petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

mbaktoto

maxwin 5000 slot 266Jutaan kata 137045Orang-orang telah membaca serialisasi

《mbaktoto》

PUPR Beber Salah Baca Data Anies soal Bangun Jalan Era SBY vs Jokowi******

Kementerian PUPR menjelaskan Anies Baswedan salah membaca data BPS saat membandingkan pembangunan jalan era SBY vs Jokowi.
Kementerian PUPR menjelaskan Anies Baswedan salah membaca data BPS saat membandingkan pembangunan jalan era SBY vs Jokowi. (ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI)
Jakarta, CNN Indonesia--

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hedy Rahadian merespons pernyataan bakal calon presidenAnies Baswedan yang menyebut pembangunan jalan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lebih banyak ketimbang era Presiden Jokowi.

Hedy menilai Anies salah dalam memahami data Badan Pusat Statistik (BPS).

"Yang disebut bahwa pembangunan jalan zaman SBY lebih panjang dari zaman Jokowi, itu bukan itu maksud dari BPS itu. Jadi salah interpretasi data BPS," katanya saat ditemui di Gedung DPR RI, seperti dikutip Detik, Rabu (24/5).

Maka dari itu, apabila ada penambahan jalan nasional di era SBY bukan berarti berasal dari hasil pembangunan. Kalaupun ada jumlahnya hanya sedikit. Hal ini berlaku juga di era Jokowi. Oleh sebab itu, Hedy menyebut tidak ada hubungannya antara penambahan status jalan dengan hasil pembangunan jalan baru.

Anies sebelumnya menyebut pembangunan jalan gratis selama pemerintahan Presiden SBY lebih banyak dibandingkan era Jokowi saat ini.

Dari data yang dimiliki, Anies membeberkan Jokowi baru berhasil membangun jalan tol sepanjang 1.600 kilometer (km) dan jalan umum atau tak berbayar alias gratis sepanjang 19 ribu km.

Sedangkan, pada era pemerintahannya selama dua periode SBY berhasil membangun 20 kali lipat dari yang direalisasikan Jokowi.

"Bandingkan dengan zaman Pak SBY jalan yang tak berbayar adalah 144 ribu km atau 7,5 kali lipat. Bila dibanding jalan nasional pemerintah ini 590 km, 10 tahun sebelumnya 11 ribu km. 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, standar, itu baru panjang," kata Anies dalam acara Milad PKS di Istora Senayan, Sabtu (20/5) lalu.

[Gambas:Video CNN]

(fby/pta)

Akademisi Nilai RUU Kesehatan Berpotensi Rugikan BPJS******

RUU Kesehatan dinilai banyak mengubah pasal pada UU SJSN dan UU BPJS, sehingga dapat mengintervensi BPJS dan menyebabkan penyimpangan berbagai kebijakan.
Ilustrasi penolakan RUU Kesehatan. (Foto: CNN Indonesia/Khaira Ummah Junaedi Putri)
Jakarta, CNN Indonesia--

Rancangan Undang Undang (RUU) Kesehatan dinilai banyak mengubah pasal pada Undang-Undang (UU) Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU BPJS. Sehingga, RUU Kesehatan disebut akan mengintervensi BPJS dan menyebabkan penyimpangan berbagai kebijakan.

Ketua II Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan (P3HKI) Ahmad Anshori memberi contoh draf RUU Kesehatan pasal 425 yang menyatakan bahwa BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri.

Menurut Anshori, ada potensi penyelewengan dari pasal tersebut. Saat ini, BPJS Kesehatan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab kepada Menteri Ketenagakerjaan.

"Artinya, kemudahan intervensi yang dilakukan kementerian dulu terhadap BPJS, itu mengakibatkan kebijakan yang salah, penyimpangan-penyimpangan terjadi yang terkemas dalam regulasi, dan itu akan kembali terulang terjadi jika RUU Kesehatan ini disahkan," ungkap Anshori.

Dia menyebut, penentuan sikap buruh sebaiknya bukan disebabkan BPJS sebagai lembaga, tetapi karena masyarakat yang direpresentasikan oleh fungsi jaminan sosial yang dikelola dan dilaksanakan oleh BPJS berpotensi kacau.

