daftar pinjol cepat cair

Kelahiran Kembali: Hari-hari Anjing E-commerce

Daftar Produk Ekspor Indonesia yang Dipermasalahkan Uni Eropa******

Uni Eropagemar mengganjal dan menyulut konflik dengan Indonesia di kancah perdagangandunia, termasuk membawa peperangan masuk ke meja Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Jauh sebelum perang soal hilirisasi nikel tanah air yang digugat Uni Eropa ke WTO, Indonesia pernah berperang terkait bea masuk biodiesel. Beruntung, Indonesia memenangkan peradilan di WTO tersebut pada 2018 lalu.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor biodiesel Indonesia ke Uni Eropa anjlok 42,84 persen pada 2013-2016, dari US9 juta ke US0 juta. Nilai ekspor biodiesel Indonesia paling rendah ke Uni Eropa terjadi pada 2015, di mana nilai pengiriman ke benua biru itu hanya US juta.

Lantas, apa saja daftar produk ekspor Indonesia yang pernah dimasalahkan Uni Eropa?

1. Biodiesel

Indonesia mengajukan tujuh klaim gugatan utama kepada Uni Eropa soal biodiesel. Indonesia juga melakukan pembelaan pada sidang First Substantive Meeting (FSM) yang berlangsung Maret 2017 dan dilanjutkan dalam sidang Second Substantive Meeting tepat empat bulan setelahnya.

Panel Dispute Settlement Body (DSB) WTO lantas melihat Uni Eropa tidak konsisten dengan peraturan perjanjian antidumping WTO selama proses penyelidikan hingga penetapan BMAD atas impor biodiesel dari Indonesia. WTO pun memenangkan enam gugatan Indonesia atas Uni Eropa.

"Hal ini merupakan bentuk kemenangan telak untuk Indonesia yang tentunya akan membuka lebar akses pasar dan memacu kembali kinerja ekspor biodiesel ke Uni Eropa bagi produsen Indonesia, setelah sebelumnya sempat mengalami kelesuan akibat pengenaan BMAD," kata Enggartiasto Lukita yang saat itu menjabat sebagai menteri perdagangan.

Teranyar, WTO juga sepakat membentuk panel untuk meninjau bea masuk yang ditetapkan UE terhadap impor biodiesel Indonesia.

2. Sawit

Mulanya, Uni Eropa mengesahkan proposal bertajuk Report on the Proposal for A Directive of the European Parliament and of the Council on the Promotion of the use of Energy from Renewable Sources dalam pemungutan suara di Kantor Parlemen Eropa, Prancis pada awal Januari 2018 lalu.

Proposal tersebut menghapus dan tidak lagi menganggap produk biodiesel atau bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup dan tanaman, seperti kelapa sawit sebagai sumber energi terbarukan. Dengan kata lain, penjualan serta penggunaan produk sawit Indonesia di Eropa akan semakin terbatas.

Uni Eropa juga mengeluarkan rancangan kebijakan bertajuk 'Delegated Regulation Supplementing Directive of The EU Renewable Energy Directive II'. Rancangan tersebut menyebutkan bahwa minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) sebagai komoditas yang tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi.

Pada Februari 2021 lalu, pemerintah RI dan Malaysia sepakat untuk melanjutkan kerja sama melawan kampanye hitam sawit yang dilakukan oleh Uni Eropa. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan perlawanan terhadap kampanye hitam sawit akan lebih optimal jika dilakukan bersama oleh kedua negara.

"Indonesia akan terus berjuang untuk melawan diskriminasi terhadap sawit dan perjuangan tersebut akan lebih optimal jika dilakukan bersama, dan Indonesia mengharapkan komitmen yang sama dengan Malaysia mengenai isu sawit ini," terang Jokowi kala itu.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Septian Hario Seto menyebut Indonesia turut mempersiapkan gugatan ke WTO terhadap tindakan semena-mena UE tersebut.

"Di sawit juga kami akan masukkan dua gugatan baru ke UE. Trade defence kita harus ditingkatkan, gak bisa diam-diam saja dikenakan antidumping dan segala macam, gak. Banyak negara berkembang sikapnya seperti itu, jangan, ini semena-mena. Harus kami challenge, bawa ke WTO," katanya dalam Energy and Mining Outlook 2023 di Sopo Del Tower, Jakarta Selatan, Kamis (23/2).

