77slot 955Jutaan kata 650455Orang-orang telah membaca serialisasi
《pola maxwin zeus》
Pemerintah Tetapkan Pajak Rokok Elektrik Mulai 1 Januari 2024******
Kementerian Keuangan resmi menerbitkan aturan pajak rokok elektrik dan berlaku mulai 1 Januari 2024, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 143/PMK/2023 mengenai Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok.
Berdasarkan PMK tersebut, tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10 persen dari cukai rokok. Rokok elektrik juga dipastikan ikut terkena pajak rokok karena tercantum dalam aturan terbaru itu.
Pilihan Redaksi
|
Selain rokok elektrik, pajak rokok itu juga berlaku untuk berbagai hasil tembakau, seperti sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL).
"Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Cukai Rokok," bunyi Pasal 2 Ayat 3 PMK Nomor 143/PMK/2023.
Kemenkeu menjelaskan pengenaan pajak rokok atas rokok elektrik ini merupakan bagian dari masa transisi, yakni sejak pengenaan cukai atas rokok elektrik pada 2018.
Rokok elektrik akhirnya ikut terkena pajak rokok yang merupakan pungutan atas cukai rokok alias piggyback taxes.
"Pemberlakuan Pajak Rokok atas Rokok Elektrik (REL) pada tanggal 1 Januari 2024 ini merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dalam memberikan masa transisi pemungutan pajak rokok atas rokok elektrik sejak diberlakukan pengenaan cukainya di pertengahan tahun 2018," bunyi keterangan resmi Kemenkeu.
Pemerintah sebelumnya juga resmi menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) untuk rokok dengan kenaikan rata-rata 10 persen.
Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191 Tahun 2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris (TIS).
Kenaikan tarif cukai yang berlaku pada harga jual rokok ini efektif berlaku mulai 1 Januari 2024, sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (2) huruf b PMK tersebut.
"Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram dan tarif cukai per batang atau gram Hasil Tembakau buatan dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf B Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024," bunyi aturan itu.
(frl/vws)Beli Produk Elektronik di Transmart Pasti Untung, Diskonnya Fantastis!******
Transmart Full Day Sale balik lagi memanjakan para pelanggan setianya besok, Minggu (17/12) dengan hujan diskon. Ada banyak produk terpilih yang didiskon, salah satunya elektronik.
Produk elektronik mulai dari AC, kulkas, sampai televisi diTransmart diskonnya fantastis dan dijamin untung kalau beli!
Lihat Juga :![]() |
Jika belum punya Kartu Kredit Bank Mega, tidak perlu khawatir. Ada unit pembukaan instan di boothyang tersedia di gerai Transmart.
Sementara untuk yang belum punya Allo Prime, cukup downloadaplikasi Allo Bank di PlayStore atau AppStore dan upgradeakun ke Allo Prime.
Cus, masih ada waktu buat belanja elektronik di Transmart! Pesta diskon ini berlangsung seharian mulai dari jam toko buka sampai tutup pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.
Kapan lagi belanja elektronik seuntung ini? Segera merapat ke Transmart terdekat untuk menikmati diskon melimpah di gelaran Full Day Sale besok!
![]() |
Label:game slot gampang maxwin、lapakhoki88、idr 138 slot
Terkait:net77 slot、pinjaman pertama kredivo、setia888、slot gacor x250、situs judi slot gacor terpercaya、rtp toto855、pinjol yang aman、situs slot bebas ip、cara kredit tanpa kartu kredit、cara agar cicilan akulaku bisa 12 bulan
bab terbaru:jp789 slot(2024-07-12)
Perbarui waktu:2024-07-12
Sejumlah pengamat merespons pernyataan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut dua Gibran Rakabuming Rakasoal hilirisasi digital.
Gibran berulang kali menyampaikan istilah hilirisasi digital dalam debat cawapres Pilpres 2024, Jumat (22/12).
