slot tergacor hari ini 2022

Bertani untuk menyelamatkan dunia

cara pinjam di m banking bca

Anak yang lahir bulan Oktober berisiko lebih rendah terserang flu******

Jakarta (ANTARA) - Hasil studi yang dilakukan di Amerika Serikat menunjukkan bahwa anak-anak yang lahir pada bulan Oktober lebih mungkin mendapat vaksinasi flu pada bulan yang sama dan memiliki risiko lebih rendah tertular influenza.

Menurut pedoman yang dikeluarkan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, setiap individu berusia enam bulan ke atas disarankan mendapatkan suntikan vaksin influenza setiap tahun dan waktu yang direkomendasikan untuk vaksinasi saat ini September atau Oktober.

Walaupun vaksinasi influenza semestinya dapat dilakukan sepanjang musim selama virus masih beredar, tetapi umumnya tidak disarankan untuk mendapatkan suntikan vaksin flu pada Juli dan Agustus bagi sebagian besar kelompok.

Namun, ada pengecualian bagi anak-anak yang hanya perlu vaksin satu dosis, anak usia enam bulan hingga delapan tahun yang perlu dua dosis vaksin (dengan dosis pertama diberikan segera setelah vaksin tersedia), dan perempuan dengan usia kehamilan pada trimester ketiga selama bulan-bulan itu.

Menurut siaran Medical Daily, temuan dari studi terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal BMJ menunjukkan bahwa bulan Oktober merupakan periode yang ideal bagi anak-anak untuk menerima suntikan vaksin flu sesuai dengan rekomendasi yang ada.

Dalam analisis kuasi-eksperimental terhadap anak-anak yang divaksinasi influenza, bulan kelahiran dikaitkan dengan waktu vaksinasi melalui pengaruhnya terhadap waktu kunjungan untuk perawatan kesehatan preventif.

"Anak-anak yang lahir pada bulan Oktober kemungkinan besar divaksinasi pada bulan Oktober dan kecil kemungkinannya didiagnosis influenza, sesuai dengan rekomendasi promosi vaksinasi pada bulan Oktober," tulis para peneliti dalam studi tersebut.

Baca juga: Penyebab anak-anak mudah terserang flu

Para peneliti menggunakan data klaim asuransi kesehatan lebih dari 800.000 anak usia dua sampai lima tahun yang mendapatkan suntikan vaksin influenza dari tahun 2011 hingga 2018 (antara Agustus dan Januari) untuk studi.

Mereka meneliti tingkat diagnosis influenza di antara anak-anak ini berdasarkan bulan kelahiran mereka.

Setelah memperhitungkan berbagai faktor yang mungkin berpengaruh seperti usia, jenis kelamin, kondisi yang ada, penggunaan layanan kesehatan, dan ukuran keluarga, para peneliti mendapati bahwa Oktober adalah bulan paling umum bagi anak-anak untuk divaksinasi.

Anak-anak yang lahir pada bulan Oktober juga memiliki tingkat diagnosis influenza terendah menurut siaran pers mengenai hasil penelitian tersebut.

Sebagai gambaran, rata-rata tingkat diagnosis influenza di antara anak-anak yang lahir Agustus selama musim flu yang diteliti sebesar 3 persen sedangkan pada anak-anak yang lahir Oktober sebesar 2,7 persen dan anak-anak yang lahir Desember sebesar 2,9 persen.

"Ada banyak variabel yang terlibat dalam hal waktu dan keparahan musim flu atau risiko seseorang untuk sakit, dan banyak dari itu berada di luar kendali kami," kata Anupam Jena, penulis senior hasil studi tersebut.

"Satu hal yang dapat kita kendalikan adalah waktu penyuntikan dan sepertinya bulan Oktober memang bulan terbaik bagi anak-anak untuk divaksinasi flu," katanya.

