asiahoki77 demo slot

himalaya slot gacor 407Jutaan kata 533140Orang-orang telah membaca serialisasi

《asiahoki77 demo slot》

Ahli: Para capres tidak bahas upaya preventif dalam isu kesehatan******

Depok (ANTARA) - Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI) Prof. Dr. R. Budi Haryanto, SKM., M.Kes., M.Sc. menilai bahwa dalam debat kelima calon presiden pada Minggu (4/2), para kandidat tidak membahas upaya promotif dan preventif dalam isu kesehatan.

"Orientasi dari kesehatan kita itu kuratif, itu tergambar jelas dari ketiga pasangan calon (paslon), mereka pengennya fasilitas kesehatan, pelayanan kesehatan lah ya, termasuk dokter, rumah sakit, dan sebagainya. Itu yang diperkuat," ujar Prof Budi ketika dihubungi di Depok, Senin.

Dia menjelaskan bahwa terdapat empat hal yang mempengaruhi kesehatan, yaitu lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, serta genetik. Dari keempat faktor tersebut, lingkungan memiliki pengaruh paling besar, yaitu 40 hingga 45 persen.

Baca juga: Pakar ingatkan Capres pentingnya air dan lingkungan bagi kesehatan

"Manusia kan hidup di lingkungan, manusia kontak dengan polusi udara, manusia kontak dengan makanan, air yang terkontaminasi, manusia kontak dengan tanah," katanya.

Faktor kedua, ujarnya, yaitu perilaku, yang menyumbang 20 hingga 35 persen pada faktor kesehatan. Contoh, kebiasaan merokok dan pola makan mempengaruhi kesehatan seseorang. Sedangkan faktor genetik menyumbang sekitar 5 persen dari kesehatan.

Ia menyebut pelayanan kesehatan menjadi salah satu faktor yang menyumbang sekitar 20 hingga 25 persen dari aspek kesehatan. Hal-hal yang tercakup dalam pelayanan kesehatan, yaitu akses ke fasilitas kesehatan serta ketersediaan tenaga kesehatan.

"Kalau para paslon ini hanya melihat sekitar 20 sampai 25 persen, pelayanan kesehatan yang dikuatkan, masih jauh, masih seperempat itu pekerjaan dari sisi kesehatan," ujarnya.

Menurutnya, kesehatan masyarakat melibatkan upaya pencegahan, seperti mencegah agar masyarakat tidak menghirup polusi udara, kemudian cara agar mendapatkan air bersih yang tidak terkontaminasi, serta melindungi warga dari bahan-bahan berbahaya yang dapat mematikan. Selain itu, perlu adanya akses ke makanan yang sehat.

"Nah, itu isinya adalah promotif dan preventif yang luas sekali. Bayangkan, itu sebesar 40 persen, ditambah dengan 30-35 persen, menjadi sekitar 75 persen," ujarnya.

Baca juga: Ahli: Para capres tidak kaitkan kesehatan dengan lingkungan saat debat

Baca juga: PDIB minta capres-cawapres selesaikan masalah defisit BPJS
KPU RI menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Selepas debat pertama Pilpres 2024 pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, debat ketiga 7 Januari 2024, dan debat keempat pada 21 Januari 2024. KPU menggelar debat kelima di Balai Sidang Jakarta.

Debat pemungkas Pilpres 2024 sekaligus menjadi debat ketiga yang mempertemukan para capres. Debat terakhir dengan tema meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Kemenkeu lakukan penyesuaian anggaran K/L antisipasi ketidakpastian******

saat ini kondisi geopolitik global yang dinamis berpotensi mempengaruhi perekonomian dunia, sehingga perlu diantisipasi

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan kembali melakukan automatic adjustmentatau penyesuaian otomatis belanja kementerian/lembaga (K/L) tahun anggaran 2024 dalam rangka mengantisipasi ketidakpastian kondisi ekonomi global dan gejolak geopolitik.

“Sesuai arahan Presiden saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2024, saat ini kondisi geopolitik global yang dinamis berpotensi mempengaruhi perekonomian dunia, sehingga perlu diantisipasi potensi atau kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi pada tahun 2024,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan Deni Surjantoro saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023, nilai penyesuaian anggaran yang ditetapkan sebesar Rp50,15 triliun.

Menurut Deni, kebijakan automatic adjustment tersebut merupakan salah satu metode untuk merespons dinamika global dan telah terbukti ampul untuk menjaga ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 dan 2023.

“Pada dasarnya, anggaran yang terkena automatic adjustmentmasih tetap berada di kementerian/lembaga (K/L),” ujar dia.

Baca juga: Kemenkeu rilis detil kenaikan gaji dan pensiun ASN per Maret 2024

Baca juga: Kemenkeu: Investor respons positif tawaran SDGs Bond seri FRSDG001

Kebijakan automatic adjustmentjuga diterapkan pada tahun lalu, di mana besarannya yaitu Rp50,23 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani, melalui keterangan tertulisnya pada Sabtu (18/2/2023), menjelaskan automatic adjustment bukan merupakan pemotongan anggaran, melainkan strategi antisipatif terhadap ketidakpastian perekonomian global dan kondisi geopolitik melalui prioritas belanja.

