patio set 992Jutaan kata 424007Orang-orang telah membaca serialisasi
《slot terlengkap terpercaya》
Pluang PHK 10 Persen Karyawan di 3 Negara, Termasuk Indonesia******Jakarta, CNN Indonesia--
Startup finansial Pluang mengumumkan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 10 persen karyawannya di Indonesia, Singapura, dan India.
Co-Founder Pluang Claudia Kolonas mengaku perusahaan tidak kebal dengan situasi dan kondisi makroekonomi yang tidak menentu.
Tingginya tingkat inflasi disertai menurunnya daya beli membuat permintaan produk-produk investasi semakin rendah.
"Kami juga memberikan perpanjangan masa asuransi bagi karyawan dan keluarganya serta dukungan untuk mendapatkan kesempatan bekerja di luar Pluang," imbuhnya.
Claudia mengatakan keputusan PHK ini sudah berdasarkan evaluasi Pluang. Ia menyebut perusahaan sudah melakukan peninjauan menyeluruh terhadap tujuan strategis Pluang, mulai dari pemantapan bisnis, penyusunan ulang prioritas, hingga restrukturisasi organisasi.
Pilihan Redaksi
|
Ia berharap serangkaian upaya ini bisa memberikan Pluang ruang gerak yang cukup untuk mengantisipasi tantangan dan ketidakpastian ekonomi global. Claudia ingin terus menjaga masa depan pertumbuhan dan kinerja perusahaan yang berkesinambungan.
Pluang pertama kali hadir di Indonesia pada 2019. Ini adalah perusahaan rintisan berbasis aplikasi investasi multiaset yang menyediakan akses terhadap berbagai kelas aset secara praktis.
[Gambas:Video CNN]
700 Perusahaan Masih 'Abaikan' Perintah Lapor Lahan Sawit ke Luhut******Jakarta, CNN Indonesia--
Ketua Tim Pengarah Satgas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawitdan Optimalisasi Penerimaan Negara yang juga Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan menyebut ada 700 perusahaan sawit yang belum melapor kepemilikan lahan sawit kepada satuan tugas yang dipimpinnya.
Hal itu didapat dari proses lapor diri alias self reportingyang digelar pemerintah pada 3 Juli-3 Agustus 2023. Luhut mengatakan dalam proses itu, ada 1.870 perusahaan patuh melapor melalui Sistem Informasi Perizinan Perkebunan alias SIPERIBUN.
"Namun, masih ada sekitar 700 perusahaan yang belum melaporkan data mereka melalui SIPERIBUN," kata Luhut dalam keterangan tertulisnya, Rabu (23/8) kemarin.
"Saya menegaskan bahwa perusahaan yang telah dimasukkan dalam Surat Keputusan (SK) Data dan Informasi (Datin) dan sedang dalam proses dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), wajib untuk melakukan pelaporan data di SIPERIBUN tanpa terkecuali," tegas Luhut dalam keterangan tertulis, Rabu (23/8).
Secara khusus, Luhut juga menyentil 647 perusahaan dalam daftar SK Datin yang belum lapor mandiri di platform SIPERIBUN.
Satgas Sawit lantas membuka kesempatan terakhir bagi perusahaan tersebut agar segera melapor pada 23 Agustus hingga 8 September 2023. Selain itu, para perusahaan sawit yang sudah melapor juga diminta memperbaiki kualitas data.
"Sekali lagi, kami juga ingin memberikan kesempatan kepada semua perusahaan untuk mematuhi kewajiban self reportingini. Namun, bagi yang masih tidak melaporkan, tindakan tegas akan diambil oleh pemerintah," ancam Luhut.
Di lain sisi, Satgas Sawit sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nantinya, setiap data yang masuk akan diverifikasi sesuai prinsip-prinsip yang ditetapkan.
Luhut menegaskan proses ini dilakukan pemerintah untuk memperbaiki tata kelola industri sawit tanah air. Harapannya, penerimaan negara bisa lebih optimal setelah serangkaian proses ini.
"Perusahaan-perusahaan diharapkan hadir dalam pemanggilan verifikasi ini dan memberikan kontribusi yang konstruktif. Kami menegaskan komitmen kami untuk menjalankan proses ini dengan adil dan tegas," tandasnya.
Luhut menyebut banyak pengelola lahan sawit yang tak taat pajak. Data yang dikantongi luasan lahan sawit yang pengelolanya tak taat pajak itu mencapai 9 juta hektare.
Kesimpulan itu ia dapat setelah meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Luhut bercerita beberapa waktu lalu Presiden Jokowi menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit.
Setelah penunjukan itu, ia meminta kepada BPKP untuk mengaudit tata kelola industri sawit di RI. Hasil audit menunjukkan ada 14,6 juta hektare lahan sawit.
"Kelapa sawit itu kan laporannya 14,6 juta hektare. Setelah kami audit, saya minta BPKP audit, karena kita mesti audit dulu supaya kita tahu dari mana mulai kerja. Baru saya tahu hanya 7,3 juta hektare yang bayar pajak," jelasnya di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).
[Gambas:Video CNN]
Luhut mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut. Ia akhirnya meminta agar BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit.
Hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.
"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," tegas Luhut.
Karena data yang berbeda-beda itulah kemudian Luhut memerintahkan pengusaha sawit untuk secara sukarela melaporkan data lahan mereka ke pemerintah.
Lihat Juga :Istaka Karya Bangkrut, Aset Akan Dijual Demi Lunasi Utang |
Label:beli hp pakai paylater、cara mendapatkan 10 dollar perhari、situs slot mudah
Terkait:garuda 89 slot、tis4d pg soft thailand、gamepools、gacor 305 slot、slotgacor 2023、web pinjaman online、indo39、museumbola、rtp poker88、pinjol yang terdaftar di bi checking
bab terbaru:hajar 4d slot(2024-07-01)
Perbarui waktu:2024-07-01
《slot terlengkap terpercaya》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,cara dapat uang dari luar negeriHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《slot terlengkap terpercaya》bab terbaru。