Baca juga: Dokter spesialis sarankan vaksinasi influenza setahun sekali
Baca juga: Tips redakan flu dan batuk pada anak secara alami

Penerjemah: Putri Hanifa
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024

Munculnya rumput

dingdong

Polri sebut selama 2024 terima 322 laporan pelanggaran pidana pemilu******

"Sampai dengan saat ini terhadap 65 kasus tersebut, 16 perkara masih dalam proses penyidikan, 12 perkara dihentikan atau di-SP3. Kemudian 37 perkara ini sudah tahap 2 dan sudah ada, berapa sudah vonis dan inkrah,"

Jakarta (ANTARA) - Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan bahwa pihaknya menerima 322 laporan pelanggaran pidana pemilu selama 2024.

Djuhandhani menjelaskan laporan tersebut terakumulasi hingga 26 Februari 2024 dengan rincian 149 dalam proses kajian,108 dihentikan, dan 65 kasus ditangani oleh kepolisian, baik di Bareskrim maupun di Polda jajaran.

"Sampai dengan saat ini terhadap 65 kasus tersebut, 16 perkara masih dalam proses penyidikan, 12 perkara dihentikan atau di-SP3. Kemudian 37 perkara ini sudah tahap 2 dan sudah ada, berapa sudah vonis dan inkrah," kata Djuhandhani di Gedung Badan Pengawas Pemilu RI, Jakarta, Selasa.

Djuhandhani mengatakan bahwa angka tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan saat Pemilu 2019. Menurut dia, pada 2019 terdapat 314 perkara yang naik sampai tahap 2.

"Ini kami gambarkan bahwa pada saat ini penanganan perkara yang ditangani baik itu oleh Bawaslu ataupun kepolisian sampai dengan proses penyidikan, ini angka yang cukup drastis turun," ujarnya.

Selain itu, kata dia, perkara 2024 lebih sedikit dibandingkan 2019 yang mencapai 849 perkara, meliputi laporan dan temuan. Dari 849 perkara, sebanyak 367 diteruskan kepolisian dan 482 dihentikan.

"Hasil analisa kami bahwa secara kuantitatif bahwa perkara ini menurun tentu saja tidak lepas dari seluruh dukungan masyarakat," tuturnya.

Dia juga mengatakan menurunnya laporan pelanggaran pada 2024 dapat terjadi berkat optimalisasi pencegahan pelanggaran yang dilakukan oleh pihaknya.

"Kemudian masyarakat dan peserta pemilu sadar akan hukum, serta salah satunya adalah waktu kampanye yang relatif singkat. Ini menjadi sebuah analisa kami kenapa di tahun 2024 ini sangat turun drastis terkait dengan tindak pidana pemilu," katanya.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa hampir semua partai melakukan pelanggaran ataupun tindak pidana pemilu.

"Tentu saja kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat. Kemudian seluruh partai politik yang ikut sebagai peserta, termasuk pasangan calon ini bisa melaksanakan ataupun bisa menjaga situasi yang benar-benar kondusif," ujarnya.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Rekor dunia alien komputer binatang roh

situs slot online thailand

Anak yang lahir bulan Oktober berisiko lebih rendah terserang flu******

Jakarta (ANTARA) - Hasil studi yang dilakukan di Amerika Serikat menunjukkan bahwa anak-anak yang lahir pada bulan Oktober lebih mungkin mendapat vaksinasi flu pada bulan yang sama dan memiliki risiko lebih rendah tertular influenza.

Menurut pedoman yang dikeluarkan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, setiap individu berusia enam bulan ke atas disarankan mendapatkan suntikan vaksin influenza setiap tahun dan waktu yang direkomendasikan untuk vaksinasi saat ini September atau Oktober.

Walaupun vaksinasi influenza semestinya dapat dilakukan sepanjang musim selama virus masih beredar, tetapi umumnya tidak disarankan untuk mendapatkan suntikan vaksin flu pada Juli dan Agustus bagi sebagian besar kelompok.

Namun, ada pengecualian bagi anak-anak yang hanya perlu vaksin satu dosis, anak usia enam bulan hingga delapan tahun yang perlu dua dosis vaksin (dengan dosis pertama diberikan segera setelah vaksin tersedia), dan perempuan dengan usia kehamilan pada trimester ketiga selama bulan-bulan itu.

