cara ambil hp di kredivo

badai setan

Harga Telur Hingga Cabai******

Harga bahan pokok antara lain; telur ayam, bawang merah, cabai merah, cabai rawithingga gula pasir merangkak naik pada sepekan belakangan ini.

Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), harga telur ayam yang pada Senin (13/11) lalu rata-ratanya masih Rp28.850 per kg, naik jadi Rp29 ribu pada awal pekan ini.

Sementara itu, harga bawang merah yang pada Senin pekan lalu masih Rp30.500, naik menjadi Rp31.600 per kg. Segendang sepenarian dengan kedua komoditas tersebut, harga cabai merah juga naik dari Rp64.350 per kg menjadi Rp65.500 per kg. 

Di Jakarta bahkan, harga cabai rawit merah sudah tembus Rp95.069 per kg.  Dan gula, yang pada pekan lalu masih Rp16.800 naik menjadi Rp17.150 pada pekan ini.

Meski demikian, ada juga harga komoditas yang cenderung turun pada pekan ini. Penurunan salah satunya dialami oleh daging ayam yang turun dari Rp35.700 menjadi Rp35.500 per kg.

Bawang putih juga turun dari Rp37.750 menjadi Rp37.500 per kg. Sementara itu, minyak goreng dan daging sapi stabil di Rp18.800 dan Rp134.500 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Dosa Lumen

Respons Buwas soal Sri Mulyani Akan Bayar Utang Rp16 T ke Bulog******

Direktur Utama Perum BulogBudi Waseso merespons pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang bakal membayar utang kepada Bulog sebesar Rp16 triliun.

Buwas mengatakan pembayaran utang tersebut bakal dilakukan tahun ini.

"InsyaAllah(tahun ini), kemarin Bu Menkeu menyampaikan demikian karena uang sudah ada, tinggal audit dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) saja," ujarnya di Komplek DPR RI, Rabu (8/11).

Dalam kesempatan terpisah, Sri Mulyani mengatakan saat ini BPKP tengah diminta mempercepat proses audit. Dengan begitu, pembayaran utang kepada Bulog segera dicairkan.

"Jadi, sekarang ini BPKP diminta untuk mengaudit secara lebih cepat sehingga tagihannya bisa disampaikan kepada kita (untuk dibayar)," ujarnya dalam konferensi pers di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (6/11).

Meski pemerintah punya utang Rp16 triliun, sang Bendahara Negara menyebut operasional Bulog tak akan terganggu.

Sri Mulyani mengatakan anggaran Bulog untuk impor beras hingga operasi pasar selama ini diambil dari perbankan dan dibayarkan Kemenkeu.

Utang Rp16 triliun kepada Bulog baru saja diungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Joko Widodo. Airlangga menyebut Jokowi minta Sri Mulyani segera melunasi utang tersebut.

"Tadi arahan Presiden (Jokowi), Menkeu (Sri Mulyani) diminta segera melunasi tagihan Bulog yang terakumulasi Rp16 triliun," kata Airlangga.

[Gambas:Video CNN]

rencana masa makmur

Basuki Klaim Proyek Infrastruktur Dasar Sukses Pikat Investor ke IKN******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengklaim pembangunan infrastruktur dasar yang dilakukan pemerintah di ibu kota baru menjadi daya tarik investor swasta di Ibu kota Negara Nusantara (IKN).

Menurut Basuki, pembangunan infrastruktur dasar membuat para investor yakin untuk ikut membangun ibu kota baru itu.

"Pembangunan infrastruktur di IKN telah memberikan dampak positif dengan masuknya investasi swasta, antara lain pembangunan rumah sakit, hotel, kantor komersil dan ritel, serta pusat pengembangan olahraga," kata Basuki dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Senin (20/11).

Ia pun mengatakan investasi itu sudah diwujudkan dengan groundbreakingsejumlah proyek.

"Jadi sejak Oktober-November presiden melakukan groundbreakinguntuk investasi swasta dan tiga rumah sakit, hotel, kantor komersil, dan ritel," ucap Basuki.

Ia menambahkan di awal 2024, Presiden Jokowi pun bakal melakukan groundbreakingsejumlah proyek swasta lagi di IKN. Namun, Basuki belum bisa merinci groundbreakingpembangunan apa kelak.

