung secara berbeda," ungkapnya.

Sedangkan, untuk kendaraan hybrid atau campuran antara listrik dan bahan bakar minyak (BBM), Agus menjelaskan bakal memberi subsidi yang lebih sedikit ketimbang kendaraan listrik.

Ia mengungkapkan saat ini baru ada dua perusahaan kendaraan listrik di Indonesia yaitu Hyundai dan Wuling. Menurutnya, informasi terkait subsidi kendaraan listrik ini disebarkan untuk menunjukkan upaya pemerintah mendorong perusahaan-perusahaan berinvestasi di sektor ini.

Kendati, Agus mengaku masih enggan membuka terlalu banyak terkait kebijakan kendaraan listrik sebab khawatir menimbulkan kesan yang tak sesuai dengan tujuannya.

"Jadi ada beberapa hal yang masih harus di-keep, mohon maaf, karena kita tidak mau menimbulkan satu kesan yang salah nanti, kalau kita menyampaikan informasi (kendaraan listrik)," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Bepergian melintasi surga

Banjir Turis, Pemerintah Buka Opsi TKI ke Sektor Pariwisata Jepang******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengusulkan amandemen Chapter on MNP pada Basic Agreement IJEPA. Dalam usulannya, Pekerja Migran Indonesia (PMI) atawa TKIberpeluang bekerja pada sektor pariwisata Jepang.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi dalam pertemuannya dengan Wakil Menteri Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang Yogi Kobayashi pada The 17th Asia Pacific Regional Meeting of the ILO di Singapura, Rabu (7/12).

Pertemuan itu, kata Anwar, akan menghasilkan kepastian terkait dibukanya peluang penempatan PMI di bawah skema IJEPA atau Indonesian-Japan Economic Partnership Agreement.

Diharapkan, Pemerintah Jepang akan mendorong perluasan sektor penempatan TKI seperti yang diusulkan oleh Pemerintah Indonesia, serta kerja sama dalam pengembangan pelatihan bahasa Jepang dan pelatihan care worker bagi PMI.

Menurut Anwar, penempatan PMI di bawah skema IJEPA yang merupakan mekanisme Government to Government (G-to-G) telah mencapai batch ke-15. Lewat program ini, PMI diberikan pelatihan bahasa Jepang selama 6 bulan sebelum berangkat.

"Dan, pelatihan bahasa Jepang di AOTS (The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnership selama 6 bulan di Jepang," terang dia.

Karenanya, ia berharap pertemuan tersebut dapat menghasilkan pengetahuan dan informasi bermanfaat untuk membangun jejaring kemitraan pasar kerja di Jepang.

"Saya harap hubungan kerja sama antara Indonesia dan Jepang, khususnya di bidang ketenagakerjaan akan semakin baik dan terus berkembang," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Tanpa batas kita adalah monster

Tiga Negara Penyumbang Surplus Neraca Dagang RI pada November 2022******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tiga negara sebagai penyumbang surplusterbesar neraca perdaganganRI pada November 2022.

Ketiganya adalah Amerika Serikat (AS), India, dan Filipina. Tercatat AS menjadi negara paling besar menyumbang surplus neraca perdagangan dengan nilai US,31 miliar.

Angka tersebut terdiri dari ekspor non migas sebesar US,1 miliar dan impor sebesar US5,8 juta.

Selanjutnya, Filipina menyumbang surplus sebesar US,02 miliar yang terdiri dari ekspor sebesar US,15 miliar dan impor US4,4 juta.

Neraca perdagangan Indonesia tercatat surplus US,16 miliar atau setara dengan Rp80,6 triliun (asumsi kurs Rp15.621 per dolar AS) secara bulanan pada November 2022.

Namun, surplus lebih rendah dibandingkan Oktober yang sebesar US,67 miliar atau setara dengan Rp88,2 triliun.

Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M. Habibullah mengatakan capaian neraca dagang Indonesia sudah mengalami surplus dalam 31 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

"Neraca perdagangan barang mencapai surplus sebesar US,16 miliar. Neraca perdagangan Indonesia sampai dengan November 2022 membekukan surplus selama 31 bulan berturut-turut," papar Habibullah dalam konferensi pers, Kamis (15/12).

Habibullah mengatakan kenaikan neraca dagang karena nilai ekspor melonjak 5,58 persen dari US,85 miliar pada November 2021 menjadi US,12 miliar pada November 2022.

Sementara, nilai impor hanya US,96 miliar atau turun 1,89 persen dari tahun lalu yang sebesar US,33 miliar.

Neraca perdagangan komoditas nonmigas tercatat surplus US,83 miliar. Sedangkan, untuk neraca perdagangan komoditas migas tercatat defisit sebesar US,67 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Sage dan Gadis

Kemenkop UKM: Kalau Ada yang Mengaku Koperasi Pinjol, Itu Ilegal******

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) menegaskan hingga saat ini tidak ada koperasi yang menjalankan usaha pinjaman daring (pinjol) secara legal.

"Sampai sekarang belum ada koperasi pinjol. Jadi kalau ada yang mengaku koperasi pinjol itu pasti ilegal," ujar Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM Ahmad Zabadi dalam Diskusi Santai dengan Redaktur Media di Jakarta pada Rabu (7/12).

Hal itu ia ungkap setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan belum ada satu pun badan hukum koperasi yang mengajukan izin untuk menyelenggarakan pinjol.

Dalam ruu itu, koperasi bisa bergerak di semua sektor usaha jasa keuangan selama memenuhi regulasi di sektor terkait, termasuk masalah perizinan dan pengawasan.

"Kan boleh koperasi menjalankan usaha pinjol asal legal. Itu izin dan pengawasannya di bawah OJK," terangnya.

Selanjutnya, Zabadi mengimbau masyarakat untuk memilih koperasi yang terpercaya. Sebelum bergabung menjadi anggota koperasi, sebaiknya masyarakat mengecek profil koperasi tersebut melalui online data system (ODS) Kemenkop UKM.

"ODS bisa menjadi rujukan awal untuk melihat profil koperasi," ujarnya.

Terdapat beberapa grade yang dapat disematkan ke koperasi. Grade A artinya koperasi telah melaporkan hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) 3 tahun buku terakhir berturut-turut.

Grade B berarti, koperasi telah melaporkan hasil RAT minimal 2 kali tahun buku dalam 3 tahun terakhir. Lalu, Grade C1 artinya koperasi yang baru berdiri dalam 3 tahun terakhir dan melaporkan 1 kali RAT dalam 3 tahun terakhir.

Grade C2 artinya koperasi yang berdiri lebih dari 3 tahun, namun baru melaporkan 1 kali RAT pada tahun berjalan. Terakhir, Grade D berarti koperasi belum pernah melaporkan RAT dalam 3 tahun buku terakhir.

"Kalau dia bukan grade A atau b sebaiknya pertimbangkan betul untuk bergabung ke sana. Kalau tidak mengenal dengan baik, misalnya grade C atau D, sebaiknya jangan," ujarnya.

Pada saat yang sama, pihaknya juga sedang memperbaiki sistem pengawasan yang lebih kuat. Terlebih, saat ini sedang disusun RUU Perkoperasian yang mengusulkan pembentukan otoritas pengawas koperasi (OPK) secara independen.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Fantasi dan Legendaris

Kadin Jatim Minta Pemerintah Percepat Penerbitan PMK Cukai Tembakau******

KADIN Jawa Timur meminta Kementerian Keuangan segera menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang kebijakan Cukai Hasil Tembakau(CHT) yang berlaku tahun depan.

Ketua Umum KADIN Jawa Timur Adik Dwi Putranto mengatakan belum adanya aturan jelas yang mengatur detail tarif CHT ini menimbulkan keresahan bagi para pelaku usaha.

