slot banyak jp

Buku Harian Masalah Aize

play 388 slot

Apindo Temukan Ada 5 Provinsi Tak Patuhi Rumus UMP Jokowi******

Jakarta, CNN Indonesia--

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menemukan ada lima daerah yang tidak patuhi aturan upah minimum provinsi (UMP). Hal ini sejalan dengan tahun politik sehingga banyak dimanfaatkan kepala daerah.

Adapun ketentuan UMP saat ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Kelima wilayah tersebut adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Provinsi Lampung dan Maluku Utara. Apindo menyebut penetapan UMP 2024 di atas hasil rumus hitung yang ditetapkan pemerintah.

Kendati demikian, ia menyebutkan tidak semua kabupaten dan kota di provinsi tersebut melanggar aturan. Masih ada beberapa yang mengikuti, meskipun kebanyakan tak sesuai.

"Jadi ada beberapa kabupaten/kota saja yang tidak sesuai dan ini sudah dilakukan evaluasi di dalam dewan pengupahan nasional. Sehingga menaker (Ida Fauziah) sudah bersurat untuk gubernur itu untuk mengingatkan," jelasnya.

Menurutnya, rumus hitung UMP dalam PP Pengupahan Jokowi sudah sesuai dengan perhitungan pengeluaran pokok masyarakat.

"Dengan PP 51 itu, itu di situ diatur bahwa daerah yang upah minimumnya sudah di atas rata-rata konsumsi rumah tangga, kenaikannya hanya pertumbuhan ekonomi dikalikan faktor alpa yang 0,10-30. Artinya, yang sudah terlalu tinggi, ya direm," pungkas Darwoto.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/pta)

Yin Zu

ligakembar

Kejagung: Putusan MK perkuat independensi kejaksaan******

Semoga akan memberikan motivasi dalam berkinerja lebih baik ... untuk kepentingan penegakan hukum.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan bahwa Kejaksaan Agung menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan jabatan Jaksa Agung bukan dari pengurus partai politik (parpol).

"Kami menyambut baik putusan MK dimaksud untuk memperkuat independensi kejaksaan sebagai aparat penegak hukum," kata Ketut di Jakarta, Jumat.

Meski demikian, lanjut Ketut, selama kepemimpinan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, penegakan hukum murni untuk kepentingan hukum.

Ketut menekankan bahwa penegakan hukum oleh kejaksaan selama kepemimpinan Sanitiar Burhanuddin selaku Jaksa Agung tanpa campur tangan politik.

"Sebagaimana yang telah berjalan selama ini di bawah kepemimpinan Jaksa Agung St. Burhanudin penegakan hukum yang dilakukan adalah murni kepentingan hukum tanpa adanya campur tangan politik," ujarnya.

Ketut yang juga menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bali itu menyatakan bahwa putusan MK tersebut sekaligus juga memberikan kesempatan lebih luas bagi insan adhyaksa untuk dapat berkarier di posisi lebih tinggi, yakni sebagai Jaksa Agung.

"Harapan dan kesempatan itu semoga akan memberikan motivasi dalam berkinerja lebih baik dan bermanfaat ke depannya untuk kepentingan penegakan hukum," kata Ketut.

Sejak berdiri 12 Agustus 1945 sampai sekarang, jabatan Jaksa Agung yang saat ini dipimpin Sanitiar Burhanuddin merupakan Jaksa Agung yang ke-24.

Jabatan Jaksa Agung dari pengurus partai sempat menuai pro dan kontra sejak Presiden RI Joko Widodo menunjuk Muhammad Prasetyo yang merupakan kader Partai NasDem.

Baca juga: Sesjamdatum Kejagung dibebastugaskan dari jabatan
Baca juga: Komisi III DPR sebut lelang jabatan dorong profesionalisme Kejagung

Jabatan Jaksa Agung dari kalangan partai politik pernah dijabat oleh Baharuddin Lopa periode 6 Juni 2001 sampai dengan 3 Juli 2001 dari Partai Golkar, kemudian Marzuki Darusman periode 29 Oktober 1999 s.d. 1 Juni 2001 merupakan seorang jaksa karier dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Adapun putusan MK tersebut tertuang dalam putusan nomor 6/PUU-XXII/2024. Merupakan gugatan oleh serang jaksa bernama Jovi Andrea Bachtiar, yang menggugat Undang-Undang Kejaksaan.

Dalam sidang pendahulu (1/2), pemohon menyebutkan Pasal 20 UU Kejaksaan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945.

Dalam gugatannya pemohon menyebut keterlibatan aktif penegak hukum dalam pragmatisme politik dengan sedang atau merangkap menjadi anggota politik dinilai akan merusak independensi kejaksaan secara inkonstitusional, utamanya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Jaksa Agung yang memiliki keterlibatan dengan partai politik sangat memungkinkan adanya kontrak politik atau mendapatkan tekanan dari kolega politiknya. Terlebih lagi, saat ini belum ada mekanisme checks and balancesberupa fit and proper testpada pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung.

