situs slot gacor resmi terpercaya

Aku membunuh Long Aotian

BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Manfaat Bagi Peserta Lewat Kolaborasi******

BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) menjalin kerja sama dengan Anak perusahaan PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP), PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP atau MNC Bank), dan PT MNC Teknologi Nusantara (MTN).

Kolaborasi ini untuk memudahkan peserta dan nasabah dalam mengakses layanan kepesertaan BPJAMSOSTEK dan layanan perbankan dari MNC Bank, serta menginisiasi Account Linkage antara aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) dan MotionPay.

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh masing-masing perwakilan kedua pihak.Dari pihak BPJAMSOSTEK, yakni Direktur Pelayanan Roswita Nilakurnia, Direktur Perencanaan Strategis dan Tl Pramudya Iriawan Buntoro, dan Direktur Kepesertaan Zainudin.

Anggoro Eko Cahyo mengatakan, kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kemudahan bagi seluruh pekerja Indonesia dalam melakukan pendaftaran dan pembayaran iuran.

Pihaknya berkomitmen untuk selalu mengedepankan pelayanan yang optimal kepada seluruh peserta, mulai dari informasi, pendaftaran menjadi peserta hingga saat peserta menerima hak manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Kerja sama dengan MNC Group ini merupakan salah satu terobosan yang baik untuk mewujudkannya," ucap Anggoro dalam keterangannya, Jumat (21/10).

Anggoro melanjutkan, integrasi antara aplikasi JMO dan aplikasi MotionPay serta layanan perbankan oleh MNC Bank ini diharapkan akan semakin memberikan kemudahan kepada seluruh peserta maupun pekerja yang belum terlindungi.

"Kerja sama ini sudah sejalan dengan apa yang ditargetkan yaitu kepesertaan aktif sebanyak 70 juta tenaga kerja di akhir tahun 2026. Target utama kami untuk dilindungi saat ini adalah pekerja informal atau pekerja Bukan Penerima Upah (BPU)," tambahnya.

Lebih jauh Roswita menambahkan, saat ini jumlah pekerja yang sudah mendownload aplikasi JMO sebanyak 16.9 juta, sedangkan pengguna aktif di tahun 2022 telah mencapai 11 juta peserta. Untuk jumlah yang mengajukan klaim JHT melalui JMO kurang lebih 70 ribu peserta per bulan.

"JMO ke depannya akan menjadi aplikasi keseharian bagi pekerja, kami menambahkan fitur-fitur dan ini merupakan salah satu bentuk kerja sama, dengan menambahkan kanal edukasi entertainment dan juga kanal-kanal manfaat program di luar program utama misalnya manfaat perumahan, investasi dan pembiayaan," ucap Roswita

Sejalan dengan itu, Rita Montagna menambahkan, akan ada banyak hal ke depan yang tentunya membawa kebaikan terhadap masyarakat terkhususnya nasabah MNC Bank dan pekerja Indonesia.

Menurutnya, kerja sama dengan BPJAMSOSTEK ini akan memberikan dampak yang positif bagi MNC Bank karena dapat mendorong ekspansi usaha dan pertumbuhan nasabah MotionBanking secara signifikan.

"MNC Bank melalui MotionBanking juga berperan dalam mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan BPJAMSOSTEK khususnya dalam hal pendaftaran, pembayaran iuran maupun pencairan Jaminan Hari Tua," ungkap Rita.

Selain kemudahan daftar dan bayar, MNC Bank dapat berkolaborasi lebih lanjut dengan Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (Perisai) untuk bertindak sebagai agen dalam melakukan akuisisi nasabah MotionBanking.

Dari sisi kredit, debitur Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Modal Ventura yang sumber dananya diperoleh dari MNC Bank (channeling) akan memperoleh fasilitas kepesertaan BPJAMSOSTEK, khususnya Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Terakhir, CEO BCAP Yudi Hamka menjelaskan, dengan Account Linkage, pengguna aplikasi JMO yang sudah memiliki akun MotionPay dapat melihat saldo mereka dari aplikasi JMO, serta menggunakan MotionPay sebagai metode pembayaran untuk transaksi yang terjadi di aplikasi.

Menurutnya, kerja sama yang dijalin ini menandai dimulainya kolaborasi penting antara MNC Bank, MNC Teknologi Nusantara, dan BPJAMSOSTEK, yang akan terus berdampingan saling mendukung dalam berbagai aspek, mengembangkan fitur dan layanan terbaik untuk saling memberi keuntungan.

"Dengan demikian, diharapkan akan semakin banyak pekerja Indonesia yang mendapat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan secara lebih mudah dan nyaman, di mana hal tersebut juga membawa dampak signifikan dari segi user acquisition serta volume transaksi layanan keuangan kami, yang berujung pada peningkatan kesejahteraan nasional," pungkas Yudi.

Naga Akhir

Kemenkop UKM Sanksi 4 PNS Pelaku Pelecehan Seksual******

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menjatuhkan sanksi terhadap empat PNSpelaku pelecehan seksual.

