slot gacor freebet

Tak terkalahkan

Luhut Ungkap 'Strategi Kampungan' Jokowi Selamatkan RI dari Inflasi******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan penurunaninflasi Indonesia berkat pengalaman Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Anda lihat tadi inflasi kita. Coba inflasi kita bisa kita turunkan, kenapa? Pengalaman presiden (Jokowi)," tegas Luhut dalam 4th Indonesia Fintech Summit (IFS) 2022, Kamis (10/11).

Luhut menyinggung selama ini negara hanya melihat dari sudut pandang bank, di mana harus menaikkan suku bunga acuan baru bisa menurunkan inflasi.

"Sebenarnya ada hal-hal kampungan yang kita kerjakan, tapiit works. Jadi orang-orang yang sekolah kayak Pandu dia tahunya Bank Indonesia saja. Jadi ada yang non-Stanford juga bisa membuat pengaruh," ujarnya disambut tepuk tangan peserta yang hadir.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan sebesar 5,71 persen pada Oktober 2022 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy). Tingkat inflasi ini lebih rendah jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yakni 5,95 persen.

Sementara, BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia tembus 1,81 persen pada kuartal III 2022. Dengan realisasi itu, ekonomi Indonesia berhasil tumbuh 5,72 persen secara tahunan (year on year).

Luhut juga sempat menyinggung soal pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2022 yang menyentuh 5,72 persen. Menurutnya, banyak orang yang menganggap remeh ekonomi Indonesia yang solid.

"Orang kadang-kadang anggap enteng, banyak itu ekonom-ekonom dan pengamat asal bunyi (asbun) saja. Makanya kalau saya tantang, hei kau datang kemari, biarpun saya tentara bukan ekonom, saya ngerti-ngerti juga barang ini (pertumbuhan ekonomi)," ujar Luhut.

[Gambas:Video CNN]

Paus Bola Basket

Bangka Belitung Akan Gratiskan Lahan Bagi Investor******

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung(Babel) akan menggratiskan lahanatau tanah bagi investoryang akan menanamkan uangnya di daerah tersebut.

Pejabat Gubernur Kepulauan Babel Ridwan Djamaluddin mengatakan kebijakan itu dilakukan demi mendongkrak investasi dan ekonomi masyarakat di Negeri Serumpun Sebalai itu. 

"Ini tentunya sangat menarik bagi investor untuk berinvestasi di daerah ini," katanya seperti dikutip dari Antara, Selasa (8/11).

"Tujuan saya menyiapkan rakor dengan bupati dan wali kota ini supaya materi pemerintah daerah dari Bangka Belitung untuk Rakornas Investasi bersama Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia nanti mantap," ujarnya.

Menurut dia, ada beberapa poin yang digarisbawahi dalam meningkatkan investasi di Babel pada 2023. Pertama, mengupayakan usulan-usulan investasi di pekerjaan umum.

Kedua,perlunya mengetahui nilai lebih yang dimiliki jika ada yang ingin berinvestasi. Ketiga,cara menyiapkan informasi untuk investor, dengan memperhatikan tiga hal di antaranya memastikannya tidak bermasalah, gunakan prinsip take and give, dan keterbukaan di lapangan.

"Kita perlu mengupayakan nilai lebih. Kira-kira kalau kita menawarkan orang berinvestasi di Babel ini, apa sih nilai lebihnya," ujar Ridwan Djamaluddin.

[Gambas:Video CNN]

Bayangan Konoha

Produsen Minyak Goreng Bantah Tudingan KPPU soal Rekayasa Harga******

Para produsen minyak gorengmembantah tudingan investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng.

Bantahan mereka sampaikan dalam persidangan kasus dugaan monopoli minyak goreng di KPPU. Mengutip detik.com, Selasa (8/11), dalam persidangan perkara minyak goreng tersebut, ada tiga bantahan yang disampaikan oleh para produsen.

Pertama, mereka tidak melakukan kongkalikong soal kenaikan harga minyak goreng.

Kuasa hukum dari PT Incasi Raya sebagai Terlapor V dan PT Selago Makmur Plantation sebagai Terlapor VI menyebut kenaikan harga pada periode yang dituduhkan KPPU terjadi karena ada kenaikan crude palm oil (CPO)dunia.

Sementara pada periode Februari hingga 16 Maret 2022, perusahaan dipaksa oleh pemerintah untuk menurunkan harga minyak goreng sesuai dengan harga eceran tertinggi yang kala itu ditetapkan.

"Ketika di 16 Maret 2022 pemerintah mencabut HET, terlapor 5 dan 6 menaikkan harga dikembalikan dengan harga acuan keekonomian. (Sebelumnya) Februari 2022 hingga 16 Maret 2022 menjual dengan HET perusahaan sudah dalam keadaan jual rugi. Ketika dicabut, menaikkan harga keekonomian, investigator artinya berharapnya perusahaan rugi mulu, konyol," jelas kuasa hukum dari terlapor V dan VI.

Kedua,membantah ada kumpul-kumpul dan persekongkolan untuk membahas harga minyak goreng.

