game 88 slot

kegelapan ekstrem

Eksportir Nikel Ilegal ke China Terancam Bui 20 Tahun******

Eksportir penyelundup 5 juta ton bijihnikel ke China terancam hukuman penjara 20 tahun hingga denda Rp100 miliar.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto menegaskan sudah mengantongi nama-nama eksportir ilegal tersebut. Bahkan, potensi sanksi sudah disiapkan mengacu UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang sudah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006.

"Dan memang ada beberapa eksportir yang tidak bisa saya utarakan di sini, nanti akan kami sampaikan ke penegak hukum dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," ungkapnya, dikutip dari CNBCIndonesia, Senin (3/7).

Mengutip pasal 102 UU Kepabeanan dijelaskan sanksi yang diberikan atas tindakan penyelundupan impor adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun. Selain itu, pelaku diancam denda antara Rp50 juta hingga Rp5 miliar.

Namun, dalam revisi beleid tersebut disisipkan pasal 102 A, B, C, dan D.

Rinciannya, pasal 102 A mengatur 5 batasan utama tindakan pelaku penyelundupan ekspor, antara lain sebagai berikut:

a. mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
b. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
c. memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
d. membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
e. mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean.

Lima tindakan penyelundupan ekspor tersebut bakal dijerat hukuman sama seperti tindakan impor ilegal, yakni penjara 1 tahun hingga 10 tahun serta denda Rp50 juta sampai Rp5 miliar. Bahkan, hukuman lebih berat dijatuhkan jika tindakan ilegal tersebut merusak perekonomian negara.

"Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102 A yang mengakibatkan terganggunya sendi- sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5 miliar dan paling banyak Rp100 miliar," tulis pasal 102 B beleid tersebut.

Tak sampai di sana, pasal 102 C merinci hukuman lebih berat jika pelaku adalah pejabat dan aparat penegak hukum. Pidana yang dijatuhkan sesuai ancaman pidana dalam beleid tersebut, ditambah satu pertiga.

Sementara itu, di pasal 102 D disebutkan bagi pihak yang tidak mengangkut barang sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak bisa membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya, dipidana penjara paling singkat 1 tahun hingga 5 tahun. Ada juga pidana denda Rp10 juta hingga Rp1 miliar.

Lalu, pasal 103 mengatur tentang 4 tindakan yang berpotensi dijatuhi hukuman. Pertama,menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan.

Kedua,membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan. Ketiga,memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean.

Keempat,menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102.

"Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 8 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp5 miliar," tulis sanksi di pasal 103.

Ada juga satu pasal sisipan di antara pasal 103 dan 104, yakni 103 A. Dalam pasal ini mengatur hukuman untuk setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang kepabeanan.

Sanksi yang dijatuhkan adalah pidana penjara 1 tahun-5 tahun dan/atau denda Rp50 juta hingga Rp1 miliar. Bahkan, perbuatan tersebut yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara disanksi pidana penjara 2 tahun-10 tahun dan/atau denda Rp1 miliar hingga Rp5 miliar.

[Gambas:Video CNN]

sebuah surga

Ada Sejak 1884, Kementan Beber Alasan Antraks Tak Akan Musnah******

Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap penyakit antraksdi Indonesia pertama kali muncul pada 1884 dan masih ada hingga sekarang. Penyakit yang ditularkan dari hewanini memang tidak bisa dimusnahkan, hanya bisa dikendalikan.

Kasus terbaru adalah temuan kasus penyakit antraks di Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta, yang menewaskan tiga orang.

"Antraks ada di Indonesia sejak 1884 dan setiap tahun memang terjadi beberapa kasus yang sporadis, tidak endemis pada daerah-daerah tertentu saja. Sehingga ketika ada faktor risiko (infeksi), spora (serbuk) ini akan aktif kembali menginfeksi," kata Direktur Kesehatan Hewan Kementan Nuryani Zainuddin dalam konferensi pers daring, Kamis (6/7).

Nuryani menegaskan hewan-hewan sakit dengan gejala demikian tidak boleh disembelih. Ini demi mencegah penyebaran spora. Spora antraks menyebar ke tanah dan lingkungan, lalu mengendap di sana hingga puluhan tahun. Begitu ada faktor pemicu, spora tersebut kembali aktif menularkan kepada hewan maupun manusia.

"Ternak yang mati atau sakit ini tidak boleh dibedah, harus dibakar atau dikubur untuk mencegah penularan. Ketika dibedah akan terjadi spora, penularan, dan masuk ke dalam tanah dan bertahan sampai puluhan tahun," ungkapnya.

Meski tak bisa hilang, ia menjabarkan beberapa langkah pencegahan antara lain vaksinasi hewan di area endemik, kontrol lalu lintas hewan dari daerah endemik ke daerah bebas antraks hingga tindakan disposal atau pemusnahan hewan yang terinfeksi.