Kebijakan tersebut merupakan mekanisme pencadangan belanja K/L yang diblokir sementara pada pagu belanja karena masih dipandang perlu dilanjutkan sebagai usaha mitigasi risiko agar APBN mampu menahan gejolak yang diperkirakan akan timbul.

Kegiatan yang diprioritaskan untuk dilakukan automatic adjustment,antara lain belanja pegawai yang dapat diefisienkan dan belanja barang yang dapat diefisienkan (diutamakan dari belanja honor, perjalanan dinas, paket rapat, belanja barang operasional lainnya, dan belanja barang non operasional lainnya).

Kemudian, belanja modal yang dapat diefisienkan, bantuan sosial yang tidak permanen, serta kegiatan yang diperkirakan belum dapat memenuhi dokumen pendukung pelaksanaannya sampai dengan akhir semester I-2023.

Sementara itu, Menkeu menuturkan anggaran yang dikecualikan pada kebijakan automatic adjustment yaitu belanja terkait bantuan sosial yang permanen meliputi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Sembako, belanja terkait tahapan Pemilu, belanja untuk pembayaran Kontrak Tahun Jamak, dan belanja untuk pembayaran ketersediaan layanan.

Pengecualian dilakukan untuk menjaga alokasi belanja prioritas serta menjaga fungsi APBN sebagai instrumen perlindungan sosial kepada masyarakat yang rentan, pemulihan ekonomi nasional, dan reformasi struktural.

Melihat dari hal yang diprioritaskan dan dikecualikan dimaksud, automatic adjustment tidak akan mengganggu pencapaian target pembangunan nasional maupun target masing-masing K/L.

Baca juga: Menkeu harap generasi muda infrastruktur punya integritas teruji

Baca juga: Kemenkeu bakal lelang lagi aset Tommy Soeharto pada tahun ini

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Istana sebut Tito miliki kualifikasi jalankan tugas Plt Menko Polhukam******

Pak Tito Karnavian kan di jajaran Kemenko Polhukam termasuk salah satu menteri yang senior ya

Jakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memiliki kualifikasi yang baik untuk menjadi Pelaksana Tugas Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Tito ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Plt. Menko Polhukam, pasca-mundurnya Mohammad Mahfud Md dari jabatan tersebut.

"Pak Tito Karnavian kan di jajaran Kemenko Polhukam termasuk salah satu menteri yang senior ya, selain juga ada beberapa menteri lain. Jadi Bapak Presiden menunjuk beliau sebagai Plt. Menko Polhukam," kata Ari ketika ditemui di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat.

Menurut Ari, faktor penunjukan Tito sebagai Plt. Menko Polhukam telah dipertimbangkan berdasarkan aspek profesionalitas mengingat rekam jejaknya yang panjang di bidang politik dan keamanan.

Tito, yang dilantik sebagai Mendagri pada 23 Oktober 2019, juga disebutnya mampu bekerja sama dengan institusi-institusi di luar pemerintahan.

Baca juga: Presiden Jokowi tanda tangani keppres pemberhentian Mahfud Md

Baca juga: Presiden tunjuk Tito Karnavian sebagai Plt Menko Polhukam

Ari meyakinkan bahwa penunjukan Tito sebagai Plt. Menko Polhukam tidak akan mempengaruhi kinerja Kementerian Dalam Negeri maupun Kemenko Polhukam.

"Tidak (berpengaruh) saya kira. Sistem pemerintahan kita kan berjalan dengan baik ya. Selain itu, tentu saja Pak Tito akan dibantu oleh deputi-deputi Kemenko Polhukam yang ada, sehingga tidak akan ada kesulitan bagi Pak Tito untuk menjalankan fungsi sebagai Plt. Menko Polhukam," tutur dia.

Dibantu dengan sistem pendukung yang baik, menurut Ari, Tito akan mampu melanjutkan apa yang sudah dibangun dan dijalankan sebelumnya oleh Mahfud Md selaku Menko Polhukam sebelumnya.

Ia pun mengatakan bahwa perubahan dinamika kepemimpinan di Kemenko Polhukam tidak akan mengganggu penyelenggaraan Pemilu 2024.

"Saya kira tidak ada kekhawatiran mengenai penyelenggaraan pemilu. Semua proses sudah berjalan dengan baik. Ada institusi penyelenggara pemilu, Kementerian Dalam Negeri sudah bekerja dan berjalan dengan baik. Kemenko Polhukam juga selama ini sudah menjalankan fungsinya dengan baik," ujar Ari.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2024 yang ditandatangani Presiden Jokowi di Jakarta, Jumat, Tito Karnavian ditunjuk sebagai Plt. Menko Polhukam sampai Presiden menunjuk Menko Polhukam definitif.

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：slot dana gacor、slot online gacor 2023、togel yordania

Terkait：pinjol legal ojk 2022 cepat cair、slot gacor hari minggu、gacor 899、cara pinjam uang bank bca、link slot 100 new member、info link gacor、cctvslot、dana189、dana 55 slot、situs slot gacor 2023 terbaru

---

---

bab terbaru：cara pasang togel di manadototo（2024-07-06）

Perbarui waktu：2024-07-06