empoas

Catatan Pengaduan

Paramount Bakal Tutup MTV News dan PHK 25 Persen Karyawan******

Paramount Media Networks akan menutup MTV News menyusun pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 25 persen karyawan di Amerika Serikat (AS).

Chris McCarthy, pemimpin Paramount Media Networks, MTV dan Showtime, mengungkapkan perusahaan terus merasakan tekanan dari hambatan ekonomi meski sukses dalam layanan streaming. Hal itu disampaikan melalui memo kepada staf pada Selasa (10/5) lalu.

"Melalui penghapusan beberapa unit dan merampingkan yang lain, kami akan dapat mengurangi biaya dan menciptakan pendekatan yang lebih efektif untuk bisnis kami saat kami bergerak maju," kata Chris dikutip dariCNN Business.

Selain MTV News, juru bicara Paramount mengatakan beberapa unit di perusahaan dihilangkan sama sekali, yang sebagian besar terkait operasi.

Dalam beberapa bulan terakhir, hampir setiap perusahaan berita, hiburan, dan teknologi besar terpaksa memangkas tenaga kerjanya karena menghadapi pasar periklanan yang merosot dan tantangan industri lainnya.

Sebelumnya, Vice Media Group terancam bangkrut di tengah melemahnya pasar iklan dan gejolak ekonomi.

DilansirReutersyang mengutip laporan New York Times, Senin (2/5), perusahaan di belakang situs media populer seperti Vice dan Motherboard itu dilaporkan tengah bersiap untuk mengajukan bangkrut.

Berdasarkan informasi pihak yang mengetahui hal tersebut, perusahaan menerima minat dari lima perusahaan untuk membeli sahamnya. Demi menghindari bangkrut, yang mungkin terjadi dalam beberapa pekan ke depan, perusahaan mempertimbangkan untuk menjual kepemlikannya.

Apabila terjadi kebangkrutan, Fortress Investment Group selaku kreditur Vice dapat mengendalikan saham perusahaan.

"Vice Media Group terlibat dalam evaluasi menyeluruh atas alternatif dan perencanaan strategis. Perusahaan, dewan direksi, dan pemangku kepentingan terus fokus untuk menemukan jalur terbaik bagi perusahaan," kata juru bicara perusahaan kepada Reutersdalam pernyataan email.

[Gambas:Video CNN]

Hubungi Rasul Terakhir

Mayoritas Kripto Papan Atas Amblas, Bitcoin Layu ke US Ribu******

Harga mayoritas aset kripto dengan kapitalisasipasar terbesar kompak melemah pada perdaganganSelasa (9/5) pagi.

Mengutip coinmarketcap, bitcoin ambals 2 persen ke harga US.630 per keping. Kejatuhan Si Raja Koin diikuti aset kripto lainnya.

Koin dengan kapitalisasi pasar terbesar kedua, ethereum, terkoreksi 1,1 persen ke US.844 per koin. BNB merosot 1,3 persen ke US4 per koin pada perdagangan 24 jam, turun 3,4 persen dalam sepekan.

Cardano loyo ke USPelindo Blak******

PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) blak-blakan mengenai ihwal terkuaknya kasus dugaan korupsiDana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) pada 2013-2019.

Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono mengungkapkan perusahaan menginisiasi permintaan audit atas pengelolaan dana pensiun (dapen) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada 2020.

Langkah ini sebagai upaya proaktif dalam memberantas tindakan melanggar, termasuk korupsi di lingkungan perusahaan. Selain itu, inisiasi audit ini juga bertujuan agar tata kelola dapen menjadi semakin baik, sejalan dengan program Menteri BUMN Erick Thohir.

Arif memastikan perusahaan terus melakukan pembenahan pengelolaan dapen sejak 2021. Hal itu sebagai bukti keseriusan perusahaan untuk mewujudkan dapen yang bersih dan bertata kelola yang baik.

"Kami pastikan bahwa pembenahan pengelolaannya jalan terus agar dipastikan para pensiunan mendapatkan layanan yang baik," jelasnya.

Arif juga menegaskan perusahaan mendukung penuh proses penegakan hukum oleh pihak berwenang yang sedang berlangsung.

"Kami menghormati penetapan status tersangka dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum pada pihak berwenang," ujar Arif.

Pembenahan tata kelola dimulai dengan pergantian Pengurus Dapen Pelindo, di mana posisi Direktur Utama efektif dijabat oleh Mujianto pada Juni 2021.

Manajemen baru kemudian menyusun program transformasi yang tertuang dalam Roadmap 2021 - 2025 dengan tiga tahapan yaitu:Fit in Business(2021-2022); Enhancement(2023); dan Establishment(2024-2025).