PT Salim Ivomas Pratama membantah adanya pembahasan khusus mengenai harga yang dilakukan oleh Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) dan Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI). Adanya pertemuan yang merupakan undangan dari pemerintah.

"Tidak ada pertemuan AIMI mengenai harga minyak goreng. Pada 21-22 Oktober hanya ada pertemuan inisiatif dari pemerintah, Hadirnya sebagian dari kami AIMI kemudian GIMNI dan dewan minyak sawit Indonesia," ungkap mereka, dalam siang di kantor KPPU.

"Oleh karena itu jika benar bapak investigator bisa membuktikan pertemuan itu membahas harga minyak goreng. Mari kita buka di persidangan ini,"jelasnya.

Perwakilan PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (PT Smart Tbk) juga mengatakan kenaikan harga minyak goreng merupakan hal yang spontan dilakukan oleh perusahaan. Alasannya pun karena masih tingginya harga bahan baku minyak goreng, CPO.

"Reaksi spontan yang di dalam suatu pasar tidak bisa dikatakan penetapan harga. Kenapa harga dan CPO di periode Maret-Mei itu tidak bergerak, simply karena harga regulasi pemerintah di bulan pertengahan Maret HET yang tidak efektif, membuat pasar tidak sehat makanya hanya 2,5 bulan HET dicabut. Pelaku pasar menaikkan harga, that is spontan, mereka tidak telepon-teleponan," jelasnya.

Ketiga, membantah sengaja bikin langka minyak goreng.

Semua perusahaan yang hadir di persidangan di KPPU, dalam pembelaannya membantah bahwa telah melakukan kesengajaan dalam fenomena kelangkaan minyak goreng. Kelangkaan minyak goreng kemasan yang dimaksud terjadi pada periode bulan Januari 2022 hingga Mei 2022.

Salah satunya seperti yang disampaikan oleh produsen merek minyak goreng Bimoli, PT Salim Ivomas Pratama. Pihaknya membantah bahwa produknya sempat langka di 15 provinsi.

"Secara dramatis Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) mengatakan stok Bimoli nggak ada di 15 provinsi. Masya Allah itu keterlaluan! Kami punya bukti-bukti foto, kami sempat foto stok tacking yang kami akan ditayangkan foto bukti-bukti," kata kuasa hukum perusahaan.

Ia menjelaskan tidak bisa disimpulkan jika di suatu tempat atau supermarket kosong lalu dikatakan stok minyak goreng kosong. Menurutnya banyak kemungkinan yang terjadi atas kekosongan itu, misalnya barang belum datang atau habis.

Sebelumnya, KPPU telah melanjutkan persidangan perkara minyak goreng dengan 27 perusahaan pada Senin (7/11), yang diagendakan untuk penyampaian tanggapan 27 perusahaan yang disertai alat bukti.

Investigator menyebut para terlapor diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 5, di mana mereka diduga secara bersama-sama menaikkan harga minyak goreng kemasan pada periode bulan Oktober 2021 hingga Desember 2021 dan periode bulan Maret 2022 hingga Mei 2022.

Selain itu, para terlapor juga diduga melanggar Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan melakukan pembatasan peredaran dan atau penjualan minyak goreng kemasan yang terjadi secara serentak dalam waktu yang sama pada periode bulan Januari 2022 hingga Mei 2022.

[Gambas:Video CNN]

Saya ingin hidup Anda menjadi tiga ribu

Menaker Buka Suara soal Kepastian UMP 2023, Fix Naik 13 Persen?******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan upah minimum provinsi (UMP) 2023 naik. Hanya saja, ia tengah mempertimbangkan tuntutan kenaikan 13 persen yang disampaikan buruh.

"Kalau dilihat dari data BPS maka relatif ada kenaikan dibandingkan UMP 2022. Kalau lihat data itu, kita bisa lihat akan ada kenaikan upah minimum," ujar Ida kepada wartawan, Selasa (8/11).

"Nanti kita lihat (potensi kenaikan 13 persen). Kita sedang memfinalisasi aspirasi dan pandangan dari semua stakeholder.Kami tidak akan mempercepat atau memperlambat proses penetapan itu," sambungnya.

"Kemarin kami sudah menerima data dari BPS. Dari data ini akan kami olah dan kami serahkan kepada gubernur sebagai dasar penetapan upah minimum tersebut," ujarnya.

Nantinya, penetapan UMP 2023 bakal dilakukan pada 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022. Kendati, buruh dan pengusaha masih berselisih paham soal penetapan upah minimum.

Ia juga menjelaskan bahwa unsur pengusaha tetap menginginkan penentuan upah minimum menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 karena dianggap lebih realistis.

"Kemudian ketetapan upah minimum 2023 tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021. Kemudian PP Nomor 36 Tahun 2021 harus dilaksanakan sebelum ada perubahan lain," tutur Ida dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11).

Sementara, buruh memberi masukan yang bertolak belakang dengan yang disampaikan oleh kelompok pengusaha, seperti Apindo dan Kadin. Buruh tetap berpegang teguh bahwa PP Nomor 36 Tahun 2021 tidak bisa jadi dasar penetapan upah minimum.