"Kami akan lanjutkan hilirisasi. Bukan hanya hilirisasi tambang saja, tapi juga hilirisasi pertanian, hilirisasi perikanan, hilirisasi digital, dan lain-lain," ucap Gibran.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Izzudin Al Farras Adha mengatakan tidak ada istilah hilirisasi digital dalam dunia akademik.
"Saya tidak tahu karena tidak ada istilah hilirisasi digital di dalam berbagai literatur akademik maupun dokumen laporan terkait," katanya kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (23/12).
Izzudin lantas mengatakan yang sebaiknya menjelaskan terkait hilirisasi digital adalah tim sukses Prabowo-Gibran.
Senada, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda mengaku heran dengan istilah hilirisasi digital ala Gibran tersebut. Ia menyebut apa yang disampaikan Gibran tidak jelas dan hanya diucapkan untuk kepentingan kampanye semata.
"Hilirisasi digital itu program yang tidak jelas, tidak terarah, hanya untuk strategi kampanye menyasar pemilih yang terkesima dengan jargon-jargon hilirisasi dan digital. Tapi jadi bahan tertawaan masyarakat lainnya," katanya.
Lihat Juga :![]() |
Nailul menjelaskan hilirisasi biasanya proses pengolahan bahan baku atau raw material menjadi barang yang memiliki nilai tambah tinggi.
"Apa yang mau dihilirisasi dari digital? Teknologinya, manusianya, atau apa? Ini dari digital apa yang raw material? Nilai tambahnya di mana?" katanya.
Sementara Founder Drone Emprit Ismail Fahmi juga baru mendengar istilah hilirisasi digital seperti yang disampaikan Gibran.
"Baru dengar istilah itu. Musti tanya ke tim 02 apa yang mereka maksud," kata Ismail.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira juga mengatakan hilirisasi yang disampaikan Gibran agak rancu karena digital merupakan jasa, bukan barang industri atau komoditas.
Padahal terminologi hilirisasi, kata Bhima, biasanya melekat pada penciptaan nilai tambah pada sektor berbasis komoditas atau industri.
"Kalau yang dimaksud Gibran seperti AI kemudian blockchain dan web3 itu lebih tepatnya inovasi digital. Maksudnya mungkin pengembangan digitalisasi karena saat ini sudah sampai pada tahap web4 di mana teknologi internet tidak hanya terdesentralisasi tapi juga tersebar luas," kata Bhima.
Sedangkan Praktisi Teknologi Informasi, Ainun Nadjib berpendapat bahwa yang Gibran ucapkan tidak realistis karena belum ada ekosistem yang mendukung Indonesia menguasai hulu sampai ke hilir di sektor digitalisasi.
"Hilirisasi itu kan ketika kita menguasai hulu, tapi tidak menguasai hilir, misalnya tambang bahan mentah kita punya, tapi belum bisa mengolah," ucap Ainun.
"Lah digital itu kita tidak menguasai hulunya, China saja tidak menguasai hulunya. Justru karya-karya anak bangsa adanya hilir semua, aplikasi2 yang langsung dipakai masyarakat sebagai produk akhir," ucap Ainun kemudian.
[Gambas:Twitter]
Lihat Juga :![]() |
Penjelasan kubu Gibran
Sementara itu, Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Budiman Sudjatmiko mengatakan hilirisasi digital yang disampaikan Gibran dimaknai dalam dua hal.
Pertama, hilirisasi digital sebagai bentuk pembangunan ekosistem digital atau digitalisasi rantai pasok.
"Dari hulu sampai hilir berupa produk alat teknologi atau technological devices seperti laptop, smartphone, komputer personal untuk berbagai sektor industri," katanya.
Artinya, sambung Budiman, membangun ekonomi digital tidak cukup hanya pengembangan aplikasi saja tetapi juga mempersiapkan infrastruktur jaringan atau konektivitas internet serta membangun industri perangkat digitalnya pula.
Pengembangan hilirisasi digital dengan pendekatan ekosistem itu, katanya sering diistilahkan dengan Device, Network and Application (DNA).
