info slot gacor terpercaya

Kehormatan dan Kebaikan dari Pembantu Istana

google gimana caranya cari duit

CEO Nvidia: AI bisa menyelesaikan ujian tertulis manusia dalam 5 tahun******

Jakarta (ANTARA) - CEO perusahaan teknologi Nvidia, Jensen Huang menyatakan bahwa teknologi kecerdasan buatan (AI) dapat mencapai kemampuan untuk menyelesaikan ujian tertulis untuk manusia dengan sempurna dalam waktu lima tahun.

Mengutip Economic Times pada Sabtu, bos produsen terbesar chip AI untuk membuat sistem chatbot OpenAI itu menyampaikan hal tersebut dalam sebuah forum ekonomi di Stanford University pada Jumat (1/3) waktu setempat.

Saat ditanya mengenai waktu yang dibutuhkan AI dalam mencapai tingkat kemampuan berpikir seperti manusia, Huang menjawab hal itu bergantung target yang ingin dicapai.

Baca juga: Nvidia tingkatkan chip unggulan tangani sistem AI yang lebih besar

Baca juga: Wall Street ditutup naik tajam, didorong lonjakan pembuat AI Nvidia

Menurut dia, apabila definisi target yang dimaksud, yakni kemampuan untuk menyelesaikan soal ujian tertulis untuk manusia dengan benar, Huang memperkirakan butuh waktu lima tahun.

"Jika saya memberi AI tes apapun yang dapat Anda bayangkan, Anda membuat daftar tes tersebut dan mengujinya pada industri ilmu komputer. Saya menduga dalam waktu lima tahun, kami akan melakukannya setiap tesnya dengan baik," kata Huang.

Saat ini, AI dapat lulus pada beberapa tes seperti ujian hukum untuk pengacara, tetapi teknologi itu masih lemah pada beberapa bidang tes khusus seperti gastroenterologi. Huang meyakini bahwa dalam lima tahun, AI dapat melewati tes sulit seperti itu.

Dalam kesempatan itu, Huang juga menjelaskan mengenai hubungan antara jumlah pabrik chip AI dengan dukungan terhadap ekspansi industri AI.

Sebelumnya, CEO OpenAI Sam Altman berpendapat bahwa semakin banyak pabrik chip AI maka semakin baik untuk pertumbuhan industri.

Huang sepakat bahwa butuh lebih banyak pabrik chip AI ke depannya. Akan tetapi, menurutnya kemampuan chip juga akan semakin canggih seiring berjalan waktu sehingga akan membatasi jumlah chip yang dibutuhkan.

"Kita akan membutuhkan lebih banyak pabrik. Namun, perlu diingat bahwa kami juga meningkatkan algoritma dan pemrosesan (AI) secara luar biasa dari waktu ke waktu," kata Huang.

Baca juga: WPP dan Nvidia bekerja sama untuk produksi iklan menggunakan AI

Baca juga: Intel tantang Nvidia dan Qualcomm dengan chip "AI PC" untuk mobil

 

Penerjemah: Farhan Arda Nugraha
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Teknik Menelan Surga Kuno Lin Han

pinjol mahasiswa

Sekjen MUI sampaikan lima pesan untuk umat Islam jelang Ramadan 1445H******

momentum Ramadhan harus mampu menyelesaikan salah satu problem bangsa, yakni merosotnya nilai-nilai kejujuran dan keadilan

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan lima pesan kepada umat Islam di Indonesia untuk menyambut datangnya Bulan Ramadhan 1445 Hijriah yang akan datang sebentar lagi. "Pertama, menyambut Ramadhan dengan saling memaafkan dengan permohonan kepada Allah SWT," kata Sekjen MUI Amirsyah Tambunan melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu. Kedua, kata Amirsyah, agar membaca doa saat melihat hilal Ramadhan, yang merupakan momen penanda dimulainya bulan suci Ramadhan. Karena pada momen tersebut, dianjurkan untuk membaca doa khusus yang berisi rasa syukur dan doa untuk kelancaran ibadah puasa. Ketiga, menyucikan niat menjelang Ramadhan untuk menyucikan niat dalam beribadah. "Hal ini agar ibadah puasa di Bulan Ramadhan dijalankan dengan ikhlas dan semata-mata karena Allah SWT," ujarnya.