"Kemudian formulasi penetapan upah minimum dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 tentu saja perlu dikaji agar dibuka ruang dialog. Kemudian berikutnya perlu didorong upah di luar upah minimum, yakni upah layak, seperti struktur skala upah," jelas Ida.

Sebelumnya, Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menggelar aksi demonstrasi di depan Kementerian Ketenagakerjaan, Jumat (4/11).

Presiden Partai Buruh Saiq Iqbal mengatakan ada tiga tuntutan yang dibawa oleh massa buruh dalam aksi demo tersebut. Pertama, menuntut kenaikan UMK 2023 sebesar 13 persen.

"Kami menolak PP 36 yang merupakan aturan turunan dari omnibus law yang sudah dinyatakan MK cacat formil. Oleh karena itu harus menggunakan PP 78," kata Said dalam keterangannya.

Tuntutan kedua adalah menolak PHK dengan dalih resesi, dan tuntutan terakhir yakni menolak omnibus law.

"Kami menolak omnibus law untuk dibahas. Sebab sudah nyata-nyata UU Cipta Kerja merugikan kaum buruh. Mudah-mudahan presiden bisa mengeluarkan perpu untuk membatalkan omnibus law," tutur Said.

[Gambas:Video CNN]

Jalan Magister Menuju Kultivasi

Aturan No Work No Pay, Akal Bulus Pengusaha Tak Bayar Upah Pekerja?******

Ketidakpastian ekonomi globalmembuat pengusaha mendesak Menteri KetenagakerjaanIda Fauziyah menerbitkan aturan berisi fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay(tidak bekerja, tidak dibayar).

Belum lama ini, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit mengaku pengusaha mendesak pemerintah demi meminimalisir risiko pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurut Anton, jika ada aturan tersebut, maka saat industri sedang lesu, pekerja tidak lantas kehilangan pekerjaan.

Ia mengatakan saat ini iklim dunia usaha sedang menurun imbas pelemahan ekonomi di berbagai negara. Akibatnya produksi industri lesu sehingga PHK dapat menjadi pilihan untuk menyelamatkan perusahaan.

"Memang kami dengan order menurun 50 persen atau katakanlah 30 persen, kami tidak bisa menahan. Satu dua bulan masih oke, tapi kalau sudah beberapa bulan atau setahun, pilihannya ya memang harus PHK massal," imbuhnya.

Pernyataan Anton soal lesunya industri dibenarkan oleh Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja yang mengklaim sebanyak 45 ribu karyawan industri tekstil telah dirumahkan.

Jemmy mengatakan kondisi ini terjadi lantaran permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa, menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil. Penurunan permintaan berada di kisaran 30 persen sejak akhir Agustus 2022.

Kendati, omongan Jemmy dan Anton bertolak belakang dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Dalam kesempatan belum lama ini, Sri Mulyani mengatakan sampai saat ini kinerja dari industri padat karya sangat baik.

Sebagai contoh, ekspor produk tekstil seperti pakaian dan aksesoris rajutan sampai September menunjukkan pertumbuhan yang tinggi, yakni 19,4 persen. Begitu juga dengan ekspor produk non rajutan yang tumbuh 37,5 persen, dan ekspor alas kaki tumbuh 41,1 persen.

Jika merujuk pada data tersebut, tentu bertentangan dengan klaim pengusaha bahwa ekspor turun, padahal data yang terkumpul cukup kuat dan positif.

Menanggapi permintaan pengusaha tersebut, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menyebut asas no work no pay itu hanya berlaku saat pekerja dengan sengaja tidak mau bekerja.

Ia menilai permintaan tersebut akan menyalahi aturan yang ada. Jika dikaitkan dengan kondisi industri yang menurun, Timboel menilai hal tersebut bukanlah kemauan pekerja. Justru, perusahaan lah yang harus bertanggung jawab atas hal itu.

Timboel menuturkan selama ini no work no pay sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pasal 93 beleid itu disebutkan bahwa upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.

Namun pasal tersebut tidak berlaku dan pengusaha wajib membayar upah, jika buruh tidak bekerja padahal ia bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pelaku usaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha.

"Jadi kalau diminta Permenaker soal no work no pay, gak bisa. Karena ia akan bertentangan dengan hal-hal lain," ungkap Timboel kepada CNNIndonesia.com, Rabu (9/11).

Ia menduga aturan yang diminta itu hanya akal-akalan untuk melegitimasi kelakuan pengusaha yang kerap merumahkan pekerja saat kondisi perusahaan memburuk. Dengan begitu, pengusaha bisa melanggengkan upaya tersebut dengan payung hukum yang jelas.

"Kalaupun dibilang risikonya apakah akan ada PHK dan sebagainya, kebiasaan yang dilakukan perusahaan adalah merumahkan, tapi merumahkannya salah, sehingga mereka (pengusaha) menuntut no work no pay dengan dalil yang lain," jelas Timboel.

Nasib Buruh Berpotensi Terkatung-Katung

Menyaksikan Bintang di Era Pertama

<句子>