Selanjutnya, Anshori menyinggung draf RUU Kesehatan pasal 23 ayat 2 yang menyebut bahwa BPJS wajib menerima kerja sama yang diajukan fasilitas kesehatan yang telah memiliki perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Tidak ada UU yang seperti ini, UU mana yang menyatakan anda wajib menerima swasta," ujar Anshori.

Anshori menilai, RUU Kesehatan memiliki tujuan lain. Sebelumnya, BPJS berdasarkan UU SJSN dan UU BPJS, memiliki posisi strategic purchaser, di mana atas nama seluruh peserta BPJS akan bernegosiasi dengan fasilitas kesehatan.

Untuk itu, Anshori mendorong serikat pekerja agar bergerak, sehingga RUU Kesehatan menjadi lebih baik.

"Namun hal tersebut sebentar lagi akan dirampok dengan RUU Kesehatan ini. BPJS hanya akan tahunya bayar-bayar saja, bahkan ketika misalnya ada rumah sakit yang fraud, maka BPJS tidak bebas untuk bertindak," paparnya.

(rea/rea)

[Gambas:Video CNN]




bab terbaru:voucher telkomsel murah

Perbarui waktu:2024-06-28

Daftar bab terbaru
republik77
jasa pinjaman uang pribadi
pola gacor wild bandito
rtp mpo888
kredit hp bunga 0
situs maxwin terpercaya
pinjaman online legal ojk
situs slot resmi terpercaya 2022
situs game slot tergacor
Daftar isi semua bab
Bab 1 tenor rupiah cepat
Bab 2 pinjol seperti kredivo
Bab 3 panen77slot
Bab 4 go 138 slot
Bab 5 ultra188 slot
Bab 6 situs togel terpercaya
Bab 7 agam303
Bab 8 cara pinjam dana di lazada
Bab 9 situs slot gacor malam hari ini
Bab 10 erek erek mancing ikan mas
Bab 11 tafsir mimpi 13
Bab 12 ug slot terbaru
Bab 13 crvbet
Bab 14 bos89 slot
Bab 15 kuy138
Bab 16 erek erek layangan
Bab 17 situs judi slot resmi
Bab 18 situsslot gacor hari ini
Bab 19 ampuh slot
Bab 20 angka jitu wap
Klik untuk melihattersembunyi di tengah942bab
fiksi ilmiahBacaan TerkaitMore+

Kronik Ultraman

mahjong ways pola
Temasek memotong gaji seluruh tim investasi imbas kegagalan investasi di bursa kripto FTX yang didirikan Sam Bankman-Fried.
Temasek memotong gaji seluruh tim investasi imbas kegagalan investasi di bursa kripto FTX yang didirikan Sam Bankman-Fried. (REUTERS/MARCO BELLO)
Jakarta, CNN Indonesia--

Temasek memotong gaji seluruh tim investasi imbas kegagalan investasi di bursa kriptoFTX yang didirikan Sam Bankman-Fried.

Bos Temasek Lim Boon Heng mengatakan investasi perusahaan di FTX masuk dalam kategori gagal setelah FTX dinyatakan bangkrut. Imbasnya, perusahaan pengelola investasi asal Singapura itu kudu menghapus alias write down duit senilai US5 juta atau setara Rp4,11 triliun (asumsi kurs Rp14.975 per dolar AS) dari portofolio perusahaan.

"Meskipun tidak ada pelanggaran yang dilakukan tim investasi dalam mencapai rekomendasi investasi mereka, tim investasi dan manajemen senior yang pada akhirnya bertanggung jawab atas keputusan investasi yang dibuat, bertanggung jawab secara kolektif, dan kompensasi mereka dikurangi," kata Lim, dikutip dari Channel News Asia (CNA), Senin (29/5).

Sejak ada laporan bahwa aset pelanggan salah penanganan dan disalahgunakan di FTX, Temasek menegaskan hal itu adalah pelanggaran serius. Bahkan, menjurus ke tindak penipuan. Perusahaan investasi itu pun mendukung langkah investigasi regulator.

