moba4d

cicilan di shopee tanpa kartu kredit 172Jutaan kata 988799Orang-orang telah membaca serialisasi

《moba4d》

Raja Juli: Dana kampanye PSI telah dilaporkan ke KPU******

Yogyakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni mengatakan bahwa partainya sudah melaporkan pengeluaran dana kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan.

Dana kampanye PSI sempat menjadi perbincangan hangat setelah KPU merilis rincian total penerimaan dan pengeluaran dalam laporan awal dana kampanye (LADK) semua partai politik nasional peserta Pemilu 2024 pada 9 Januari lalu.

PSI tercatat sebagai partai politik dengan pengeluaran terkecil, yakni Rp180 ribu, sedangkan total penerimaannya Rp2 miliar.

Raja Juli mengatakan bahwa angka yang diinput itu bukan yang sesungguhnya, dan PSI sebetulnya sama sekali belum melaporkan dana kampanye lantaran laporan dari daerah yang belum lengkap.

“Rp180 ribu itu biaya bank, sekarang sudah dimasukkan kemarin Jumat (12/1) dan tunggu saja pengumuman dari KPU,” kata dia kepada wartawan di sela-sela kampanye PSI di Yogyakarta, Minggu.

Raja Juli yang juga menjabat wakil menteri agraria dan tata ruang itu enggan memberikan bocoran berapa angka pasti dana awal kampanye PSI, tetapi dia menekankan bahwa laporan yang telah disampaikan apa adanya, dan PSI adalah partai yang transparan dan akuntabel.

Anggota KPU Idham Holik pada Kamis (11/1) mengatakan bahwa partai politik maupun calon anggota legislatif (caleg) yang tidak mau mengumpulkan atau telat menyelesaikan revisi LADK dari tenggat waktu terancam dikenai sanksi. KPU juga akan mengumumkan nama partai yang tidak mau melaporkan LADK.

Tak hanya itu, ada pula sanksi berupa diskualifikasi caleg jika mereka tak kunjung melaporkan LADK kepada KPU.

KPU telah menetapkan tenggat waktu perbaikan laporan awal dana kampanye, yang semula berakhir pada 7 Januari, menjadi 12 Januari 2024.

Baca juga: Ketum PSI Kaesang bertemu dengan Sultan Hamengku Buwono X

Baca juga: Kaesang: Anak muda yang bekerja di luar negeri tetap bawa Indonesia

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Menparekraf kaji kenaikan tarif pajak hiburan dapat direvisi******

Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor (pariwisata) ini kuat

Nusa Dua, Bali (ANTARA) - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengkaji kebijakan kenaikan tarif pajak hiburan termasuk industri spa dari 15 persen menjadi 40 persen dapat direvisi setelah mendapat keluhan dari pelaku pariwisata di Bali.

"Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor (pariwisata) ini kuat, agar sektor ini bisa menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja," kata Sandiaga Uno di sela membuka Konferensi Pariwisata Asia Pasifik di BNDCC Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis.

Menurut dia, upaya itu dilakukan karena pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan sektor utama dalam transformasi ekonomi Indonesia mengingat peran besar dalam perekonomian negara.

Ia pun memahami keluhan pelaku pariwisata setelah tarif pajak hiburan termasuk industri spa/mandi uap itu naik, seperti yang terjadi di di Kabupaten Badung, Bali yang mencapai 40 persen dari sebelumnya mencapai 15 persen.

Sedangkan di sisi lain, destinasi pariwisata termasuk di Bali sedang bersaing dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara di antaranya Vietnam dan Thailand, setelah perbaikan dari pandemi COVID-19.

"Jadi yang menjadi kekhawatiran dapat kami mengerti tapi jangan terlalu gusar dan khawatir karena kami bekerja sama dengan industri sudah mencarikan solusi dan kami pastikan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan akan kami prioritaskan," ucap Sandiaga.

Menparekraf juga mengakui banyak mendapatkan keluhan dari pelaku pariwisata baik secara langsung maupun melalui surat, termasuk upaya menguji kembali atau Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait aturan kenaikan tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

"Saya sudah mendapatkan surat, e-mail yang keras dan langkah hukum yang akan mereka lakukan termasuk Judicial Reviewdi MK mengenai tarif pajak," ucap Sandiaga.

Sementara itu, Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali Ida Bagus Agung Parta Adnyana dalam kesempatan yang sama mengungkapkan industri spa menjadi salah satu sektor yang terdampak atas kebijakan kenaikan tarif PBJT itu.

