zona maxwin

Budidaya kembali: Saya adalah Tuhan yang sejati

Tegas! Prabowo akan Lanjutkan Program Jokowi******

“Tidak hanya pintar, kalau pintar hatinya busuk tidak bagus. Kalau pintar hatinya busuk, itu koruptor, dia akan membawa lari kekayaan Indonesia. Kalau pintar tapi bekerja untuk orang asing, tidak baik untuk kita,” katanya.

Yang diinginkan, kata Prabowo adalah orang pintar hatinya baik, cintanya untuk rakyat Indonesia. Prabowo kembali menegaskan, Indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa dan menjadi tugas dirinya bersama dengan Gibran dan KIM manakala diberi mandat oleh rakyat adalah menjaga kekayaan itu, mengelola, mengatur, mengurus kekayaan.

Prabowo berharap semua kekayaan itu ketika dikelola memiliki nilai tambah dan bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.

“Saya bicara di Jakarta, saya bicara dengan orang-orang kaya di Jakarta, saya bilang, saudara-saudara kalau kaya sendiri dan rakyat di luar kalian miskin dan lapar, tidak mungkin satu negara hanya orang kaya, tidak mungkin, kita harus bikin seluruh rakyat Indonesia menikmati kekayaan itu,” kata Prabowo menegaskan.

Pakar hebat dari dunia lain

Tarif Tol Pasuruan******

TarifTol Pasuruan-Probolinggo bakal naik dalam waktu dekat. Namun, belum diketahui kapan kenaikan tersebut mulai diberlakukan.

Hal itu diumumkan oleh anak usaha Waskita Karya, PT Waskita Toll Road, melalui akun Instagram resmi @waskita_tollroad pada Rabu (28/2).

"Selamat sore rekans WTR, hari ini mimin mau ngingetin bahwa sebentar lagi ruas Tol Pasuruan-Probolinggo seksi 1-3 akan mengalami penyesuaian tarif dan untuk seksi 4A akan mulai bertarif," tulis pengumuman tersebut.

Berikut daftar tarif Tol Pasuruan-Probolinggo terbaru:

