kinggaruda138

Yi Ming Li Yueyue

gen777

Pembantaian terkait bantuan Gaza tanda Israel enggan capai perdamaian******

Jakarta (ANTARA) - "Amerika Serikat tidak dapat terus mendanai mesin perang (Perdana Menteri Israel Benjamin) Netanyahu."

Pernyataan yang diunggah dalam platform X itu bukanlah disampaikan pejuang salah satu faksi perlawanan Palestina atau politisi dari negara-negara yang mengecam Israel, tetapi ditulis oleh seorang Senator Amerika Serikat Bernie Sanders.

Sanders, yang merupakan senator dari kalangan independen ini, menulis bahwa dengan anak-anak yang kelaparan di Gaza, bukannya membuka perbatasan dan mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk, tentara Israel malah menembaki orang-orang yang putus asa mencari makanan dari truk bantuan.

Amarah yang ditunjukkan Sanders itu tampaknya juga akan dirasakan oleh seluruh warga dunia yang memiliki hati nurani, yang mendengar kabar banyaknya korban tewas akibat tindakan penembakan yang dilakukan pasukan negara Zionis itu, padahal warga Palestina sedang menunggu kedatangan bantuan kemanusiaan, termasuk pada Kamis (29/2).

Tragedi yang terjadi di bagian barat Kota Gaza itu mengakibatkan jumlah korban tewas dalam catatan Kementerian Kesehatan di Gaza mencapai 112 orang.

Otoritas Palestina menyatakan Israel menyerang jalan di bagian barat Kota Gaza dan mengatakan bahwa penembakan tersebut telah menyebabkan sedikitnya 112 orang meninggal dan 760 lainnya terluka. Padahal, semua korban sedang menunggu kedatangan bantuan kemanusiaan.

Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour kepada wartawan mengecam penembakan yang dilakukan tentara Israel karena dengan sengaja menargetkan dan membunuh warga sipil Palestina yang mencoba menerima bantuan.

Pihak militer Israel, dengan berbagai macam dalih yang dimiliki, berkilah bahwa mereka melakukan itu karena sekelompok warga berupaya merampok truk bantuan kemanusiaan.

Bahkan, lebih lanjut, Israel menuduh terbunuhnya warga Gaza itu kebanyakan disebabkan karena adanya orang yang terinjak-injak atau dilindas truk.

Menurut ucapan dari Juru Bicara Pasukan Pertahanan Israel (IDF) Daniel Hagari, pihaknya hanya berupaya agar truk bantuan tersebut dapat mencapai tujuannya.

Kamel Abu Nahel, seorang saksi mata yang mendapat perawatan di rumah sakit di Gaza, kepada media BBC menyatakan bahwa saat dirinya mendapatkan tepung dan kaleng makanan, tiba-tiba dirinya ditembak oleh pasukan Israel.

Hal itu mengakibatkan sopir truk bantuan panik dan terburu-buru menginjak gas dan dampaknya menabrak sejumlah orang yang juga menanti bantuan, termasuk kaki Kamel Abu Nahel juga terhantam truk tersebut.

Para petugas di rumah sakit di Gaza yang merawat banyak korban juga mengungkapkan bahwa sebagian besar dari mereka yang dirawat menderita luka tembak atau adanya luka akibat pecahan dari peluru.


Penembakan langsung

Kelompok Hamas juga menolak penjelasan versi IDF, dengan menyatakan bahwa bukti yang ada menunjukkan adanya penembakan langsung ke arah warga, termasuk penembakan ke arah kepala.

Hamas dengan tegas menyebut serangan itu sebagai pembantaian keji yang ditambah dengan serangkaian pembantaian panjang yang dilakukan oleh entitas kriminal Zionis terhadap rakyat Palestina.

Selain itu, serangan mematikan terhadap warga yang mencari bantuan makanan itu dinilai merupakan bagian dari "perang kelaparan" yang dilancarkan Israel terhadap warga Palestina di Jalur Gaza.

Untuk itu, Dewan Keamanan PBB dan negara-negara Arab diminta untuk dapat mengambil keputusan yang mewajibkan Israel menghentikan pembunuhan massal, pembersihan etnis, genosida dan pelanggaran hukum internasional di Gaza.

Hamas juga mengatakan pihaknya menganggap Israel dan pemerintahan Amerika Serikat di bawah Presiden Joe Biden bertanggung jawab atas eskalasi perang.