Menurut siaran Medical Daily, temuan dari studi terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal BMJ menunjukkan bahwa bulan Oktober merupakan periode yang ideal bagi anak-anak untuk menerima suntikan vaksin flu sesuai dengan rekomendasi yang ada.

Dalam analisis kuasi-eksperimental terhadap anak-anak yang divaksinasi influenza, bulan kelahiran dikaitkan dengan waktu vaksinasi melalui pengaruhnya terhadap waktu kunjungan untuk perawatan kesehatan preventif.

"Anak-anak yang lahir pada bulan Oktober kemungkinan besar divaksinasi pada bulan Oktober dan kecil kemungkinannya didiagnosis influenza, sesuai dengan rekomendasi promosi vaksinasi pada bulan Oktober," tulis para peneliti dalam studi tersebut.

Baca juga: Penyebab anak-anak mudah terserang flu

Para peneliti menggunakan data klaim asuransi kesehatan lebih dari 800.000 anak usia dua sampai lima tahun yang mendapatkan suntikan vaksin influenza dari tahun 2011 hingga 2018 (antara Agustus dan Januari) untuk studi.

Mereka meneliti tingkat diagnosis influenza di antara anak-anak ini berdasarkan bulan kelahiran mereka.

Setelah memperhitungkan berbagai faktor yang mungkin berpengaruh seperti usia, jenis kelamin, kondisi yang ada, penggunaan layanan kesehatan, dan ukuran keluarga, para peneliti mendapati bahwa Oktober adalah bulan paling umum bagi anak-anak untuk divaksinasi.

Anak-anak yang lahir pada bulan Oktober juga memiliki tingkat diagnosis influenza terendah menurut siaran pers mengenai hasil penelitian tersebut.

Sebagai gambaran, rata-rata tingkat diagnosis influenza di antara anak-anak yang lahir Agustus selama musim flu yang diteliti sebesar 3 persen sedangkan pada anak-anak yang lahir Oktober sebesar 2,7 persen dan anak-anak yang lahir Desember sebesar 2,9 persen.

"Ada banyak variabel yang terlibat dalam hal waktu dan keparahan musim flu atau risiko seseorang untuk sakit, dan banyak dari itu berada di luar kendali kami," kata Anupam Jena, penulis senior hasil studi tersebut.

"Satu hal yang dapat kita kendalikan adalah waktu penyuntikan dan sepertinya bulan Oktober memang bulan terbaik bagi anak-anak untuk divaksinasi flu," katanya.

Baca juga: Dokter spesialis sarankan vaksinasi influenza setahun sekali
Baca juga: Tips redakan flu dan batuk pada anak secara alami

Penerjemah: Putri Hanifa
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024

Saya memiliki pohon dunia

daftar situs slot

KPK dalami intervensi Abdul Ghani Kasuba untuk rotasi jabatan pegawai******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami adanya dugaan intervensi tersangka Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Ghani Kasuba (AGK) untuk mengatur berbagai proyek, pemberian izin, termasuk mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara

Hal tersebut didalami penyidik dalam pemeriksaan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsudin Abdul Kadir, Inspektorat Provinsi Maluku Utara Nirwan M.T. Ali, serta pegawai negeri sipil (PNS) Maluku Utara Jufri Salim dan pensiunan PNS Muabdin Hi Rajab di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (20/2).

"Para saksi hadir dan dikonfirmasi, antara lain, kaitan dengan penggunaan sejumlah uang dari hasil pemberian para kontraktor kepada tersangka AGK," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu.

Pada jadwal pemeriksaan itu penyidik KPK juga memeriksa pihak swasta Olivia Bachmid dan Silvester Andreas serta Direktur Utama PT. Adidaya Tangguh Eddy Sanusi terkait dengan aliran uang yang diterima oleh AGK.

"Tim penyidik masih terus melanjutkan materi pemeriksaan kaitan dugaan aliran uang yang diterima tersangka AGK melalui beberapa perantara orang kepercayaannya," ujarnya.