Kementan menyebut kasus antraks pada hewan di Gunung Kidul merupakan kejadian pertama tahun ini. Ada 12 ekor ternak terinfeksi, terdiri dari 6 ekor sapi dan 6 ekor kambing.

Sebelumnya, Kementan mendata kasus antraks di Indonesia ada 10 kasus pada 2022, 8 kasus pada 2021 dan 11 kasus di 2020.

[Gambas:Video CNN]

makhluk abadi

Kementan Ungkap Dua Cara Penyakit Antraks Tulari Manusia******

Kementerian Pertanian (Kementan) menjelaskan penyakit antraks pada hewan bisa menulari manusia. Infeksi pada manusia dari hewan yang sakit bisa terjadi melalui dua cara.

Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Kementan Syamsul Maarif antraks bisa menular dari hewan ternak seperti sapi, kerbau, babi, kambing hingga domba. Ternak yang terjangkit penyakit akibat bakteri ini bisa menginfeksi manusia jika produknya dikonsumsi atau terjadi kontak kulit.  

Syamsul mencontohkan temuan kasus antraks terbaru di Gunung Kidul, DI Yogyakarta, yang menewaskan tiga orang.

Kementan mengungkap penyakit antraks di Indonesia pertama kali muncul pada 1884 dan masih ada hingga sekarang. Penyakit yang ditularkan dari hewan ini memang tidak bisa dimusnahkan, hanya bisa dikendalikan.

"Antraks ada di Indonesia sejak 1884 dan setiap tahun memang terjadi beberapa kasus yang sporadis, tidak endemis pada daerah-daerah tertentu saja. Sehingga ketika ada faktor risiko (infeksi), spora (serbuk) ini akan aktif kembali menginfeksi," kata Direktur Kesehatan Hewan Kementan Nuryani Zainuddin.

Meski tak bisa hilang, Nuryani menjabarkan beberapa langkah pencegahan antara lain vaksinasi hewan di area endemik, kontrol lalu lintas hewan dari daerah endemik ke daerah bebas antraks hingga tindakan disposal atau pemusnahan hewan yang terinfeksi.

Ia menjelaskan hewan yang terinfeksi bakal mengalami demam tinggi, kejang, sulit bernafas, rebah kemudian mati. Hewan-hewan sakit dengan gejala demikian tidak boleh disembelih untuk mencegah penyebaran spora.

Pasalnya, spora antraks menyebar ke tanah dan lingkungan, lalu mengendap di sana hingga puluhan tahun. Begitu ada faktor pemicu, spora tersebut kembali aktif menularkan kepada hewan maupun manusia.

"Ternak yang mati atau sakit ini tidak boleh dibedah, harus dibakar atau dikubur untuk mencegah penularan. Ketika dibedah akan terjadi spora, penularan, dan masuk ke dalam tanah dan bertahan sampai puluhan tahun," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Saya sangat ingin mati sebagai guru

Sempat Terhenti, KAI Daop 6 Pastikan Perjalanan Aman Usai Gempa DIY******

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 6 memastikan perjalanan kereta api kini aman setelah gempa Magnitudo 6,4 di 94 Km Barat Daya Bantul-DIY yang terjadi pukul 19.57 WIB, Jumat (30/6).

Manager Humas Daop 6 Yogyakarta Franoto Wibowo di Solo mengatakan Daop 6 langsung menerjunkan petugas untuk mengecek kondisi jalur kereta api setelah gempa terjadi, dan 12 perjalanan sempat terhenti.

Lihat Juga : Daftar 12 Perjalanan Kereta yang Dihentikan Saat Gempa Guncang Yogya

[Gambas:Video CNN]

Selain itu, KA 217 Jayakarta, KA 87 Senja Utama Slo, KA 124 Bangunkarta, KA 93 Lodaya, KA 690F KRL commuter Line, KA 55 Gajayana, dan KA 97 Sancaka.

Oleh sebab itu, ia turut menyampaikan permohonan maaf atas tertahannya KA tersebut selama beberapa menit karena dilakukan pengecekan jalur untuk memastikan perjalanan KA aman dan selamat.

Terkait hal itu, ia meminta penumpang tidak mengkhawatirkan kondisi tersebut karena KAI telah mengerahkan petugas pemeriksa dan perawatan jalur untuk bersiaga di semua titik sesuai wilayahnya.

Lihat Juga : Listrik di Beberapa Wilayah Kebumen Terputus Imbas Gempa DIY

Kepala Penyihir

Eksportir Nikel Ilegal ke China Terancam Bui 20 Tahun******

Eksportir penyelundup 5 juta ton bijihnikel ke China terancam hukuman penjara 20 tahun hingga denda Rp100 miliar.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto menegaskan sudah mengantongi nama-nama eksportir ilegal tersebut. Bahkan, potensi sanksi sudah disiapkan mengacu UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang sudah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006.