"Sumber daya apa yang dibangun dalam ekosistem ini dan bernilai tambah tinggi? Data. Karena itu tepat sekali ketika Mas Gibran juga mengingatkan pentingnya membangun sistem Cyber Security dan Cyber Defense saat bicara ekonomi digital, karena pada akhirnya, data dan pengolahan data secara digital (dengan menggunakan teknologi AI atau Blockchain) yang memiliki nilai tambah ekonomi terbesar," katanya.
Lihat Juga :![]() |
Pemaknaan kedua terkait hilirisasi digital, kata Budiman, adalah melakukan digitalisasi secara intensif dalam suatu rantai pasok industri. Hal itu terkait potensi teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam proses industri di semua lini.
"Sebagai contoh untuk rantai pasok pangan, maka hilirisasi digital dimaknai dengan penerapan teknologi digital sejak pengembangan pupuk dan bibit unggul, proses produksi melalui IOT Smartfarming, digitalisasi logistik dan distribusi, digitalisasi pengolahan hasil pertanian hingga pengembangan e-commerce sektor pangan," katanya.
Budiman mengatakan hilirisasi digital telah diterapkan di China dan Amerika Serikat (AS). China, katanya, membangun ekonomi digitalnya dengan lengkap mulai dari teknologi chips, industri perangkat digital, teknologi internet, hingga pengembangan aplikasi-aplikasi berbasis AI yang sangat canggih.
Sementara AS, memiliki kapasitas teknologi yang kuat di pengembangan teknologi chips, perangkat digital dan teknologi satelit.
"Kedua negara tersebut kemudian dengan mudah melakukan digitalisasi di berbagai sektor industrinya," kata Budiman.
(fby/pmg)Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa 11 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau anak perusahaannya dengan permasalahan signifikan.
Pemeriksaan itu terungkap dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2023. Ketua BPK Isma Yatun membacakan penggalan hasil laporan tersebut dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-10 Masa Persidangan II 2023-2024.
"Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam IHPS 2023, di antaranya atas pendapatan biaya dan investasi pada 11 BUMN atau anak perusahaannya dengan permasalahan signifikan, antara lain pemberian uang muka perikatan perjanjian jual beli gas (PJBG) tidak didukung mitigasi risiko dan jaminan memadai," kata Isma di saat Rapat Paripurna di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/12).
Sejumlah BUMN atau anak perusahaan yang diperiksa BPK, antara lain PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), hingga PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Pemeriksaan ini meliputi kegiatan pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi 11 BUMN tersebut pada kurun waktu 2017-2022.
BPK menemukan bahwa PJBG sebesar US juta oleh PT PGN kepada PT IAE tidak didukung dengan mitigasi risiko memadai. Ada 4 catatan dari hasil temuan BPK.
Pertama, PJBG tidak mengacu pada kajian tim internal atas mitigasi risiko dan cost benefitanalysis. Kedua, tidak didukung dengan jaminan yang memadai, yakni dokumen parent company guaranteetidak dieksekusi oleh PT PGN dan nilai jaminan fidusia berupa jaringan pipa PT BIG senilai Rp16,79 miliar yang jauh lebih kecil dibandingkan nilai uang muka yang diberikan.
Ketiga, PGN tidak memperhatikan kebijakan pemerintah atas larangan transaksi gas secara bertingkat karena pembelian gas kepada PT IAE yang bukan produsen gas.
Keempat,tidak melalui analisis keuangan dandue diligenceyang memadai. Ini ditunjukkan dengan nilaicurrent liabilityPT IAE yang lebih besar dibandingkancurrent asset-nya.
"Akibatnya, sisa uang muka sebesar US,19 juta berpotensi tidak tertagih yang dapat membebani keuangan perusahaan," jelas BPK dalam IHPS.
"Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan direksi PT PGN untuk mengoptimalkan pemulihan piutang uang muka kepada PT IAE sebesar US,19 juta dan berkoordinasi dengan direksi PT Pertamina dan Kementerian BUMN untuk melaporkan permasalahan ini kepada aparat penegak hukum (APH)," tandasnya.
CNNIndonesia.com telah menghubungi Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga untuk meminta tanggapan atas temuan BPK dan upaya tindak lanjut Kementerian BUMN. Kendati demikian, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum meresponsnya.
