dominoqq online

CEO bertemu dengan gadis malang itu

Erick Thohir Sebut Petani Indonesia Makin Hari Makin Miskin******

Menteri BUMN Erick Thohir sebut petani Indonesia makin hari makin miskin. Padahal, Indonesia ingin membangun keberlanjutan pangan.

"Kita tidak mungkin membangun keberlanjutan pangan tanpa kita memperhatikan petani kita yang makin hari makin miskin," ucapnya dalam seminar di Auditorium Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta Selatan, Selasa (15/8).

Erick mengklaim rata-rata petani hanya memiliki tanah 300 hingga 500 meter persegi. Menurut Erick, lahan itu sempit.

Padahal, kata Erick, Indonesia ini jumlah memiliki penduduk yang banyak, menuju 318 juta orang. Ia menyebut semua penduduk perlu butuh makan.

Sementara, produksi pangan masih kurang. Karenanya, ketahanan pangan juga harus jadi prioritas.

"Ketahanan pangan menjadi prioritas. Memang keringatan, panas di luar, tapi industrialisasi pangan akan menjadi biggest economykita setelah hilirisasi," ucap Erick.

Ia pun ingin produk pertanian dikembangkan. Erick mencontohkan, rumput laut bisa dikelola menjadi obat kanker.

"Banyak tumbuhan kita bisa menjadi alternatif obat-obatan. China ada, India ada, masa kita makan obat kimia terus. Ini harus ada intervensi keseimbangan yang harus kita jalankan, termasuk di industri pangan," katanya.

Lebih lanjut, Erick mengaku pihaknya tak tinggal diam. Ia mencoba untuk memberikan dukungan kepada para petani.

Ia mengklaim BUMN lewat PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan menjadi pendamping petani memberikan bibit yang tepat.

Selain itu, pihaknya juga menjamin pemberian pupuk. Tak hanya itu, BUMN melalui PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) juga memberikan asuransi gagal panen.

"Kalau gagal panen ada Jasindo. Artinya, kami melindungi petani kita," ucap Erick.

[Gambas:Video CNN]

Hunyuan Wuzong

Zulhas Ungkap Rahasia India Surplus Beras: Sistem Seperti Era Soeharto******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menyinggung rahasia India yang bisa memiliki surplus produksiberas hingga 7 juta ton. Padahal, negara yang akan ganti nama menjadi Bharat itu memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, 1,4 miliar jiwa.

Hal itu ia ketahui usai mendampingi Presiden Joko Widodo di KTT G20 ke-18 pada 9 September-10 September 2023.

"Saya baru dari India mendampingi bapak Presiden. India sekarang melarang ekspor beras. (Surplus) berasnya banyak, lebihnya ada 7 juta (ton). Saya juga heran, saya tanya sama menterinya 'kamu orang 1,4 miliar, tapi berasnya lebih, saya tanya apa rahasianya?' satu lagi, gulanya itu lebih, 20 juta lebih produksinya," kata Zulhas di Harris Vertu Harmoni Hotel, Jakarta Pusat, Senin (11/9).

"Jadi satu tahun ada dua-tiga kali panen, hasilnya banyak. Pupuknya free mereka," katanya.

Di sisi lain, imbuh Zulhas, India juga menerapkan sistem koperasi. Sedangkan Indonesia masih dijajah konglomerasi yang menguasai seluruh lini.

"Dan itu semua dikerjakan koperasi, enggak konglomerasi. Seperti zamannya Orde Baru Pak Harto (Soeharto) dulu. Pupuk koperasi, pabrik beras koperasi, agen beras ya koperasi, semua diatur begitu. Jadi, lingkaran masyarakat kepada masyarakat," tutur Zulhas.

"Ini yang mesti kita tata karena kita ini memang konglomerasi. Pakan ternak dia, ayam dia, telur dia, semua dia. Ini harus diatur, diperbaiki, tapi oleh pemerintah yang akan datang. Enggak terkejar kalau sekarang," imbuh Zulhas.

Selain memuji India, Zulhas heran dengan capaian Thailand. Ia mengatakan negara tetangga Indonesia di Asia Tenggara itu juga punya hasil ciamik soal produksi beras.

Ia mengatakan penduduk Thailand lebih sedikit ketimbang Indonesia. Namun, Zulhas menyebut produk pertanian Negeri Gajah Putih itu bisa lebih maju dari tanah air.

Indonesia memang pernah swasembada beras di era Soeharto. Begitu pula dengan komoditas gula yang membuat Indonesia dikenal sebagai negara eksportir.

