carolina eve paito

bintang ajaib

Eksekusi Lahan PTPN IV Seluas 96 Ha Berjalan Lancar******

Tim juru sita Pengadilan Negeri Simalungun berhasil mengeksekusi lahan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV di Kebun Balimbingan, Nagori Bah Kisat, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara seluas 96,47 ha yang selama ini digarap oleh sekelompok orang.

Kepala Bagian Sekretariat Perusahaan PTPN IV Riza Fahlevi Naim mengatakan eksekusi lahan merupakan upaya penyelamatan aset perusahaan negara. Langkah tersebut dilakukan dengan cara pendekatan persuasif sehingga berlangsung lancar dan kondusif.

"Alhamdulillah, kita sukses melakukan penyelamatan aset di Kebun Balimbingan. Luas lahan yang dieksekusi dari penggarap mencapai 96,47 hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 4 hektare di antaranya dibangun permukiman. Lokasinya berada di area Afdeling II PTPN IV Kebun Balimbingan," kata Riza, Selasa (20/12).

"Meski dinyatakan sebagai pemilik sah lahan, PTPN IV tetap menyalurkan sugu hati kepada para penggarap di samping berbagai bantuan lainnya. Seperti bantuan sosial dan beasiswa untuk anak-anak. Kami akan tetap memperhatikan saudara-saudara kita penggarap ini. Semoga bantuan kami bisa berguna untuk semua," ujar Riza.

Sementara itu, Juru Sita Pengadilan Simalungun Siringo-Ringo menambahkan pelaksanaan eksekusi dilakukan berdasar Surat Kepala Pengadilan Negeri Simalungun Nomor W2.U16/3775/HK.02/10/2021 tanggal 14 Oktober 2022 perihal pemberitahuan eksekusi.

"Eksekusi ini dilakukan setelah terdapat kekuatan hukum tetap (inkracht), mulai dari tingkat gugatan hingga peninjauan kembali. Sehingga eksekusi harus dilaksanakan karena sudah memiliki dasar hukum yang jelas dan berkekuatan hukum tetap," tambahnya.

Pada kesempatan itu, satu di antara para penggarap bernama Saparuddin (84) merasa legowo eksekusi dilakukan. Sebab, pengadilan telah menyatakan lahan yang digarapnya selama ini terbukti milik PTPN IV. Saparuddin menyebutkan kakeknya merupakan Wakil Ketua Kelompok 17 yang merupakan penggarap pertama di areal lahan tersebut.

"Karena memang faktanya tanah ini punya PTPN IV, itu sudah dinyatakan pengadilan. Untung lah PTPN IV masih mau memberi kami sugu hati, beasiswa, dan berbagai bantuan sosial lainnya," paparnya.

[Gambas:Video CNN]

Sangat mendominasi

Penambang Bitcoin Raksasa AS Bangkrut******

Perusahaan tambang bitcoin raksasa Amerika Serikat(AS) Core Scientific mengajukan pailit menggunakan UU Kepailitan AS Bab 11 di Pengadilan Texas, AS, pada Rabu (21/12), waktu setempat.

Dilansir Reuters, perusahaan babak belur karena harga bitcoin anjlok, lonjakan harga energi dan piutang senilai US juta dari Celcius Network yang belum dibayar.

UU Kepailitan AS Bab 11 memungkinkan perusahaan merestrukturisasi utang di bawah pengawasan pengadilan sambil terus beroperasi.

Sejak Oktober lalu, perusahaan sudah berkonsultasi terkait rencana restrukturisasi. Perusahaan juga bernegosiasi dengan kreditur tentang potensi pengajuan pailit.

Tahun ini, pasar kripto memasuki masa suram. Harga bitcoin anjlok ke US.845 per koin setelah tahun lalu menyentuh harga tertinggi US.789 per koin.

Sejumlah perusahaan kripto internasional pun bertumbangan. Mulai dari BlockFi, FTC, Three Arrows Capital, hingga Celcius.

[Gambas:Video CNN]

Kontrak yang aneh

Pupuk Subsidi Langka, Kebutuhan 25 Juta Ton Alokasi Cuma 9,1 Juta Ton******

Kelangkaan pupuk bersubsidi masih saja terjadi di tingkat petani di sejumlah daerah, termasuk di Sumatera Utara (Sumut). Pasalnya, pupuk subsidiyang dipasok pemerintah masih jauh dari total kebutuhan petani.

SVP PSO Wilayah Barat PT Pupuk Indonesia Agus Susanto mengatakan secara nasional, kebutuhan pupuk subsidi tahun ini sesuai dengan usulan petani mencapai 25 juta ton. Namun, alokasi yang disediakan pemerintah hanya berkisar 9,1 juta ton.