[Gambas:Video CNN]
PLN Berikan Respons
Terkait pemberitaan media mengenai hasil pemeriksaan, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK, terkait pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti terkait PLN adalah mengenai pengenaan tarif untuk keperluan layanan khusus (Tarif L) berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 28 Tahun 2016 dan hal tersebut sudah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi.
Sebelumnya kebijakan tarif Layanan Khusus cukup beragam disesuaikan dengan kekuatan daya beli dan standar pelayanan dimasing-masing golongan tarif. Untuk itu PLN menindaklanjuti hasil rekomendasi BPK dengan implementasi yang dilaksanakan secara bertahap sampai dengan akhir tahun.
Selain itu ketentuan mengenai Layanan Khusus sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan peraturan perubahannya yaitu Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2020 telah diturunkan melalui Peraturan Pelaksana di PLN berupa pelaksanaan kebijakan single tarif layanan prioritas di mana hal tersebut mengakomodir kebutuhan pelanggan di semua golongan tarif.
PLN pun mengapresiasi langkah-langkah BPK RI yang terus memberikan rekomendasi guna perbaikan kinerja dan operasional perseroan, demi meningkatkan layanan yang prima kepada pelanggan.
(skt/agt)Transmart Full Day Sale balik lagi memanjakan para pelanggan setianya besok, Minggu (17/12) dengan hujan diskon. Ada banyak produk terpilih yang didiskon, salah satunya elektronik.
Produk elektronik mulai dari AC, kulkas, sampai televisi diTransmart diskonnya fantastis dan dijamin untung kalau beli!
Lihat Juga :![]() |
Jika belum punya Kartu Kredit Bank Mega, tidak perlu khawatir. Ada unit pembukaan instan di boothyang tersedia di gerai Transmart.
Sementara untuk yang belum punya Allo Prime, cukup downloadaplikasi Allo Bank di PlayStore atau AppStore dan upgradeakun ke Allo Prime.
Cus, masih ada waktu buat belanja elektronik di Transmart! Pesta diskon ini berlangsung seharian mulai dari jam toko buka sampai tutup pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.
Kapan lagi belanja elektronik seuntung ini? Segera merapat ke Transmart terdekat untuk menikmati diskon melimpah di gelaran Full Day Sale besok!
![]() |
Denyut perusahaan rintisan (startup) di Indonesia seolah kian melemah. Bagaimana tidak, sejumlah perusahaan 'kekinian' itu gulung tikar.
Kematian startuptersebut tak lepas dari kondisi ekonomi global, hantaman pandemi covid-19, hingga persaingan bisnis. Tak hanya itu, suntikan modal juga ikut andil.
Laporan e-Conomy SEA 2023 oleh Google, Temasek dan Bain and Company mengungkapkan suntikan modal ke startup Indonesia anjlok 87 persen secara tahunan atau year on year (yoy), yakni dari US,3 miliar menjadi US0 juta atau setara Rp6,2 triliun selama semester I-2023.
Laporan tersebut juga mengungkap alasan merosotnya investasi ke kawasan ini. Selama 12 bulan terakhir, investor bergulat dengan prospek yang suram. Sebanyak 87 persen investor merasa bahwa penggalangan dana menjadi lebih sulit.
Lalu, 64 persen investor menjadi kurang minat berinvestasi. Sebanyak 88 persen pemilik modal pun menghadapi kesulitan untuk keluar (exit) dari investasinya dan meraup profit, misalnya lewat initial public offering(IPO) dan lainnya.
Secara global, tahun ini menjadi periode 'kepunahan' bagi startup teknologi. Perusahaan manajemen ekuitas Catra melaporkan setidaknya tahun ini ada 543 startup bangkrut.
Dalam catatan Catra, sepanjang 2023 nyaris 20 persen startup mengumpulkan dana dengan valuasi yang lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Kemudian, semakin banyak startup yang bangkrut pada kuartal III-2023.
