play 77 slot

mpo555 demo 870Jutaan kata 315305Orang-orang telah membaca serialisasi

《play 77 slot》

Ganjar persilakan Presiden Jokowi ikut kampanye Pilpres 2024******

Secara regulasi tidak melanggar, hanya memang ketika situasinya mungkin agak berbeda.

Jakarta (ANTARA) - Calon Presiden RI Ganjar Pranowo mempersilakan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan menteri memihak dan ikut berkampanye di Pilpres 2024.

"Ya, silakan saja karena beliau sudah menyampaikan itu," ujar Ganjar di Stadion Golo Dukal, Langke Rembong, Manggarai, NTT, Jumat.

Menurut dia, tak ada aturan yang melarang presiden berkampanye. Namun, kata dia, sikap tersebut mengambil risiko besar dalam demokrasi.

"Secara regulasi tidak melanggar, hanya memang ketika situasinya mungkin agak berbeda, semua akan membandingkan pada saat kami di-briefinggubernur, kepala daerah semua harus netral," jelasnya.

"Akan tetapi, kondisi ini akan mengambi risiko besar pada demokratisasi dan demokrasi yang akan berjalan," sambung dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi di Jakarta, Rabu (24/1), mengatakan bahwa presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu ketika menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung peserta Pilpres 2024.

KPU RI telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Baca juga: Ganjar dukung rencana Mahfud mundur dari Kabinet Jokowi
Baca juga: Cak Imin tanggapi pernyataan Jokowi soal presiden boleh memihak

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

KIP ingatkan informasi cuti harus terbuka jika presiden ikut kampanye******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Informasi Pusat (KIP) RI mengingatkan informasi cuti harus terbuka dan diumumkan di hadapan publik jika presiden memutuskan ambil cuti untuk terlibat kampanye Pilpres 2024.

Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat RI Arya Sandhiyudha menjelaskan hak kampanye yang dilindungi oleh aturan perundang-undangan menuntut adanya keterbukaan terutama terkait informasi jika presiden memutuskan ambil cuti.

“Yang disampaikan Pak Presiden Jokowi, beliau dan/atau pejabat publik boleh berkampanye, itu ada prasyaratnya sehingga tidak mengabaikan aturan. Dalam kapasitas kami di Komisi Informasi Pusat RI hanya mengingatkan dalam aspek keterbukaan informasi publik, kampanye dan pemihakan itu diperkenankan hanya setelah cuti yang disampaikan secara tertulis. Tidak bisa lisan. Dalam hal ini, cuti harus diinformasikan terbuka ke khalayak/publik,” kata Arya Sandhiyudha di Jakarta, Rabu.

Arya menjelaskan presiden atau menteri wajib membuka informasi mengenai cuti, karena itu merupakan bagian dari informasi publik.

"Cuti tersebut mesti tertulis disampaikan dan ditembuskan kepada badan publik terkait seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), serta disampaikan terbuka kepada khalayak umum sebagai informasi publik terbuka,” kata Wakil Ketua KIP RI.

Arya juga menilai penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu juga perlu membantu sosialisasi dan ikut mengawasi bilamana ada pejabat publik yang terlibat kampanye. Tujuannya, keterbukaan itu demi menjaga kepercayaan publik.

"Ada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan KPU No. 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu, yang kami serahkan bagaimana sosialisasi dan pengertian mendetailnya kepada kolega KPU dan Bawaslu agar presiden dan/atau pejabat publik tersosialisasi dengan baik mengenai peraturan ini sehingga tidak terjebak menggunakan fasilitas jabatan, dan seluruh fungsi penyelenggaraan negara dan pemerintahan,” kata Arya.

Presiden RI Joko Widodo selepas menghadiri kegiatan di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, menyampaikan presiden sebagai warga negara juga punya hak politik salah satunya hak berkampanye.

Presiden Jokowi menjelaskan hak itu pun dilindungi dan diatur oleh peraturan perundang-undangan.

“Semua itu pegangannya aturan, kalau aturan boleh, silakan, kalau aturan boleh silakan, kalau aturan tidak boleh, tidak, sudah jelas itu. Jangan presiden tidak boleh, boleh berkampanye boleh. Tetapi dilakukan atau tidak dilakukan terserah individu masing-masing," kata Jokowi.

Walaupun demikian, Jokowi belum memutuskan akan mengambil hak politiknya itu atau tidak selama tahapan Pemilu 2024. “Ya nanti dilihat,” kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Presiden boleh kampanye asal tak gunakan fasilitas negara

Baca juga: Jokowi sebut Mahfud Md berhak mundur dari kabinet

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

KPU RI pastikan proses pengemasan logistik pemilu selesai 1 Februari******

Bantul (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia memastikan bahwa tahapan sortir dan lipat surat suara serta pengemasan semua logistik pemilu di seluruh kabupaten kota dapat selesai 100 persen pada 1 Februari 2024.

Komisioner KPU RI Idham Kholik disela meninjau gudang logistik KPU Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis, mengatakan bahwa proses sortir dan lipat surat suara di Bantul sudah selesai, dan saat ini tinggal proses pengemasan logistik pemilu.

"Hari ini setelah saya menghadiri kegiatan pelantikan kpps di Yogyakarta, sekarang meninjau gudang logistik pemilu di KPU Bantul, dan Alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan dipastikan 1 Februari 2024 semuanya sudah 100 persen selesai," katanya.

Dia juga mengatakan, proses sortir dan lipat surat suara serta pengemasan logistik baik kotak suara, bilik suara hingga perlengkapan di tempat pemungutan suara (tps) lainnya secara nasional juga sejauh ini tidak mengalami hambatan maupun kendala.

"Secara nasional juga sama, tidak ada hambatan yang berarti, Insya Allah akan memberikan pelayanan kepada pemilih sebagaimana mestinya di tps pada Rabu 14 Februari, semuanya sudah siap untuk melayani pemilih," katanya.

Terkait adanya surat suara yang rusak setelah disortir, pihaknya memastikan sudah tertangani, dan diupayakan penggantian sebelum 1 Februari 2024 terdistribusi ke kpu daerah yang mengajukan penggantian.

"Berkaitan dengan hal tersebut (surat suara rusak) akan segera dipenuhi, yang jelas tanggal 1 Februari semuanya harus sudah selesai, juga di daerah daerah pelosok semua insyaallah tidak ada masalah," katanya.

Pihaknya juga memastikan tahapan penyiapan logistik Pemilu di semua daerah semuanya berjalan lancar proses, baik sortir dan lipat surat suara serta pengemasan, semuanya harus tepat waktu.

"Secara nasional tidak ada masalah, karena hari ini hampir dipastikan semuanya sudah selesai untuk pelipatan, sekarang proses pengemasan saja," katanya.

Baca juga: KPU pastikan ada jaminan sosial dan cek kesehatan buat anggota kpps

Baca juga: KPU lantik 5,7 juta lebih anggota KPPS serentak di 71.000 lokasi

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：45 erek erek togel、pinjaman online tanpa bi checking 2022、cara mendapatkan voucher gratis ongkir shopee

Terkait：sakuraslot、team maxwin、thailand situs slot luar negeri、toko slot gacor、youngtoto、situs slot、situs judi slot 2022 resmi、daftar pinjol masuk slik、tafsir mimpi togel terjitu、demo slot rajacuan

---

---

bab terbaru：abu 77 slot（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08