Sekretaris Kemenkop UKM Arif Rahman Hakim menyebutkan keempat pelaku itu adalah WH yang merupakan PNS golongan 2C, ZP yang berstatus CPNS, serta MF dan NN yang merupakan tenaga honorer.

"Kami menjatuhkan sanksi berupa status non job, pemberhentian pekerjaan, pada 14 Februari 2020 untuk pelaku MF dan 24 Febuari 2020 untuk pelaku NN atas pelanggaran dugaan tindak asusila," ujar Arif dalam konferensi pers, Senin (24/10).

Arif menjelaskan kejadian pelecehan seksual terjadi pada saat Kemenkop UKM mengadakan rapat di luar kantor (RDK) di Bogor, Jawa Barat, pada 5-6 Desember 2019.

Setelah pelaksanaan kegiatan RDK hari pertama selesai, korban (ND) dan tujuh pegawai lainnya, termasuk keempat pelaku, keluar hotel sekitar pukul 23.30 WIB untuk makan di restoran.

Usai makan, mereka mencari hiburan malam di sekitar Cibubur dan kembali ke hotel pada 6 Desember sekitar pukul 04.00 WIB.

"Setelah kembali ke hotel terjadi dugaan tindak asusila yang dilakukan oleh empat orang peserta," ujar Arif.

Pada 20 Desember 2019, Kepala Biro Umum Kemenkop UKM menerima aduan dari orang tua ND terkait pelecehan seksual yang dialami sang anak. ND didampingi Biro Kepegawaian kemudian membuat laporan ke Polres Bogor.

Pada 13 Februari 2020, polisi melakukan penahanan kepada keempat pelaku. Sehari kemudian, Kemenkop UKM menjatuhkan sanksi kepada pelaku.

Namun, polisi menangguhkan penahanan keempat pelaku pada 5 Maret dan dilakukan upaya perdamaian antara keluarga korban dan pelaku. Pada 13 Maret 2020, dilangsungkan pernikahan antara ZP dan ND (korban).

"Setelah tercapai kesepakatan antara keluarga korban dan terduga pelaku untuk diselesaikan secara kekeluargaan, selanjutnya Pihak Kepolisian menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan Nomor: S.PPP/813.b/III/RES.1.24/2020 tertanggal 18 Maret 2020," terang Arif.

Pada tanggal 31 Maret 2020, orang tua ND mengirimkan surat kepada Sekretaris Kemenkop UKM, yang menyatakan telah dilakukan mediasi dan menemukan kesepakatan untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan.

Pihak ND kemudian disebut mencabut laporan kepolisian dan kasus ini dianggap selesai.

[Gambas:Video CNN]

Angin datang dari hati

Badan Otorita Sebut Korsel Bakal Investasi Taksi Udara di IKN******

Wakil Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Dhony Rahajoe mengatakan Korea Selatan (Korsel) akan berinvestasi taksi udara tanpa awak di ibu kota baru.

Investasi advance urban air mobility itu akan menggunakan bahan bakar energi terbarukan. Nantinya, sambung Dhony, Korsel akan mengembangkan pusat inovasi dan penelitian advance urban air mobilityAsia Tenggara di IKN.

"Ini nanti bisa jadi wahana yang tidak merusak lingkungan karena tidak membuat infrastruktur di darat untuk menghubungkan kota-kota mitra dan penyangga dari IKN," ujar Dhony kepada di Menara BNI, Kamis (20/9).

Selain advance urban air mobility,Korsel juga akan berinvestasi pada sektor perumahan di IKN. Namun, Dhony tidak menyebutkan total nilai investasi Korea di IKN.

"Korean Land and Housing sudah menyatakan akan berpartisipasi membangun apartemen dan area komersial. Kemudian ada beberapa lagi yang sedang dalam pembicaraan,"ujarnya.

Pemerintah tengah menyiapkan rancangan peraturan pemerintah (RPP) yang mengatur segala bentuk investasi di IKN.

Sebelumnya, Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono mengatakan aturan tersebut akan mengatur pemberian insentif bagi pelaku usaha di IKN Nusantara, berupa fiskal dan non fiskal.

Selain itu beleid yang sedang dibahas oleh Kemenkeu dan Bappenas itu juga akan akan mengatur agar investor bisa menanamkan modal dan usaha serta melakukan usaha di IKN dengan sebaik mungkin.

"Itu bakal bermanfaat untuk semua pihak, baik mereka yang bermukim di sana hingga pelaku usaha itu sendiri," imbuh Bambang.

[Gambas:Video CNN]

Penyihir Ekstradimensi

BPJT Targetkan Tol Semarang******

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) menargetkan JalanTol Semarang-Demak Seksi 2 (Sayung-Demak) beroperasi Desember 2022.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit mengungkapkan hingga saat ini, konstruksi ruas tol sepanjang 16,31 km itu telah mencapai 97,82 persen.

"Harapan kita pada akhir tahun ini Seksi 2 bisa dioperasikan untuk mendukung pelaksanaan libur NATARU akhir tahun 2022, ataupun dapat difungsionalkan jika belum keluar SK pengoperasiannya dan dinikmati oleh masyarakat bersama-sama," ujar Danang seperti dikutip dalam keterangan resmi, Sabtu (22/10).

