situs slot gacor

Baca buku sejarah untuk mendominasi zaman kuno

Raih Gelar Swasembada, Kenapa RI Perlu Impor 2 Juta Ton Beras Lagi?******

Indonesia berencana kembali mengimpor 2 juta ton beraspada tahun ini. Impor itu merupakan penugasan Badan Pangan Nasional (Bapanas) kepada Perum Bulog.

Rencana impor beras tersebut tertuang dalam salinan surat yang ditandatangani Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi.

Kendati, Direktur Utama Budi Waseso atau Buwas mengatakan impor beras masih akan mempertimbangkan kondisi kebutuhan dalam negeri.

"Ini alokasi tidak berarti harus 2 juta. Daripada nanti kurang, ada lagi penugasan, ini sekaligus dikasih tugas dalam satu tahun, tapi tidak berarti 2 juta itu harus dimasukkan semua. Itu cadangan manakala ada sesuatu yang memerlukan tambahan" tambahnya.

Impor beras sebetulnya sudah pernah dilakukan pada Desember 2022 lalu. Saat itu, Bulog mengimpor 500 ribu ton beras sebagai Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Keputusan impor beras itu pun kini menjadi sorotan. Pasalnya, pemerintah baru meraih penghargaan ketahanan pangan beras dari International Rice Research Institute (IRRI) pada Agustus lalu.

Penghargaan itu diberikan karena Indonesia dinilai memiliki sistem ketahanan pangan yang baik dan berhasil swasembada beras pada periode 2019-2021.

Penghargaan itu bertajuk "Acknowledgment for Achieving Agri-food System Resiliency and Rice Self Sufficiency during 2019-2021 through the Application of Rice Innovation Technology" atau "Penghargaan Sistem Pertanian-Pangan Tangguh dan Swasembada Beras Tahun 2019-2021 melalui Penggunaan Teknologi Inovasi Padi".

Presiden Jokowi pun mengucapkan terima kasih kepada para petani dan Kementerian Pertanian (Kementan) usai pemerintah mendapat penghargaan itu.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar besarnya, utamanya para pelaku riil yang bekerja di sawah, para petani Indonesia," kata Jokowi dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden.

Jokowi menilai penghargaan itu layak diberikan, mengingat produksi beras di RI terus meningkat dan konsisten. Dari 2019 sampai 2021, produksi beras mencapai 31,3 juta ton.

"Peningkatan dan konsistensi inilah yang saya lihat dilihat oleh FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia PBB) dilihat oleh IRRI, karena memang jumlah itu adalah jumlah yang real," ucapnya.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menjelaskan alasan penugasan kepada Perum Bulog untuk mengimpor beras 2 juta ton pada tahun ini lantaran hasil panen raya tidak memenuhi stok cadangan beras pemerintah (CBP).

Sebelum keputusan impor beras itu diputuskan, Bapanas sudah mengundang 25 penggilingan padi besar untuk menambah stok beras Bulog.

"Pada saat stok (beras Bulog) 220 ribu ton, kita semua merasa perlu untuk top up stok Bulog. Beberapa hari sebelumnya, kita undang 25 penggiling padi besar, kita minta tolong supaya top up stok Bulog. Hasilnya hanya 60 ribu ton. Jadi usaha itu sudah kita lakukan semua," kata Arief di Kantor Bapanas, dikutip dari Detik Finance, Senin (27/3).

Terkait penugasan impor 500 ribu ton beras tahun lalu kepada Bulog, Arief mengklaim RI masih bisa disebut swasembada.

Merujuk pada definisi Food and Agriculture Organization (FAO), ia mengatakan swasembada adalah apabila produksi dapat memenuhi 90 persen dari kebutuhan nasional.

Sedangkan dari 30 juta kebutuhan beras Indonesia tahun kemarin itu, Bulog hanya mengadakan impor 500 ribu ton.

"Kalau kebutuhan 30 juta, 10 persennya berapa? Kalau mengimpor 500 ribu ton masih swasembada nggak? Masih," tegasnya di Gedung DPR awal pekan ini.

[Gambas:Video CNN]

Perjuangan menjadi lajang

Kronologi AP II Pecat 3 Petugas Soetta Karena Jemput Bahar Bin Smith******

PT Angkasa PuraII (Persero) memecat tiga petugas Aviation Security (Avsec) Bandara Soekarno-Hatta.

