tempat kredit barang

Kekuatan istri

10 Ribu Tenaga Kerja Filipina di Arab Saudi Belum Dapat Gaji dari 2015******

Sebanyak 10 ribu pekerja Filipinayang kehilangan pekerjaan di Arab Saudisaat krisis ekonomi 2015 lalu hingga kini belum mendapatkan gajimereka. Informasi itu disampaikan oleh seorang pejabat Filipina.

Pejabat tersebut mengatakan Arab Saudi sebagai tempat buruh itu bekerja sudah berkomitmen untuk memberikan kompensasi terhadap 10 ribu pekerja tersebut. 

Komitmen itu katanya disampaikan setelah Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman dan Presiden Filipina Ferdinand Marcos bertemu di sela-sela KTT APEC, Bangkok, Thailand pada Jumat (18/11) kemarin.

"Dia (Pangeran Mohammed) mengatakan kepada saya bahwa ini adalah hadiah mereka untuk kami," kata Marcos seperti dikutip dari AFP, Sabtu (19/11).

Sementara itu Sekretaris Pekerja Migran Filipina Susan Ople mengatakan paket kompensasi yang harusnya dibayar sebesar 2 miliar riyal atau US2 juta.

"Kalau dibayar itu akan membantu pekerja kami yang terlantar," katanya seperti dikutip dari AFP, Sabtu (19/11).

[Gambas:Video CNN]

"Saya cukup yakin bahwa tindakan ini entah bagaimana akan memberi mereka harapan dan akan menebus kesedihan dan kekecewaan selama bertahun-tahun," kata Ople.

Tidak jelas apakah pekerja yang tidak dibayar dari negara lain juga akan menerima sebagian dari uang itu.

Arab Saudi jatuh ke dalam krisis ekonomi pada 2015 menyusul penurunan tajam harga minyak. Krisis menyebabkan perusahaan konstruksi memberhentikan puluhan ribu pekerja asing, termasuk Filipina.

Pejabat Saudi mengambil tindakan hukum atas nama karyawan yang tidak dibayar dari Filipina dan negara Asia lainnya dalam upaya untuk mendapatkan kembali gaji mereka.

AFP tidak dapat menghubungi kedutaan Saudi di Manila untuk memberikan komentar.

Filipina awal bulan ini melanjutkan pengiriman pekerja rumah tangga ke Arab Saudi setelah larangan selama setahun.

Manila telah menghentikan pengiriman pekerja rumah tangga ke kerajaan yang selama ini menjadi tujuan populer bagi warga Filipina yang bekerja di luar negeri. Penghentian dilakukan setelah muncul laporan pelecehan dan upah yang tidak dibayar.

Kedua negara telah sepakat untuk meningkatkan langkah-langkah perlindungan bagi para migran.

Antara lain, pekerja akan diizinkan untuk berhenti sebelum kontrak mereka berakhir jika majikan mereka melakukan kekerasan, dan perlindungan asuransi akan diberikan untuk upah yang belum dibayar.

Saya memiliki manik-manik ajaib untuk ditanami

Desa di Klaten Bagi******

Pemerintah Desa Wunut, Kecamatan Tulung, Klaten, Jawa Tengah membagikan tunjangan hari raya (THR) kepada warganya. Setiap kepala keluarga (KK) menerima uang sebesar Rp400 ribu.

Rupanya, ini bukan kali pertama desa tersebut bagi-bagi THR kepada para warga. Pasalnya, program pembagian THR sudah berlangsung selama dua tahun terakhir.

Tahun ini, jumlah total uang yang disalurkan mencapai Rp297,6 juta untuk 744 KK. Kepala Desa Wunut Iwan Sulistya Setiawan menjelaskan sumber dana tersebut murni dari pendapatan asli desa (PAD), yakni dari pengelolaan objek wisata Umbul Pelem Water Park.

Iwan menjelaskan THR yang diberikan ke warga pada 2023 sebesar Rp300 ribu, sementara tahun ini naik menjadi Rp400 ribu per KK. Hal ini lantaran penerimaan asli daerah (PAD) juga naik pada tahun ini.

"PAD tahun ini Rp3,1 miliar dan tahun lalu Rp2,5 miliar. Semoga terus naik, kita punya harapan jadi tahun depan bisa kita berikan THR Rp1 juta," imbuh Iwan.