"Selain itu juga jalan tol ini memberikan akses yang mudah menuju Kota Demak, dan tentunya dapat meningkatkan interaksi ekonomi, meningkatkan pariwisata hingga mendukung kelancaran arus logistik dari Barat ke Timur, dari Jawa Timur ke Jawa Tengah hingga ke DKI Jakarta," ujarnya.

Jalan Tol Semarang-Demak dikenal sebagai jalan tol atas laut yang terintegrasi dengan Tanggul Laut Kota Semarang. Selain juga berfungsi untuk penahan banjir rob, jalan tol ini diharapkan dapat mengatasi banjir dan genangan air yang selama ini menjadi permasalahan ibu kota Provinsi Jawa Tengah.

Direktur Utama PT PP Semarang-Demak Siswantono menambahkan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 2 ini siap dioperasikan sepenuhnya pada awal Januari 2023, dan direncanakan pada November dan Desember sudah bisa dilakukan Uji Laik Fungsi.

Siswantono menambahkan kehadiran Jalan Tol Semarang ke Demak bisa mengurai kemacetan yang biasanya mencapai 2 jam lamanya.

"Setelah Jalan Tol Seksi 2 ini beroperasi bisa ditempuh 45 menit perjalanan saja dan semakin lebih cepat," jelasnya.

Jalan Tol Semarang-Demak memiliki total panjang 26,7 km dan terbagi menjadi dua seksi. Rinciannya, Seksi 1 (Semarang - Sayung) sepanjang 10,69 Km yang merupakan porsi pemerintah Saat ini, Seksi 1 sedang dalam tahap pembebasan lahan untuk dilanjutkan konstruksinya.

Selanjutnya, Seksi 2 (Sayung - Demak) sepanjang 16,31 Km merupakan porsi Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Pulau Gurun

Pedagang Pasar Pramuka Bisa Rugi Buntut Larangan Jual Obat Sirop******

Pedagang obat di Pasar Pramuka, Jakarta Timur mengaku bisa rugi ratusan juta akibat larangan menjual obat siropoleh Kementerian Kesehatan(Kemenkes).

Ketua Paguyuban Pedagang Obat Pasar Pramuka Yoyon menjelaskan anggotanya masih ada yang menjual obat sirop meski dilarang oleh Kemenkes.

"Masih ada konsumen yang beli (obat sirop), masih kita jual juga. Namun agak berkurang penjualan," kata Yoyon, Kamis (20/10).

"Ada batas waktunya obat ini atau expired. Kawan-kawan (pedagang obat) ini bukan rugi Rp10 atau Rp20 juta, bisa ratusan juta ruginya. Walau kecil tapi jumlahnya banyak," tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengatakan pemerintah menginstruksikan penghentian sementara penjualan obat penurun panas sirop di seluruh apotek selama pelaksanaan investigasi risiko infeksi menyusul munculnya kasus gangguan ginjal akut pada anak.

"Obat-obatan tersebut sudah dilakukan pemeriksaan di laboratorium pusat forensik dan sedang kita identifikasi lagi obat mana saja yang bisa menyebabkan kelainan ginjal," katanya, Rabu (19/10).

Dante mengatakan bahwa pemerintah tidak melarang penggunaan paracetamol, tetapi melarang penggunaan produk obat berbentuk sirop yang bisa tercemar etilen glikol (EG).

[Gambas:Video CNN]

Lancer dari Arad

Nasib Insentif Kendaraan Listrik Ada di Tangan Luhut dan Sri Mulyani******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan pembahasan mengenai insentif kendaraan listrikada di tangan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Direktur Lalu Lintas Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan Suharto mengatakan pihaknya menunggu arahan setelah ada keputusan nilai insentif dari Sri Mulyani dan Luhut.

Sembari menunggu pembahasan kedua menteri tersebut, pihaknya bertugas menyiapkan infrastruktur serta sertifikasi kendaraan listrik.

Menurutnya, saat ini pembahasan mengenai insentif kendaraan listrik tengah dikaji oleh Kementerian Keuangan beserta kementerian lainnya. Suharto mengatakan ada banyak pertimbangan yang dilakukan sebelum memberikan insentif tersebut.

Misalnya, komponen kendaraan apakah masih diimpor dan berapa kandungannya. Kemudian pertimbangan terkait biaya dan pajak impor.

"Kan pembahasan gitu-gitu bukan di kami, ada di kementerian lain, terutama kementerian keuangan soal insentif ini," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah tengah menyiapkan subsidi untuk pembelian kendaraan listrik. Kemungkinan anggarannya akan dialihkan dari subsidi BBM.

"Kita bersama-sama sedang berdiskusi dengan Kemenkeu diupayakan ada subsidi. Pada saat konversi itu ada subsidi terutama pertama kali tentu untuk kendaraan motor. Baik yang punya K/L maupun masyarakat," ujar Budi dalam konferensi pers tentang Konversi Motor Listrik di Kementerian ESDM, Senin (19/9).

[Gambas:Video CNN]