wg77

kartu hitam

Alasan Jokowi Tunjuk Mentan SYL Jadi Menperin Ad Interim******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) sebagai Menteri Perindustrian Ad Interim. Syahrul menggantikan sementara Agus Gumiwang Kartasasmita.

Penunjukan tersebut sesuai dengan surat permohonan Menperin dengan Nomor B/139/M-IND/KP/IV/2023 yang dibuat Agus.

Dalam surat itu, Agus memohon cuti kerja kepada Jokowi dari 15-23 Mei 2023. Ia juga merekomendasikan Syahrul untuk menggantikan posisinya sementara.

Dalam keterangan yang sama, surat permohonan itu disebut sudah ditandatangani Menteri Sekretariat Negara Pratikno,dengan tembusan Presiden Jokowi.

CNNIndonesia.com berupaya mengonfirmasi pengajuan cuti Agus Gumiwang kepada Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui Sekretaris Jenderal Kemenperin Dody Widodo dan juru bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif. Namun, keduanya belum merespons.

[Gambas:Video CNN]

memaksa langit

Respons Temuan Luhut, GAPKI Yakin Perusahaan Sawit Taat Bayar Pajak******

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini seluruh anggotanya taat membayar pajaksehingga tak masuk dalam temuan pemerintah.

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono sangat yakin bahwa anggotanya tak ada dalam temuan tersebut. Sebab, bukti bayar pajak salah satu syarat untuk bisa mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

"Justru itu mesti diperjelas siapa yang dimaksud, kalau perusahaan rasanya sangat sulit menghindari pajak dan sangat gampang dicari kalau benar-benar tidak bayar pajak," jelasnya.

Luhut sebelumnya melapor ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa pemilik jutaan hektare lahan sawit belum bayar pajak. Kesimpulan itu ia dapat setelah meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

"Kelapa sawit itu kan laporannya 14,6 juta hektare. Setelah kami audit, saya minta BPKP audit, karena kita mesti audit dulu supaya kita tahu dari mana mulai kerja. Baru saya tahu hanya 7,3 juta hektare yang bayar pajak," jelasnya di The Westin Jakarta pagi ini.

Luhut mengatakan selain kepada Jokowi, dirinya telah menginformasikan temuan itu ke Menkeu Sri Mulyani.

"Jadi saya bilang sama Menteri Keuangan (Sri Mulyani), 'Eh itu yang lain ke mana?' Akhirnya Dirjen Pajak sekarang lari suruh nyari," pungkas Luhut.

[Gambas:Video CNN]

Sistem transformasi dimensi

2 Menko Jokowi Balas Kritik Anies soal Subsidi Kendaraan Listrik******

Dua menteri koordinator (menko) Kabinet Indonesia Maju merespons komentar miring yang menuding subsidi kendaraan listrik, khususnya mobil, tidak tepat. Kritik soal subsidi kendaraan listrik memang banyak bermunculan.

Salah satunya dilontarkan oleh calon presiden yang diusung Partai Nasdem dan konco-konconya; Anies Baswedan.

Adapun dua menko itu adalah Menko bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Menurutnya, hampir seluruh dunia menggalakkan program untuk mendorong kendaraan listrik tersebut. Karenanya, kata dia, Indonesia tidak bisa semena-mena melawan arus.

"Siapa yang berkomentar saya tidak tahu, suruh dia datang ke saya, biar saya jelaskan bahwa itu tidak benar omongannya," jelasnya di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

Luhut pun bercerita soal lika liku pemerintah dalam mengambil keputusan soal pemberian subsidi kendaraan listrik. Karena masalah tersebut, Luhut ia menuturkan sampai harus berantem dan perang urat syaraf dengan Kementerian Keuangan yang dipimpin Sri Mulyani soal kebijakan itu.

Luhut bersikukuh penggunaan kendaraan listrik harus didorong habis-habisan.

"Saya kadang berkelahi dengan Kemenkeu. Mereka bilang, 'wah ini insentif'. Ini kan carbon emission harus kita dorong, kasih insentif juga. Kita harus secepat mungkin membuang bus, sepeda motor, sama mobil yang karbon emisinya tinggi," ungkapnya.

Menurutnya, mendukung program kendaraan listrik sebenarnya mudah karena Indonesia tinggal mengikuti benchmark dengan Thailand dan Vietnam. Namun, insentif yang diberikan kudu bersaing jika RI ingin dilirik dunia.