"Menurut kami ini akan melemahkan Bali salah satunya karena baru selesai pandemi, kami sedang berkompetisi (negara lain). Rekan kami di industri spa sudah lakukan Judicial Reviewke MK, mudah-mudahan ini (kenaikan tarif pajak) bisa ditunda atau spa tidak dimasukkan sebagai jenis hiburan," ucapnya.

Tarif PBJT diatur dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Undang-undang yang disahkan pada 5 Januari 2022 itu menyebutkan khusus untuk tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40 persen dan paling tinggi 75 persen, sesuai pasal 58 ayat 2.

Lahirnya undang-undang itu dan aturan turunan yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 tahun 2023 menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menaikkan tarif PBJT termasuk industri spa, salah satunya di Kabupaten Badung, Bali, yang mayoritas pendapatan asli daerahnya (PAD) dari industri pariwisata.

Pemkab Badung misalnya menerbitkan aturan yang berlandaskan undang-undang itu yakni Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Perda yang diundangkan pada 28 Desember 2023 itu berlaku mulai 1 Januari 2024 menerapkan besaran tarif pajak daerah khusus untuk jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa sebesar 40 persen.

Sedangkan perda sebelumnya yang kini sudah dicabut yakni Perda Nomor 8 tahun 2020 yang mengatur tentang pajak hiburan besaran pajaknya mencapai 15 persen.


Baca juga: GIPI Bali usul penundaan kenaikan tarif pajak jasa hiburan tertentu
Baca juga: Menparekraf sebut penyedia jasa spa termasuk kategori jasa kebugaran
Baca juga: DJP jelaskan teknis pengaturan pajak UMKM

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Mendagri: Hibah Pilkada di Maluku terbaik se******

"Khusus untuk Pilkada yang rencana bulan November 2024 itu sesuai aturan anggarannya bersumber dari APBD. Khusus di Maluku, saya berterima kasih karena sepanjang saya keliling di wilayah timur, provinsi yang sudah paling lengkap,"

Ambon (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), M Tito Karnavian mengatakan bahwa Maluku menjadi provinsi terbaik se-Indonesia Timur dalam hal hibah pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 dengan KPU dan Bawaslu.

"Khusus untuk Pilkada yang rencana bulan November 2024 itu sesuai aturan anggarannya bersumber dari APBD. Khusus di Maluku, saya berterima kasih karena sepanjang saya keliling di wilayah timur, provinsi yang sudah paling lengkap," kata Menteri Tito Karnavian dalam keterangan yang diterima di Ambon, Jumat.

Mendagri Tito mengatakan bahwa 12 pemerintah daerah di Maluku telah melaksanakan perjanjian hibah dengan KPU dan Bawaslu. Dan saat ini tengah diproses dengan TNI dan Polri

Mendagri berterima kasih kepada gubernur dan bupati/wali kota se-Maluku yang telah menyelesaikan naskah perjanjian dana hibah.

"Bahkan sebagian telah menyerahkan anggarannya kepada KPU dan Bawaslu. Sehingga saya optimis Pilkada di Maluku dapat terlaksana dengan tertib karena siap dari segi anggaran," kata Menteri Tito.

Dalam kunjungannya ke Kota Ambon Menteri Tito melakukan rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Maluku dengan pemerintah kabupaten dan kota di Maluku.

Adapun hal-hal yang dibahas dalam pertemuan itu yaitu mengenai inflasi, pertumbuhan ekonomi, hingga netralitas ASN/pejabat negara dalam Pemilu 2024.

Sementara itu pada kesempatan lain Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku, Subair mengaku, Bawaslu Maluku telah menerima dana hibah pengawasan Pemilu 2024 sebesar Rp85,3 miliar.

"Kita sudah bahas bersama pihak Kemendagri, Perwakilan Pemprov Maluku dan Pemda masing-masing kabupaten/kota. Dan dikunci dana hibah untuk Bawaslu Maluku sebesar Rp 85,3 miliar," kata Subair.

Menurutnya, sesuai dengan edaran Permendagri, dana hibah Pemilu akan disalurkan dalam dua tahap. Tahap pertama di tahun 2023 sebesar 40 persen dan tahap kedua di tahun 2024 sebesar 60 persen.

Dari total 100 persen, sebanyak 48 persen akan dibagikan ke Bawaslu pada 11 kabupaten/kota yang tersebar di Provinsi Maluku.
 

Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：35 togel、trik bermain pg soft、superslot88

Terkait：asik89、pinjam uang 10 juta di bank bri、situs slot resmi gacor、link alternatif tmarket2、menang8 slot、slot boom、bocoran admin dika、jam gacor slot 2023、prediksi togel florida evening、situs poker uang asli terpercaya

---

---

bab terbaru：situs slot gacor terus（2024-07-09）

Perbarui waktu：2024-07-09