1. Grati-Tongas

- Golongan I naik dari Rp13 ribu menjadi Rp17 ribu

- Golongan II naik dari Rp19.500 menjadi Rp25.500

- Golongan III naik dari Rp19.500 menjadi Rp25.500

- Golongan IV naik dari Rp26 ribu menjadi Rp34 ribu

- Golongan V naik dari Rp26 ribu menjadi Rp34 ribu

2. Grati-Probolinggo Barat

- Golongan I naik dari Rp20 ribu menjadi Rp26 ribu

- Golongan II naik dari Rp30 ribu menjadi Rp39 ribu

- Golongan III naik dari Rp30 ribu menjadi Rp39 ribu

- Golongan IV naik dari Rp40 ribu menjadi Rp52.500

- Golongan V naik dari Rp40 ribu menjadi Rp52.500

3. Grati-Probolinggo Timur

- Golongan I naik dari Rp30 ribu menjadi Rp40 ribu

- Golongan II naik dari Rp45 ribu menjadi Rp60 ribu

- Golongan III naik dari Rp45 ribu menjadi Rp60 ribu

- Golongan IV naik dari Rp60 ribu menjadi Rp80 ribu

- Golongan V naik dari Rp60 ribu menjadi Rp80 ribu

4. Grati-Gending

- Golongan I Rp52 ribu

- Golongan II Rp78 ribu

- Golongan III Rp78 ribu

- Golongan IV Rp104 ribu

- Golongan V Rp104 ribu

5. Tongas-Probolinggo Barat

- Golongan I naik dari Rp7.000 menjadi Rp9.000

- Golongan II naik dari Rp10.500 menjadi Rp14 ribu

- Golongan III naik dari Rp10.500 menjadi Rp14 ribu

- Golongan IV naik dari Rp14 ribu menjadi Rp18.500

- Golongan V naik dari Rp14 ribu menjadi Rp18.500

6. Tongas-Probolinggo Timur

- Golongan I naik dari Rp18 ribu menjadi Rp23 ribu

- Golongan II naik dari Rp26.500 menjadi Rp34.500

- Golongan III naik dari Rp26.500 menjadi Rp34.500

- Golongan IV naik dari Rp35.500 menjadi Rp46.500

- Golongan V naik dari Rp35.500 menjadi Rp46.500

7. Tongas-Gending

- Golongan I Rp35 ribu

- Golongan II Rp52.500

- Golongan III Rp52.500

- Golongan IV Rp70 ribu

- Golongan V Rp70 ribu

8. Probolinggo Barat-Probolinggo Timur

- Golongan I naik dari Rp10.500 menjadi Rp14 ribu

- Golongan II naik dari Rp16 ribu menjadi Rp21 ribu

- Golongan III naik dari Rp16 ribu menjadi Rp21 ribu

- Golongan IV naik dari Rp21.500 menjadi Rp28 ribu

- Golongan V naik dari Rp21.500 menjadi Rp28 ribu

9. Probolinggo Barat-Gending

- Golongan I Rp26 ribu

- Golongan II Rp39 ribu

- Golongan III Rp39 ribu

- Golongan IV Rp51.500

- Golongan V Rp51.500

10. Probolinggo Timur-Gending

- Golongan I Rp12 ribu

- Golongan II Rp18 ribu

- Golongan III Rp18 ribu

- Golongan IV Rp24 ribu

- Golongan V Rp24 ribu.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Dewa Pedang Terkuat

KPPU Ungkap Produksi Turun Jadi Biang Kerok Kelangkaan Beras******

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkapkan kelangkaan dan tingginya harga berastak lepas dari penurunan produksi.

Hal itu diungkapkan oleh Komisioner Anggota KPPU Hilman Pujana usai Focus Group Discussion (FGD) terkait masalah beras bersama produsen, pengusaha penggilingan, Badan pangan Nasional, Kementerian perdagangan, Kementerian Pertanian, hingga Food Station Cipinang di kantor KPPU, Jakarta, Rabu (28/2).

Hilman menyebut saat ini suplai beras turun. Oleh karena itu, harganya pun melambung.

Selain itu, penurunan produksi juga tak lepas dari el nino.

Terkait kelangkaan beras premium di ritel modern, Hilman mengaku para produsen memang kesulitan menyalurkan beras ke pasar modern itu.

Sebab, para produsen tidak bisa memenuhi harga eceran tertinggi (HET) yang mencapai Rp13.900 per kg. Sementara, biaya yang harus dikeluarkan lebih dari angka itu.

"Jadi mereka (produsen) tidak bisa suplai ke market karena nggak masuk harga bahan gabahnya untuk mereka produksi sudah di atas Rp7.000. Tentunya, dengan produksi segala macem, sampai di ritel ya nggak akan masuk, pasti akan di atas HET," ujar Hilman.

Selanjutnya, ia mengatakan ketentuan HET merupakan ranah dari pemerintah. Namun, ia mengatakan Badan Pangan Nasional akan mereview HET itu.

"Tadi juga disampaikan oleh Bapanas juga akan dilakukan review terkait HET dan lain-lain," katanya.

Terpisah, Wakil Ketua Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) Billy Haryanto mengatakan beras langka di ritel modern karena diserbu oleh para calon legislatif (caleg).

Menurutnya, para caleg mulai memborong beras di ritel modern sejak masa kampanye dimulai pada November.

Ia mengatakan awalnya para caleg itu memesan beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Namun, PIBC baru bisa menyediakan beras dalam 1-2 hari. Akhirnya, para caleg lebih memilih langsung di ritel modern.

"Kemarin kan beras langka di ritel diberitakan. Itu betul. Karena diserbu caleg yang 5 kilogram. Banyak yang memesan di sini caleg itu, tapi nggak mampu produsen karena waktu nggak cukup, akhirnya beli di modern market," katanya di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Rabu (28/2).

Billy mengatakan karena diserbu caleg, pembelian beras di ritel kemudian dibatasi seperti saat ini.

"Waktu itu kan belum dibatasi jadi ngambil dari sana (ritel). Biasanya yang beli se-Jabodetabek dapilnya," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Pencuri besar

BRI Umumkan Pembagian Dividen Rp48,10 T usai RUPST 2024******

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2024 di Jakarta menyatakan menyetujui pembagian dividen sebesar Rp48,10 triliun atau per saham sebesar Rp319, setara dividend payout ratio kurang lebih 80,04 persen dari laba atribusi.

Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan, dengan pembayaran Dividen untuk Laba Tahun Buku 2023, CAR Perseroan tetap terjaga pada kisaran 20 persen, atau tetap di atas ketentuan minimum regulator. Dividen tersebut tercatat meningkat 10,59 persen dibandingkan nominal pada tahun 2023 sebesar Rp43,49 triliun.

"Perseroan memiliki struktur modal yang kuat dan likuiditas yang cukup dalam rangka ekspansi bisnis dan antisipasi risiko yang mungkin terjadi dalam pengelolaan bank," kata Sunarso.

Sunarso menyebut, hal itu sekaligus membuktikan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki fungsi agent of development dan value creator seperti BRI dapat menjalankan peran economic dan social value secara bersamaan.

"Melalui pembayaran pajak dan dividen, laba tersebut akan kembali ke negara sebagai pemegang saham mayoritas. Selanjutnya, laba ini digunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia melalui berbagai program pemerintah," ujar Sunarso.

Agenda RUPST dan Perubahan Struktur BRI

Pada RUPST 2024, setidaknya ada tujuh agenda, dua di antaranya adalah perubahan jajaran komisaris dan jajaran direksi.

Kelima agenda RUPST lainnya adalah sebagai berikut.

• Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, menyetujui Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas tindakan oengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.
• Menetapkan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk Tahun Buku 2024, serta tantiem untuk Tahun Buku 2023, bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
• Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk Tahun 2024.
• Menyetujui laporan Realisasi Penggunaan Dana, yang terkait laporan realisasi penggunaan dana obligasi subordinasi IV BRI tahun 2023 dan obligasi berwawasan lingkungan berkelanjutan I tahap II BRI tahun 2023.
• Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terakhir.

Adapun perubahan struktur jajaran komisaris dan direksi perseroan seperti berikut:

Perseroan memberhentikan dengan hormat dan mengangkat kembali Catur Budi Harto sebagai Wakil Direktur Utama BRI, Agus Noorsanto sebagai Direktur Bisnis Wholesale & Kelembagaan dan Agus Sudiarto sebagai Direktur Manajemen Risiko.

RUPST memberhentikan dengan hormat Hendrikus Ivo sebagai Komisaris Independen dan mengangkat Haryo Baskoro Wicaksono sebagai Komisaris Independen BRI.

RUPST lalu memutuskan mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan, di antaranya Direktur Bisnis Kecil dan Menengah menjadi Direktur Commercial, Small, and Medium Business serta Direktur Jaringan dan Layanan menjadi Direktur Retail Funding and Distribution.

Sehingga, RUPST mengalihkan penugasan Amam Sukriyanto semula Direktur Bisnis Kecil dan Menengah menjadi Direktur Commercial, Small, and Medium Business dan Andrijanto semula Direktur Jaringan dan Layanan menjadi Direktur Retail Funding and Distribution.

Dewan Komisaris

Komisaris Utama
Kartika Wirjoatmodjo

Wakil Komisaris Utama / Komisaris Independen
Rofikoh Rokhim

Komisaris
Awan Nurmawan Nuh

Komisaris
Rabin Indrajad Hattari

Komisaris Independen
Dwi Ria Latifa

Komisaris Independen
Heri Sunaryadi

Komisaris Independen
Paripurna Poerwoko Sugarda

Komisaris Independen
Agus Riswanto

Komisaris Independen
Numaria Sarosa

Komisaris Independen
Haryo Baskoro Wicaksono

Anggota Direksi

Direktur Utama
Sunarso

Wakil Direktur Utama
Catur Budi Harto

Direktur Keuangan
Viviana Dyah Ayu R.K

Direktur Bisnis Wholesale & Kelembagaan
Agus Noorsanto

Direktur Bisnis Mikro
Supari

Direktur Digital dan Teknologi Informasi
Arga Mahanana Nugraha

Direktur Commercial, Small & Medium Business
Amam Sukriyanto

Direktur Retail Funding & Distribution
Andrijanto

Direktur Human Capital
Agus Winardono

Direktur Manajemen Risiko
Agus Sudiarto

Direktur Bisnis Konsumer
Handayani

Direktur Kepatuhan
Ahmad Solichin Lutfiyanto

Para anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat diwajibkan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memenuhi ketentuan yang berlaku sebelum melaksanakan tugas dan fungsi jabatan.