"Ini yang perlu diketahui bahwa kelangkaan itu karena kekurangan alokasi dari jumlah pupuk yang dibutuhkan petani," kata Agus di Medan, Jumat (23/12).

Sementara, untuk pupuk NPK sudah tersalur sebanyak 122.644 ton atau 97 persen dari alokasi 126.693 ton.

"Dalam menyalurkan pupuk bersubsidi, kami tidak hanya mengikuti aturan dalam peraturan menteri pertanian, tetapi juga peraturan menteri perdagangan. Di mana kami diwajibkan untuk menyiapkan stok dalam gudang," ujarnya.

Agus menambahkan stok pupuk urea yang tersedia saat ini di gudang sebanyak 18.154 ton dan NPK 15.180 ton. Namun, stok itu tidak bisa dikeluarkan tanpa ada persetujuan dari pemerintah.

"Karena ini terkait dengan pembayaran ke produsen. Jadi, meski stok pupuk kita banyak kalau tidak ada persetujuan dari pemerintah untuk mengeluarkan atau menyalurkannya, kami tidak akan keluarkan," jelasnya.

Selain untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun 2022, tambah Agus, stok pupuk subsidi yang tersedia saat ini juga untuk kebutuhan penyaluran pupuk di tahun 2023.

Terkait dengan serapan pupuk yang tidak sampai 100 persen hingga akhir tahun, Agus mengungkapkan ada beberapa daerah yang memang serapannya rendah, tetapi ada juga yang serapannya tinggi.

Namun, Pupuk Indonesia tidak bisa melakukan intervensi dengan melakukan realokasi pupuk dari serapan rendah ke daerah yang serapannya tinggi tanpa ada persetujuan dari pemerintah ataupun kementerian terkait.

"Tetapi ada juga daerah yang kebutuhan pupuknya rendah namun meminta tinggi. Akibatnya, serapannya tidak habis atau tidak mencapai seratus persen. Untuk kasus seperti ini, biasanya ada sanksi yang diberikan," jelas Agus.

Agus juga menjelaskan, pupuk subsidi dari yang tadinya dialokasikan lima jenis yakni, Urea, NPK, Za, SP-36 dan Urea namun saat ini menjadi dua jenis saja, yakni Urea dan NPK.

"Begitu juga terhadap komoditas tanaman yang dibolehkan menggunakan pupuk subsidi dikurangi dari 70 jenis komoditas menjadi 9 komoditas, yakni padi, jagung, kedelai, tebu, kakao, kopi, cabai merah, bawang dan bawang putih. Dan, itupun luasannya hanya 2 hektare saja per petani per musim tanam," papar Agus.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan ke Barat: Kelahiran Kembali sebagai Iblis

Erick Thohir Blak******

Menteri BUMN Erick Thohir menanggapi rencana merger atau penggabungan PT Angkasa Pura I (AP I) dan PT Angkasa Pura II (AP II). Erick menekankan soal sektor pariwisata dalam rencana tersebut.

Menurutnya, permasalahan sektor pariwisata Indonesia adalah tidak mendorong schedule planning. Hal tersebut membuat turis yang datang ke sebuah daerah tidak tahu apa yang harus dilakukan.

Atas dasar itu, holding BUMN pariwisata InJourney membangun ekosistem pariwisata secara menyeluruh. Rencana penggabungan AP I dan II juga mencuat dari holding BUMN tersebut.

Erick memang tak menjawab tegas soal rencana penggabungan AP I dan II. Namun, ia menekankan Kementerian BUMN bakal merampingkan perusahaan pelat merah menjadi 30 BUMN.

Menteri BUMN itu mengatakan akan terus melakukan terobosan, termasuk dengan mendorong blueprint atau cetak biru konsolidasi BUMN 2024-2034.

"Kami dorong lagi, apa terobosan yang kami lakukan, kami mau punya blueprint 2024-2034 di mana konsolidasi BUMN dari 108 menjadi 41, menjadi 30, supaya kami punya BUMN yang besar-besar dan sehat," jelasnya, dikutip dari Antara.

Sebelumnya, Direktur Utama InJourney Dony Oskaria mengatakan pihaknya akan menyetarakan antara AP I dan II, baik secara komersial, standar kebijakan operasi, hingga struktur organisasi.

Dony mengatakan InJourney bakal memikirkan proses integrasi terbaik. Dalam integrasi itu ada sejumlah opsi, yakni merger, akuisisi, atau membentuk operating co di atasnya.

[Gambas:Video CNN]

Teknik Bintang Kuno

Pengusaha Sebut WTO Diskriminasi RI Soal Larangan Ekspor Nikel******

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai keputusan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mengabulkan gugatan Uni Eropa terkait larangan ekspor Indonesia tidak tepat dan mencerminkan tindakan diskriminasi.