Jaksa Agung dapat saja diberhentikan dari jabatannya apabila dianggap membangkang dari kolega politiknya.

Untuk itu, dalam petitumnya, pemohon meminta agar Mahkamah menambahkan syarat "g. Tidak sedang terdaftar sebagai anggota partai politik atau setidak-tidaknya telah 5 tahun keluar dari keanggotaan partai politik, baik diberhentikan maupun mengundurkan diri" dalam Pasal 20 UU Kejaksaan

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.

Mahkamah menyatakan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, Pasal 20 UU Kejaksaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf f, termasuk syarat bukan merupakan pengurus partai politik, kecuali telah berhenti sebagai pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum diangkat sebagai Jaksa Agung.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Hidup di surga

togel1001

Perubahan Jalur Peron di Stasiun Manggarai Bakal Berlaku Selamanya******

Jakarta, CNN Indonesia--

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Risal Wasal menyebut jalur penumpang KRL di Stasiun Manggarai, Jakarta, yang berubah karena adanya switch over (SO) ke-7 akan berlaku selamanya.

"Kayaknya enggak (akan berubah). Ini sudah yang terbaik," katanya di kantor Kemenhub, Rabu (20/12).

Risal menjelaskan dengan alur penumpang yang saat ini berlaku pergerakan orang akan lebih mudah.

Alur penumpang kereta api di Stasiun Manggarai mengalami perubahan mulai Rabu (20/12) ini seiring dengan dilakukannya switch over (SO) ke-7. Perubahan itu mengakibatkan beberapa dampak.

Pertama, pengguna line KRL Cikarang tujuan Tanah Abang atau Kampung Bandan yang dulu dilayani di peron antara jalur 6 dan 7 menjadi beralih ke peron di antara jalur 1 dan 2.

Kedua, pengguna KRL Cikarang tujuan Bekasi atau Cikarang yang semula dilayani di peron jalur 8, akan dipindah ke peron antara jalur 3 dan 4.

Ketiga, pengguna commuter line feeder tujuan Tanah Abang atau Kampung Bandan yang semula dilayani di peron jalur 6 dan 7, akan dialihkan ke peron antara jalur 1 dan 4.

Keempat, pengguna Kereta Bandara Soetta yang semula dilayani pada jalur 9 akan dialihkan ke jalur 7 dan 8.

Kelima, penumpang KRL tujuan Bogor, Nambo, Jakarta Kota tidak berubah tetap di peron 9,10,11 dan 12.

[Gambas:Video CNN]

 

(fby/pta)

Yan Shuai

bosku123

Mendagri apresiasi keberhasilan Polri amankan Pemilu 2024******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) atas keberhasilannya dalam mengamankan Pemilihan Umum 2024.

“Yang pertama adalah menjaga iklim demokrasi pasca-Pemilu 14 Februari, (sesuai) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kita sudah memasuki tahap yang penting. Kita semua bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, terima kasih banyak kepada seluruh jajaran Polri yang telah menyelesaikan (tugasnya) dengan sangat baik,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Selain pemilu serentak untuk memilih presiden-wakil presiden dan anggota legislatif pada 14 Februari lalu, pada 2024 juga akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak pada November 2024.

Hal ini untuk menyamakan arah atau visi-misi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pilkada serentak itu, sambung Tito, karena selama ini terjadi ketidakparalelan antara masa jabatan di level nasional dengan di level daerah. Akibatnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah seakan memiliki visi-misinya tersendiri.

“Yaitu untuk memperbaiki sistem tata pemerintahan, yang selama ini antara melaksanakan jabatan presiden, wakil presiden, gubernur dan bupati/wali kota tidak paralel,” ujarnya.

Lebih lanjut, Pemilu di Indonesia merupakan pemilu terbesar yang dilakukan dalam satu hari di dunia. Dia membandingkan dengan pelaksanaan di negara lain seperti China dan Amerika Serikat.

Meskipun masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan Pemilu, kata Mendagri, secara umum penyelenggaraan dan pengamanan yang dilakukan oleh Polri dan seluruh stakeholder telah berhasil dan sukses.

“Mengatur 1.000 orang yang ada di dalam ruangan (saja) tidak gampang, (apalagi) mengatur 200 juta orang (tentunya) sangat tidak gampang. Dan kita bisa melaksanakan itu dengan baik. Terlepas pasti ada kekurangan-kekurangan, pasti. Tapi ya secara umum maksud saya (berhasil), dan dunia memberikan apresiasi pada Indonesia,” jelas Tito.

Selanjutnya, pada masa penghitungan suara yang sedang berlangsung saat ini, Tito meminta agar Polri tidak lengah dalam menjaga keamanan.

Quick count yang dilakukan oleh berbagai lembaga bisa menjadi referensi, tetapi yang utama adalah penghitungan secara manual yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penghitungan suara ini perlu dijaga, terutama di tingkat lokal.