"Kalau Vietnam dan Thailand bisa kasih (insentif kendaraan listrik), masa kita tidak bisa? Kalau insentif tidak bagus sama saja kita bunuh diri sendiri," tegas Luhut.

Setali tiga uang, Airlangga juga mengatakan saat ini hampir semua negara telah memberikan subsidi pembelian mobil listrik.

"(Subsidi) mobil listrik hampir semua negara memberikan," katanya seperti dikutip dari detik.com, Rabu (10/5).

[Gambas:Video CNN]

"Seluruh dunia melakukan hal yang sama," tegasnya.

Bakal calon presiden 2024 Anies Baswedan menyebut subsidi kendaraan listrik bukan solusi tepat dalam menghadapi masalah lingkungan hidup apalagi soal polusi udara.

Menurut Anies, 'keistimewaan' berupa subsidi atau insentif itu juga bukan solusi untuk meningkatkan penjualan kendaraan listrik. Ia memandang insentif justru banyak memberi manfaat ke  masyarakat berkocek tebal.

"Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup apalagi soal polusi udara bukan terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik yang pemilik-pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi," ujar Anies dalam acara deklarasi relawan Amanat Indonesia (ANIES) di GBK Senayan, Jakarta, Minggu (7/5) lalu.

Desainer Impian

Link Pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN 2023******

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali membuka pendaftaran Rekrutmen Bersama pada hari ini, Kamis (11/5).

Bagi para calon pelamar yang akan mendaftar, linkRekrutmen Bersama BUMN 2023 yang resmi hanya dirilis oleh Forum Human Capital Indonesia (FHCI).

"Waspada penipuan! Informasi RBB 2023 hanya melalui akun official Instagram @kementerianbumn dan @fhci.bumn," tulis FHCI BUMN di Instagram.

Link Rekrutmen Bersama BUMN 2023

Dilansir dari Instagram @fhci.bumn,link Rekrutmen Bersama BUMN 2023 resmi hanya di laman https://rekrutmenbersama.fhcibumn.id. Tidak ada jalur atau situs lain yang digunakan untuk mengirim lamaran.

Link pendaftaran tersebut hanya dapat diakses selama proses rekrutmen berlangsung. Selain dari link FHCI, para pelamar diminta untuk tidak mengakses situs lain yang dikhawatirkan berisi scam.

Syarat Daftar Rekrutmen Bersama BUMN 2023

Sebelum mendaftar, pastikan para calon pelamar telah memenuhi persyaratan Rekrutmen Bersama BUMN 2023. Di antaranya:

1. Pendaftar merupakan warga negara Indonesia (WNI).
2. Usia maksimal 27 tahun untuk lulusan Diploma III per 1 Desember 2022. Sementara untuk lulusan Diploma IV dan S1 maksimal 30 tahun dan lulusan S2 maksimal 35 tahun pada tanggal yang sama.
3. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 untuk lulusan perguruan tinggi.
4. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.
5. Sehat jasmani dan rohani, serta bebas narkoba.
6. Memiliki dokumen Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian.
7. Memiliki sertifikasi pelatihan yang sesuai dengan kompetensi dan rekomendasi pengalaman kerja apabila ada.
8. Memiliki rekomendasi komunitas untuk pelamar yang berprestasi di bidang olahraga, seni, digital creator,dan start-upapabila ada.

Lihat Juga : 5 Tips Lolos Rekrutmen Bersama BUMN, Dibuka Besok 5 Mei 2023

Jadwal dan Tahapan Rekrutmen Bersama BUMN 2023

Terdapat sejumlah tahapan yang harus dilalui pelamar pada Rekrutmen Bersama BUMN tahun ini. Berikut jadwal dan tahapan Rekrutmen Bersama BUMN 2023.

1. Registrasi

Di tahap registrasi ini meliputi proses pendaftaran dan seleksi administrasi oleh PIC BUMN dilakukan pada 11-20 Mei 2023. Pengumuman tahap ini dilakukan pada Juni 2023.

2. Tes TKD dan Akhlak

Tahap kedua ada Tes Kemampuan Dasar (TKD) dan Akhlak Dengan pembobotan TKD (40 persen) dan akhlak (60 persen).

Tes TKD dan Akhlak dilakukan pada 12 Juni - 21 Juni 2023 dan diumumkan hasilnya Juli 2023.