3. Coal rolled stainless steel (CRS)

Selain mempersiapkan gugatan soal sawit, Kemenko Marves menyebut sudah memasukkan satu gugatan terkait Cold Rolled Stainless Steel (CRS). Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto menyebut akar masalahnya adalah produk CRS Indonesia yang dikenakan antidumping oleh Eropa.

Seto menegaskan sejatinya hal tersebut lumrah karena UE juga ingin memproteksi industri dalam negerinya. Namun, gugatan ke WTO adalah bentuk trade defenceRI dengan mempertanyakan ketepatan pengenaan antidumping tersebut.

"Kami masukkan gugatan ke WTO, mereka (UE) mengenakan antidumping, ini kami anggap tidak sah. Jadi akan ada satu kasus baru, kami sudah submit di WTO, menggugat UE aturan antidumping mereka," ungkap Seto dalam Energy and Mining Outlook 2023 di Sopo Del Tower, Jakarta Selatan pada Februari lalu.

Ia menekankan untuk maju ke pengadilan WTO harus melalui negara, tidak bisa lewat perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan keadilan tersebut.

Nikel dan Baja Nirkarat

Era Abadi: Penjaga

Pengusaha Bocorkan Ciri Capres yang Akan Dipilih di Pilpres 2024******

Wakil Ketua Umum KadinIndonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang membocorkan ciri capres-cawapres yang akan dipilih pengusahadi Pilpres 2024.

Sarman mengungkapkan para pengusaha sangat rasional. Oleh karena itu, keyakinan pilihan pengusaha bakal bergantung dari penyampaian visi misi para kandidat.

"Yang jelas pengusaha sangat membutuhkan kesinambungan, kemudian juga keberlanjutan, dan kepastian kebijakan dan masalah hukum dalam hal ini," kata dia melalui keterangan resmi, Senin (18/12).

Debat akan diikuti oleh tiga cawapres yaitu dari nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, dan nomor urut 3 Mahfud MD.

Adapun tema yang akan dibahas meliputi Ekonomi Kerakyatan, Ekonomi Digital, Keuangan, Investasi Pajak, Perdagangan, Pengelolaan APBN/APBD, Infrastruktur, dan perkotaan.

Sarman menilai tema yang diangkat dalam debat jilid dua sangat penting. Apalagi isu-isu yang diusung sangat berkelindan dengan dunia usaha.

Ia juga menyampaikan saat ini ada berbagai tantangan dan isu dunia usaha yang harus dijawab para capres-cawapres.

Isu itu seperti kesinambungan program hilirisasi, kepastian dan kemudahan izin usaha, hingga komitmen kesinambungan regulasi yang saat ini berjalan.

Sarman juga mengingatkan capres-cawapres soal tantangan biaya logistik yang masih mahal, ketenagakerjaan, dan keberlanjutan industri.

"kami berharap nanti bahwa para capres cawapres ini mampu menyampaikan kepada kita pelaku usaha bagaimana menjawab tantangan kekinian ekonomi kita pada saat ini, jangka menengah, maupun jangka panjang," ucap Sarman.

[Gambas:Video CNN]

Permainan online Raja Fajar

Daftar Lengkap Kenaikan UMP 2024******

Pemerintah daerah di Indonesia telah mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2024pada Selasa (21/11).

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan baru 30 gubernur yang telah menetapkan UMP di wilayahnya masing-masing.

"Kami sangat mengapresiasi kerja keras Dewan Pengupahan Provinsi yang telah berembuk secara triparti di masing masing wilayah, sehingga menghasilkan rekomendasi penyesuaian upah minimum untuk tahun depan, dan selanjutnya ditetapkan oleh gubernur," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam pernyataan resminya Selasa malam.

Dalam PP Nomor 51 Tahun 2023, rumus kenaikan upah minimum 2024 mencakup tiga variabel yaitu Inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu (disimbolkan dalam bentuk α).

Pasal 26 ayat (4) PP itu memuat formula perhitungan upah minimum tahun depan, yakni upah minimum tahun berjalan ditambah nilai penyesuaian upah minimum tahun depan.

Adapun nilai penyesuaian upah minimum tahun depan dihitung dengan menambahkan inflasi dengan hasil perkalian antara pertumbuhan ekonomi dikali indeks tertentu (α) dalam rentang yaitu 0,10 sampai dengan 0,30, kemudian dikalikan dengan upah minimum tahun berjalan.

Lihat Juga : UMP Banten 2024 Hanya Naik Rp66 Ribu Jadi Rp2,7 Juta

Berikut daftar UMP 2024 di seluruh provinsi di Indonesia, beserta kenaikannya.