Menurut Hariyadi, WTO seharusnya mengatur sisi perdagangan, bukan produksi.

"Menurut saya WTO ini aneh. Kelihatan banget ambivalennya, diskriminasi lah saya bilang. Kalau giliran negara maju membatasi ekspornya enggak apa-apa, tapi kalau giliran kita segala macam tuduhan dikasih ke kita," ujar Hariyadi di Kantor Apindo, Rabu (21/12).

Ia lantas menyarankan pemerintah untuk mengajukan argumentasi dalam persidangan terhadap putusan WTO tersebut.

"Andaikata kita kalah, menurut saya tetap saja kita terus (hilirisasi), enggak usah hiraukan. Itu kepentingan kita kok," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan akan mengajukan banding atas kekalahan Indonesia dalam gugatan larangan ekspor nikel oleh Uni Eropa WTO.

Meski kalah, Jokowi bersikukuh untuk tetap melakukan hilirisasi bahan mentah demi mendapatkan nilai tambah.

"Meskipun kita kalah di WTO, kita kalah urusan nikel, digugat Uni Eropa, enggak apa-apa, saya sudah sampaikan ke Menteri (ESDM) (ajukan) banding," katanya dalam Rakornas Kementerian Investasi, Rabu (30/11).

Jokowi mengatakan Indonesia harus berhenti mengekspor bahan baku mentah karena demi mendapatkan nilai tambah. Ia mencontohkan kebijakan larangan ekspor nikel yang membuat Indonesia mengantongi Rp300 triliun per tahun.

Padahal, Indonesia sebelumnya hanya meraup Rp20 triliun saat mengekspor bahan mentah nikel.

Atas dasar itu, Jokowi menegaskan Indonesia tidak akan mundur dalam menghadapi gugatan soal larangan ekspor nikel. Ia mengatakan langkah itu dilakukan karena Indonesia ingin menjadi negara maju.

"Kalau kita digugat saja takut, mundur, ya enggak akan kita menjadi negara maju," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem tamparan muka pamer yang paling kuat

Opini Bank Dunia vs Pemerintah soal Beras Indonesia Termahal se******

Bank Dunia (World Bank) dan pemerintah Indonesia berbeda pendapat soal harga berasdi Indonesia.

Bank Dunia dalam laporan terbarunya 'Indonesia Economic Prospects Desember 2022' menyebut harga beras di Indonesia paling mahal di antara negara kawasan Asia Tenggara (ASEAN) lainnya.

Mahalnya harga beras di Indonesia dipicu oleh dukungan harga pasar bagi produsen di bidang pertanian, yang terdiri dari kebijakan yang menaikkan harga domestik untuk produk pertanian pangan.

Namun, laporan tersebut langsung dibantah oleh Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo. Ia mempertanyakan dasar perhitungan dan kapan data tersebut diambil oleh Bank Dunia.

"Menurut para pakar yang ada, tidak betul itu! Terus, mengambil sampling-nya atau random sampling statistiknya di mana? Kapan?," katanya di sela-sela rapat kerja Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup di Jakarta.

Menurutnya, waktu pengambilan data menjadi penting. Sebab, kalau Bank Dunia mendata pada saat musim tanam, memang tidak ada panen. Ketiadaan ini membuat harga beras tinggi.

"Kalau di saat kita lagi menanam, ya nggak ada lagi panen, tentu harga juga melakukan dinamika," ucapnya.

Ia juga meragukan data Bank Dunia lantaran berbeda dengan temuan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO). Menurut badan pangan di bawah naungan PBB itu, beras Indonesia justru tergolong murah.

"Data FAO kita nomor 2 (paling rendah). Yang mana yang dipakai (untuk sampling statistiknya)?" jelasnya.

Senada dengan Syahrul, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin mengatakan perhitungan harga beras di Indonesia harus dilihat berdasarkan rata-ratanya karena musiman.

Ketika masuk musim liburan tahun baru atau lebaran, harga beras pasti naik, tapi saat musim panen justru turun.

"Kalau indikasi secara keseluruhan tidak yang termahal, tidak. Iya mungkin juga bukan yang termurah, mungkin yah, tapi agak murahlah di atas termurah mungkin yah. Tapi bukan yang termahal," ujar Ma'ruf usai membuka Konferensi Islam Asean kedua, yang digelar di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, pada Kamis (22/12).

Ma'ruf mengklaim kebijakan pemerintah terkait beras sudah cukup baik. Kebijakan itu termasuk pengadaan, kualitas, dan distribusi beras.

"Ini sebenarnya sudah sangat baik sekali, semuanya sudah berjalan, pengadaan dan semua. Sehingga dua tahun, kita bahkan tidak impor beras. Sekarang pun sebenarnya cukup, cuman cadangan. Jadi ada impor itu katanya hanya untuk cadangan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]