vava4d

Naruto: Dewa Kota

cara dapat uang di resso

PPP akan gugat hasil rekapitulasi nasional KPU******

Jakarta (ANTARA) - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan mengajukan gugatan terkait hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK)

"Sesuai ketentuan UU, PPP memiliki waktu 3 hari untuk menyikapi hasil rekapitulasi nasional dengan mengajukan ke MK," kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Hal itu mengejutkan dirinya lantaran PPP gagal memenuhi ambang batas untuk melaju ke Senayan.

Padahal, data internal PPP menunjukkan bahwa partai berlambang ka'bah itu melewati angka 4 persen atau melampaui ambang batas parlemen sebesar 4 persen.

Menurut Awiek, hasil perolehan suara KPU berbeda dengan hasil internal PPP.

Oleh karena itu, PPP sudah mempersiapkan tim hukum yang dipimpin pengacara senior Soleh Amin untuk mengajukan gugatan.

"Data-data kami kumpulkan dari DPC dan saat ini sedang verifikasi," jelasnya.

Kendati demikian, dia mengatakan PPP menghormati hasil rekapitulasi nasional yang diumumkan KPU sebagai bagian dari tahapan pemilu sesuai ketentuan UU Pemilu, yakni 35 hari setelah pemungutan suara.

Awiek pun meminta seluruh caleg PPP dan kader PPP untuk tetap semangat ikut mengawal perjuangan di MK. Ia menyampaikan rasa terima kasihnya atas perjuangan dan kontribusi dalam menjaga partai warisan ulama ini.

Sebelumnya, rekapitulasi nasional suara pemilihan legislatif (pileg) 2024 telah selesai. Berdasarkan hitungan secara manual ada 8 parpol yang meraih suara di atas 4 persen, sehingga dinyatakan lolos parlemen, sedangkan PPP dan PSI tidak mencapai 4 persen.

Berdasarkan pasal 414 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan bahwa syarat partai politik lolos parlemen adalah memenuhi ambang batas parlemen yakni minimal 4 persen suara nasional.

Pada pemilu 2024 ini, suara sah pileg secara nasional tercatat 151.796.630 yang berasal dari 84 daerah pemilihan (dapil).

Dihitung secara manual dari data yang telah diumumkan KPU, terdapat 8 partai politik yang meraih suara lebih dari 4 persen. Di antaranya, PDIP, Golkar, Gerindra, PAN, PKB, Partai Demokrat, PKS, dan NasDem.

PPP yang pemilu 2019 lolos parlemen, kini terancam tak lolos. Raihan suara PPP secara nasional yakni 5.878.777 suara atau setara dengan 3,87 persen dari suara sah nasional sebesar 151.796.630 suara.
Baca juga: Tanggapi Sirekap, PPP minta kader untuk kawal suara Pemilu 2024
Baca juga: PPP sambut baik putusan MK hapus ambang batas parlemen 4 persen
Baca juga: PPP: Ada dorongan jadi oposisi untuk pemerintahan baru

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Dosa Lumen

agar dapat uang banyak

Panglima TNI: Isu 10 WNI jadi tentara bayaran Ukraina hoaks******

Kami sudah cek ke Kedutaan Rusia, juga tidak ada, hoaks itu

Jakarta (ANTARA) - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menepis adanya isu tentang 10 warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi tentara bayaran Ukraina.

"Kami sudah cek ke Kedutaan Rusia, juga tidak ada, hoaks itu," kata Agus ditemui usai rapat kerja bersama Komisi I DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Selain telah melakukan pengecekan data, Agus menyebut bahwa isu tersebut tidak benar karena di Indonesia tidak menganut konsep tentara bayaran.

"Karena kita tentara sukarela atau militer wajib yang direkrut melalui perekrutan yang ada di wilayah-wilayah, Tamtama, Bintara, Perwira, ada Akmil, dan seperti yang saya sampaikan tadi, militer wajib," ucapnya.

Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak juga memastikan bahwa tidak mungkin ada 10 WNI yang merupakan prajurit TNI menjadi tentara bayaran Ukraina.

"Kalau kami (prajurit TNI) enggak mungkin, pulang kampung aja ketahuan, apalagi ke sana," kata Maruli ditemui pula usai rapat dengan Komisi I DPR.

Sebab, ujarnya lagi, pihaknya akan mengetahui sekiranya ada prajurit TNI yang tidak ada sebab pihaknya melakukan apel setiap pagi.

Baca juga: Kemlu nilai laporan 10 WNI jadi tentara bayaran Ukraina perlu didalami

"Tidak mungkin, kalau dari TNI sudah terorganisasi, pakai tiket (untuk pergi ke negara lain) kan pasti ketahuan," ucapnya.