1. Aceh (naik 1,38 persen)
Dari Rp3.413.666 menjadi Rp3.460.672

2. Sumatera Utara (naik 3,67 persen)
Dari Rp2.710.493 menjadi Rp2.809.915

3. Sumatera Barat (naik 2,74 persen)
Dari Rp2.742.476 menjadi Rp2.811.449

4. Kepulauan Riau (naik 3,76 persen)
Dari Rp3.279.194 menjadi Rp 3.402.492

5. Bangka Belitung (naik 4,04 persen)
Dari Rp3.498.479 menjadi Rp3.640.000

6. Riau (naik 3,2 persen)
Dari Rp3.191.662 menjadi Rp3.294.625

7. Bengkulu (naik 3,38 persen)
Dari Rp2.418.280 menjadi Rp2.507.079

8. Sumatera Selatan (naik 1,55 persen)
Dari Rp3.404.177 menjadi Rp3.456.874

9. Jambi (naik 3,2 persen)
Dari Rp2.943.000 menjadi Rp3.037.121

10. Lampung (naik 3,16 persen)
Dari Rp2.633.284 menjadi Rp2.716.497

11. Banten (naik 2,5 persen)
Dari Rp2.661.280 menjadi Rp2.727.812

12. DKI Jakarta (naik 3,8 persen)
Dari Rp4.900.798 menjadi Rp5.067.381

13. Jawa Barat (naik 3,57 persen)
Dari Rp1.986.670 menjadi Rp2.057.495

14. Jawa Tengah (naik 4,02 persen)
Dari Rp1.958.169 menjadi Rp2.036.947

15. Daerah Istimewa Yogyakarta (naik 7,27 persen)
Dari Rp1.981.782 menjadi Rp2.125.897

16. Jawa Timur (naik 6,13 persen)
Dari Rp2.040.244 menjadi Rp2.165.244

17. Bali (naik 3,68 persen)
Dari Rp2.713.672 menjadi Rp2.813.672

18. Nusa Tenggara Barat (naik 3,06 persen)
Dari Rp2.371.407 menjadi Rp2.444.067

19. Nusa Tenggara Timur (naik 2,96 persen)
Dari Rp2.123.994 menjadi Rp2.186.826

20. Kalimantan Barat (naik 3,6 persen)
Dari Rp2.608.601 menjadi Rp2.702.616

21. Kalimantan Tengah Rp3.181.013 (belum menaikkan)

22. Kalimantan Selatan (naik 4,22 persen)
Dari Rp3.149.977 menjadi Rp3.282.812

23. Kalimantan Timur (naik 4,98 persen)
Dari Rp3.201.396 menjadi Rp3.360.858

24. Kalimantan Utara Rp3.251.702 (belum menaikkan)

25. Sulawesi Tengah (naik 5,28 persen)
Dari Rp2.599.546 menjadi Rp2.736.698

26. Sulawesi Tenggara (naik 4,6 persen)
Dari Rp2.758.984 menjadi Rp2.885.964

27. Sulawesi Utara (naik 1,67 persen)
Dari Rp3.485.000 menjadi Rp 3.545.000

28. Sulawesi Selatan (naik 1,45 persen)
Dari Rp3.385.145 menjadi Rp3.434.298

29. Gorontalo (naik 1,19 persen)
Dari Rp2.989.350 menjadi Rp3.025.100

30. Sulawesi Barat (naik 1,5 persen)
Dari Rp2.871.794 menjadi RP2.914.958

31. Maluku Rp2.812.827 (belum menaikkan)

32. Maluku Utara (naik 7,5 persen)
Dari Rp2.976.720 menjadi Rp3.200.000

33. Papua Rp3.864.696 (belum menaikkan)

34. Papua Barat
Dari Rp3.282.000 menjadi Rp3.393.000

35. Papua Tengah (4,13 persen)

dari Rp3.864.700 menjadi Rp4.024.270

36. Papua Pegunungan (belum ada)

37. Papua Barat Daya (belum ada)

38. Papua Selatan (belum ada)

[Gambas:Video CNN]

Hanya seorang pendeta Tao

Luhut Proyeksikan Pendapatan Pariwisata Bisa Capai Rp3.281 T******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan memproyeksi industri pariwisata bisa menghasilkan pendapatan senilai Rp3.281 triliun atau setara dengan 18,4 persen produk domestik bruto (PDB).

Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas saat memberikan sambutan mewakili Luhut dalam acara Anugerah Bangga Berwisata di Indonesia dan Anugerah Bangga Buatan Indonesia 2023 di Hotel Mulia Senayan, Jumat (15/12) malam.

Menurutnya, jumlah pendapatan pariwisata itu bisa tercapai jika masyarakat Indonesia memanfaatkan wisata dalam negeri minimal 5 kali dalam setahun.

"Jika kita dorong masyarakat Indonesia untuk memanfaatkan wisata dalam negeri minimal 5 kali dalam setahun, hal ini diproyeksi dapat menghasilkan pendapatan pariwisata senilai Rp3.281 triliun atau setara dengan 18,4 persen PDB nominal," sambung dia.

Azwar menegaskan bahwa momentum ini penting untuk dimanfaatkan dalam mendorong pemulihan ekonomi melalui aktivitas pariwisata di dalam negeri.

Menurutnya, aktivitas pariwisata dan penggunaan produk dalam negeri dapat memberikan kontribusi menjadi katalis perputaran ekonomi nasional.

"Untuk itu, dibutuhkan kerja sama yang baik antara kementerian atau lembaga atau pemda dan BUMN dengan asosiasi dan industri pendukung. Saya percaya kolaborasi seperti ini harus terus ditingkatkan untuk mencapai perekonomian yang lebih baik," lanjut Azwar.

Ia pun merinci capaian pariwisata Indonesia. Pada tahun ini, perjalanan wisatawan nusantara mencapai 688 juta perjalanan, atau naik 13 persen dari 2022.

Jika kolaborasi usaha di industri pariwisata dapat dilanjutkan, ia menargetkan perjalanan wisatawan nusantara di dalam negeri bisa mencapai hingga 1,25 miliar-1,5 miliar perjalanan.

Kebijakan strategis yang telah pemerintah lakukan untuk mendukung industri pariwisata Indonesia termasuk; transformasi kelembagaan badan otorita, optimalisasi cuti bersama, pemberdayaan UMK dan produk dalam negeri, dan sinergitas pengembangan pariwisata melalui penyederhanaan proses bisnis.

[Gambas:Video CNN]

Planet terbelah menjadi dua

Anak Buah Teten Sebut TikTok Shop Masih Jualan di Medsos******

Kementerian Koperasidan UKM (Kemenkop UKM) melihat sampai dengan saat ini TikTok Shop masih melakukan pelanggaran aturan usai mereka berkongsi denganGoTo.

Staf Khusus Menkop UKM Fiki Satari mengatakan pelanggaran salah satunya terjadi saat pesta diskon 12.12 kemarin.

"Saya melihat apa yang sudah terjadi mulai kemarin di 12.12 dan program Beli Lokal, namun mereka masih berjualan di media sosialnya, seharusnya tidak boleh, secara regulasi dilarang, bahwa media sosial adalah platform komunikasi sedangkan TikTok melakukan transaksi," ujar Fiki Satari dalam keterangan resmi, Rabu (13/12).

Karenanya pihaknya mengingatkan TikTok agar mematuhi aturan pemerintah untuk tidak menggabungkan media sosial dengan e-commerce.

Fiki pun menekankan bahwa seharusnya media sosial hanya digunakan sebagai sarana promosi. Sedangkan, transaksi bisa dilakukan di marketplace.

"Dari sisi medsosnya kita ingin membuka ruang link outpada platform atau web lainnya. Catatan-catatan ini sudah banyak sekali kita bahas, sangat rawan terkait penyalahgunaan data dan algoritma," kata dia.

Menurutnya, regulasi harus berlaku secara penuh dan tidak ada catatan dalam proses adaptasi. Di mana hal tersebut juga terjadi pada para pelaku UMKM, yakni apabila belum memenuhi berbagai aspek regulasi atau perizinan maka akan diberikan sanksi yang sesuai dengan pelanggarannya.

"Jadi kalau ada ruang kebutuhan sosialisasi dan adaptasi tentu kita paham sekali, mungkin dalam sebuah journeyteknologi akan ada versi uji coba seperti User Acceptance Test (UAT)untuk menguji performa, fungsi, dan keamanan, tapi kalau masih dalam tahap uji coba seharusnya hanya di internal, tidak untuk dilempar ke publik, ini yang ingin kita mitigasi," tutur Fiki.