Lihat Juga :Jokowi Terbitkan Aturan Baru Kendaraan Listrik, Ada Guyuran Insentif |
Pitchbook melaporkan pendanaan modal ventura untukstartup turun lebih dari setengahnya sejak tahun lalu di seluruh dunia. Lalu, angka penggalangan dana tahunan untuk 2023 sedang menuju level terendah sejak 2015.
Akibat keringnya modal dan sempitnya peluangexit strategyseperti lewat IPO, diakuisisi atau merger, startup pemula tak dapat memulai bisnis dan yang sudah eksis mulai jatuh ke dalam krisis.
Buruknya kondisi ini membuat beberapa orang menyebut tren ini sebagai momentum kepunahan startup. Padahal, dulunya perusahaan-perusahaan rintisan ini mudah menggalang uang.
Sejumlah startup di Indonesia yang tutup seperti Pegipegi, Rumah.com, JD.ID, CoHive, Fabelio, Airy Rooms, Qlapa, Beres.id, hingga HOOQ.
Lihat Juga :ANALISISTikTok Shop Comeback, Bagaimana Nasib UMKM Lokal? |
Di sisi lain, masih ada juga kok startup di Indonesia yang sukses. Buktinya, ada startup yang berstatus unicorn memiliki kapitalisasi pasar (market capital) minimal US miliar.
Beberapa di antaranya, eFishery, Gojek, Traveloka, Bukalapak, hingga Tokopedia. Nama yang disebutkan terakhir bahkan telah menerima suntikan modal US,5 miliar atau sekitar Rp23,4 triliun dari TikTok.
Salah satu pertimbangan penting kemitraan strategis kedua perusahaan adalah pesatnya perkembangan live commerce di Tanah Air. Kerja sama ini dinilai upaya saling melengkapi untuk menjangkau basis pengguna yang lebih besar.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Akhmad Akbar Susamto menilai tutupnya sejumlah startup di Tanah Air disebabkan enam faktor. Pertama, kompetisi pasar.
Lihat Juga :Barang Impor yang Milik TKI Bebas Bea Masuk |
Akhmad mengatakan peningkatan persaingan di berbagai sektor dapat menyulitkan startup untuk bersaing. Menurutnya, startup yang tak memiliki daya saing tinggi maka akan gugur.
"Terutama jika mereka tidak memiliki keunggulan kompetitif yang jelas atau model bisnis yang berkelanjutan," ucapnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (12/12).
Kedua,model bisnis dan skalabilitas. Akhmad menuturkan sebagian startup gagal karena model bisnis yang tidak efisien atau tidak terukur.
Sebab, tanpa model bisnis yang kuat, startup dapat kesulitan untuk bertahan dalam jangka panjang.
Lihat Juga :Hasbro Kembali PHK 900 Karyawan |
Ketiga,manajemen dan eksekusi. Akhmad menyebut kesalahan dalam manajemen dan eksekusi strategi juga dapat menjadi faktor.
Hal ini bisa termasuk kegagalan dalam mengelola sumber daya, kurangnya pemahaman pasar, atau kegagalan dalam adaptasi dengan perubahan kondisi pasar.
Keempat, tekanan dari investor. Akhmad berpandangan startup yang didanai oleh venture capital seringkali dihadapkan pada tekanan untuk tumbuh dengan cepat.
"Hal ini kadang-kadang bisa berujung pada pengambilan keputusan yang kurang matang atau strategi pertumbuhan yang tidak berkelanjutan," imbuh Akhmad.
Kelima,perubahan preferensi investor. Akhmad menuturkan awalnya banyak investor fokus pada pertumbuhan cepat dan ekspansi pasar.
Lihat Juga :Kemendag Sebut Transaksi TikTok Shop Harus Dipindahkan ke Tokopedia |
Namun belakangan ini, kata dia, ada pergeseran preferensi menuju startup dengan model bisnis yang lebih berkelanjutan dan menghasilkan aliran pendapatan yang stabil.
Akhmad menilai investor kini lebih menekankan pada keberlanjutan jangka panjang daripada pertumbuhan yang cepat namun tidak stabil.
