gading88

buku mimpi kodok 673Jutaan kata 995623Orang-orang telah membaca serialisasi

《gading88》

IHSG Diprediksi Menguat Hari Ini******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi menguat pada perdagangan Rabu (15/11).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan indeks masih mendapatkan topangan dari data neraca perdagangan Indonesia yang diproyeksi masih mencerminkan perekonomian dalam negeri stabil.

Sentimen ini diharapkan bisa memberi sentimen positif untuk pola gerak IHSG dalam beberapa waktu ke depan.

Karena sentimen itu, ia memperkirakan indeks saham akan bergerak dalam rentang support6.747 dan resistance6.898.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan ICBP, BBRI, BBCA, JSMR, ITMG, ASII, AALI, GGRM, dan ASRI.

Praktisi Pasar Modal sekaligus Founder WH-Project William Hartanto melihat IHSG bisa menguat dan menguji level 6.900. Hari ini indeks diramal bergerak di rentang 6.800-6.900.

"Terlihat adanya penguatan pada sektor energi yang menurut kami merupakan bagian dari siklus akhir tahun. Sedangkan sektor lain yang cukup menarik saat ini adalah industri rokok," ungkapnya.

IHSG merangsek ke posisi 6.862 pada perdagangan Selasa (14/11). Indeks saham naik 23,74 poin atau plus 0,35 persen dari perdagangan sebelumnya.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp7,07 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 17,62 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

KAI Akan Hidupkan Jalur Kereta Rangkasbitung******

PT Kereta ApiIndonesia (KAI) akan mengoperasikan kembali jalur kereta api Rangkasbitung-Pandeglang-Labuan pada 2025 mendatang

Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Jakarta-Banten Nur Setiawan Hadi mengatakan reaktivasi jalur kereta sepanjang 56 kilometer tersebut ditunda dari seharusnya tahun ini karena keterbatasan anggaran.

"Jika dibangun reaktivasi KA Rangkasbitung - Labuan pada 2025 dipastikan rampung 2028 dengan satu jalur" katanya, dikutip dari Antara, Selasa (31/10).

Rencananya anggaran reaktivasi jalur tersebut kemudian baru akan direalisasikan pada 2025.

Menurutnya, dibutuhkan anggaran cukup besar untuk mengoperasikan kembali jalur KA Rangkasbitung-Labuan. Anggaran itu untuk penyediaan lahan dan pembebasan karena banyak jalur KA tersebut sudah berubah alih fungsi menjadi pemukiman warga.

Sementara itu, Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya mengatakan pihaknya mendukung pembangunan reaktivasi jalur KA Rangkasbitung-Labuan guna meningkatkan perekonomian.

Menurutnya, pemerintah daerah sudah melakukan pendataan dan sosialisasi kepada masyarakat yang menempati lahan milik PT KAI.

"Kami tentu menyambut positif reaktivasi KA itu untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat," katanya.

Mengutip situs Kementerian Perhubungan, penghentian operasi KA Rangkasbitung - Labuan peninggalan zaman Belanda itu terjadi sekitar 1980-an. Jalur kereta api Labuan-Rangkasbitung adalah jalur kereta api yang menghubungkan Stasiun Labuan dengan Stasiun Rangkasbitung, Banten, termasuk dalam Wilayah Aset I Jakarta.

Lintas ini dibangun pada 1908 dan ditutup karena kalah bersaing dengan moda transportasi massal lainnya. Kini, rel kereta tersebut sudah tertutup oleh rumah warga, pabrik, sekolah dan jalan umum.

[Gambas:Video CNN]

Isi Komentar JK soal Kisruh Negara Vs Pontjo Sutowo di Hotel Sultan******

Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kallaikut berkomentar soal ribut yang terjadi antara negara melawan pengusaha Pontjo Sutowo dalam pengelolaan Hotel Sultan. 

Menurutnya, sengketa Hotel Sultan tersebut hanya persoalan kebijakan pemerintah belaka. Ia mengatakan dalam sengketa tersebut, pemerintah harusnya mengutamakan pengusaha pribumi. 

JK menilai kebijakan pemerintah belakangan ini  terlihat lebih mengutamakan pengusaha asing dibanding pribumi. Contoh itu kata JK terlihat dari langkah pemerintah memberi hak guna lahan kepada asing di IKN hingga 195 tahun.

"Jangan di lain pihak investor asing diundang masuk ke Indonesia dengan segala fasilitasnya sampai kalau di IKN waktu hampir 2 abad. Di lain pihak ini diusir dari tempat dia membangun. Memang tentu ada aturannya seperti itu tapi kebijakannya tentu ada keberpihakan" ujar JK melalui siaran pers Senin (6/11).

Lebih lanjut JK juga meminta agar pemerintah dapat menghargai sejarah pendirian Hotel Sultan. Menurutnya hotel Sultan dibangun oleh Ibnu Sutowo untuk memfasilitasi akomodasi para investor yang akan berinvestasi di Indonesia.

Saat itu katanya, belum ada pengusaha Indonesia yang bersedia membangun hotel bintang bertaraf internasional.

"Hotel Sultan dibangun untuk memenuhi kebutuhan daripada orang-orang yang mau datang ke Indonesia dan cari hotel yang baik, untuk itu Ibnu Sutowo bersedia membangun itu, jangan lihat sekarang tapi lihat tahun berapa itu. Mesti dihargai Jangan hanya asing yang diberi penghargaan" ujar JK.

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Infografis Kronologi Kisruh Pontjo Sutowo Vs Negara di Perang Berebut Hotel Sultan. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi).

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

[Gambas:Video CNN]

Lalu pada tahun 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olah Raga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

Label：situs slot yang mudah menang、adamtoto、temanjp

Terkait：situs resmi slot gacor、jantan slot、slot paling gacor 2022、rans303、fixbet88、kumpulan pola maxwin olympus、rtp acong4d、mabukwin、pusat server thailand、slot indo 88

bab terbaru：berkah365（2024-06-26）

Perbarui waktu：2024-06-26