Lebih lanjut, ia mengatakan Kemenkop UKM akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan serta Kementerian Investasi/BKPM sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam memitigasi berbagai persoalan tersebut.

Ia juga menyebut Kemenkop UKM akan terus berusaha melindungi UMKM lokal, khususnya UMKM produsen. Terlebih, UMKM adalah penyedia 97 persen lapangan kerja di Tanah Air.

Selanjutnya, dari sisi promosi UMKM pada platform TikTok, Fiki berharap program Beli Lokal yang telah berlangsung tidak berhenti saat Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) saja, melainkan menjadi komitmen yang secara konsisten dijalankan.

[Gambas:Video CNN]

"Kita ingin pastikan pemberdayaan UMKM, tidak ada lagi diskriminasi merek, tidak ada predatory pricing, izin impor, juga disertakan dengan persyaratan sertifikasi, dan pasti harus berjalan sesuai dengan regulasi," kata Fiki.

Ia juga menekankan bahwa keberpihakan platform digital pada UMKM lokal adalah penting. Apalagi, ekonomi digital diharapkan dapat melahirkan ekonomi baru dan mengakselerasi UMKM dari hulu hingga ke hilir.

"Kami ingin platform digital dapat memperkuat penciptaan lapangan kerja, bagaimana nanti transfer knowledge dan transfer teknologi dari platform global bisa bekerja sama dengan platform lokal, sehingga mampu menciptakan digital talent baru di Indonesia," tandasnya.

TikTok Shop kembali buka, Selasa (12/12) setelah mereka resmi bermitra dengan Tokopedia mulai Senin (11/12) ini.

Dalam pernyataan resmi bersama yang dirilis pada Senin lalu, melalui kemitraan yang baru terjalin, bisnis Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia akan dikombinasikan di bawah PT Tokopedia.

Dalam kombinasi itu, TikTok akan memiliki pengendalian atas PT Tokopedia.

Selain itu, fitur layanan belanja dalam aplikasi TikTok di Indonesia akan dioperasikan dan dikelola oleh PT Tokopedia. TikTok juga akan menginvestasikan lebih dari US,5 miliar, sebagai komitmen jangka panjang untuk mendukung operasional Tokopedia.

"Kemitraan strategis ini akan diawali dengan periode uji coba yang dilaksanakan dengan konsultasi dan pengawasan dari kementerian serta lembaga terkait. Program yang akan diluncurkan di masa uji coba ini adalah kampanye Beli Lokal dimulai pada 12 Desember 2023 bertepatan dengan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas)," ujar mereka.

Kelahiran Kembali: Kembali ke Alam Abadi

Tarif Tol JORR, Akses Priok dan Pondok Aren******

Tarif Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR), Akses Tanjung Priok(ATP) dan Pondok Aren-Ulujami naik mulai Senin (4/12) pukul 00.00 WIB ini.

Mengutip detik.com, berikut ini daftar tarif baru ruas tol Jakarta Outer Ring Road (JORR), Akses Tanjung Priok (ATP), dan Pondok Aren-Ulujami:

1. Penyesuaian Tarif JORR dan Akses Tanjung Priok dan Jalan Tol Pondok Aren-Ulujami

Gol I: Rp 17 ribu yang semula Rp 16 ribu
Gol II: Rp 25 ribu yang semula Rp 23.500
Gol III: Rp 25 ribu yang semula Rp 23.500
Gol IV: Rp 33.500 yang semula Rp 31.500
Gol V: Rp 33.500 yang semula Rp 31.500

[Gambas:Video CNN]

Penyesuaian tarif ini sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No.1604/KPTS/M/2023.

Aturan ini berisi tentang Penyesuaian Tarif Pada Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi W1 (Kebon Jeruk-Penjaringan), Seksi W2 Utara (Kebon Jeruk-Ulujami), Seksi W2 Selatan (Ulujami-Pondok Pinang), Seksi S (Pondok Pinang-Taman Mini), Seksi E1 (Taman Mini-Cikunir), Seksi E2 (Cikunir-Cakung), Seksi E3 (Cakung-Rorotan), Jalan Tol Akses Tanjung Priok Seksi E-1, E-2, E-3, NS (Rorotan-Kebon Bawang), dan Jalan Tol Pondok Aren-Ulujami.

Penyesuaian tarif tol telah diatur dalam Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 30 Tahun 2017 tentang perubahan ketiga atas PP Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol. Berdasarkan regulasi tersebut, evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap dua tahun sekali berdasarkan pengaruh laju inflasi.