Keenam,pandemi covid-19. Ia menyebut hantaman pandemi telah mengubah banyak aspek ekonomi dan sosial. Akhmad menilai tak banyak startup punya modal kuat dan tahan dengan pandemi.
"Sebagian startup kesulitan menyesuaikan diri dengan perubahan ini, terutama mereka yang beroperasi di sektor yang paling terdampak," ucap Akhmad.
Dalam kondisi seperti itu, ia pun mengatakan pemerintah perlu memberikan regulasi yang jelas dan suportif pada perkembangan startup.
"Memastikan iklim bisnis yang sehat dan kondusif, memberikan fasilitas bagi yang UMKM, selebihnya ditentukan masing-masing perusahaan sendiri," kata dia.
Bersambung ke halaman berikutnya...
Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menegaskan ekspansi bisnistetap mengacu pada lokasi yang banyak konsumen meski nantinya ada Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Wakil Ketua Umum Kadin Juan Permata Adoe menekankan pihaknya tak menutup mata bahwa Pulau Jawa saat ini masih cukup ramai dalam urusan bisnis.
"Kalau bicara IKN, kita pengusaha tentunya memilih lokasi yang di mana konsumennya banyak, itu sudah pasti," tegas Juan dalam Konferensi Pers di Rodenstock Building, Jakarta Barat, Selasa (16/1).
Terlepas dari prospek bisnis di IKN, pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Peritel dan Penyewa Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) mengeluhkan aturan negara yang dianggap mempersulit impor barang. Padahal, mereka mengaku selama ini sudah taat pajak.
Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) juga merasa mal-mal di Indonesia dibayangi dengan ancaman keberlangsungan industri usaha ritel, khususnya di 2024 ini.
APPBI mengkritik upaya pemerintah membatasi produk impor. Mereka menilai negara seharusnya memberi insentif untuk produk-produk dalam negeri agar bisa berkembang dan bersaing di pasar ekspor.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual turut mendengar keluhan pengusaha. Airlangga menekankan pemerintah perlu mempelajari geliat sektor ritel di negara lain sebagai pembanding kebijakan di Indonesia.
"Untuk menjaga agar bisnis ritel tumbuh, pemerintah terus melakukan penyempurnaan regulasi terkait kemudahan impor, walaupun saya mendengar ada keluhan dari Hippindo. Juga terkait perizinan berusaha, kita akan terus memudahkan implementasi pembukaan-pembukaan ritel," tuturnya.
"Apalagi sektor ritel atau offlineini mendapatkan persaingan yang cukup ketat dari sektor online. Sehingga daya saing dari sektor offlineitu harus punya daya saing dibandingkan online, tetapi berdasarkan kebutuhan dari konsumen. Kalau daya saing hanya ditunjang regulasi, itu juga tidak akan bertahan lama," tambah Airlangga.
[Gambas:Video CNN]
Tak cuma Indonesia, sejumlah negara juga memutuskan untuk pindah ibu kota negara. Bahkan, beberapa di antaranya sudah menetap di kota baru sejak lama.
Biaya pembangunan ibu kota baru di setiap negara bervariasi. Ada yang terbilang murah, tapi ada juga yang jor-joran.
Tak semua negara transparan menjelaskan berapa uang yang dihabiskan untuk pemindahan ibu kota. Beberapa di antaranya juga hanya berbentuk estimasi.
Kawasan Pusat Inti Pemerintahan Pusat (KIPP) menjadi prioritas utama. Rencananya, Presiden Joko Widodo dan jajaran juga akan mengadakan upacara bendera di IKN dalam peringatan HUT Indonesia ke-79 pada 17 Agustus 2024.
Lantas, negara mana yang paling banyak menghabiskan uangnya untuk pemindahan ibu kota? Berikut biaya pindah ibu kota di enam negara:
Pemindahan ibu kota Indonesia diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Beleid ini diteken Presiden Jokowi pada Oktober 2023 lalu.