“Mempertahankan keamanan menjadi sangat-sangat penting,” katanya.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

gelang musim semi ilahi

slot vip login

Luhut Sebut 'Anak Muda' 20 Kali di Konferensi Pers Perdana Usai Sembuh******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut generasi anak muda harus dilibatkan dalam urusan kenegaraan oleh pemerintah yang akan datang usaiPilpres 2024.

Saking pentingnya bagi Luhut, ia menyebut anak muda sekitar 20 kali dalam konferensi pers pertama usai sembuh dari sakit yang dideritanya selama kurang lebih dua bulan terakhir pada, Jumat (22/12).

Lihat Juga : Luhut Ungkap Rencana Pertama Jokowi Jika Presiden Baru Telah Terpilih

Oleh karena itu, ia yakin segala permasalahan yang dihadapi Indonesia bisa diselesaikan di tangan kaum muda.

"Ingin saya sampaikan pada calon presiden yang akan datang, kita menghadapi masalah kompleks, kita harus kompak. Saya ingin katakan kita harus pakai anak-anak muda, kalau di sekeliling saya bukan anak-anak muda, gakakan seperti ini," kata Luhut dalam Konferensi Pers Evaluasi Kinerja 2023 Menuju Indonesia Emas 2045.

Anak muda yang Luhut maksud adalah anak buah di Kemenko Marves, seperti Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Rachmat Kaimuddin.

Lalu, ada Deputi 2 Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Firman Hidayat dan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Septian Hario Seto.

Luhut menilai segala prestasi yang ia raih tak lepas dari peran anak muda yang turut membantu dirinya.

"Jadi kita jangan melecehkan dan meremehkan anak-anak muda Indonesia, anak-anak muda Indonesia banyak yang hebat, tinggal kita beri kesempatan," kata dia.

Luhut tidak secara spesifik terus menerus menyinggung anak muda sebagai ajakan untuk mendukung pasangan capres cawapres di Pilpres 2024. Maklum, cawapres nomor urut 2 atau pendamping Prabowo Subianto, yakni Gibran Rakabuming Raka merupakan sosok anak muda.

Pilihan Redaksi Menebak 'Senjata' Ekonomi Cak Imin, Gibran, Mahfud di Debat Malam Ini Teten Sebut TikTok Shop Masih Langgar Aturan Jokowi Pede Ekonomi RI 2024 Tumbuh 5 Persen: Tetap Eling Lan Waspodo

Namun, Luhut sempat menyinggung jika kelas calon pemimpin terpilih adalah anak muda, maka harus didukung.

"Jadi saya ajak kita semua ayo kalau anak-anak muda terpilih jadi pemimpin, kita dukung. Kita harus bangga, kita dukung anak muda bawa Indonesia lebih hebat," tutur Luhut.

Ia pun lagi-lagi mengingatkan untuk tidak meremehkan anak muda. Menurutnya, orang yang satu generasi dengan dirinya tak layak mengecap anak muda ingusan atau minim pengalaman.

"Kita semua jangan kita lecehkan bangsa kita sendiri, anak muda sendiri, yang mengatakan masih ingusan dan sebagainya, gak perlu," ujar Luhut.

(mrh/rds)

[Gambas:Video CNN]

Orang-orang menghormati

trik pola slot princess

Bulog Bakal Nego India Buat Impor Beras ke Tanah Air******

Jakarta, CNN Indonesia--

Direktur Utama PerumBulog Bayu Krisnamurthi mengatakan India tidak lagi menutup keran ekspor beras. Karenanya, Bulog akan bernegosiasi dengan negara tersebut.

Namun, seluruh ekspor India harus dilakukan secara Government to Government (G2G).

"India ternyata telah merubah kebijakannya, tidak lagi melarang (ekspor) sama sekali, tapi merubah kebijakan ekspornya menjadi hanya dilakukan oleh pemerintah, hanya G2G termasuk beras pecah, gandum, dan gula. Jadi harus G2G," kata Bayu dalam konferensi pers di Bulog Corporate University, dikutip daridetikcom, Kamis (21/12).

Untuk Indonesia, Bulog akan menjadi perwakilan untuk bernegosiasi dengan lembaga tersebut.

"Bulog dalam hal ini sudah resmi ditunjuk oleh pemerintah Indonesia menjadi representatif dari pemerintah, sehingga Bulog bisa langsung negosiasi dengan lembaga itu," katanya.

Kendati demikian, Bayu mengatakan lembaga itu akan membuat proses ekspor Indonesia menjadi lebih panjang.

"Dengan kebijakan baru di India, prosesnya jadi lebih panjang, lebih banyak rangkaian aktivitas yang harus kita lewati sehingga misalnya jika terjadi transaksi dan importasi dengan India, saya perkirakan akan terjadi di akhir semester I atau awal semester II di 2024," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

(fby/pta)