Senada, Kantor Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas mengatakan pembantaian buruk yang dilakukan oleh tentara pendudukan Israel telah terjadi.

Pernyataan itu menyatakan bahwa pembunuhan sejumlah besar korban sipil tak berdosa yang mempertaruhkan hidup mereka merupakan bagian integral dari perang genosida yang dilakukan oleh pemerintah pendudukan terhadap rakyat Palestina, tulis kantor Abbas, seperti dikutip oleh kantor berita WAFA.

Pihak Gedung Putih atau pemerintah AS, dalam menanggapi pernyataan tersebut, menyebarkan hasil percakapan lewat telepon antara Presiden Biden dengan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani.

Dalam rilis dari Gedung Putih itu disebutkan bahwa para pemimpin membahas apa yang terjadi di Gaza, bahwa mereka berduka atas hilangnya nyawa warga sipil dan sepakat bahwa insiden ini menggarisbawahi pentingnya mengakhiri perundingan sesegera mungkin dan memperluas aliran bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza.

Mereka juga dikatakan telah membahas upaya untuk segera membebaskan sandera yang ditahan oleh Hamas. Pembebasan sandera akan menghasilkan "gencatan senjata segera dan berkelanjutan di Gaza, selama, setidaknya enam pekan", lanjut rilis tersebut.


Penyelidikan menyeluruh

Sementara itu, Juru Bicara Gedung Putih Olivia Dalton kepada wartawan pada Kamis (29/2) mendesak adanya penyelidikan menyeluruh terhadap kejadian tersebut.

Dalton menyebut, pihaknya sudah berkomunikasi dengan pemerintah Israel untuk mendapatkan informasi tentang hal-hal yang menyebabkan tragedi tersebut.

Kejadian itu, ucapnya, menegaskan lagi pentingnya memperluas bantuan kemanusiaan supaya sampai ke mereka yang membutuhkan di Gaza.

Menariknya, di tengah retorika pentingnya bantuan kemanusiaan yang dikemukakan Gedung Putih, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin dalam sidang di Kongres AS pada hari yang sama mengungkapkan bahwa AS telah memberi Israel 21.000 rudal berpemandu presisi sejak awal perang.

Austin menambahkan bahwa dia telah berbicara dengan menteri di Israel, Yoav Gallant, dengan menyatakan bahwa "Saya berharap ketika kita memberikan amunisi kepada sekutu dan mitra, mereka akan menggunakannya dengan cara yang bertanggung jawab".

Austin juga mengatakan bahwa keputusan untuk menghentikan pemberian bantuan keamanan "bukanlah keputusan saya" dan bersikeras bahwa Israel menggunakan senjata yang diberikan "dengan cara yang bertanggung jawab."

Sebelumnya, Dubes Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia menyatakan bahwa AS memikul tanggung jawab penuh atas tingginya jumlah kematian di Gaza sebagai akibat dari veto yang digunakan dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB.

"Washington memikul tanggung jawab penuh atas jumlah korban sipil yang belum pernah terjadi sebelumnya akibat eskalasi ini. Jumlah mereka sekarang mendekati 30.000 jiwa. Dan itu adalah akibat dari veto Amerika di Dewan Keamanan PBB mengenai Gaza," kata Nebenzia dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB tentang Ketahanan Pangan, Selasa (27/2).

Nebenzia juga meminta anggota Dewan PBB untuk tidak mengadopsi rancangan resolusi AS yang baru mengenai Gaza, karena resolusi tersebut merupakan "izin untuk membunuh" yang diberikan kepada Israel.


Mimpi buruk

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Kanada Melanie Joly kepada wartawan pada Kamis (29/2) menyatakan insiden mematikan di titik distribusi bantuan di Gaza sebagai "mimpi buruk" dan mengatakan bahwa penargetan warga sipil harus dihentikan.

Joly menegaskan pentingnya memastikan bahwa bantuan internasional terkirim ke Gaza dan masyarakat terlindungi ketika mereka pergi dan mendapatkan bantuan yang mereka perlukan untuk bertahan hidup.

Kementerian Luar Negeri Turki dalam pernyataannya menyebutkan bahwa penembakan oleh Israel sebagai "satu lagi kejahatan terhadap kemanusiaan".