Baca juga: Ulama ajak masyarakat berzakat sambut Ramadhan
Baca juga: Pemkab Kudus gelar Pasar Dandangan untuk menyambut Ramadhan 1445 H Keempat, Amirsyah melanjutkan, mempersiapkan kesehatan fisik dan mental, sebagai modal penting untuk menjalankan ibadah puasa dengan menjaga pola makan yang halal dan thayyib(baik), olahraga, dan istirahat yang cukup sehingga dapat menjalankan ibadah puasa dengan penuh makna. Kelima, sambungnya, memperdalam Ilmu di Bulan Ramadhan sebagai bulan tarbiyah(pendidikan), agar dapat meningkatkan kualitas keilmuan melalui kurikulum kehidupan selama Ramadan. "Sehingga, dapat mewujudkan kesalehan pribadi menuju kesalehan sosial, di tengah banyaknya masalah sosial seperti kemiskinan dan ketertinggalan dalam bidang ilmu pengetahuan," ucapnya. Perihal keimanan dan ketakwaan, Amirsyah menilai hablum minan naas (hubungan sesama manusia) merupakan upaya dalam mewujudkan kesalehan sosial yang bisa dilatih saat melakukan ibadah di Bulan Ramadhan. Menurutnya, Bulan Ramadhan hadir untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam menghadapi persoalan bangsa. "Oleh sebab itu, momentum Ramadhan harus mampu menyelesaikan salah satu problem bangsa, yakni merosotnya nilai-nilai kejujuran dan keadilan," tuturnya.

Baca juga: PWNU Jakarta gelar safari ke tujuh lokasi strategis sambut Ramadhan
Baca juga: Muhammadiyah tetapkan 1 Ramadhan 1445 Hijriah pada 11 Maret 2024
 

Pewarta: Sean Muhamad
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Menjadi zombie dan melakukan perjalanan melintasi langit