3. Tes Bahasa Inggris

Tahap ketiga yaitu tes kemampuan berbahasa Inggris. Pelamar harus mencapai skor yang ditentukan yaitu >450 dan mendapat ranking sesuai ratio.

Tes Bahasa Inggris berlangsung pada 20 Juli - 22 Juli 2023 dan diumumkan hasilnya pada Agustus 2023.

4. Tes oleh BUMN

Tahap keempat, para pelamar akan mengikuti tes yang diadakan oleh BUMN dan dilakukan pada 9 Agustus-24 Agustus 2023 dengan rincian sebagai berikut:

• Tes Kompetensi Bidang
• User interview
• Sosmed Analytic & Digital
• Mindset
• Medical Check Up(MCU)

5. Pengumuman Final

Tahap kelima yaitu pengumuman berdasarkan hasil kelulusan tes oleh BUMN, dan di-input melalui sistem yang akan dilakukan pada Agustus 2023.

Itulah informasi mengenai link Rekrutmen Bersama BUMN 2023. Seluruh proses rekrutmen ini tentunya gratis alias tidak dipungut biaya.

Kaisar Agung

Kronologi Luhut Dapat Fakta 9 Juta Ha Lahan Sawit Belum Dipajaki******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan menyebut 9 juta hektare lahan sawitbelum dipajaki pengelolanya.

Data itu terungkap usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit.

Setelah penunjukan itu, ia meminta kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit tata kelola industri sawit di RI. Hasil audit menunjukkan ada 14,6 juta hektare lahan sawit.

Luhut pun mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut. Ia akhirnya meminta agar BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit.

Ternyata, hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," tegas Luhut.

Selain melapor kepada Jokowi, Luhut juga telah menginformasikan temuan itu ke Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Jadi saya bilang sama menteri keuangan (Sri Mulyani), 'Eh itu yang lain ke mana?' Akhirnya Dirjen Pajak sekarang lari suruh nyari," imbuhnya.

Tak hanya itu, Luhut juga menyarankan agar Jokowi tak mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut. Saran ia berikan karena saat ini sudah era digital.

Menanggapi hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal menindaklanjuti temuan Luhut. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan penelusuran akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP.

[Gambas:Video CNN]

Pasalnya, ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dengan data yang ditemukan Luhut di lapangan.

"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com.

Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.

Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.

Sementara itu Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini lahan sawit yang belum dipajaki itu tidak dikelola oleh anggotanya. 

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyatakan keyakinan didasarkan berkaitan dengan syarat mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

Ia mengatakan bukti bayar pajak merupakan syarat mendapatkan sertifikat itu.

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Saya sangat ingin mati sebagai guru

LinkedIn Bakal PHK 716 Karyawan Buntut Pendapatan Merosot******

LinkedIn akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 716 karyawanbuntut penurunan pendapatan.

Media sosial yang fokus pada profesional bisnis itu umumnya menghasilkan pendapatan lewat iklan serta perusahaan yang membuka rekrutmen via LinkedIn.

CEO LinkedIn Ryan Roslansky menjelaskan PHK akan diberlakukan pada tim penjualan, operasi, dan divisi penunjang. Menurutnya, PHK ini bisa memangkas biaya operasional perusahaan

Di sisi lain, ia juga mengatakan pihaknya akan membuka 250 posisi pekerjaan baru. Karyawan yang terkena PHK pun punya kesempatan untuk melamar di posisi tersebut.

Lihat Juga : Blak-blakan Pegawai Bekasi Diajak Staycation Bos Jelang Kontrak Habis

Lebih lanjut, media sosial besutan Microsoft Corp itu juga akan menghapus aplikasi pekerjaan yang beroperasi khusus di China, yakni InCareer. Perusahaan ini akan angkat kaki dari Negeri Tirai Bambu dengan alasan lingkungan yang 'menantang'. InCareer dijadwalkan hanya akan beroperasi di China sampai 9 Agustus 2023 saja.

"Terlepas dari kemajuan awal kami, InCareer menghadapi persaingan yang ketat dan iklim ekonomi makro yang menantang, yang pada akhirnya membawa kami pada keputusan untuk menghentikan layanan," tulis perusahaan.

Meski demikian, LinkedIn menegaskan yang dicabut hanya operasi InCareer. LinkedIn sendiri akan tetap mempertahankan kehadirannya di China untuk membantu perusahaan yang beroperasi di sana dalam merekrut karyawan.

[Gambas:Video CNN]