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell menyatakan dalam platform X bahwa dia "merinding dengan berita tentang pembantaian lagi di kalangan warga sipil di Gaza yang sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan".

Borell mengatakan bahwa "kematian ini sama sekali tidak dapat diterima" dan bahwa "pencabutan bantuan pangan bagi masyarakat merupakan pelanggaran serius terhadap HHI (hukum humaniter internasional)."

Tidak tanggung-tanggung, Sekjen PBB Antonio Guterres juga ikut mengutuk insiden hari ini di Gaza utara, di mana lebih dari 100 orang dilaporkan meninggal atau terluka saat mencari bantuan untuk menyelamatkan nyawa.

Pernyataan tersebut berlanjut, "Warga sipil yang putus asa di Gaza membutuhkan bantuan segera, termasuk mereka yang berada di wilayah utara yang terkepung, di mana PBB tidak dapat mengirimkan bantuan selama lebih dari sepekan".

PBB dijadwalkan akan mengadakan pertemuan darurat terkait dengan tragedi kematian konvoi bantuan Gaza itu. Para delegasi diperkirakan akan berkumpul di markas besar PBB di New York pada pukul 16:15 waktu setempat (Jumat, 04.15 WIB) menyusul permintaan dari pihak Aljazair.

Sebelumnya, Iran, melalui unggahan di X, telah mengusulkan kepada PBB agar dapat membentuk komisi untuk menyelidiki dugaan kejahatan Israel di Jalur Gaza.

Tuntutan dari Iran itu kian relevan, mengingat tragedi penembakan warga Gaza yang menunggu bantuan menunjukkan dengan gamblang sikap Israel yang lebih suka memuntahkan peluru daripada menahan diri guna mewujudkan gencatan senjata untuk perdamaian seutuhnya.

 

Copyright © ANTARA 2024

Paman terkuat dalam sejarah

pinjaman online legal tenor panjang

Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional******

Semarang (ANTARA) - Di tengah rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 yang dijadwalkan hingga 20 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pemohon terkait dengan parliamentary threshold (ambang batas parlemen) minimal 4 persen dari suara sah secara nasional.

Meski rekapitulasi secara manual belum selesai, publik bisa mengikuti perkembangan hasil real countKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI melalui aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) atau tinggal klik pemilu2024.kpu.go.id.

Publik pun bisa memprediksi partai politik mana saja yang memenuhi ambang batas parlemen, khususnya pada Pemilu Anggota DPR RI, yang diikuti 18 partai politik nasional. Pada pemilu anggota legislatif (pileg) ini tercatat 9.918 calon anggota DPR RI yang memperebutkan 580 kursi DPR RI di 84 daerah pemilihan (dapil).

Sesuai dengan nomor urut peserta Pemilu 2024: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Terkait dengan putusan MK saat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tengah berlangsung di tingkat kabupaten/kota, sontak publik pun ada yang beranggapan semua partai politik peserta Pemilu Anggota DPR RI bakal lolos ke Senayan (Gedung MPR/DPR/DPD RI), asalkan meraih suara terbanyak di daerah pemilihan (dapil), meski tak capai parliamentary threshold.

Namun, sebelum syak wasangka berlanjut terkait dengan putusan MK yang akan meloloskan partai tertentu ke Senayan, alangkah baiknya membaca Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 secara saksama.

Dalam putusan MK itu ditegaskan bahwa ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional. Dengan demikian, hanya peserta pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional yang diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Partai politik peserta Pemilu 2024 yang tidak mencapai parliamentary thresholdtidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap dapil, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 415 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Seperti diketahui bahwa Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili Khoirunnisa Nur Agustyati (Ketua Pengurus Yayasan Perludem) dan Irmalidarti (Bendahara Pengurus Yayasan Perludem) mengajukan permohonan pengujian UU No. 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Dalam Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu Anggota DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu Anggota DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Mahkamah, menurut anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ketentuan dalam norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 perlu segera ada perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal, antara lain:

Pertama, didesain untuk digunakan secara berkelanjutan; kedua, perubahan norma ambang batas parlemen, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Ketiga, perubahan itu dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; keempat, perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029; kelima, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Merespons putusan MK itu, pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini berharap, ke depan, pembentuk undang-undang harus merumuskan ambang batas parlemen secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pembentuk undang-undang, dalam hal ini Pemerintah dan DPR RI, perlu memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai. Selain itu, menggunakan metode yang terukur dan jelas, sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga.