paito morocco 18

Pemkab Jembrana sediakan angkutan gratis untuk siswa tidak mampu ******

Sebanyak 20 armada kami siapkan untuk murid SMP

Jembrana (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Jembrana, Bali menyediakan angkutan gratis bagi siswa keluarga tidak mampu yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). "Sebanyak 20 armada kami siapkan untuk murid SMP di seluruh Jembrana yang masuk dalam DTKS," kata Bupati Jembrana I Nengah Tamba saat peluncuran armada tersebut di areal parkir Pura Jagatnatha, Negara, Sabtu. Dia mengatakan, program yang akan melayani angkutan gratis bagi 169 murid ini bekerja sama dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) setempat. Dengan armada Trans Bahagia ini, dia berharap bisa mengatasi kesulitan keluarga tidak mampu saat mengantar dan menjemput anaknya yang sekolah. Dia mengaku, program bagi anak yang bersekolah di 14 SMP Negeri di Kabupaten Jembrana ini merupakan janji kampanye dirinya dengan Wakil Bupati I Gede Ngurah Patriana Krisna, saat mencalonkan diri dalam Pilkada Jembrana tiga tahun lalu. "Kami baru bisa merealisasikan program tersebut tahun ini karena harus melakukan kajian aturan, termasuk menyiapkan anggaran agar mencukupi," katanya.
Baca juga: Pemkab Pasuruan siapkan angkutan sekolah gratis pelajar
Baca juga: Kabupaten Kebumen uji coba angkutan gratis untuk pelajar
 Menurut dia, agar program bisa berjalan baik dibutuhkan kajian dan kesiapan yang komprehensif, termasuk dari Organda terkait dengan armadanya. "Armada yang digunakan harus layak pakai. Jangan sampai saat membawa murid rusak di jalan," katanya. Kepada para sopir yang hadir dalam peluncuran program Trans Bahagia ini dia mengingatkan, agar tidak ugal-ugalan saat mengemudi agar murid merasa aman dan nyaman. "Layani murid dengan baik. Anggap mereka anak-anak saudara sendiri," katanya. Apabila program ini berjalan baik, kata dia, pihaknya aman meningkatkan jumlah armada agar bisa melayani murid lebih banyak lagi. "Dengan adanya angkutan sekolah gratis ini, para siswa khususnya yang kurang mampu tidak lagi khawatir karena bisa datang ke sekolah tepat waktu. Selain itu, biaya yang biasanya dikeluarkan untuk berangkat dan pulang sekolah dapat dihemat," katanya. Kepada para murid yang masuk program ini dia minta mereka lebih semangat belajar dan meraih prestasi, karena tidak perlu khawatir siapa yang akan mengantar dan menjemput mereka untuk sekolah. Ketua Organda Kabupaten Jembrana Wayan Sulendra mengatakan, pihaknya mendukung penuh program ini untuk menuju Jembrana Emas Tahun 2026. Bagi para sopir, kata dia, program ini memberikan tambahan penghasilan bagi mereka. "Selain itu, program ini bagus untuk membudayakan naik angkutan umum bagi para murid," katanya.

Baca juga: Sleman berupaya perbanyak bus sekolah, ini alasannya
Baca juga: Pemkot Madiun tambah armada angkutan sekolah gratis
Baca juga: Sidoarjo segera miliki angkutan sekolah gratis

Pewarta: Gembong Ismadi/Rolandus Nampu
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Setan Panah

judi slot online paling gacor

Pemkab Natuna sosialisasikan beasiswa kuliah gratis******

Natuna (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna, Kepulauan Riau, menyosialisasikan beasiswa kuliah gratis di salah satu perguruan tinggi terkenal di Indonesia.
 Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna Faisal Firman saat dihubungi melalui sambungan telepon dari Batam, Sabtu, mengatakan sosialisasi yang dilakukan berupa penjelasan tentang program studi (prodi) yang ada di perguruan tinggi tersebut. Tujuannya, menurut dia, agar para calon penerima beasiswa tidak kebingungan untuk menentukan prodi atau jurusan saat mendaftarkan diri.

Baca juga: Pemkab Natuna jajaki kerja sama beasiswa dengan Uniba "Sosialisasi dilakukan melalui zoom oleh perwakilan universitas dan saya selaku perwakilan pemerintah memberikan sambutan guna memotivasi anak-anak Natuna," ucap dia. Menurut dia, sosialisasi diikuti oleh seluruh kecamatan di Kabupaten Natuna.

"Pendaftaran untuk seleksi beasiswa sudah dibuka sejak 1 Maret sampai dengan 10 Mei 2024," katanya.

Baca juga: 200 mahasiswa di Kepri peroleh beasiswa dari BRIN Ia mengatakan, beasiswa dikhususkan untuk anak-anak asli Natuna yang berprestasi dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). "Kuotanya sekitar 21 orang," ujar dia. Ia menyebutkan pihaknya juga sudah menyebarkan informasi beasiswa tersebut ke setiap kecamatan dan sekolah-sekolah yang ada di Natuna.

Baca juga: Pemprov Kepri alokasikan dana Rp4,5 miliar untuk beasiswa mahasiswa Ia menambahkan, proses seleksi dilakukan langsung oleh perguruan tinggi tersebut dan Pemkab Natuna membantu menyiapkan sarana dan prasarana seleksi karena seleksi dilakukan dalam jaringan (daring). "Kita sudah sebarkan informasi beasiswa ini," kata dia.