Mantan Menteri Pertanian 2014-2019 Amran Sulaiman mengatakan Indonesia mendapat penghargaan dari Organisasi Pangan Dunia (FAO) berbentuk medali emas bergambar Soeharto.

Kendati, apa yang ditorehkan Soeharto tak mudah. Selama memimpin Indonesia 32 tahun lamanya, Indonesia baru bisa swasembada pangan usai 16 tahun Soeharto memimpin, yakni pada 1984.

Ketika swasembada di era Soeharto, produksi beras nasional mencapai 27 juta ton dan kebutuhan konsumsi masyarakat hanya 25 juta ton. Dengan kata lain, Indonesia surplus 2 juta ton beras.

Kendati, saat itu pun impor beras masih dilakukan sebanyak 414 ribu ton, yakni beras premium dan khusus demi memenuhi kebutuhan sebagian masyarakat. Swasembada pun hanya bertahan selama lima tahun.

Sementara itu, Presiden Jokowi mengatakan saat ini pemerintah punya cadangan beras 1,6 juta ton di gudang Bulog. Selain itu, Indonesia juga bakal mendapatkan pasokan lagi 400 ribu ton beras.

Namun, ia membuka kemungkinan untuk mengimpor beras lagi demi mengamankan kebutuhan masyarakat di dalam negeri. Jokowi menyebut sudah mencolek India yang sekarang sedang melarang ekspor beras.

"Iya (impor lagi). Ini untuk memastikan bahwa kita memiliki cadangan strategis stok demi menjaga agar tidak terjadi kenaikan harga karena memang produksi pasti turun imbas El Nino," jelasnya saat meninjau Gudang Bulog Dramaga, Bogor, Jawa Barat.

"Sudah bicara dengan banyak (negara). Kalau stok kita sudah banyak, tetapi kita tetap masih melihat di mana yang bisa kita beli. Tidak sekarang, tapi plantahun depan juga," imbuh Jokowi.

Beberapa pihak yang sudah diajak Jokowi bicara soal impor beras adalah Perdana Menteri China Li Qiang, Perdana Menteri India Narendra Modi, dan Presiden Bangladesh Mohammed Shahabuddin.

[Gambas:Video CNN]

Dewa segala alam

Pengusaha Ungkap El Nino Bisa Tekan Produksi Sawit******

Gabungan Pengusaha Kelapa SawitIndonesia (Gapki) mengungkapkan kekeringanyang tengah terjadi saat ini bisa memicu keterlambatan kematangan buah sawit. Jika terus terjadi produksi sawit bisa turun pada beberapa tahun mendatang.

"Dampak kekeringan terhadap produksi kelapa sawit memang tidak langsung terjadi di tahun terjadinya kekeringan, kecuali terjadi kebakaran di kebun. Dampak pada tahun tersebut hanya keterlambatan kematangan buah," ujar Ketua Gapki Edi Martono kepada CNNIndonesia.com, Rabu (30/8).

Kendati, kematangan buah yang terlambat membuat produksi hasil kelapa sawit sedikit menurun. Mengingat di beberapa wilayah anggota Gapki masih terjadi hujan, dampaknya belum terlalu mengkhawatirkan.

Menurutnya, jika El Nino betul-betul terjadi di Indonesia, maka bisa dipastikan produksi sawit akan turun pesat di tahun berikutnya. Bahkan bisa lebih dari 10 persen seperti saat ini.

"Tetapi apabila terjadi El Nino benar-benar terjadi, maka dampaknya tahun berikutnya bahkan sampai dengan dua tahun, produksi akan turun," imbuhnya.

Karenanya, ia berharap El Nino tidak terjadi. Dengan demikian, pada periode September produksi akan meningkat lagi karena mulai memasuki musim hujan.

"Memang tren nya demikian, baru akan mulai naik (produksi) nanti biasanya di September dan nanti puncaknya di Februari sampai dengan April," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Satu-satunya Dewa Dharma

Pontjo Sutowo Blak******

Pontjo Sutowo selaku pemilik PT Indobuildco akhirnya buka suara di tengah kisruh perebutan Hotel Sultan dengan negara.

Indobuildco memang sempat mengelola tanah tersebut. Namun, hak guna bangunan (HGB) tersebut berakhir hingga tanah tempat berdirinya Hotel Sultan tersebut harus kembali ke negara.

Meski Pontjo sudah beberapa kali menggugat demi meminta perpanjangan hak kelola, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan tanah tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) milik negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA). Mahfud pun meminta Indobuildco mengosongkan kawasan tersebut.