Terpisah, Jokowi berkata investasi di IKN didominasi pengusaha dalam negeri. Menurutnya, nilai investasi di ibu kota baru terus bertambah setiap bulan.

"Ini memang semakin banyak yang berbondong-bondong, utamanya investor dalam negeri. Kemudian nanti Desember totalnya jadi Rp45 triliun. Saya kira kecepatannya cepat sekali," kata Jokowi di IKN, Rabu (1/11).

Ia mengungkapkan proyek-proyek dengan nilai total Rp23 triliun sudah dimulai September 2023. Lalu proyek senilai Rp12 triliun dimulai akhir Oktober lalu.

Sejumlah proyek juga mengantre dimulai bulan depan. Jokowi menyebut total nilai proyek sekitar Rp10 triliun pada Desember.

Ia memberi karpet merah untuk investor dalam negeri. Dia akan memberi kesempatan bagi investor asing beberapa waktu ke depan.

"Ya ini memang kita ngerem, dari dalam negeri dulu yang menggerakkan. Nanti untuk zona-zona besar, misalnya financial center nanti mungkin dari luar," ujarnya.

Pembangunan IKN dilakukan bertahap hingga 2045. Perkiraan total anggaran yang dibutuhkan untuk membangun IKN mencapai Rp466 triliun.

Pembangunan infrastruktur IKN dimulai Agustus 2023. Pemerintah menyiapkan anggaran Rp29,4 triliun dari APBN 2023 untuk IKN.

Anggaran yang direalisasikan hingga September 2023 mencapai Rp6,4 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Versi lengkap novel Jueji

Investasi Transportasi Meningkat, Kemenhub Lembaga Terbaik di ALI 2023******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali meraih penghargaan Terbaik Pertama di Kategori Kementerian/Lembaga pada Anugerah Layanan Investasi (ALI) Tahun 2023 dari Kementerian Investasi/BKPM. Kemenhub berhasil mempertahankan gelar tersebut untuk kedua kalinya, setelah sebelumnya juga meraih penghargaan serupa pada 2022.

Penghargaan ini merupakan hasil penilaian terhadap kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah, terhadap kinerja layanan investasi serta upaya percepatan pelaksanaan berusaha bagi pelaku usaha nasional maupun asing untuk berinvestasi di Indonesia.

Penghargaan diserahkan secara langsung oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, di Jakarta, Rabu (8/11).

Maka dari itu, dia mengharapkan, Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah dapat melakukan empat aksi utama dalam meningkatkan iklim investasi yang positif di Indonesia.

Pertama adalah dengan meningkatkan realisasi investasi dengan cara memperbaiki iklim investasi dan tata kelola. Kedua, investasi tak hanya menguntungkan dari sisi ekonomi, tetapi juga dari sisi sosial, kebudayaan dan lingkungan sehingga masyarakat dapat merasakan secara langsung manfaat dari investasi itu sendiri.

Ketiga, peluang dan potensi besar investasi pada sektor halal dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, bahkan ditingkatkan. Terakhir adalah dengan menggali terus sektor potensial lainnya di masing-masing daerah agar membawa efek berganda bagi perekonomian daerah sehingga mewujudkan pemerataan ekonomi di seluruh tanah air.

Usai menerima penghargaan, Budi Karya menyampaikan komitmennya untuk mendukung kemajuan investasi Indonesia. Tak lupa ia juga mengapresiasi sejumlah pihak, yakni Presiden dan Wapres yang telah memberikan arahan dan dorongan, serta Menteri Investasi/BKPM yang konsisten dalam upaya mendorong kemudahan berinvestasi di Indonesia.

"Ini kedua kalinya kami meraih terbaik pertama dan merupakan pencapaian yang berarti bagi Kementerian Perhubungan. Kami senantiasa berusaha yang terbaik dalam pelayanan dan investasi demi kemajuan Indonesia," ujarnya.

"Perizinan di Kementerian Perhubungan sudah lebih cepat dan tata kelola juga sudah lebih baik, sehingga dapat memberi kepastian bagi para pelaku usaha yang ingin berinvestasi di sektor transportasi," pungkas Budi Karya.