Pewarta: Muhamad Nurman
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Gerbang Bayangan Langit

king petir slot

Peter Huistra kurang puas dengan kemenangan 1******

Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Pelatih Borneo FC Peter Huistra mengaku dirinya kurang puas dengan kemenangan 1-0 yang didapat timnya saat melawat ke markas Persita Tangerang, pada Sabtu (2/3). Kemenangan tersebut sejatinya cukup positif untuk Borneo, karena semakin mengokohkan posisi mereka di pucuk klasemen Liga 1. Tim berjuluk Laskar Etam itu berada di puncak klasemen dengan koleksi 63 poin, unggul 18 tim atas tim peringkat kedua Persib Bandung. “Kami mampu mencetak satu gol. Meski demikian semangat juangnya masih kurang, kami semestinya bisa main lebih baik. Mungkin setelah momen kami mencetak gol, Persita mulai lebih menyerang dan saya tidak suka itu. Menurut saya kami bisa main lebih bagus. Harus tahan bola, harus fight,” kata Huistra pada konferensi pers setelah pertandingan di Stadion Indomilk Arena, Kabupaten Tangerang, itu.

Baca juga: Gol tunggal Cadenazzi kunci kemenangan tipis Borneo atas Persita Keberhasilan Borneo mengokohkan posisinya di puncak klasemen sekaligus semakin mendekatkan mereka dengan satu tiket di babak Championship Series. Huistra saat ini belum terlalu memikirkan penampilan mereka di babak itu, namun mengingatkan kepada para pemainnya bahwa mereka harus tampil lebih baik lagi. “Kami mempersiapkan diri untuk Championship Series. Kami sudah tahu sebelumnya. Kami harus fokus finis di empat besar. Tapi di empat besar, kami harus bermain lebih baik dibanding hari ini,” ujar pelatih asal Belanda itu. PSSI belum lama ini menghapus regulasi pemain U-23 untuk dimainkan oleh klub-klub Liga 1. Meski demikian, Huistra tetap memainkan pemain-pemain muda miliknya, karena merasa mereka memiliki kualitas yang layak. “Saya paham (dengan perubahan peraturan itu), tapi harus berhati-hati jika mengganti peraturan di tengah musim,” kata Huistra. Setelah ini, Borneo akan menjamu tim papan bawah Persebaya Surabaya, pada Kamis (7/3) mendatang.
Baca juga: Penampilan gemilang Lilipaly antar Borneo FC hantam Bhayangkara FC 4-0
Baca juga: Klasemen Liga 1 : Penghuni posisi empat besar tak berubah
Baca juga: Borneo susun kiat jaga stabilitas jalani sembilan sisa laga