Iwan menyampaikan ide awal pemberian THR untuk setiap keluarga ini dimulai pada 2022. Terdapat 13 RT dan enam RW di desanya, yang selama ini menerima bantuan langsung tunai (BLT) atau bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat.

"Kalau BLT sudah ada brandeddari negara, bansos juga dari negara. Kita buat terobosan dengan THR, spontanitas bantuan langsung untuk semua yang warga sini," ungkapnya.

Ke depan, Iwan mengungkap pemerintah desa (Pemdes) berencana untuk menaikkan THR di angka Rp1 juta. Namun, THR yang diberikan tak semuanya berbentuk uang tunai. Setengah dari angka tersebut diberikan berupa tabungan investasi.

"(Pada) 2025 kita harapkan Rp1 juta. Separuhnya uang tunai, separuhnya investasi, jadi warga investasi tanpa keluar uang sehingga unit usaha yang ada milik bersama," jelasnya.

Pengelolaan objek wisata Umbul Pelem Water Park sendiri telah menjadi sumber PAD terbesar desa itu sejak 2016. Sebelumnya, desa tersebut berpendapatan kecil yang hanya memiliki dana desa.

Bermodal nekat, pemdes mencoba mengubah objek wisata tersebut menjadi tempat wisata air dengan konsep air alami namun modern. Meski awalnya banyak yang ragu karena kala itu sudah banyak objek wisata air yang besar.

"Awalnya pada ragu, perangkat desa bahkan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sempat ragu. Apalagi dana yang saya alokasikan ke Umbul Pelem itu awalnya sampai 75 persen dari total dana desa saat itu Rp 900 juta," tutur Iwan.

Keraguan tersebut akhirnya terjawab setelah PAD meningkat secara perlahan. Iwan merinci PAD pada 2018 sebesar Rp30 juta, kemudian 2019 Rp210 juta, pada 2020 Rp575 juta, namun sempat turun pada 2021 menjadi Rp253 juta.

"(Pada) 2022 menjadi Rp915 juta, tahun 2023 Rp2,5 miliar dan sampai Rp2024 ini sudah Rp3,1 miliar," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Ahli seni bela diri super

Proyek PSN PIK 2 Aguan Bakal Telan Biaya Rp40 T, Buat Apa Saja?******

Proyek pembangunan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang baru saja ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) diperkirakan akan menelan biaya sekitar Rp40 triliun. Namun, dipastikan tidak menggunakan APBN maupun APBD.

Berdasarkan keterbukaan yang dikutip pada Selasa (26/3), pengembangan PIK 2 merupakan usaha patungan Agung Sedayu Group (ASG) dan Salim Group (SG) yang direncanakan menarik investasi dari investor swasta.

Saat ini kawasan PIK2 sedang dibangun jalan tol KATARA (Kamal-Teluknaga Rajeg) sepanjang hampir 40 KM dan diperkirakan akan mulai beroperasi dalam 1 tahun ke depan.

Dengan luas tersebut, rencananya akan dibangun beberapa objek wisata yang telah dikaji seperti:

- Pengembangan baru berkonsep eco-park dan dapat disebut Taman Bhineka yang akan mengusung keragaman religi dan sikap toleransi di Indonesia.
- Safari sebagai destinasi wisata alam yang dapat diakses oleh umum serta fasilitas penunjang yang diperlukan untuk mempermudah wisatawan untuk berkunjung termasuk hotel, restoran dan fasilitas lain yang berhubungan dengan wisata safari.
- Lapangan Golf dirancang untuk dapat mengakomodir standar 27 holes dengan skala design bertaraf internasional.
- Wisata Mangrove sebagai destinasi wisata alam yang berbasis pesisir pantai termasuk safari mangrove dan taman rekreasi keluarga, dan kebun binatang berhabitat mangrove.
- Sirkuit internasional untuk menyasar segmen pecinta otomotif dan direncanakan racing berskala nasional dan internasional sebagai magnet untuk segmen otomotif.
- Ekowisata dapat mencakup resort yang bertemakan pesisir pantai, taman terbuka dan tertutup dengan target segmen wisata ekowisata.