Menurutnya, lokasi Hotel Sultan yang strategis menimbulkan kecemburuan banyak pihak. Ia pun membeberkan bahwa semula lahan tersebut bukanlah primadona.

Pontjo mengatakan sang ayah dulu diminta Pemda DKI Jakarta membangun Hotel Hilton Internasional di dekat Lapangan Banteng, bukan di lokasi Hotel Sultan sekarang. Akan tetapi, proyek tersebut akhirnya dibangun di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK) dan diklaim menjadi motor penggerak kemajuan lingkungan.

"Kalau enggak itu (proyek Hotel Sultan) kan, ada apa di sini, siapa yang mau kemari? Dulu tahun 60-an, mayat apa dibuang di sini. Begal apa, dibuang di sini. Ketemu mayat mah bukan jarang, sering. Itu yang menurut saya, kan kita sudah mengubah dari kondisi itu ke kondisi ini, itu yang saya sesalkan," katanya, dikutip dari Detik, Senin (18/9).

Ia berdalih polemik timbul karena Pemerintah Indonesia sudah banyak berganti pejabat sehingga ada perbedaan tafsir kepemilikan tanah tersebut. Pontjo merasa sah-sah saja jika ada perbedaan, tetapi ia menolak dikriminalisasi.

Pontjo heran mengapa dirinya dikriminalisasi dalam kasus Hotel Sultan ini. Menurutnya, apa yang telah dilakukan dirinya selama ini tidak merugikan negara dan lingkungan.

"Ya artinya kita bersengketa kan hak bukan bersengketa kriminal, kalau dulu saya ngerampok ya saya kriminal. Jadi, saya enggak ngerti kenapa bolak-balik saya dipakai-pakai cara kriminal," kritik Pontjo.

Ia merasa seharusnya mendapatkan bintang jasa karena telah membangun industri pariwisata di tanah air. Pontjo menegaskan membangun gedung mudah, tetapi tidak dengan membangun industrinya.

Menurutnya, harus segera dicari solusi atas masalah ini, bukan hanya ribut-ribut semata. Pontjo berharap tidak timbul masalah baru dari pengelolaan tanah tersebut.

"Jadi, saya sekarang lagi berbeda pendapat. Hanya kalau saya lagi berbeda pendapat tuh ya saya inginnya dikasih dong kesempatan yang fairuntuk menjelaskan kepada publik apa sih yang terjadi. Jangan one sidedseolah-olah satu sumber aja gitu dan saya merasa ini bukan pekerjaan yang sekedar make money, ini kan membangun lingkungan," tutur Pontjo tentang alasan muncul ke publik sekarang.

Pontjo pun menyinggung soal kontribusinya kepada negara melalui pajak bumi dan bangunan (PBB). Ia menegaskan dirinya taat pajak dalam pengelolaan Hotel Sultan selama ini.

Ia menyebut tidak mungkin lahan tempat berdirinya Hotel Sultan bisa menyumbang duit ke negara jika dibiarkan kosong. Pontjo pun merasa tidak dihargai dalam kasus ini.

"Sekarang dengan begini (dengan berdirinya Hotel Sultan), Rp80 miliar tiap tahun. Kok enggak dihargai? 'Soalnya dulu kamu enggak bayar ini, enggak bayar ini'. Apanya yang enggak bayar?" bantah Pontjo.

"Ini saya bayar Rp80 miliar tiap tahun. Itu loheconomic impact-nya yang penting. Masa ngeributin 'Eh rupa kamu enggak bagus, baju kamu enggak bagus'. Itu enggak penting buat saya, yang penting itu lingkungan ini terangkat atau tidak," tandasnya.

Ia pun mengancam akan investasi di tempat lain jika pemerintah tidak bisa memberikan kepastian hukum. Pontjo menegaskan di mana dirinya berdiri bisa menjadi lingkungan yang baik, terbukti dari keberadaan Hotel Sultan.

Pontjo juga mewanti-wanti pemerintah investor akan kabur jika negara masih terus bersengketa soal HGB dan hak pengelolaan atas tanah (HPL). Bahkan, calon-calon pengembang baru juga diklaim tak akan minat membangun di tanah air.

Pemerintah sendiri secara gamblang telah menyatakan bakal mengambil alih Hotel Sultan dari PT Indobuildco milik Pontjo.

Terlebih, MA sudah membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbanganMA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGBNomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

Bahkan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan pihaknya akan mengawal proses ini.

"Langkah selanjutnya adalah negara akan mengambil langkah untuk mengambil kembali hak terhadap lahan atau aset, tentunya Polri akan mengawal proses yang akan dilaksanakan untuk mengembalikan aset lahan atau lahan tersebut kepada negara," kata Listyo di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (8/9).