Pewarta: A Rauf Andar Adipati
Editor: Teguh Handoko
Copyright © ANTARA 2024

dunia yang berbakat

slot situs gacor hari ini

Dagang Karbon Wajib Urus SRN, tapi Tidak Ribet Kok******

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus berupaya mengatasi perubahan iklim. Di antaranya dengan mencatatkan pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, NEK (Nilai Ekonomi Karbon), dan sumber daya perubahan iklim pada SRN (Sistem Registri Nasional) Pengendalian Perubahan Iklim (PPI). Prosedur pengurusannya pun cukup mudah.
 Direktur Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan Verifikasi, Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ir Hari Wibowo menjelaskan, SRN PPI (Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim) adalah sistem pengelolaan, penyediaan data, dan informasi berbasis web tentang aksi dan Sumber Daya untuk Mitigasi Perubahan Iklim, Adaptasi Perubahan Iklim, dan NEK di Indonesia sebagaimana diatur dalam Perpres 98/2021. Hal ini bertujuan, pertama agar pemerintah memiliki satu data Emisi GRK dan Ketahanan Iklim. Data nasional, sektor, dan subsektor inilah yang kemudian menjadi rujukan nasional dan internasional. 
Kedua, mencatatkan pelaksanaan NEK (Nilai Ekonomi Karbon). Yaitu, pengurangan Emisi GRK (Gas Rumah Kaca) dan persetujuan teknis serta transaksi atas persetujuan teknis maupun kinerja atas persetujuan teknis perdagangan emisi. 
’’Jadi fungsi SRN itu pertama sebagai dasar pengakuan pemerintah atas kontribusi penerapan NEK dalam pencapaian target NDC. Kedua, data dan informasi aksi dan sumber daya mitigasi penerapan NEK,’’ kata Hari Wibowo menjawab pertanyaan wartawan terkait perdagangan karbon di Jakarta, Kamis, 29 Februari 2024.
Lebih jauh Hari Wibowo menjelaskan, SRN PPI ini juga bertujuan menghindari penghitungan ganda aksi mitigasi atau double claim, bahan penelusuran pengalihan, dan bahan pertimbangan kebijakan operasional lebih lanjut sesuai sesuai kebutuhan. ’’Jadi penting sekali SRN PPI ini,’’ Hari Wibowo kembali menegaskan.
Sebenarnya, lanjut Hari Wibowo, bukan hanya pelaku usaha yang berkewajiban mencatatkan pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, NEK (Nilai Ekonomi Karbon), dan sumber daya perubahan iklim pada SRN PPI (Sistem Registri Nasional) Pengendalian Perubahan Iklim (PPI). Kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat juga dapat mencatatkan dan melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan NEK pada SRN PPI. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 21/2021. 
Hari Wibowo kemudian menjelaskan beberapa prinsip terkait penyelenggaraan Nilai Ekonomi karbon dan Perdagangan Karbon sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021. Tidak cukup mendaftarkan kegiatan/aksi mitigasi penurunan emisi GRK (Gas Rumah Kaca) ke dalam SRN (Sistem Registri Nasional). Pelaku usaha/kegiatan dalam menghitung penurunan emisi GRK juga harus sesuai prinsip MRV (Measurable, Reportable, Verifiable). Penghitungan reduksi emisi GRK harus sesuai standar nasional dalam sistem dan metoda Indonesia (SNI), merujuk kepada metodologi IPCC, dan sudah disepakati secara nasional melalui Panel Metodologi di KLHK.  
’’Kompatibilitas terhadap perdagangan yang sudah terjadi sejak lama bisa dilakukan dengan penyesuaian dalam prosedur sederhana, sehingga tidak akan menyulitkan pihak-pihak pelaku perdagangan karbon,’’ terang Hari Wibowo.
Apabila, lanjut Hari Wibowo, penurunan emisi GRK yang telah dihitung akan diperdagangkan, maka harus diubah ke dalam bentuk Sertifikat Penurunan Emisi (SPE) melalui proses sertifikasi. SPE menjadi alat tukar yang bernilai moneter. 