Selain itu, pembangunan PIK 2 juga ditargetkan akan memberikan kontribusi bagi perekonomian melalui beberapa target yang telah diidentifikasi seperti:

- Penyerapan lapangan kerja baru sekitar 30 ribu orang.
- Kunjungan wisatawan baik domestic maupun asing sekitar 10 juta wisman per tahun.
- Kontribusi kepada pendapatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam bentuk pajak (PPN, PBB, PB1, PPh).
- Potensi investasi modal dari swasta/asing yang berminat untuk menanamkan modalnya di PIK2 PSN.
- Pemerataan distribusi pembangunan di luar DKI Jakarta sehingga tercapai dampak sosial dan ekonomi antara lain mengurangi kesenjangan pendapatan di seluruh lapisan masyarakat, memperkecil kesenjangan antar wilayah, pemerataan infrastruktur sehingga dapat menunjang tercapainya Indonesia Emas pada 2045.

[Gambas:Video CNN]

Saat gelombang setan meningkat

Gugatan Ditolak MK, PT GKP Nilai Tambang di Pulau Kecil Diperbolehkan******

Perusahaan tambang nikel di Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara, PT Gema Kreasi Perdana (GKP) menilai tambangdi pulau-pulau kecil masih diperbolehkan selama memenuhi persyaratan.

Hal ini merespons gugatan mereka yang ditolak Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (21/3) lalu.

Manager Strategic Communication PT GKP Alexander Lieman mengatakan gugatan uji materi perusahaan terkait Undang-undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (PWP3K) memang ditolak.

PT GKP menurutnya terus berkomitmen mematuhi aturan dan bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Lihat Juga : MK Tolak Gugatan yang Minta Pesisir & Pulau Kecil Jadi Wilayah Tambang

"Kami untuk terus berkomitmen menjunjung tinggi syarat-syarat ini, agar pembangunan berkelanjutan di Pulau Wawonii bisa kita jalankan bersama-sama," kata Alex.

Dalam pertimbangannya di putusan tersebut, MK menurut Alex menyatakan bahwa aktivitas pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia sesungguhnya diperbolehkan sepanjang tidak melanggar rambu-rambu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K).

Alex mengatakan PT GKP mengajukan permohonan Uji Materiil (judicial review) ke MK sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Agung (MA) pada Bulan Desember 2022 lalu yang dinilainya menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

MA saat itu menilai larangan aktivitas pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bersifat absolut.

Kondisi ini mendasari permohonan Uji Materiil PT GKP ke MK yang menuntut kepastian hukum terkait pemaknaan UU PWP3K, karena hasil putusan MA lalu dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat 1 dan 28I ayat 2 UUD Tahun 1945.

Lihat Juga : Pabrik Baterai Siap Ngegas, Hyundai Tambah Produksi Mobil Listrik

Putusan MK Bisa untuk Setop Tambang

Sementara itu Tim Advokasi Penyelamatan Pulau-pulau Kecil (TAPaK) menilai putusan Mahkamah Konstitusi justru harus dijadikan dasar pemerintah untuk menghentikan pertambangan di seluruh pulau-pulau kecil di Indonesia.

Tim advokasi terdiri dari lima lembaga swadaya masyarakat yakni Jatam, Kiara, Walhi, Trend Asia, dan YLBHI, termasuk perwakilan warga Pulau Wawonii.

Tim mencatat saat ini ada 218 izin usaha pertambangan dengan luas konsesi lebih dari 274.00 hektare di 34 pulau-pulau kecil di Indonesia. Salah satu pulau kecil yang diancam oleh aktivitas pertambangan ialah Pulau Wawonii di Sulawesi Tenggara yang menjadi tempat perusahaan tambang nikel PT GKP beroperasi.

"Putusan MK hari ini menunjukkan semangat perjuangan lingkungan khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar kelestarian ekologisnya tetap terjaga," kata kuasa hukum dari TAPaK, Fikerman Saragih dalam keterangan tertulis, Kamis (21/3).

Menurutnya putusan ini sejalan dengan semangat MK yang tercatat dalam Putusan MK Nomor 3 Tahun 2010 yang memberikan 4 hak konstitusional kepada masyarakat pesisir dan pulau kecil.

Lihat Juga : Menjaga Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dari Gerus Tambang

Beberapa di antaranya ialah hak mendapatkan perairan bersih dan sehat, hak untuk mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan hak untuk mendapatkan manfaat dari pengelolaan tersebut.

"Kita harus tetap mengawal implementasi dari keputusan MK hari ini, sehingga wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bisa bebas dari tambang mineral yang ada di Indonesia," katanya.

Tim advokasi juga menilai PT GKP tak lagi punya legitimasi aktivitas pertambangan di Wawonii yang punya luas 715 km persegi atau masuk pulau kecil seperti diatur dalam UU PWP3K.