Pemberitaan sebelumnya, Ketua MK Suhartoyo ketika membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK di Jakarta, Kamis (29/2), mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional, sebagaimana termaktub dalam UU No. 7/2017. (Sumber: ANTARA, Kamis, 29 Februari 2024)

Dalam perkara ini, Perludem menggugat frasa "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR".

Perludem ingin norma pada pasal tersebut diganti menjadi "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, Mahkamah tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4 persen dimaksud dalam pasal tersebut.

Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak pada konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu.

Pada Pemilu 2004, misalnya, suara yang terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi sebanyak 19.047.481 suara sah atau sekitar 18 persen dari suara sah secara nasional.

Kebijakan ambang batas parlemen telah mereduksi hak rakyat sebagai pemilih. Hak rakyat untuk dipilih juga direduksi ketika perolehan suara lebih banyak, namun tidak menjadi anggota DPR karena partainya tidak mencapai ambang batas parlemen.

Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung maupun tidak, telah mencederai kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih.

Berdasarkan hal tersebut, kata Saldi, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai, pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah.

Sementara itu, rekomendasi norma yang diajukan oleh Perludem dalam petitum, tidak dapat dikabulkan oleh MK karena hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang untuk dirumuskan lebih lanjut.

Dengan demikian, Mahkamah menyatakan bahwa dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024

Dewa super dari dewa tertentu, Marvel

cara menggunakan voucher alfagift

Presiden harap Bank Kaltimtara di IKN bentuk konsorsium BPD******

Saya berharap nantinya Bank Kaltimtara ini membentuk konsorsium dengan BPD-BPD yang lain di kawasan Kalimantan,....

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo berharap Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (BPD Kaltimtara) yang berada di Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat membentuk konsorsium dengan BPD yang lain.

"Saya berharap nantinya Bank Kaltimtara ini membentuk konsorsium dengan BPD-BPD yang lain di kawasan Kalimantan, dan Bank Kaltimtara bisa menjadi koordinatornya, sehingga kekuatan modalnya menjadi semakin kuat dan bisa bersaing dengan bank-bank lainnya," kata Presiden Jokowi dalam sambutannya pada peletakan batu pertama pembangunan Bank Kaltimtara di IKN, Kalimantan Timur, Jumat.

Presiden Jokowi menjelaskan bahwa peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Bank Kaltimtara merupakan bagian dari klaster industri keuangan di Kawasan IKN.

Baca juga: Jokowi tinjau pembangunan menara perumahan untuk ASN di IKN

Sebelumnya, Presiden telah melakukan groundbreaking bank Himbara (himpunan bank milik negara) di IKN, yakni Bank Mandiri, BNI, dan BRI.

Bank Kaltimtara sebagai BPD dengan modal terbesar di Tanah Air itu juga sudah menggunakan perbankan digital sebagai upaya dalam transformasi ekonomi.

"Semuanya masuk ke 'digital banking' yang ada di IKN. Itu yang memang kita konsepkan bahwa di sini adalah akan menjadi ekonomi baru, akan menjadi transformasi ekonomi Indonesia, sehingga semuanya memang harus masuk ke digital banking," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi tinjau perkembangan pembangunan Kantor Presiden di IKN

Presiden pun berpesan agar bank-bank Himbara dapat bersinergi dengan Bank Kaltimtara untuk memberikan pelayanan keuangan kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM.

Dengan bertumbuhnya UMKN, Presiden berharap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah, khususnya Pulau Kalimantan semakin baik.

Kepala Negara meyakini bahwa investasi di IKN akan semakin baik dan berkembang, apalagi setelah pembangunan jalan tol Balikpapan-IKN yang ditargetkan selesai pada Juli mendatang.

 

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Xingwutongshen

jago 177 slot

Polisi terjunkan 2.590 personel gabungan amankan demo di DPR/ MPR RI******

aksi unjuk rasa hari ini sudah kami antisipasi dengan menyiapkan sejumlah personel untuk melakukan pengamanan dan mencegah massa masuk ke dalam kawasan

Jakarta (ANTARA) - Polres Metro Jakarta Pusat menerjunkan 2.590 personel gabungan untuk mengamankan demo yang dilakukan elemen masyarakat di depan Gedung DPR/ MPR RI, Gatot Subroto, Tanah Abang,
 
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan personel gabungan tersebut terdiri atas Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, dan Instansi terkait lainnya.