"Dan memang ada beberapa eksportir yang tidak bisa saya utarakan di sini, nanti akan kami sampaikan ke penegak hukum dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," ungkapnya, dikutip dari CNBCIndonesia, Senin (3/7).

Mengutip pasal 102 UU Kepabeanan dijelaskan sanksi yang diberikan atas tindakan penyelundupan impor adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun. Selain itu, pelaku diancam denda antara Rp50 juta hingga Rp5 miliar.

Namun, dalam revisi beleid tersebut disisipkan pasal 102 A, B, C, dan D.

Rinciannya, pasal 102 A mengatur 5 batasan utama tindakan pelaku penyelundupan ekspor, antara lain sebagai berikut:

a. mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
b. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
c. memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
d. membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
e. mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean.

Lima tindakan penyelundupan ekspor tersebut bakal dijerat hukuman sama seperti tindakan impor ilegal, yakni penjara 1 tahun hingga 10 tahun serta denda Rp50 juta sampai Rp5 miliar. Bahkan, hukuman lebih berat dijatuhkan jika tindakan ilegal tersebut merusak perekonomian negara.

"Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102 A yang mengakibatkan terganggunya sendi- sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5 miliar dan paling banyak Rp100 miliar," tulis pasal 102 B beleid tersebut.

Tak sampai di sana, pasal 102 C merinci hukuman lebih berat jika pelaku adalah pejabat dan aparat penegak hukum. Pidana yang dijatuhkan sesuai ancaman pidana dalam beleid tersebut, ditambah satu pertiga.

Sementara itu, di pasal 102 D disebutkan bagi pihak yang tidak mengangkut barang sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak bisa membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya, dipidana penjara paling singkat 1 tahun hingga 5 tahun. Ada juga pidana denda Rp10 juta hingga Rp1 miliar.

Lalu, pasal 103 mengatur tentang 4 tindakan yang berpotensi dijatuhi hukuman. Pertama,menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan.

Kedua,membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan. Ketiga,memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean.

Keempat,menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102.

"Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 8 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp5 miliar," tulis sanksi di pasal 103.

Ada juga satu pasal sisipan di antara pasal 103 dan 104, yakni 103 A. Dalam pasal ini mengatur hukuman untuk setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang kepabeanan.

Sanksi yang dijatuhkan adalah pidana penjara 1 tahun-5 tahun dan/atau denda Rp50 juta hingga Rp1 miliar. Bahkan, perbuatan tersebut yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara disanksi pidana penjara 2 tahun-10 tahun dan/atau denda Rp1 miliar hingga Rp5 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Oga Emas dari dunia lain

Arti Perusahaan Zombie yang Diwanti******

Dana Moneter Internasional (IMF) mewanti-wanti Indonesia potensi munculnya 'perusahaan zombie' usai pandemi covid-19. Dengan adanya pemulihan ekonomi, IMF menilai langkah-langkah dan insentif peraturan harus diperketat.

Lembaga keuangan ini merekomendasikan restrukturisasi kredit yang berakhir pada Maret 2023 lalu diperpanjang hingga Maret 2024, tidak lagi dilanjutkan setelah tahun depan.

"Dengan pemulihan ekonomi yang baik, bank seharusnya berada dalam posisi yang baik untuk menilai risiko kredit," tulis laporan IMF, yang dirilis Juni 2023.

Lantas, apa itu perusahaan zombie?

Sebenarnya, tak ada definisi resmi apa itu perusahaan zombie. Namun, secara informal perusahaan zombie ditujukan pada perusahaan yang kinerja keuangannya terus merugi, operasional mandek, serta beban utangnya lebih tinggi daripada aset perusahaan.

Perusahaan zombie umumnya masih beroperasi meski finansialnya tak sehat dan tak bisa membayar utang perusahaan. Ibarat 'mayat hidup', perusahaan zombie tidak mampu bertahan dari naiknya suku bunga, lesunya pasar dan kondisi ekonomi yang sulit.

Eks menteri keuangan era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Chatib Basri, mengatakan perusahaan zombie muncul karena beberapa kemungkinan seperti daya beli masyarakat melemah, kelas menengah atas menahan konsumsi, perubahan perilaku, dampak pembatasan aktivitas ekonomi, termasuk kurangnya insentif dan investasi ekspansi usaha.

Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal menjelaskan perusahaan disebut zombie lantaran korporasi sudah sangat kehabisan amunisi.

"Zombie companiesini sangat mungkin muncul karena dari sisi produksi, mereka tidak bisa menghentikan mesin, listrik dan gaji tetap bayar, namun tidak menghasilkan. Masalahnya, lama-kelamaan membuat pengangguran meningkat dan PHK," ucap Fithra kepada CNNIndonesia.com.

[Gambas:Video CNN]