Maruli menyebut bahwa isu adanya 10 WNI yang menjadi tentara bayaran Ukraina belum dapat dibuktikan kebenarannya sebab yang mengeluarkan laporan terkait adalah Kementerian Pertahanan Rusia.

Sebelumnya, Jumat (15/3), Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) menilai laporan tentang 10 warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi tentara bayaran Ukraina perlu didalami lebih lanjut.

"Informasi tersebut perlu didalami lebih lanjut," kata Juru Bicara Kemlu RI Lalu Muhamad Iqbal melalui keterangannya di Jakarta.

Kedutaan Besar Federasi Rusia di Indonesia merilis data dari Kementerian Pertahanan Rusia yang mencatat dan mendata semua tentara bayaran asing yang tiba di Ukraina untuk berpartisipasi dalam pertempuran.

Mereka mencatat bahwa sejak 24 Februari 2022, terdapat sekitar 13.387 tentara bayaran asing telah memasuki Ukraina, dan mengonfirmasi bahwa 5.962 tentara bayaran asing telah tewas.

Mereka juga menyebut Polandia menjadi penyumbang tentara bayaran paling banyak, yaitu sekitar 2.960 orang, dengan 1.497 di antaranya telah tewas.

Sementara itu, mereka juga mencatat 10 tentara bayaran dari Indonesia, dengan empat di antaranya telah tewas.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Kembali ke masa kecil

dunia4d

Bisakah Larang Jual Produk Impor Rp1,5 Juta di E******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Perdagangan berencana melarang marketplaceuntuk menjual barang impordi bawah US0 dolar atau Rp1,5 juta (asumsi kurs Rp15.008 per dolar AS).

Kebijakan itu akan tertuang dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan larangan itu dilakukan demi melindungi produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal dari gempuran barang impor di e-commerce.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki juga mendukung larangan tersebut. Ia tak sudi jika produk-produk UMKM lokal harus berbagi panggung dengan barang impor, terutama yang bisa diproduksi pedagang lokal.

"Untuk barang-barang yang sudah diproduksi di dalam negeri, kita engak perlu lagi masuk impor, itu arahan Presiden (Joko Widodo). Karena itu, menurut saya harganya harus dipatok, minimum US0 (Rp1,5 juta), masuk ke sini itu boleh. Tapi kalau di bawah itu, jangan dong. Supaya untuk melindungi produk-produk UMKM," jelasnya.

Wacana larangan produk impor di bawah Rp1,5 juta itu bermula dari fenomena Project S TikTok yang ditengarai bisa memata-matai kebiasaan penggunanya, termasuk urusan belanja.

Lihat Juga : Tiga BBM Non Subsidi Naik per 1 Agustus 2023, Berikut Daftar Harganya

Perusahaan asal China itu dicurigai bakal memanfaatkan data penggunanya untuk meminta UMKM Negeri Tirai Bambu membuat produk tersebut dan dipasarkan via TikTok Shop.

Lantas bisakah larangan jual barang impor di bawah Rp1,5 juta di marketplace bisa melindungi produk UMKM?

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Nailul Huda mengatakan barang impor di marketplace terbagi dua jenis. Pertama, barang impor yang penjualnya juga di luar negeri atau biasa disebut cross border commerce. Kedua, barang impor yang dijual oleh penjual lokal.

Ia menilai kebijakan pelarangan impor di bawah Rp1,5 juta akan efektif bagi barang impor jenis yang pertama. Namun bagi barang impor yang dijual oleh penjual lokal kurang efektif karena barangnya sudah di Indonesia dan porsinya besar sekali.

Maka dari itu, ia menyarankan pemerintah lebih baik menerapkan sistem insentif dan disinsentif. Misalnya, penerapan biaya administrasi yang lebih tinggi untuk produk impor. Kemudian diskon atau gratis ongkos diberikan khusus untuk produk lokal .

Lihat Juga : Jadi Saksi, Eks Mendag Muhammad Lutfi Tak Hadiri Panggilan Kejagung

"Tapi platform harus bisa memisahkan antara produk lokal dan produk impor. Selama ini tidak ada keterangan asal produk. Yang ada adalah asal penjual," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menilai kebijakan larangan barang impor di bawah Rp1,5 juta cukup baik karena produk UMKM lokal cenderung kalah saing dari produk impor terutama dari China yang cenderung lebih murah lantaran kebijakan subsidi ekspor di negara itu.

Namun, ia mempertanyakan mengapa batas harga yang ditentukan Rp1,5 juta. Pasalnya banyak juga produk dalam negeri di atas Rp1,5 juta yang sedang berjuang di pasar domestik dan harus diselamatkan pemerintah.