Lihat Juga : Warga Wawonii Ngaku Lahan Diserobot Perusahaan Nikel, 40 Pohon Tumbang

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta membatalkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) milik PT GKP pada September 2023. Putusan ini menghentikan kegiatan pertambangan PT GKP di Pulau Wawonii.

Akan tetapi PT GKP mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta dan menang sehingga aktivitas pertambangan kembali dilakukan.

Aktivitas pertambangan disebut kembali mencemari sumber air yang digunakan warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sumber air yang perlahan-lahan mulai jernih setelah PT GKP berhenti beroperasi, kini kembali berwarna coklat bercampur dengan lumpur akibat limbah pertambangan nikel.

Dewa Binatang Misterius

Gugatan Ditolak MK, PT GKP Nilai Tambang di Pulau Kecil Diperbolehkan******

Perusahaan tambang nikel di Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara, PT Gema Kreasi Perdana (GKP) menilai tambangdi pulau-pulau kecil masih diperbolehkan selama memenuhi persyaratan.

Hal ini merespons gugatan mereka yang ditolak Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (21/3) lalu.

Manager Strategic Communication PT GKP Alexander Lieman mengatakan gugatan uji materi perusahaan terkait Undang-undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (PWP3K) memang ditolak.

PT GKP menurutnya terus berkomitmen mematuhi aturan dan bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Lihat Juga : MK Tolak Gugatan yang Minta Pesisir & Pulau Kecil Jadi Wilayah Tambang

"Kami untuk terus berkomitmen menjunjung tinggi syarat-syarat ini, agar pembangunan berkelanjutan di Pulau Wawonii bisa kita jalankan bersama-sama," kata Alex.

Dalam pertimbangannya di putusan tersebut, MK menurut Alex menyatakan bahwa aktivitas pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia sesungguhnya diperbolehkan sepanjang tidak melanggar rambu-rambu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K).

Alex mengatakan PT GKP mengajukan permohonan Uji Materiil (judicial review) ke MK sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Agung (MA) pada Bulan Desember 2022 lalu yang dinilainya menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

MA saat itu menilai larangan aktivitas pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bersifat absolut.

Kondisi ini mendasari permohonan Uji Materiil PT GKP ke MK yang menuntut kepastian hukum terkait pemaknaan UU PWP3K, karena hasil putusan MA lalu dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat 1 dan 28I ayat 2 UUD Tahun 1945.

Lihat Juga : Pabrik Baterai Siap Ngegas, Hyundai Tambah Produksi Mobil Listrik

Putusan MK Bisa untuk Setop Tambang

Sementara itu Tim Advokasi Penyelamatan Pulau-pulau Kecil (TAPaK) menilai putusan Mahkamah Konstitusi justru harus dijadikan dasar pemerintah untuk menghentikan pertambangan di seluruh pulau-pulau kecil di Indonesia.

Tim advokasi terdiri dari lima lembaga swadaya masyarakat yakni Jatam, Kiara, Walhi, Trend Asia, dan YLBHI, termasuk perwakilan warga Pulau Wawonii.

Tim mencatat saat ini ada 218 izin usaha pertambangan dengan luas konsesi lebih dari 274.00 hektare di 34 pulau-pulau kecil di Indonesia. Salah satu pulau kecil yang diancam oleh aktivitas pertambangan ialah Pulau Wawonii di Sulawesi Tenggara yang menjadi tempat perusahaan tambang nikel PT GKP beroperasi.

"Putusan MK hari ini menunjukkan semangat perjuangan lingkungan khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar kelestarian ekologisnya tetap terjaga," kata kuasa hukum dari TAPaK, Fikerman Saragih dalam keterangan tertulis, Kamis (21/3).

Menurutnya putusan ini sejalan dengan semangat MK yang tercatat dalam Putusan MK Nomor 3 Tahun 2010 yang memberikan 4 hak konstitusional kepada masyarakat pesisir dan pulau kecil.

Lihat Juga : Menjaga Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dari Gerus Tambang

Beberapa di antaranya ialah hak mendapatkan perairan bersih dan sehat, hak untuk mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan hak untuk mendapatkan manfaat dari pengelolaan tersebut.

"Kita harus tetap mengawal implementasi dari keputusan MK hari ini, sehingga wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bisa bebas dari tambang mineral yang ada di Indonesia," katanya.