Meski demikian, Ali belum mengungkapkan apa saja temuan tim penyidik dalam pemeriksaan terhadap para saksi tersebut.

Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Penyidik KPK juga langsung melakukan penahanan terhadap Abdul Ghani Kasuba dan lima orang lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 20 Desember 2023.

Tersangka lainnya, yakni Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).

Baca juga: KPK dalami aliran uang suap Gubernur Maluku Utara dalam proyek pemprov
Baca juga: KPK periksa putra Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Satu-satunya Dewa Dharma

pecah 77 slot

Direktur BPIP ungkap gagasan "agak laen" Bung Karno untuk dunia******

Jakarta (ANTARA) - Direktur Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Aris Heru Utomo mengungkap gagasan Presiden pertama RI Soekarno untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi alternatif di hadapan dunia sebagai gagasan yang "agak laen".

Dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa, hal tersebut disampaikan Aris Heru dalam acara "Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila Melalui Seminar Pancasila Untuk Dunia: To Build The World A New" yang digelar BPIP bersama Universitas Brawijaya di Malang, Jawa Timur, Senin (26/2).

"Tawaran Bung Karno untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi alternatif dunia pada Sidang Majelis Umum PBB pada 30 September 1960 di New York, AS, sejatinya merupakan tawaran atau gagasan 'agak laen' yang disampaikan oleh seorang pemimpin negara yang baru merdeka," ungkap Aris sambil menyinggung film komedi "Agak Laen" yang menjadi film lokal kedua terlaris di Indonesia saat ini.

Baca juga: BPIP: Pelestarian Pancasila paling utama lewat pendidikan formal

Bung Karno menawarkan Ideologi Pancasila kepada dunia sebagai ideologi alternatif. Bung Karno menolak hegemoni empat negara besar, yakni AS, Uni Soviet, Inggris, dan Prancis yang memiliki hak veto, tidak dapat menentukan perang dan damai, melainkan memiliki kekuatan untuk merusak perdamaian dengan percobaan-percobaan termonuklir.

Menurut Aris, gagasan ideologi Bung Karno tersebut "agak laen" karena disampaikan pada Sidang Majelis Umum PBB ketika suasana psikologi politik dunia saat itu dihantui rivalitas dua ideologi besar.

"Gagasan Bung Karno di hadapan Sidang Majelis Umum PBB disebut 'agak laen' karena pemikirannya disampaikan ketika suasana psikologi politik dunia saat itu dihantui oleh rivalitas dua ideologi besar, liberalis-kapitalisme dan sosialis-komunisme. Persaingan dua ideologi hegemonik yang menjerumuskan banyak negara ke dalam kenistaan perang saudara dan perpecahan," jelas Aris.

Baca juga: BPIP: Diplomasi berbasis nilai Pancasila banyak diapresiasi dunia

Aris menjelaskan melalui pidato pada Sidang Majelis Umum PBB tersebut, Bung Karno menggunakan ideologi sebagai alat kebijakan luar negeri, yakni sebagai pedoman untuk menilai dan mengukur setiap fenomena politik internasional, dan sebagai instrumen melakukan tindakan politik terhadap fenomena yang terjadi.

Menurutnya, peran ideologi Pancasila dalam diplomasi dan kebijakan luar negeri bisa dilihat dari fungsinya sebagai pedoman ideal dalam bersikap dan bertindak terhadap dinamika politik internasional.

Sejalan dengan perkembangan dinamika global, nilai-nilai Pancasila sejatinya masih tetap relevan, bukan hanya bagi Indonesia, tetapi juga dunia.

Baca juga: BPIP ajak generasi muda implementasikan nilai-nilai Pancasila

Ia pun menegaskan bahwa ada tiga hal yang perlu dipahami dalam melihat Pancasila, yaitu sebagai keyakinan, pengetahuan, dan keteladanan.