Masalah lainnya adalah bagaimana jika penjual produk impor di bawah Rp1,5 juta mengubah gaya penjualannya agar harganya di atas harga tersebut. Misalnya penjual membundling beberapa produk harga Rp500 ribu ke dalam satu paket sehingga harganya menjadi Rp2 juta.

Lihat Juga : Temuan Aneh Bos Pertamina saat Sidak Pasokan LPG 3 Kg di Bali

Parameter Aneh Memandang UMKM Penjual Barang Murah

BACA HALAMAN BERIKUTNYA

---

HALAMAN: 1 2

Pemecahan

bocoran slot tergacor admin riki

Tito Beri Pesan Keras ke Maskapai Kerek Harga Tiket Pesawat saat Mudik******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavianberpesan keras kepada para maskapai penerbangan agar tak 'bermain' harga saat menjualtiket pesawatdi masa mudiklebaran 2024.

Tito mengatakan sudah menyampaikan wanti-wanti tersebut dalam rapat tingkat nasional. Ia meminta Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, untuk memanggil seluruh maskapai.

"Ada harga acuan tertinggi (tarif batas atas/TBA), jangan diambil yang tertinggi. Jangan aji mumpung!" tegasnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dikutip dari YouTube Kemendagri, Senin (18/3).

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Maria Kristi Endah Murni mengatakan ada 420 unit pesawat udara yang siap melayani pemudik di 2024 ini. Ia memperkirakan selama periode lebaran ini akan ada 4,4 juta penumpang pesawat alias naik 12 persen dibandingkan tahun lalu.

Maria menyebut pihaknya terus memantau penjualan tiket selama mudik lebaran ini. Setidaknya ada 5.856.966 kursi yang dijual oleh sejumlah maskapai untuk penerbangan dalam dan luar negeri pada periode lebaran ini, di mana sudah 37 persen terjual atau 1.642.897 seat.

"Kami juga memantau penjualan tiket. Tiket ini sampai sekarang ada beberapa yang sudah meminta extra flight, namun tidak banyak," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Maria Kristi Endah Murni dalam Jumpa Pers Persiapan dan Rencana Operasi Angkutan Lebaran 2024 secara virtual, Minggu (17/3).

"Hanya airlines low cost carrier (LCC)yang minta (extra flight), yaitu Citilink, AirAsia, dan Scoot untuk internasional," sambungnya.

Di lain sisi, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memanggil 7 maskapai penerbangan terkait harga tiket pesawat jelang lebaran. Mereka yang dipanggil adalah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Citilink Indonesia, PT Sriwijaya Air, PT Nam Air, PT Batik Air, PT Lion Mentari, dan PT Wings Abadi.

Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa mengatakan sudah menjatuhkan sanksi berupa perintah kepada 7 maskapai tersebut untuk memberitahukan secara tertulis kepada KPPU setiap kebijakan yang akan berpengaruh terhadap peta persaingan usaha serta harga tiket yang dibayar konsumen dan masyarakat. Pemberitahuan ini diwajibkan selama dua tahun sebelum kebijakan diambil maskapai.

KPPU melihat fenomena kartel tiket pesawat itu terjadi berulang setiap tahunnya. Oleh karena itu, Fanshurullah menekankan bahwa putusan KPPU yang telah inkracht harus dipatuhi oleh para terlapor alias 7 maskapai tersebut.

"Merujuk pada beberapa pemberitaan media terkait dengan temuan Kementerian Perhubungan tentang penjualan harga tiket melebihi tarif batas atas yang dilakukan oleh 3 maskapai, maka dalam waktu dekat KPPU akan menjadwalkan panggilan kepada ketujuh maskapai tersebut," kata Fanshurullah dalam keterangan resmi, Jumat (15/3).

(skt/agt)

Aku benar-benar tidak curang

situs anjing slot

Legislator nilai migrasi TikTok******

Karena memang selama ini kan UMKM masalahnya ada pada penjualannya

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah anggota DPR RI menyambut penggabungan dua e-commerce Tiktok dan Tokopedia karena dinilai dapat memperluas akses pasar dan meningkatkan penjualan UMKM.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Partai Golkar, Singgih Januratmoko, menyebut bergabungnya Tiktok dan Tokopedia dapat menyelesaikan permasalahan yang selama ini menjadi tantangan pelaku UMKM, yakni akses pasar.

“Karena memang selama ini kan UMKM masalahnya ada pada penjualannya. UMKM kita mampu memproduksi barang berkualitas, tetapi sulit menjualnya terutama ketika konsumen semakin beralih ke belanja online," ucap Singgih dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis.

Singgih menilai inisiatif Kementerian Perdagangan untuk mengizinkan UMKM berjualan kembali di Tiktok, sebagai bagian proses transisi dan integrasi ke Tokopedia, adalah positif. Dampak itu, kata dia, kian terasa karena periode transisi berlangsung bersamaan dengan momentum Ramadhan.