"Personel nantinya akan ditempatkan di sejumlah titik di sekitar DPR/ MPR RI. Untuk aksi unjuk rasa hari ini sudah kami antisipasi dengan menyiapkan sejumlah personel untuk melakukan pengamanan dan mencegah massa masuk ke dalam kawasan DPR/ MPR RI," kata Susatyo di Jakarta, Jumat.

Aksi unjuk rasa dari elemen masyarakat, mahasiswa, pelajar dan poros buruh tersebut menyampaikan sejumlah agenda terkait hasil Pemilu 2024.

Lebih lanjut Susatyo mengatakan, penutupan atau pengalihan arus lalu lintas di sekitar DPR/MPR RI bersifat situasional. Rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dinamika situasi di lapangan.

"Kita lihat nanti jumlah massa, bila nanti di depan DPR/MPR RI  cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka arus lintas yang akan mengarah ke depan Gedung DPR/MPR RI akan kami alihkan, penyekatan di Pulau Dua. Kendaraan dari Jalur dalam tol yang akan menuju pintu keluar tol di depan DPR/MPR RI kami tutup dan diluruskan ke arah Slipi," jelas Susatyo.

Susatyo juga menegaskan kepada seluruh personel yang terlibat pengamanan untuk selalu bertindak persuasif, tidak terprovokasi, mengedepankan negosiasi, pelayanan, serta humanis.

"Dengan persiapan dan kesiapan pengamanan yang sudah kami lakukan, kami menghimbau kepada semua pihak untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga kegiatan aksi unjuk rasa nanti dapat berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif,” kata Susatyo.
Baca juga: Indikator: Mayoritas percaya Pemilu bebas dari intervensi pemerintah
Baca juga: Besok, KPU gelar pleno terbuka hasil penghitungan suara luar negeri
Baca juga: Mahfud sebut hak angket tak bisa ubah hasil pemilu

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Setelah kiamat, semua manusia menjadi titik pengalaman

slot mudah menang besar

Sandiaga targetkan 20 persen pelaku usaha miliki sertifikasi******

Tangerang (ANTARA) - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menargetkan standardisasi dan sertifikasi untuk pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif mencapai 20 persen dalam 10 tahun ke depan.

"Saat ini standardisasi baru mencapai satu persen. Maka itu kita mengajak berbagai pihak untuk meningkatkan standardisasi di sektor pariwisata mencapai 20 persen hingga 10 tahun ke depan. Ada peningkatan 10 kali lipat," kata Menteri Sandiaga dalam keterangannya di Tangerang, Kamis.

Ia mengungkapkan standardisasi dan sertifikasi yang dimiliki pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif banyak terfokus di Jakarta dan sekitarnya. Harapannya ke depan bisa tersebar ke seluruh wilayah nusantara karena banyak destinasi yang berskala global.

Ia mengatakan SNI Nomor 9042 atau Sertifikasi CHSE adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata, destinasi pariwisata, dan produk pariwisata lainnya untuk memberikan jaminan kepada wisatawan atas pelaksanaan kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan yang dilakukan saat pandemi COVID-19.

Sertifikat standar usaha pariwisata diterbitkan Lembaga Sertifikasi (LSPr) Usaha Pariwisata menjadi bukti tertulis penerapan standar usaha oleh pelaku usaha yang wajib dilaksanakan oleh pelaku usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi dan tinggi.

"Jangan sampai nanti ganti pimpinan dan pemerintahan maka ganti kebijakan. Saya harap standardisasi ini menjadi prioritas. Apalagi ada kasus kecelakaan dan kebersihan yang belum sesuai kaidah," kata Sandiaga.

Ia juga mengajak pemerintah daerah ikut serta dalam pengawasan sesuai kewenangan yang akhirnya bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha yang kondusif secara lebih efektif dan sederhana.

“Akhirnya standardisasi ini bukan hanya perlindungan bagi wisatawan saja, tapi juga untuk para pekerja, pelaku usaha di sektor parekraf sendiri. Jadi ini perlindungannya untuk semua,” ujarnya.