Namun, Temasek berdalih sudah melakukan uji kelayakan sebelum memutuskan berinvestasi di FTX. Proses tersebut diklaim memakan waktu sekitar 8 bulan dari Februari hingga Oktober 2021. Saat itu, Temasek meninjau laporan keuangan FTX yang masih cuan.

Sementara itu, bursa kripto FTX yang berbasis di Bahama mengajukan pailit pada 11 November 2022 lalu setelah penarikan dana besar-besaran.

[Gambas:Video CNN]



(skt/dzu)

Tujuh kehidupan pagoda

pinjol cepat cair ilegal
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan perbaikan jalan rusak di daerah bakal dimulai awal Juli 2023.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan perbaikan jalan rusak di daerah bakal dimulai awal Juli 2023. (CNN Indonesia/Tiara Sutari).
Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljonomenyatakan perbaikan jalan rusak di daerah bakal dimulai awal Juli 2023.

"Apa yang telah dikunjungi Pak Presiden (Jokowi) di Lampung, Jambi, dan Sumatra Utara itu belum ada penanganan dari pusat karena sekarang jadwalnya Pak Presiden minta Juli mulai. Kenapa harus Juli? Karena Mei ini kami selesaikan dulu dokumen penganggarannya, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)-nya dengan Kementerian Keuangan," katanya di Kantor KPK, Jakarta Selatan, Kamis (25/5).

Ia mengatakan penanganan jalan rusak di daerah sudah diatur sejak Februari lalu melalui instruksi presiden (Inpres) percepatan penanganan jalan daerah. Basuki menekankan jalan rusak yang akan diperbaiki meliputi jalan provinsi hingga kabupaten/kota.

"Jadi Mei ini, saya kemarin sudah ketemu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada saat meeting. Mei ini akan kita selesaikan dokumen penganggarannya. Tahap pertama ada Rp14,9 triliun, termasuk untuk yang di Lampung, Jambi, dan Sumatra Utara," rinci Basuki.

"Habis itu baru Juni mau diadakan pengadaan barang dan jasanya, lelangnya. Apakah melalui lelang umum ataukah melalui e-katalog, tergantung klasifikasinya. Di bawah 100 biasanya dengan e-katalog supaya lebih cepat," imbuhnya.

Basuki menegaskan bakal berkolaborasi dengan pemerintah daerah (pemda) dalam perbaikan jalan rusak ini. Namun, ia menegaskan pengambilalihan perbaikan jalan rusak oleh pemerintah pusat baru akan dimulai awal Juli.

"Tapi paling lambat awal Juli sudah harus mulai pekerjaannya. Jadi apa yang terjadi di Lampung mungkin itu dikerjakan oleh APBD. Jadi, kayak di Jambi ada juga yang sudah dikerjakan APBD. Di Sumatra Utara, Labuhan Batu Utara juga sudah sebagian dari 13 km dikerjakan oleh APBD," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]



(skt/sfr)

orang yang tidak bermoral

rtp live felicia
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merombak susunan direksi dan komisaris PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merombak susunan direksi dan komisaris PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Ilustrasi. (iStockphoto/izusek).
Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir merombak susunan direksi dan komisaris PTWaskita Karya (Persero) Tbk.

Perombakan itu dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 (RUPST), Kamis (25/5).

Erick menunjuk Mursyid yang sebelumnya menjabat sebagai direktur HCM, pengembangan sistem dan legal sebagai direktur utama menggantikan Destiawan Soewardjono.

Sementara di dewan komisaris, Erick menunjuk Addin Jauharudin sebagai komisaris independen menggantikan Ahmad Erani Yustika.

Destiawan Soewarjono sebelumnya diberhentikan sementara sebagai direktur utama Waskita buntut dari langkah Kejaksaan Agung menetapkannya sebagai tersangka dugaan kasus korupsi. Pemberhentian itu berlaku sejak 29 April 2023.

Pemberhentian itu diketahui dari Surat Keterbukaan Informasi Nomor 656/WK/DIR/2023 tertanggal 2 Mei yang dikirimkan Waskita Karya kepada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal.