“Istilahnya, inilah musim panen para pedagang karena permintaan selalu melonjak jauh di atas rata rata. Saya berharap para UMKM kita yang berdagang via e-commerce bisa melipatgandakan penjualan,” katanya.

Singgih bahkan berharap Tiktok Tokopedia berperan lebih besar dalam membantu UMKM melewati musim panen ini. Misalnya memberikan program unggulan seperti promo dan diskon atau gratis pengiriman.

Anggota Komisi VI DPR RI fraksi PKB Nasim Khan menambahkan, kolaborasi Tiktok dan Tokopedia diharapkan mampu meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

Namun, Nasim mengingatkan para pelaku e-commerce untuk tidak berhenti di program kampanye cinta produk lokal saja. Mereka juga mesti bertindak lebih jauh dengan melatih UMKM agar lebih mahir mengoptimalkan teknologi digital.

"Kerja sama apa pun, dan siapa pun yang menjalankan, harus bisa memberikan dampak dan nilai tambah. Konsumen merasa aman dan nyaman, sementara produsen tumbuh terus penjualannya,

“Kolaborasi Tiktok Tokopedia harusnya bisa meningkatkan produktivitas UMKM, meningkatkan daya saing, meningkatkan penjualan dan akhirnya meningkatkan keuntungan,” katanya.

Pada 12 Desember 2023, Tiktok pun menggandeng Tokopedia dan melakukan penggabungan operasi Tiktok Shop dan Tokopedia sehingga Tiktok Shop akan diintegrasikan ke dalam platform Tokopedia.

Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya Tiktok mematuhi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023.

Kementerian Perdagangan pada 14 Maret lalu mengatakan proses migrasi Tiktok Shop ke Tokopedia sudah berjalan 87 persen, termasuk terkait dengan sistem pembayaran atau transaksi digital.

Tiktok diberi waktu untuk menyelesaikan migrasi kurang lebih 3-4 bulan sejak bergabung dengan Tokopedia.

Baca juga: Teten ingatkan TikTok untuk segera patuhi aturan
Baca juga: Anggota DPR respon integrasi tiktok dan tokopedia untuk pelaku UMKM

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Langit Fantasi Sembilan Warna

idola69

KPU RI tetapkan Prabowo******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

"Hasil Pemilihan Umum secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sampai dengan Diktum Kelima ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 bulan Maret tahun 2024 pukul 22.18.19 menit WIB," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu malam.

Hasyim mengungkapkan pasangan Prabowo-Gibran meraih 96.214.691 suara. Sementara itu, lanjut dia, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memperoleh 40.971.906 suara, sedangkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md 27.040.878 mendapatkan suara.

Adapun total surat suara sah, menurut dia, berjumlah 164.227.475 suara.

Sebelumnya, KPU RI menyelenggarakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional untuk 128 wilayah Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) mulai Rabu (28/2) hingga Senin (18/3).

Sementara itu, berdasarkan rekapitulasi nasional per Sabtu (9/3) hingga Rabu (20/3) pukul 19.00 WIB, KPU RI telah mengesahkan perolehan suara pilpres pada 38 provinsi di tingkat nasional.

Ke-38 provinsi tersebut meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Bali, Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Utara.

Selanjutnya Kalimantan Selatan, Banten, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Jawa Timur, Sulawesi Barat, Riau, Papua Barat, Sulawesi Utara, Bengkulu, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh

Berikutnya Nusa Tenggara Barat, Papua Selatan, Jambi, Maluku Utara, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Papua Tengah, Papua Barat Daya, Maluku, Jawa Barat, Papua Pegunungan, dan Papua.

Prabowo-Gibran unggul di 36 provinsi, sedangkan Anies-Muhaimin meraih perolehan suara terbesar di dua provinsi. Sementara itu, Ganjar-Mahfud tidak memenangi satu pun provinsi.

Pilpres 2024 diikuti tiga pasangan, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pasangan calon nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka paslon nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. paslon nomor urut 3.

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai 20 Maret 2024.

Disebutkan dalam Pasal 475 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pasangan calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dalam waktu paling lama 3 hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.

Pelantikan pasangan calon terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI dijadwalkan pada tanggal 20 Oktober 2024. Sebelumnya, 1 Oktober 2024, diagendakan pelantikan calon terpilih anggota DPR RI dan DPD RI.
Baca juga: KPU RI sebut pengumuman hasil Pemilu 2024 disampaikan usai buka puasa
Baca juga: Massa pendukung hasil Pemilu 2024 padati depan gedung KPU
Baca juga: Massa penolak hasil Pemilu 2024 mulai bakar sampah di depan gedung KPU

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024