Baca juga: Menparekraf siapkan transisi standardisasi usaha pelaku parekraf

Baca juga: Menparekraf tekankan pentingnya SDM kompeten demi peningkatan parekraf

Baca juga: Kemenparekraf genjot kunjungan wisatawan domestik dengan promo wisata
 

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Akulah Kaisar Dewa Sembilan Surga

mega77

Melihat proses rekrutmen politik dalam Pemilu AS******

Jakarta (ANTARA) - Amerika Serikat kemungkinan mempertemukan lagi petahana Joe Biden dengan Donald Trump pada Pemilihan Presiden 2024 setelah Trump memimpin dalam perburuan mendapatkan tiket calon presiden dari Partai Republik.

Kontes politik memang jauh untuk memastikan tiket calon presiden itu bisa didapatkan Trump. Tetapi Trump saat ini memimpin dengan sepuluh kali lebih kuat ketimbang pesaing terkuatnya, Nikki Haley, yang merupakan mantan gubernur South Carolina dan duta besar AS untuk PBB.

Sampaiprimaryatau pemilihan pendahuluan di Michigan, Trump memimpin dengan 122 delegasi, sedangkan Haley baru mendapatkan 24 delegasi. Bakal calon-bakal calon presiden AS dari Partai Republik lainnya jauh di bawah Trump dan Haley.

Seorang bakal calon presiden dari Partai Republik membutuhkan minimal 1.215 delegasi untuk bisa dinobatkan sebagai calon presiden dari partai berhaluan konservatif di Amerika Serikat tersebut.

Suara delegasi sebanyak itu mesti didapatkan dari proses yang disebut primarydan kaukus yang kerap diartikan dalam bahasa Indonesia dengan pemilu pendahuluan.

Proses primarydan kaukus itu diperlukan untuk memilih delegasi dalam Konvensi Nasional Partai Republik 2024 guna menentukan calon presiden Amerika Serikat dari partai ini.

Total dari proses ini terdapat 2.429 delegasi. Trump, Haley dan bakal-bakal calon lainnya cuma perlu meraih separuh dari total delegasi itu, atau 1.215 delegasi, untuk bisa dimaklumatkan sebagai calon presiden kubu republiken.

Proses primary dan kaukus sendiri diadakan di 50 negara bagian AS, ditambah daerah khusus ibu kota Washington District of Columbia, dan lima teritori AS (Puerto Rico, Kepulauan Virgin, Samoa Amerika, Kepulauan Nothern Mariana, dan Guam).

Prosesnya berlangsung dari Januari sampai Juni 2024, sedangkan Konvensi Nasional Republik 2024 diadakan pada Juli di Milwaukee, Wisconsin. Hari pemungutan suara sendiri adalah 5 November 2024.

Proses sama terjadi pada penentuan calon presiden dari Partai Demokrat. Namun karena kali ini proses itu melibatkan seorang petahana, yakni Presiden Joe Biden, maka hampir bisa dipastikan Biden akan dinobatkan kembali sebagai calon presiden. Apalagi sejak tahun 1884 seorang petahana selalu memenangkan perebutan tiket calon presiden.

Proses pemilihan calon presiden di Amerika Serikat cukup panjang. Sebelum mengikuti primary dan kaukus, seorang bakal calon presiden harus terlibat dalam proses debat berjenjang.


Teruji

Mereka juga sangat abai kepada jajak pendapat yang mereka anggap sebagai rujukan untuk menaksir kecenderungan publik terhadap bakal calon.

Dengan panjangnya proses ini, maka calon-calon presiden Amerika Serikat, melewati proses debat puluhan kali di antara sesama partai sendiri, sebelum dipilih partai sebagai calon presidennya.

Proses sama panjang dan rumit terjadi pada pemilihan kepala daerah (gubernur dan wali kota) dan anggota legislatif, sehingga para pemimpin politik tak semata ditentukan oleh popularitas.

Meski Amerika Serikat dikenal sebagai negara dengan kultur pop, popularitas dalam kontestasi politik tidak diukur dari popularitas belaka seperti orang mengenali selebritas.

Namun dengan proses yang begitu lama, dan pastinya sangat mahal, mereka mendapatkan calon-calon yang teruji dalam proses yang panjang yang sejak lama sudah dilembagakan di negara itu.