"Cukai rokok mengalami kenaikan tinggi dalam beberapa tahun terakhir semakin memberatkan para pelaku Industri Hasil Tembakau (IHT). Ditambah lagi, saat ini aturan baku mengenai tarif tidak kunjung diterbitkan. Hal ini tentu mengganggu kelangsungan usaha," kata Adik, Jumat (9/12).

Menurutnya, ketidakjelasan ini menjadi masalah bagi pengusaha yang juga terbebani dengan kenaikan cukai yang tinggi. Pasalnya hal ini akan berimbas pada rantai pasok produk tembakau.

"Terlebih pada perusahaan-perusahaan yang tidak lagi memiliki stok pita cukai, mereka harus menghentikan operasinya sampai waktu yang tidak diketahui. Ini menciptakan ketidakpastian usaha." ucapnya.

Pada kesempatan itu, ia mengungkapkan pandangannya terhadap penetapan kenaikan cukai dua tahun yang ditetapkan Pemerintah.

"Kami menghargai langkah Pemerintah yang pada tahun ini menetapkan angka kenaikan cukai untuk dua tahun, dengan harapan bahwa ini akan memberikan proyeksi usaha yang lebih baik," ujarnya.

Namun, Pemerintah perlu melihatnya dengan lebih luas, dalam beberapa tahun terakhir, IHT sudah mengalami tekanan berat, dan hal ini diperburuk dengan adanya pihak-pihak tidak resmi yang turut masuk di dalam industri tembakau dengan melakukan peredaran rokok illegal dengan jumlah yang kian meningkat.

"Mereka ini tidak membayar cukai dan bisa bergerak bebas" kata dia.

Ketua Gabungan Perusahaan Rokok (GAPERO) Sulami Bahar berharap pemerintah dapat lebih mendukung pelaku usaha resmi di IHT dengan menerapkan peraturan yang jelas dan transparan.

"Perusahaan rokok sudah banyak ditempa dengan berbagai tekanan, seperti tarif cukai dan rokok illegal. Angka kenaikan 10 persen selama dua tahun ke depan dirasa tinggi bagi kami, apalagi di waktu yang sama kami harus bersaing dengan keberadaan rokok illegal yang beredar marak di pasar," kata Sulami.

"Kami khawatir kalau industri ditekan terus-menerus seperti ini mereka akan menutup pabriknya atau yang terburuk mereka beramai-ramai akan beralih ke rokok ilegal yang pada kenyataannya selama ini diberi karpet merah oleh pemerintah" tambahnya.

Sulami berharap pemerintah dapat memberikan jaminan proteksi yang lebih pasti untuk kelangsungan usaha yang kondusif bagi para pelaku usaha resmi IHT.

"Dan saat ini banyak pelaku industri yang terpaksa memberhentikan operasi karena tidak memiliki kejelasan tersebut," ucapnya.

Owner PT Surya Hutama Anugerah Sandee Surya yang juga menjabat sebagai Divisi Kepemerintahan Asosiasi Pengusaha Vapor Indonesia (APVI) mengaku kecewa dengan penundaan keputusan PMK.

"Ini merepotkan karena kami telah menyusun planning dan sekarang belum boleh melakukan pengajian P3C, ya memang menjadi sulit. Karena dengan lambatnya keputusan tersebut, maka berdampak pada konsep menjadi terhenti dan akhirnya harus dimundurkan," ujar Sandee.

Sandee menambahkan kenaikan cukai untuk industri vape pada 2023 telah diputuskan sebesar 15 persen. Padahal tahun lalu sudah ada kenaikan sebesar 17,5 persen. Dengan kenaikan ini, ia menyebut industri vape mengalami kondisi yang berat.

"Kami rasa dengan adanya kenaikan itu sudah berat, sekarang malah ada penundaan lagi, jadi segera diputuskan saja," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]