Sunarso menambahkan, RUPST 2024 mengokohkan komitmen BRI untuk memperkuat kapabilitas retail banking dan mengoptimalkan kontribusi perusahaan anak.

"Strategi tersebut akan berfokus pada pengelolaan assets & liabilities yang lebih produktif, diversifikasi sumber pertumbuhan, keandalan pendukung operasional serta implementasi prinsip-prinsip ESG agar memberi nilai positif bagi lingkungan, dan BRI mampu men-deliver value beyond profit secara berkelanjutan," katanya.

Teknologi sejati tak tertandingi

Ganjar Komentari Pelanggar Etika Pemilu: Mestinya Malu, Dipecat Masih Menggugat******

“Mestinya ada rasa malu, mestinya ada permintaan maaf. Saya tidak yakin mereka berani mengundurkan diri, wong yang di MK mundur saja, dipecat saja, masih menggugat. Saya tidak tahu apakah negeri ini sudah betul-betul kehilangan etika dan moralnya. Maka ini, peringatan yang sangat keras dalam proses demokrasi,” ujar dia sebagaimana dikabarkan Antara,Selasa (6/2/2024).

Merujuk pada pelanggaran etika pemilu tersebut, Ganjar mengajak masyarakat agar tobat dan sadar serta kembali pada trek yang benar.

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy’ari, dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.

Ketua DKPP, Heddy Lugito, mengatakan bahwa Hasyim Asy’ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M. Afifuddin juga dijatuhi sanksi peringatan.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Mahkamah Konstitusi juga belum lama ini menjadi sorotan publik setelah Majelis Kehormatan MK (MKMK) memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua MK karena dinyatakan melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik hakim konstitusi dalam uji materi Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres/cawapres).

Kembali ke dunia roh

Tol Dalam Kota Bandung Dibangun Lagi Usai 17 Tahun Mangkrak******

JalanTol Dalam Kota Bandungatau Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR) dipastikan akan lanjut dibangun usai sempat mangkrak 17 tahun.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan pembangunan tol dalam kota akan dilanjutkan demi mengatasi kemacetan lalu lintas di Kota Bandung.

"Untuk mengatasi kemacetan di Kota Bandung, kami sepakat untuk melanjutkan Bandung Intra Urban Toll Road," ujar Basuki, dikutip dariAntara, Rabu (28/2),

"Jadi kita lelang segera, kita meneruskan untuk mengatasi kemacetan di Bandung," tuturnya.

Tak hanya Tol Dalam Kota Bandung, dalam pertemuan itu, Basuki juga membicarakan komitmen PUPR untuk membantu percepatan pembangunan sejumlah infrastruktur di Jawa Barat.

Setidaknya, ada empat kesepakatan lainnya antara Kementerian PUPR dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.Pertama,soal peningkatan jalan tambang di Parung Panjang, Bogor.

Namun, menurut Basuki, komitmen ini harus disertai dengan upaya Pemprov Jabar melanjutkan jalan khusus tambang. Kini pihaknya menunggu skema yang tengah disusun oleh Pemprov Jabar terkait pembangunan jalan khusus tersebut.

Kedua, terkait jalan Tol Cileunyi-Garut-Tasikmalaya (Cigatas). PUPR menargetkan pemenang lelang bisa diketahui pada Juli 2024 agar proses pembangunan jalan tol tersebut bisa segera dilaksanakan.

Basuki menambahkan pihaknya mendapat laporan saat ini akan dilanjutkan adendum kualifikasi dan penambahan desain jalan tol terpanjang tersebut.

Ketiga,dengan adanya Instruksi Presiden Jalan Daerah, PUPR memastikan akan ada peningkatan anggaran bagi perbaikan jalan provinsi, kabupaten kota di Jawa Barat.

"(Anggaran) akan jauh lebih besar dibanding 2023. Usulannya ada Rp1,2 triliun untuk perbaikan jalan Inpres di Jawa Barat ini," tutur dia.

Keempat,inpres air minum dan pengelolaan air limbah yang menurut Basuki bisa dimanfaatkan Provinsi Jawa Barat.

[Gambas:Video CNN]