Hasilnya, proses yang lama itu membuat rekam jejak, sepak terjang dan komitmen politik si calon menjadi sangat penting dan terkomunikasikan dengan terang benderang kepada publik.

Partai politik yang menentukan itu semua, dan kemudian diverifikasi oleh jajak pendapat. Semua hal itu membuat pemilih memiliki pengetahuan yang cukup untuk memilih para calon.

Dalam proses pemilihan calon anggota legislatif pun begitu. Para calon anggota legislatif rata-rata menggunakan model kampanye dari pintu ke pintu, untuk mendekati pemilih dan mengkomunikasikan program-programnya jika nanti terpilih sebagai anggota legislatif.

Banyak negara berusaha meniru proses rekrutmen politik di Amerika Serikat. Di Indonesia sendiri, upaya melalui proses konvensi untuk memilih calon presiden pernah dicoba oleh Partai Demokrat pada 2013 guna memilih calon presiden dari partai ini pada Pemilihan Presiden 2014.

Dua tahun lalu Partai Nasdem juga berusaha mengadakan proses yang agak mirip dengan itu ketika mereka merekomendasikan sejumlah nama menjadi calon presiden, termasuk Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.

Pola rekrutmen politik di AS, tak cuma untuk pemilihan presiden, memang menarik ditiru oleh siapa pun. Tapi kendalanya adalah biaya politik yang sangat mahal yang akan sangat memberatkan bagi negara berpendapatan menengah seperti Indonesia.


Mendewasakan

Namun filosofi dan pesan paling menarik dari proses sepanjang itu adalah calon pemimpin digodok dalam sebuah proses yang membuat masyarakat dapat melihat dengan jelas pandangan dan komitmen para calon.

Kedewasaan berpolitik masyarakat pun semakin besar, sehingga para politisi atau mereka yang terlibat dalam proses rekrutmen politik, tak tergoda mengambil jalan pintas, seperti menggunakan politik uang dan pembiakan citra yang tak menyentuh kebutuhan pemilih.

Proses politik pun tak lagi merupakan proses elitis di mana suara rakyat hanya dipakai untuk mendapatkan tiket berkuasa.

Sebaliknya, rekrutmen politik menjadi proses yang memang benar-benar melibatkan masyarakat, sehingga keterkaitan antara elite politik dengan pemilih tak hanya terjadi selama pemilu dan kampanye pemilu.

Hampir tak ada upaya untuk merendahkan suara publik ketika seorang calon kalah, kecuali Donald Trump. Tapi dalam kasus Donald Trump sendiri sebenarnya ada faksi-faksi dalam tubuh Partai Republik yang tak berpandangan sama dengan Trump, terutama karena pendekatan yang memecah belah bangsa dan kecenderungan dirinya untuk otoriter.
​​
Uniknya, para pemimpin Republik yang bersuara lain dengan Trump itu tetap menghormati suara rakyat yang memilih Trump. Mereka tak mau terbuka menentang Trump, karena ingin menghormati pilihan rakyat.

Orang-orang yang dahulu mendampingi dan kemudian menyeberang dengan Trump seperti John Bolton yang mantan duta besar AS untuk PBB pun nyaris tak berbalik menyerang orang yang dulu satu perahu dengan mereka. Bukan hanya karena soal etika, tapi juga demi menghormati rakyat yang memilih Trump.

Demokrasi pun menjadi benar-benar dipahami sebagai dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat.

Memang tak perlu meniru sistem politik yang dianut dan diterapkan sebuah negara, karena karakteristik dan kemampuan nasional masing-masing negara berbeda. Tetapi menarik pelajaran baik dari tatanan manapun adalah hal yang tidak salah.

Apalagi jika pelajaran baik itu adalah tentang rekrutmen politik yang transparan dan meninggikan rekam jejak, serta proses politik yang menghormati suara dan pilihan rakyat dalam kaitannya dengan siapa yang paling banyak mendapatkan dukungan rakyat.

Dengan semua hal itu, semua elemen bangsa, khususnya antara elite politik dan pemilih, justru terlihat berkomitmen saling mendewasakan diri dalam proses rekrutmen politik.

Baca juga: Survei: Trump mengungguli Biden pada pemilu 2024
Baca juga: AS ingatkan Putin tidak ikut campur di pilpres
Baca juga: Muslim Amerika perluas kampanye #abandonbiden agar kalah pemilu

Copyright © ANTARA 2024