Lihat Juga :
PUPR Beber Salah Baca Data Anies soal Bangun Jalan Era SBY vs Jokowi

Pemberhentian dalam surat itu dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Lebih lanjut, RUPST Waskita pada hari ini dilangsungkan dengan sembilan mata acara. Selain perombakan direksi dan komisaris, salah satu mata acara lainnya adalah penyampaian laporan tahunan perseroan.

Laporan itu termasuk laporan tugas pengawasan dewan komisaris dan laporan keuangan konsolidasian tahun buku 2022.

"Kami yakin dengan penyesuaian ini, akan membawa Waskita bergerak lebih solid, terutama dalam mendukung langkah transformasi perusahaan untuk menciptakan bisnis yang lebih sehat dan prudent," ungkap SVP Corporate Secretary Waskita Ermy Puspa Yunita melalui keterangan resmi.

Lihat Juga :
Mengintip APBN yang Dikucurkan Jokowi untuk Bangun IKN

Ia mengatakan hal tersebut sejalan dengan aspirasi Kementerian BUMN sebagai pemegang saham Seri A Dwiwarna bahwa upaya penyehatan kinerja Perusahaan harus terus dilanjutkan hingga tercapainya kesinambungan usaha perseroan.

Menurut Ermy, kesinambungan ini diupayakan melalui transformasi bisnis yang di dalamnya termasuk melanjutkan program delapan stream inisiatif strategis, restrukturisasi usaha dan utang, peningkatan implementasi manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan.

Ia menambahkan sebagai bentuk pelaksanaan manajemen risiko dan transformasi bisnis serta untuk menjaga kesinambungan arus kas, perseroan telah berkomitmen untuk mengurangi jenis proyek turnkey dan akan fokus pada proyek dengan skema progress/monthly payment.

"Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan implementasi tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko yang hati-hati," ujar Ermy.

Lihat Juga :
Bye bye Kursi Tegak KA Kelas Ekonomi, KAI Mulai Ganti Bertahap

Berikut daftar direksi dan komisaris Waskita Karya yang baru:

Direksi

- Direktur Utama : Mursyid
- Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko : Wiwi Suprihatno
- Direktur HCM, Pengembangan Sistem dan Legal : Ratna Ningrum
- Direktur Pengembangan Bisnis : Rudi Purnomo
- Direktur Operasi I dan Quality, Safety, Health, Environment : I Ketut Pasek Senjaya Putra
- Direktur Operasi II : Dhetik Ariyanto
- Direktur Operasi III : Warjo

Komisaris

- Komisaris Utama/Komisaris Independen : Heru Winarko
- Komisaris Independen : Addin Jauharudin
- Komisaris Independen : Muradi
- Komisaris Independen : Muhamad Salim
- Komisaris : I Gde Made Kartikajaya
- Komisaris : T. Iskandar
- Komisaris : Dedi Syarif Usman

[Gambas:Video CNN]



(mrh/sfr)

Pengemudi berpengalaman yang dapat melakukan perjalanan melintasi waktu

pinjaman online terbaik dan tercepat
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meresmikan Menara Danareksa yang berada di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat pada Jumat (26/5).
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meresmikan Menara Danareksa yang berada di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat pada Jumat (26/5). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meresmikan Menara Danareksa yang berada di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat pada Jumat (26/5).

Gedung perkantoran ini dibangun melalui Perjanjian Build Operate Transfer (BOT) antara PT Danareksa (Persero) dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PT PP). Adapun nilai investasinya mencapai Rp824 miliar.

Erick pun mengatakan proses bisnis Menara Danareksa harus visibel. Artinya, bisnisnya harus terukur dan melalui proses yang baik.

Ia pun menuturkan di sebelah Menara Danareksa akan dibangun Menara BSI dengan model yang sama. Dengan begitu kedua menara akan menjadi kembar.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT PP Novel Arsyad mengatakan kerja sama BOT antara Danareksa dan PT PP dalam pengelolaan Menara Danareksa dilakukan selama 30 tahun dari 2022 sampai 2052. Sementara, profit sharingnya 95 persen untuk PT PP, dan 5 persen untuk Danareksa.