Pemecatan dilakukan sebagai buntut aksi tiga petugas tersebut menjemput Bahar Bin Smith yang baru turun dari pesawat pada Jumat (3/3) lalu. Kronologi pemecatan dimulai saat sebuah video petugas Aviation Security (Avsec) Bandara Soekarno-Hatta menjemput dan mendampingi Bahar bin Smith yang baru turun dari pesawat viral.

Pasalnya, tak hanya mengawal. Ketiga petugas tersebut juga terlihat bergantian mencium tangan Habib Bahar bin Smith.

Tak hanya itu katanya, petugas tersebut juga telah melakukan tindakan indisipliner saat bertugas. Pasalnya, ketiga petugas tersebut meninggalkan area kerja tanpa melapor atasan langsung.

"Ketiga avsec melakukan pelanggaran berat, yakni meninggalkan area kerja tanpa melapor ke atasan langsung, lalu melakukan penjemputan dan pendampingan terhadap penumpang, di mana ini bukan SOP dari Avsec," katanya dalam pernyataan yang dikutip dari detik.com, Jumat (31/3).

"Tindakan ini merupakan pelanggaran SOP berat dan sangat tidak dibenarkan karena dapat menimbulkan dampak terkait aspek keamanan yang tidak kita semua inginkan," lanjutnya.

[Gambas:Video CNN]

Guang Nao Wu Zun

Molor Lagi, Luhut Ungkap Kereta Cepat Beroperasi Agustus 2023******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan bahwa operasional kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) mundur lagi hingga Agustus 2023.

Awalnya, KCJB dijadwalkan akan beroperasi pada Juni 2023. Meskipun begitu, Luhut mengungkapkan bahwa seluruh rel saat ini telah tersambung dari Tegalluar hingga Halim Perdanakusuma.

Menurutnya, setelah penyelesaian tahap ini, proyek ini akan memasuki periode pengujian terintegrasi, yang dilanjutkan dengan uji coba operasi.

Selain itu, ia menekankan pentingnya transfer teknologi dalam proyek ini yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas skill generasi yang akan datang.

Luhut juga mengklaim bahwa ada setidaknya 625 macam prosedur standar operasi dalam proyek kereta cepat, semuanya dalam bahasa Inggris, yang harus dipahami dengan baik agar menjadi bekal bagi pembangunan kereta cepat di beberapa wilayah di Indonesia kelak.

"Mempunyai transportasi massal yang saling terintegrasi dan terkoneksi antar satu moda dengan moda yang lain adalah cita-cita yang harus diwujudkan," imbuhnya.

Perlu dicatat bahwa ini bukanlah kali pertama jadwal operasi KCJB mengalami penundaan. Sebelumnya, kereta kilat ini dijadwalkan untuk beroperasi pada 2021.

Namun pada awal tahun lalu, Presiden Jokowi mengatakan bahwa kemunduran target operasi terjadi karena proyek masih mengalami kendala.

Saat itu, pembangunan terowongan masih mengalami kendala teknis, terutama di bagian Terowongan II. Menurut Presiden Jokowi, terowongan tersebut memerlukan kerja yang penuh kehati-hatian karena jenis tanah yang ada di sana.

[Gambas:Video CNN]

Teratai Putih Mo Dharma

Pelindo Petikemas Serahkan Pengelolaan TPK Belawan ke Anak Perusahaan******

Subholding PT Pelindo Terminal Petikemas atau SPTP resmi menyerahkan pengelolaan operasional Terminal Peti Kemas (TPK) Belawan kepada PT Prima Multi Terminal (PMT Kuala Tanjung).

Serah operasi tersebut merupakan bagian dari rencana strategis SPTP untuk meningkatkan kinerja operasional maupun keuangan dari PMT Kuala Tanjung. Serah terima operasi TPK Belawan ke PMT Kuala Tanjung efektif dilakukan mulai tanggal 1 April 2023.

Corporate Secretary SPTP Widyaswendra mengatakan penyerahan operasional terminal peti kemas kepada anak perusahaan menjadi salah satu rencana strategis perusahaan pada kurun waktu 2023-2024.