Di sisi lain, Listyo menyebut ada potensi pidana baru terkait sengketa lahan tersebut. Potensi pidana baru itu, meliputi pidana umum maupun terkait UU Tindakan Pidana Korupsi (Tipikor).

"Kami juga melihat ada keputusan yang bersifat eksekutorial yang tak dilaksanakan oleh PT Indobuildco dan ini memunculkan potensi pidana baru. Mulai pidana umum maupun yang terkait UU Tipikor," ujarnya.

Sementara itu, tim kuasa hukum Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) Saor Siagian meminta PT Indobuildco menyerahkan tanah Hotel Sultan. Ia menegaskan PT Indobuildco sudah tidak memiliki hak atas lahan tersebut.

"Kami ingatkan karena masih ada pejabat atau siapapun yang mencoba menghalang-halangi. Kami sebagai kuasa hukum kemudian dikuatkan Pak Menko, hukum ini harus segera berakhir, saya kira cukup 50 tahun, tetapi ini menyangkut wajah negara, karena ini wajah negara kita soal GBK ini. Itu sebabnya mengapa ini harus kita punya atensi," ucap Saor.

[Gambas:Video CNN]

Baca artikel lengkapnya di sini.

Dalam threesome pasti ada laki-laki perempuan

IHSG Menguat Tipis ke 6.995 di Tengah Koreksi 278 Saham******

Indeksharga sahamgabungan (IHSG) ditutup di level 6.995 pada Rabu (6/9) sore. Indeks saham menguat 4,24 poin atau 0,06 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,92 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 19,71 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 240 saham menguat, 278 terkoreksi, dan 241 lainnya stagnan.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia bergerak bervariasi. Tercatat Nikkei 225 di Jepang menguat 0,62 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong melemah 0,07 persen, dan indeks Kospi Korea Selatan minus 0,73 persen.

Sementara, bursa saham Eropa kompak melemah. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris melemah 0,79 persen, indeks DAX di Jerman minus 0,32 persen, dan indeks CAC 40 di Prancis minus 0,8 persen.

Menyusul Eropa, bursa Amerika juga ramai-ramai ambruk. Indeks S&P 500 melemah 0,42 persen, indeks NYSE Composite minus 0,93 persen, dan indeks NASDAQ Composite minus 0,08 persen.

[Gambas:Video CNN]

pasar suci

KPPU Duga Wilmar Terlibat Monopoli Harga Gabah******

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menduga PT WilmarPadi Indonesia terlibat dalam monopoli harga gabahpetani.

Informasi disampaikan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur. Dugaan monopoli tersebut, berdampak pada penutupan penggilingan padi. Penutupan terjadi karena mereka tidak mendapatkan pasokan gabah dari petani.

Untuk membuktikan dugaan itu, KPPU akan memanggil Wilmar pekan depan.

Ia menambahkan untuk saat ini KPPU  masih belum dapat menyimpulkan apakah dugaan tersebut benar adanya. Maka itu, Deswin mengatakan KPPU akan mulai mendalami dugaan ini usai mendapat pernyataan dari berbagai pihak.

Sementara itu General Manager Kawasan Industri Terpadu Wilmar Serang Tenang Sembiring dalam keterangan resmi yang dikeluarkan Badan Pangan Nasional (Bapanas) membantah tuduhan monopoli harga gabah itu.

Ia mengklaim perusahaannya saat ini hanya menyerap 2,5 persen dari keseluruhan produksi padi yang ada di wilayah Banten.

"Kami mulai produksi sejak Juni 2022. Selama Januari hingga Agustus 2023 jumlah gabah petani yang diserap ada sampai 69,8 ribu ton. Sementara produksi gabah di Banten diperkirakan di angka 1,5 juta ton. Mengacu hal tersebut, persentase penyerapan gabah petani kami ada sekitar 2,5 persen. Jadi bagaimana kami bisa melakukan monopoli dan menentukan harga, sementara suplier kami juga berasal dari penggilingan padi di wilayah ini." tutur Tenang.

Tenang juga memaparkan selama Agustus tahun ini, penyerapan GKP yang dapat diserap Wilmar Serang hanya 5 persen dari rerata realisasi produksi atau sekitar 200 ton per hari.

Semenjak minggu pertama Agustus 2023, pihaknya juga hanya menyerap 1.750 metrik ton gabah.

"Kita akanstop supplyberas karena tidak ada lagi stok gabah per hari ini, hanya ada stok 350 metrik ton saja." ujarnya.

[Gambas:Video CNN]