"Pancasila harus diyakini terlebih dahulu agar dapat dilaksanakan. Selanjutnya, Pancasila harus menjadi pengetahuan yang dapat dipahami oleh setiap orang. Terakhir, Pancasila harus ditunjukkan dalam bentuk keteladanan, baik dari penyelenggara negara ataupun elemen masyarakat lainnya," papar Aris.

Acara sosialisasi yang digelar di Kampus Unibraw tersebut dilaksanakan dalam rangka menyosialisasikan pidato Presiden pertama RI Soekarno di depan Sidang Majelis Umum ke-15 di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 30 September 1960 yang berjudul "To Build The World A New (membangun dunia kembali)".

Materi utama seminar adalah buku "Pancasila dari Indonesia untuk Dunia" yang membahas tentang pidato Bung Karno di hadapan Sidang Majelis Umum PBB tanggal 30 September 1960.

Dalam pidato selama 122 menit (pidato keempat terlama di Sidang Majelis Umum PBB pada periode 1945-1970) tersebut, Bung Karno menguraikan lima prinsip Pancasila yang bersifat universal, yaitu Ketuhanan, Nasionalisme, Internasionalisme, Demokrasi, dan Keadilan.

Baca juga: BPIP amanatkan tujuh buku literasi Pancasila ke Perpusnas RI
Baca juga: Refleksi akhir tahun, BPIP tekankan pentingnya pendidikan Pancasila

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Undian Berhadiah Amplop Merah Tiga Alam

slot bet 400

Dewan Pers jelaskan tugas komite dalam penerapan "Publisher Rights"******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menjelaskan tugas dan tanggung jawab komite yang akan dibentuk untuk mendukung penerapan Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas, yang juga disebut PerpresPublisher Rights.

BAB IV dalam regulasi tersebut membahas ketentuan tentang komite yang dipercaya untuk memastikan pemenuhan kewajiban perusahaan platform digital dan pelaksanaan praktik jurnalisme berkualitas.

"Komite ini memang bertugas untuk membuat pertimbangan, menerima masukan, dan melihat perkembangan-perkembangan," kata Ninik saat dihubungi dari Jakarta, Rabu.

Baca juga: Presiden teken Perpres Publisher Rights untuk jurnalisme berkualitas

Baca juga: Menkominfo: Aturan tentang hak-hak penerbit akan perkuat industri pers

"Komite ini harus dijamin independensinya, sehingga ada pemenuhan rasa keadilan bagi para pihak, jangan sampai ada yang merasa dirugikan dari penyelesaian masalah," katanya.

Komite yang nantinya dibentuk oleh Dewan Pers akan mengawasi pelaksanaan kewajiban perusahaan platform digital seperti yang tertuang dalam Pasal 5 Perpres Nomor 32 tahun 2024.

Menurut ketentuan, perusahaan platform digital antara lain wajib memfasilitasi komersialisasi berita yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan pers serta memberikan perlakuan adil kepada semua perusahaan pers dalam hal penawaran layanan.

Komite juga ditugasi mengawasi penyebaran maupun komersialisasi berita untuk memastikan pelaksanaan praktik jurnalisme berkualitas serta membantu penyelesaian sengketa terkait kerja sama perusahaan platform digital dengan perusahaan pers.

Ninik mengatakan bahwa komite dapat menawarkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau upaya alternatif lain untuk membantu penyelesaian sengketa perusahaan platform digital dengan perusahaan pers yang tidak bisa diatasi dengan diskusi atau mediasi. 

"Keputusan komite ini nantinya kolektif kolegial, tentu mempertimbangkan berbagai masukan dari berbagai ahli seperti lawyeryang terkait bisnis platform digital apabila itu perlu dihadirkan. Jadi, adil dalam aturan ini enggak cuma untuk perusahaan pers, tapi juga ada keadilan untuk perusahaan platform," demikian Ninik Rahayu.

Baca juga: Dewan Pers: Perpres "Publisher Rights" beri ruang tumbuh media kecil

Baca juga: Kemenkominfo bentuk tim mitigasi usai Perpres Publisher Rights terbit

Baca juga: PWI sebut "publisher right" dapat tingkatkan kualitas hidup awak media

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024