"Kemudian (pembangunan) Danareksa Tower ini diselesaikan dalam 12 bulan dan kami operasikan Oktober 2022. Dengan luas gedung gross area 55.397 meter persegi dan semi gross 36.200 meter persegi," ucapnya.

Lihat Juga :
Ditanggung BPJS Kesehatan, Tes Deteksi Kanker Serviks Gratis

Menara Danareksa terdiri dari satu lantai basement dan 21 lantai tower. Selain itu, gedung ini memiliki delapan lantai untuk parkir yang mampu menampung 400 mobil.

Terkait bisnis update, Novel mengatakan okupansi di Menara Danareksa saat in sudah mencapai 82 persen. Ia menyebut gedung perkantoran kelas A itu juga memiliki ballroom dengan kapasitas 1.000 pack yang bisa digunakan untuk pesta pernikahan hingga konser musik.

Menara Danareksa telah memperoleh sertifikasi Gold Green Building, melalui pengurangan emisi CO2, dan peralatan emisi rendah, termasuk pendingin ruangan hemat energi.

[Gambas:Video CNN]



(mrh/dzu)

mekanik naga

1001 mimpi togel
Pemberian insentif kendaraan listrik dikhawatirkan akan menambah kemacetan lalu lintas.
Ilustrasi. Pemberian insentif kendaraan listrik dikhawatirkan akan menambah kemacetan lalu lintas. (ANTARA FOTO/RAISAN AL FARISI)
Jakarta, CNN Indonesia--

Pengamat transportasi MTI sekaligus Akademisi Teknik Sipil Unika Soegijapranata Djoko Setijowarno khawatir pemberian insentif kendaraan listrikakan menambah kemacetan lalu lintas.

Ia khawatir jika mobil dan motor listrik nantinya justru berjejalan di jalanan dan menambah kemacetan.

"Insentif itu jangan sampai akhirnya justru dinikmati orang yang tidak berhak atau orang kaya serta memicu kemacetan di perkotaan," kata Djoko dalam keterangan tertulisnya, Minggu (28/5).

Menurutnya, harapan program ini bisa mengurangi konsumsi BBM dan menekan emisi karbon berpotensi jauh panggang dari api.

Djoko menyebut yang terjadi nantinya adalah penambahan konsumsi energi dan makin bertambahnya kendaraan pribadi yang berjejal di jalan.

"Pihak yang akan diuntungkan dari program ini hanya kalangan produsen kendaraan listrik," ujarnya.



Secara tidak langsung, program ini menjadi cara pemerintah untuk menjaga investasi kendaraan listrik di Indonesia dan mencoba menarik investor baru.

Djoko mengusulkan, jika pemerintah ingin menawarkan win-win solution, maka distribusi kendaraan listrik jangan banyak di kota yang sudah padat dan macet.

Terlebih, kata Djoko, sekitar 80 persen kecelakaan disebabkan oleh sepeda motor. Pemerintah harus mampu mengurangi penggunaan sepeda motor yang berlebihan.

"Jika tidak, dampaknya sudah seperti sekarang," ucap dia.

Lihat Juga :
TAIPANMasayoshi Son, Investor Kelas Kakap Incaran Pebisnis Startup

Menurutnya, program tersebut juga harus tepat sasaran. Dia menyebut warga yang bisa beli motor dan mobil ada kelompok orang mampu tidak perlu diberikan subsidi atau insentif.

"Maka dari itu, insentif sepeda motor listrik diprioritaskan untuk daerah terluar, tertinggal, terdepan dan pedalaman (3TP) yang kebanyakan berada di luar Jawa," tuturnya.

Pemerintah menggulirkan program bantuan pemerintah atau insentif untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai pada Maret tahun ini.

Program tersebut diklaim untuk mendorong percepatan adopsi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan menarik investor kendaraan listrik masuk ke Indonesia.