Perseroan menjamin serah operasi TPK Belawan kepada PMT Kuala Tanjung tidak akan mengganggu pelayanan kepada pengguna jasa. Widyaswendra mengaku pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan baik kepada Otoritas Pelabuhan, pengguna jasa, dan mitra kerja perusahaan di TPK Belawan.

Dengan serah operasi TPK Belawan, tidak mengubah PMT Kuala Tanjung sebagai operator terminal di Pelabuhan Kuala Tanjung. Keputusan serah operasi disebut sebagai langkah untuk meningkatkan portofolio PMT Kuala Tanjung.

"Dengan penambahan portfolio ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja PMT Kuala Tanjung, termasuk dalam hal penyelenggaraan kegiatan bongkat muat dan perluasan pasar di Pelabuhan Kuala Tanjung," tambahnya.

General Manager PT Tanto Intim Line Cabang Medan Bustanul Arifin Siregar mengatakan pihak pelayaran selaku pengguna jasa di TPK Belawan tidak mempermasalahkan serah operasi yang akan dilakukan oleh SPTP.

Para perusahaan pelayaran berharap keputusan tersebut tidak memberikan dampak negatif atas pelayanan di TPK Belawan. Bustanul berharap kinerja operasi yang sudah dicapai oleh TPK Belawan saat ini dapat ditingkatkan atau minimal dipertahankan.

"Kami sepenuhnya mendukung, selama pelayanan dan kinerja operasional yang saat ini sudah baik dapat ditingkatkan atau mininal dipertahankan, sistem layanan berbasis teknologi informasi tidak berubah, pembayaran transaksi dan pajak juga tidak berubah," terangnya.

Kaisar Jahat Tanpa Mahkota dari Dunia Lain

Pengusaha Tolak Rencana Jokowi Larang Iklan Rokok: Kami Industri Legal******

Pengusaha rokok kompak memprotes rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bakal melarang total iklan rokok. Manuver ini dinilai tidak adil dan bisa membuat rokok ilegal merajalela.

Ketua Pengusaha Rokok Indonesia (Gapero) Sulami Bahar menegaskan pihaknya menolak tegas rencana Jokowi tersebut. Bahkan, Gapero sudah berkirim surat langsung ke orang nomor satu di Indonesia itu soal sikap pengusaha.

"Kami industri yang legal tetapi kenapa seakan-akan kami ini rokok-rokok ilegal? Untuk iklan, promosi, macam-macam itu kok nggak boleh? Itu kan sudah nyata, keliatan banget nggak ada keadilan," ungkapnya kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (29/3).

Gapero menilai larangan total iklan rokok tersebut bakal sangat berdampak ke industri. Sulami khawatir jika larangan tersebut diterapkan maka akan membuat rokok ilegal merajalela.

Menurutnya, pemerintah harus bijak dalam membuat regulasi. Kondisi industri rokok saat ini belum sepenuhnya pulih dari dampak dahsyat pandemi covid-19.

Meski begitu, Gapero belum menghitung potensi kerugian bagi produsen rokok jika larangan total iklan rokok ini diberlakukan.

Lihat Juga : Rincian Komponen THR 2023 untuk Guru dan Dosen

"Belum, kami belum menyimpulkan seperti itu (total kerugian akibat larangan total iklan rokok). Masih proses menghitung-hitung. Langkah awal kami masih berkirim surat ke Presiden (Jokowi), bagaimana caranya supaya revisi ini tidak terjadi," tegasnya.

Sulami menyebut sudah dilakukan pertemuan antara pengusaha terkait ini, yang diinisiasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) pada 22 Februari lalu. Kala itu, hadir sekitar 38 asosiasi terkait, termasuk pihak periklanan.

Hasilnya, mereka sepakat mengirim surat kepada Jokowi untuk menolak revisi PP Nomor 109 Tahun 2012. Surat tersebut juga ditembuskan ke beberapa menteri terkait.

"Belum ada tanggapan, saya nggak tahu. Padahal waktu itu saya serahkan langsung ke Sekretariat Negara (Setneg). Surat itu kami tujukan juga ke beberapa menteri-menteri terkait, di antaranya Menkes, Menko PMK, Menko Perekonomian, Mentan, Menperin, Menaker, termasuk ke kantor staf presiden (KSP)," ungkapnya.