Berdasarkan perkiraan resmi yang disampaikan pemerintah, biaya pembangunan IKN berkisar Rp466 triliun sampai Rp486 triliun hingga 2045 mendatang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menanggung 19 persen biayanya alias Rp88,54 triliun-Rp92,34 triliun.
Lihat Juga :ANALISISBisakah Anggaran Pertahanan 2 Persen dari PDB Seperti Usul Ganjar? |
Sedangkan sisanya memanfaatkan dana dari investasi swasta, BUMN, hingga skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
Khusus di 2024 ini, negara menggelontorkan Rp40,6 triliun untuk melanjutkan pembangunan IKN. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut uang sebanyak itu akan dipakai untuk membangun Bandara VVIP IKN hingga perumahan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Akan tetapi, ia menegaskan bahwa porsi APBN di tahun-tahun mendatang akan semakin menyusut. Ini dilakukan seiring dengan masifnya skema pembiayaan yang menggaet swasta atau KPBU.
"Kami sudah dukung untuk Otorita IKN prospeknya bisa KPBU, sehingga penggunaan APBN bisa lebih kecil dalam jangka pendek dan sesuai kemampuan APBN ke depannya," ucapnya dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2024 di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta Selatan, Agustus 2023 lalu.
Lihat Juga :Bahlil Bersuara soal Isu Djarum-Wings Hengkang dari Konsorsium IKN |
Tetangga Indonesia ini sudah lebih dulu pindah ibu kota sejak 1999, dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Ibu kota baru Malaysia itu dulunya merupakan lahan perkebunan karet dan kelapa sawit bernama Prang Besar.
Putrajaya pada akhirnya menjadi pusat pemerintahan anyar Malaysia. Pasalnya, kemacetan Kuala Lumpur disebut sudah sampai menghambat proses administrasi negara.
Mengutip The Malaysian Reserve, pembangunan pertama di Putrajaya dilakukan pada 1995. Kala itu, pemindahan ibu kota ini disebut menjadi proyek terbesar di Malaysia.
Estimasi biaya yang harus dikeluarkan untuk pemindahan tersebut mencapai US,1 miliar. Jika diasumsikan dengan kurs saat ini senilai Rp15.531 per dolar AS, maka pembangunan Putrajaya menghabiskan Rp125 triliun.
Lihat Juga :RI Jajaki Kerja Sama Bangun LRT Bali dan Kereta IKN dengan China-Korea |
Rio de Janeiro sempat didapuk sebagai ibu kota Brasil sejak negara tersebut berubah menjadi republik pada 1889. Namun, beberapa puluh tahun kemudian, pemerintah memindahkan ibu kota negara.
Seorang pemimpin gerakan kemerdekaan di Brasil, Joaquim José da Silva Xavier, sempat mengusulkan pemindahan ibu kota pada 1789. Ia berucap ibu kota Brasil harus dipindah ke daerah pedalaman.
Usulan ini kemudian ditegaskan ilmuwan dan politikus José Bonifácio de Andrada e Silva pada 1822. Itu adalah tahun di mana Brasil memeroleh kemerdekaan usai dijajah Portugal.
Barulah pada 1956 ditunjuk lokasi ibu kota baru Negeri Samba, yakni Brasilia. Wilayah itu mulai dibangun di bawah pimpinan mantan presiden Brasil Juscelino Kubitschek de Oliveira dan Brasilia sah menjadi ibu kota anyar sejak 1960.
Berdasarkan jurnal Columbia University, biaya pembangunan Brasilia cukup mahal. Bahkan, biaya pemindahan tersebut diklaim menyebabkan kas negara defisit.
"Menurut Menteri Keuangan Eugênio Gudin di bawah Presiden Café Filho, perkiraan biaya untuk membangun Brasilia adalah US,5 miliar (kurs dolar pada 1954)," tulis jurnal tersebut, dikutip Rabu (10/1).
Jika diasumsikan dengan kurs saat ini, biaya pembangunan dan pemindahan ibu kota Brasil senilai Rp23 triliun.
《pola maxwin zeus》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,situs mudah menang slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《pola maxwin zeus》bab terbaru。