[Gambas:Video CNN]



(yla/dzu)

Apakah itu sungai atau danau?

unik777
Pemerintah resmi ambil alih pengelolaan Hotel Sultan yang berlokasi di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Berikut sejarah Hotel Sultan.
Pemerintah resmi ambil alih pengelolaan Hotel Sultan yang berlokasi di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Ilustrasi. (Tangkapan layar web sultanjakarta.com).
Jakarta, CNN Indonesia--

Pemerintah resmi ambil alih pengelolaan Hotel Sultanyang berlokasi di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama pada Maret 2023 lalu. Menurutnya, pengelolaan jatuh ke tangan pemerintah setelah memenangkan sengketa lahan dengan PT Indobuildco.

Satya menjelaskan, bahkan dalam amar putusan PK-1 majelis hakim MA itu, PT Indobuildco dihukum untuk membayar royalti kepada Kemensetneg dalam hal ini kepada PPK GBK.

Dengan putusan ini, maka menandai kepemilikan baru Hotel Sultan adalah pemerintah setelah selama ini dimiliki oleh pihak swasta.

Awal Mula Pembangunan Hotel Sultan hingga Dikuasai Swasta

Berdasarkan CNBCIndonesia yang mengutip arsip Gatra (2005), Hotel Sultan selama ini dikuasai oleh keluarga Sutowo. Di mana, pembangunannya menggunakan uang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Awal mulanya, Hotel Sultan dibangun dengan tujuan untuk menjamu para tamu konferensi pariwisata se-Asia Pasifik pada 1971 silam yang rencananya dihadiri sekitar 3.000 orang. Saat itu, Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah tapi tidak memiliki banyak hotel berskala internasional untuk menampung para tamu.

Lihat Juga :
Nasib Hotel Sultan Usai Pemerintah Menang Gugatan Lawan Pontjo Sutowo

Karenanya, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin yang saat itu menjabat mengajukan surat kepada Pertamina untuk membangun hotel untuk menjamu para tamu. Kala itu, Direktur Utama Pertamina dijabat oleh Ibnu Sutowo (1968-1978).

Ali mengajukan pembangunan hotel kepada Pertamina karena perusahaan negara tersebut sedang berada di masa kejayaan dan tengah banyak uang. Apalagi, pihak swasta memang tidak diperbolehkan membangun hotel di lahan milik negara.

Permintaan Ali pun disetujui oleh Ibnu dan pada 1973 pembangunan hotel tersebut dimulai di bawah bendera PT Indobuild Co.

Dalam kesaksian Ali Sadikin, berdasarkan arsip Detik (30/1/2007), dia awalnya percaya kalau PT Indobuild Co milik Pertamina. Namun, saat hotel tersebut berdiri pada 1976 dia merasa ditipu Sutowo karena ternyata PT Indobuild Co bukan milik BUMN tersebut.

Lihat Juga :
Batam Krisis Listrik, PLN Minta Pelanggan Nyalakan Genset

"Saya baru tahu Indobuild Co itu bukan Pertamina. Iya, saya tertipu," kata Ali Sadikin.

Berdasarkan buku Kiprah Keluarga Ibnu Sutowo oleh Tempo, hotel itu memiliki 1.104 kamar, sembilan ruang banquet dan satu ballroom, fasilitas olahraga dan rekreasi, serta beragam fasilitas hotel lima lainnya.

Hotel tersebut kemudian bekerja sama dengan jaringan hotel internasional, Hilton Hotels Corporation, yang membuat hotel di Senayan itu awalnya diberi nama Hotel Hilton.

Dari sinilah kontroversi hotel yang kini bernama Hotel Sultan itu berawal. Pemerintah memperbolehkan pihak swasta membangun dan mengelola bangunan di lahan negara. Bahkan, PT Indobuild Co diberi HGB selama 30 tahun.

PT Indobuild Co sendiri adalah milik keluarga Ibnu Sutowo, tepatnya dikelola langsung oleh anaknya, Pontjo Sutowo. Dengan kata lain, hotel tersebut bukan menjadi milik negara, tetapi malah dikendalikan keluarga Sutowo.

Setelah kontroversi berlangsung puluhan tahun, akhirnya saat ini pemerintah berhasil memenangkan hak kelola Hotel Sultan tersebut.

[Gambas:Video CNN]





(ldy/sfr)

[Gambas:Video CNN]