Di seluruh langit

Pengembang Jawab Polemik Status Tanah KPR cuma HGB: Itu Ketentuan UU******

Di media sosial muncul polemik terkait status kepemilikan tanah atas rumah yang dibeli melalui Kredit Perumahan Rakyat (KPR). Ternyata, statusnya cuma hak guna bangunan (HGB), bukan sertifikat hak milik (SHM).

Menjawab polemik itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menjelaskan badan hukum atau perseroan terbatas (PT) memang tidak boleh memiliki SHM, hanya diizinkan berstatus HGB. Ia menyebut aturan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

"PT (developer) hanya bisa memberikan hak guna bangunan (HGB). Hampir semua proyek yang kemudian menjual rumah, maka sertifikat seharusnya adalah HGB, sesuai dengan ketentuan UU" kata Joko saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (24/11).

Ia menuturkan ketika sudah terjadi jual-beli, maka yang berhak untuk mengajukan kenaikan status hak tanah itu adalah pemegang KPR.

"Jadi ketika melalui developer pun, surat-suratnya yang bertanda tangan adalah pemilik atau pemegang KPR," ujarnya.

Joko menambahkan ketika rumah yang dibeli melalui KPR itu lunas dan masih berstatus HGB, maka pembeli dapat meningkatkan statusnya menjadi hak milik. Pemegang KPR bisa mengajukan ke perbankan yang memberikan pinjaman beli rumah.

"Ada prosedurnya di perbankan, karena sertifikat masih jaminan. Mudah (prosesnya)," ungkap Joko.

"Kemudian ketika sudah dibeli maka konsumen atau developer juga suka menawarkan mau hak milik atau tidak. Tapi dengan HGB yang 30 tahun itu, maka pemilik ataupun pemegang KPR itu sudah memiliki hak yang kuat di mata hukum," jelas Joko.

Bahkan, imbuh Joko, pembeli rumah pun bisa menaikkan status rumahnya dari HGB ke SHM bahkan ketika cicilannya belum lunas.

"Ketika dalam masa KPR belum lunas, itu konsumen juga bisa menaikkan SHGB (sertifikat hak guna bangunan)-nya, haknya atas tanah itu, menjadi hak milik (SHM)," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Pergi ke dunia lain dengan seni bela diri

Pengembang Jawab Polemik Status Tanah KPR cuma HGB: Itu Ketentuan UU******

Di media sosial muncul polemik terkait status kepemilikan tanah atas rumah yang dibeli melalui Kredit Perumahan Rakyat (KPR). Ternyata, statusnya cuma hak guna bangunan (HGB), bukan sertifikat hak milik (SHM).

Menjawab polemik itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menjelaskan badan hukum atau perseroan terbatas (PT) memang tidak boleh memiliki SHM, hanya diizinkan berstatus HGB. Ia menyebut aturan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

"PT (developer) hanya bisa memberikan hak guna bangunan (HGB). Hampir semua proyek yang kemudian menjual rumah, maka sertifikat seharusnya adalah HGB, sesuai dengan ketentuan UU" kata Joko saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (24/11).

Ia menuturkan ketika sudah terjadi jual-beli, maka yang berhak untuk mengajukan kenaikan status hak tanah itu adalah pemegang KPR.

"Jadi ketika melalui developer pun, surat-suratnya yang bertanda tangan adalah pemilik atau pemegang KPR," ujarnya.

Joko menambahkan ketika rumah yang dibeli melalui KPR itu lunas dan masih berstatus HGB, maka pembeli dapat meningkatkan statusnya menjadi hak milik. Pemegang KPR bisa mengajukan ke perbankan yang memberikan pinjaman beli rumah.

"Ada prosedurnya di perbankan, karena sertifikat masih jaminan. Mudah (prosesnya)," ungkap Joko.

"Kemudian ketika sudah dibeli maka konsumen atau developer juga suka menawarkan mau hak milik atau tidak. Tapi dengan HGB yang 30 tahun itu, maka pemilik ataupun pemegang KPR itu sudah memiliki hak yang kuat di mata hukum," jelas Joko.

Bahkan, imbuh Joko, pembeli rumah pun bisa menaikkan status rumahnya dari HGB ke SHM bahkan ketika cicilannya belum lunas.

"Ketika dalam masa KPR belum lunas, itu konsumen juga bisa menaikkan SHGB (sertifikat hak guna bangunan)-nya, haknya atas tanah itu, menjadi hak milik (SHM)," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]