Selain itu, harus ada otorisasi untuk perdagangan karbon luar negeri. Sebab, berapa karbon yang keluar dan ke mana tujuan serta harga yang terjadi perlu diketahui pemerintah. Pencatatan ke luar negeri dilakukan untuk menghindari terjadinya penjualan berlebih (over selling) yang bisa menyebabkan target NDC Indonesia tidak tercapai dan terjadinya sengketa kepemilikan karbon, misalnya adanya kontrak karbon hutan dalam kurun waktu lebih dari 50 tahun yang tidak diketahui pemerintah padahal eksploitasi karbon telah terjadi tiap tahun (pindah ke luar negeri).
Hari Wibowo kemudian menjelaskan tahapan mencatatkan SRN (Sistem Registri Nasional) sampai akhirnya terbit SPE-GRK (Sertifikat Penurunan Emisi-as Rumah Kaca). Pertama, harus mendaftar dan mengisi data umum. Kedua, menyusun dokumen DRAM (Daftar Rincian Aksi Mitigasi) dan LCAM (Laporan Capaian Aksi Mitigasi). Ketiga, tinjauan akhir Tim. Kalau syarat terpenuhi maka terbitlah SPE-GRK di Registri Karbon SRN. 
’’Validasi DRAM paling lama satu bulan sejak DRAM diterima Validator. Setelah ada laporan Validasri DRAM dari Validator, kemudian baru menyusun LCAM. Verifikasi ini paling lama enam bulan sejak laporan diterima. Tahapan ini bisa dilihat di srn.kemenlhk.go.id,’’ papar Hari Wibowo.
Isu lain terkait penyelenggaraan perdagangan karbon yang perlu diluruskan adalah biaya penerbitan SPE (Sertifikat Penurunan Emisi). Dalam Permen 21 tahun 2022 tentang Tata laksana Nilai Ekonomi Karbon telah diatur adanya pungutan penerbitan SPE. Ini tertuang di Pasal 66 ayat (5). Bunyinya, Penerbitan SPE-GRK dikenakan pungutan berupa tarif jasa pelayanan penerbitan SPE-GRK. ’’Pungutan ini merupakan penerimaan negara bukan pajak. Masuk ke kas negara. Bukan ke kantong pribadi,’’ tegas Hari Wibowo. Lalu berapa biayanya?
Berdasarkan usulan KLHK ke Kementerian Keuangan, tarif Jasa layanan penerbitan Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca Nasional (SPE-GRK) per dokumen sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah). Hal ini dapat disimpulkan bahwa biaya mengurus Sertifikat Pengurangan Emisi GRK tidak akan terlalu tinggi. Sebab, biaya yang dibutuhkan hanya untuk Menyusun Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM), Laporan Capaian Aksi Mitigasi (LCAM), dan melakukan validasi/verifikasi oleh pihak ketiga.  
Biaya persiapan aksi mitigasi sehingga layak mendapat SPE GRK bisa relatif tinggi apabila memperhitungkan biaya investasi seperti teknologi dan sumber daya manusia serta alat pemantauan. Biaya tersebut akan spesifik, tergantung jenis aksi mitigasinya. Mengingat pentingnya SRN ini, maka sosialisasi dengan banyak pihak menjadi solusi yang wajib dijalankan pemerintah. Saat ini sudah membangun Rumah Kolaborasi dan Konsultasi Iklim dan Karbon (RKKIK). RKKIK ini menyediakan beberapa bidang pelayanan kepada pemangku kepentingan, di antaranya tema NDC Mitigasi, Nilai Ekonomi Karbon (NEK), Sistem Registri Nasional (SRN) serta Adaptasi. Selain itu, memfasilitasi beberapa kegiatan di antaranya penyebaran informasi, edukasi peningkatan kapasitas, advokasi, layanan teknis dan kerjasama pemangku kepentingan. 
Ir Hari Wibowo menceritakan, sejak 2021, terdapat 383 pelaku usaha yang mengajukan proses sertifikasi SRN. Di antara jumlah pelaku tersebut sebanyak 98 perusahaan sudah mencapai level penyusunan DRAM, 4 pelaku telah menyelesaikan Laporan Capaian Aksi Mitigasi (LCAM) dan 3 perusahaan sudah mampu menerbitkan SPE termasuk Pertamina, PLN dan Sidrap Bayu Energi. Sisa pelaku lainnya masih diwajibkan untuk terus menyempurnakan data umum pelaku. Melihat proses saat ini, kecepatan penerbitan SPE tentu sangat terkait kapasitas penyelesaian DRAM, LCAM serta proses validasi dan verifikasinya demi memberikan penjaminan mutu dan integritas unit karbon SPE-GRK yang diterbitkan. Namun demikian ditemukan adanya pelaku usaha yang proses pendaftaran dalam SRN PPI dihentikan, yaitu Rimba Raya Conservation dan Infinite Earth Limited. Sebab, kedua proponent ini mendaftarkan aksi mitigasi pada lokasi yang sama sehingga terjadi double claim. 

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024