Tim advokasi juga menilai PT GKP tak lagi punya legitimasi aktivitas pertambangan di Wawonii yang punya luas 715 km persegi atau masuk pulau kecil seperti diatur dalam UU PWP3K.

Lihat Juga : Warga Wawonii Ngaku Lahan Diserobot Perusahaan Nikel, 40 Pohon Tumbang

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta membatalkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) milik PT GKP pada September 2023. Putusan ini menghentikan kegiatan pertambangan PT GKP di Pulau Wawonii.

Akan tetapi PT GKP mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta dan menang sehingga aktivitas pertambangan kembali dilakukan.

Aktivitas pertambangan disebut kembali mencemari sumber air yang digunakan warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sumber air yang perlahan-lahan mulai jernih setelah PT GKP berhenti beroperasi, kini kembali berwarna coklat bercampur dengan lumpur akibat limbah pertambangan nikel.

Kaisar Dewa Mekanik

1,36 Juta Wisatawan Asing Liburan ke Indonesia Sepanjang Februari 2024******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kunjungan wisatawan mancanegaramencapai 1.036.037 pada Maret 2024.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebut kunjungan itu naik 11,67 persen secara bulanan dan 38,24 persen secara tahunan.

Jumlah itu terdiri dari 890,86 ribu kunjungan via pintu masuk utama dan 145,17 ribu via pintu masuk perbatasan.

Ia mengatakan total kunjungan itu naik 26,87 persen dibandingkan periode yang sama pada 2023.

Meskipun terus pulih, Amalia mengatakan total kunjungan wisatawan mancanegara secara kumulatif di dua bulan pertama 2024 ini masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama sebelum pandemi.

"Masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama sebelum pandemi yaitu di Januari-Februari 2019 dan Januari-Februari 2020.

Amalia memaparkan kunjungan wisatawan mancanegara pada Januari-Februari 2021 mencapai 2.445.731 orang. Sementara, pada periode yang sama 2020 mencapai 2.163.176 orang.

Amalia menuturkan jumlah wisatawan mancanegara terbanyak adalah berasal dari Malaysia, yakni 214,1 ribu kunjungan atau 20,7 persen.

Disusul oleh Singapura 112,8 ribu kunjungan atau 10,9 persen, Thailand 105,3 ribu kunjungan atau 10,2 persen, dan Australia 101,6 ribu kunjungan atau 9,8 persen.

Lalu, India 47,9 ribu kunjungan atau 4,6 persen, Timor Leste 43,2 ribu kunjungan atau 4,2 persen, Korea Selatan 32 ribu kunjungan atau 3,1 persen, AS 30,2 ribu kunjungan atau 2,9 persen, Inggris 25,4 ribu kunjungan atau 2,4 persen, dan Jepang 25 ribu kunjungan atau 2,4 persen.

Sementara dari negara lainnya mencapai 298,6 ribu kunjungan atau 28,8 persen.

Lebih lanjut, Amalia menuturkan jumlah penumpang seluruh moda transportasi naik secara tahunan pada Februari 2024. Sedangkan secara bulanan semuanya kompak turun.

Menurut Amalia, penurunan jumlah penumpang pada Februari terjadi karena pada bulan tersebut pada umumnya masih termasuk low season.

"Selain juga karena jumlah harinya yang relatif sedikit dibandingkan dengan jumlah hari pada bulan Januari," katanya.

Tak hanya itu, kata dia, cuaca ekstrim dan gelombang tinggi yang masih terjadi turut mempengaruhi aktivitas penerbangan dan pelayaran.

Rinciannya, penumpang angkutan udara domestik mencapai 4,71 juta orang pada Februari 2024. Angka ini naik 6,94 persen secara tahunan. Sedangkan secara bulanan turun 2,65 persen.

Penumpang angkutan udara internasional mencapai 1,41 juta orang, naik 33,98 persen secara tahunan. Sedangkan, secara bulanan turun 4,66 persen.

Penumpang angkutan laut domestik mencapai 1,51 juta orang atau naik 14,95 persen secara tahunan. Adapun secara bulanan angka itu turun 9,68 persen.

Penumpang kereta api mencapai 31,91 juta orang pada Februari 2024. Angka ini naik 20,09 persen secara tahunan. Sedangkan secara bulanan turun 6,49 persen.

[Gambas:Video CNN]