Ia berharap para pejabat tersebut melek dan bisa memberikan masukan secara utuh kepada Jokowi. Sulami khawatir Jokowi sebenarnya tidak paham betul keadaan di lapangan karena mendapat bisikan yang keliru atau tidak utuh.

"Kami khawatir Pak Presiden itu tidak mendapat informasi seutuhnya sehingga membuat regulasi-regulasi kayak begini. Bisa jadi seorang pemimpin tidak mendapat laporan seutuhnya tentang kondisi di lapangan," tuturnya.

"Sementara itu, bukan rahasia umum lagi bagaimana masifnya (kelompok) antitembakau untuk menghancurkan industri rokok," imbuh Sulami.

Senada, Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) Benny Wahyudi menyoroti industri rokok dan tembakau yang belum benar-benar pulih dari hantaman pandemi covid-19. Benny menyebut peraturan eksisting sudah sangat komprehensif, tinggal implementasi yang perlu ditingkatkan.

Benny menyinggung pertumbuhan industri hasil tembakau (IHT) pada kuartal IV 2022 yang masih negatif 7,11 persen. Ia menyayangkan hal tersebut karena di saat yang sama, sektor ekonomi dan industri pengolahan sudah tumbuh sekitar 5 persen.

"Setiap peraturan baru yang bertujuan untuk pengendalian produk tembakau hendaknya jangan dilakukan. Jadi, kami bukan hanya tidak setuju terhadap penghapusan atau larangan iklan rokok, kami tidak setuju terhadap perubahan peraturan yang bersifat pengendalian produk tembakau," tegas Benny.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali Naruto

Kapan THR Lebaran 2023 Cair?******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mewajibkan pengusaha membayar tunjangan hari raya (THR) kepada pekerja atau buruh paling lambat tujuh hari sebelum Idulfitri 1444 Hijriah.

"THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. THR keagamaan ini harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil. Saya minta perusahaan agar taat terhadap peraturan ini," ujar Ida dalam konferensi pers, Selasa (28/3).

Pemberian THR ini tertuang dalam Surat Edaran M/2HK.0400/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2023 bagi Pekerja/Buruh Perusahaan.

Syaratnya, masa kerja mencapai 12 bulan lebih atau pun belum, yang nilainya diberikan secara proporsional.

Untuk besarannya, pengusaha wajib memberikan kepada pekerja atau buruh sesuai aturan perundangan. Misalnya, untuk pekerja yang sudah bekerja selama 12 bulan atau lebih, maka diberikan THR sebesar satu bulan gaji.

Sementara bagi pekerja yang masa kerjanya di bawah 12 bulan, tetap diberikan THR sesuai dengan hitungan proporsional.

"Misalnya, seorang pekerja upahnya Rp4 juta per bulan dan baru kerja enam bulan, maka pekerja tersebut berhak mendapatkan THR dengan perhitungan enam dibagi 12 sama dengan setengahnya lalu dikalikan Rp4 juta. Dari perhitungan tersebut, maka kira-kira si pekerja dapat THR sebesar Rp2 juta," kata Ida.

Sedangkan, besaran THR pekerja atau buruh yang memiliki perjanjian kerja harian lepas dapat dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Hal yang sama diterapkan pada pekerja yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil.

Jika pekerja harian memiliki masa kerja kurang dari 12 bulan, maka THR dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima setiap bulan selama masa bekerja.

Pengusaha yang berani tak membayar THR ataupun diberikan secara cicil akan dikenakan sanksi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, yakni sanksi teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.

Di lain sisi, Ida memperbolehkan perusahaan membayar THR lebih tinggi dari aturan perundang-undangan. Kemungkinan pembayaran THR lebih besar ini tertuang dalam Permenaker Nomor 6 Tahun 2016.

"Dalam aturan ini, diatur bahwa bagi perusahaan yang dalam perjanjian kerja (PK), peraturan perusahaan (PP), perjanjian kerja bersama (PKB), atau kebiasaan yang berlaku di perusahaan tersebut telah mengatur besaran THR yang lebih dari ketentuan perundangan, maka THR yang dibayarkan kepada pekerja atau buruh tersebut sesuai dengan PK, PP, PKB, atau kebiasaan tersebut," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]