Pada tahap Fit in Business, perusahaan telah melaksanakan sejumlah program di antaranya pembaharuan atas pedoman kerja, pengesahan kode etik, penyusunan Standard Operating Procedure(SOP), serta penerapan transaksi cashlessdan digitalisasi layanan keuangan, yang seluruhnya dimaksudkan untuk memperbaiki tata kelola dana pensiun yang lebih baik (good pension government).

"Sebagai pertanggungjawaban manajemen, kinerja pada 2022 menunjukkan hasil positif di mana pembayaran manfaat pensiun kepada lebih dari 10 ribuan peserta dapat berjalan dengan baik dan semakin lancar," jelas Mujianto dalam keterangan yang sama.

Pengurus Perkumpulan Pensiunan Pelabuhan Indonesia (P3I) Pusat melalui Ketua Umumnya Azreal Temi menambahkan bahwa P3I mendukung penuh proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi dana pensiun, agar dapat menciptakan pengelolaan dapen yang bersih dan transparan.

"Saat ini, kondisi dapen cukup baik, karena telah dilakukan penataan tata kelola dari sisi SOP, manajemen dan pelayanan kepada peserta pensiun," imbuh Azreal.

Pada 2023, transformasi memasuki tahap enhancement,dengan fokus peningkatan kualitas pelayanan, melakukan optimalisasi aset dan investasi sehingga pengelolaan dana pensiun menjadi berkelanjutan (sustainable).

Kejaksaan Agung menetapkan enam orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan DP4 pada Pelindo Tahun 2013 sampai 2019.

Keenam tersangka itu yakni Direktur Utama DP4 periode 2011 s/d 2016 bernama Edi Winoto, Direktur Keuangan DP4 periode 2008 s/d 2014 Khamidin Suwarjo, dan Manager Investasi DP4 periode 2005 s/d 2019 Umar Samiaji.

Selanjutnya, Imam Syafingi selaku Staf Investasi Sektor Riil periode 2012 s/d 2017, kemudian Chiefy Adi Kusmargono selaku Dewan Pengawas DP4 periode 2012 s/d 2017, dan Ahmad Adhi Aristo selaku makelar tanah.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kuntadi menjelaskan penyelewengan dana tersebut dilakukan keenam tersangka dengan cara melakukan investasi pada pembelian tanah, pembelian saham dan reksadana, serta penyertaan modal pada PT Indoport Utama dan Indoport Prima.

Namun, dalam pelaksanaan pengelolaannya terdapat perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku melakukanmark upharga tanah serta ada makelar pengadaan tanah tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Pengusaha SPBU di Aceh kecewa dengan layanan Bank Syariah Indonesia (BSI) yang sejak kemarin, Senin (8/5), mengalami gangguan hingga tidak bisa digunakan untuk bertransaksi.

Padahal, BSI merupakan bank pelat merah yang banyak digunakan oleh warga Aceh untuk bertransaksi mengingat bank konvensional tidak lagi beroperasi di tanah rencong.

Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) wilayah Aceh Nahrawi Noerdin mengungkapkan saat error terjadi, tidak ada solusi bagi pemilik SPBU untuk melakukan penebusan minyak ke PT Pertamina (Persero).

Menurut Nahrawi, sebelum BSI terbentuk, transaksi penebusan minyak oleh pemilik SPBU di Aceh bisa dilakukan di sejumlah bank, karena ada sistem host to host. Namun, saat ini layanan hanya diberikan satu bank yaitu BSI.

"Seharusnya, ada bank konvensional lain satu di Aceh yang memiliki sistemhost to host, jadi ada solusi saat satu bank error," usulnya.

Menurut Nahrawi, hingga saat ini, pelayanan bank syariah di Aceh masih cukup jauh dari harapan, terutama bagi kalangan dunia usaha. Terlebih, hal-hal yang menyangkut masalah layanan primer sebuah lembaga keuangan saja masih terkendala dan jadi keluhan masyarakat.

Jika kondisi ini terus berlarut, menurut Nahrawi, Aceh jadi terisolir secara nasional dan internasional dalam urusan transaksi keuangan. "Akses dan layanan keuangan yang bisa dinikmati oleh saudara-saudara kita di seluruh Indonesia tidak bisa dinikmati di Aceh. Itu cukup besar pengaruhnya bagi dunia usaha dan bagi perekonomian Aceh," ucapnya.

Sementara itu, Corporate Secretary BSI Gunawan Arief Hartoyo mengatakan, saat ini layanan transaksi BSI di sejumlah cabang sudah berangsur pulih.

"Alhamdulillah, saat ini sekitar 1.200 unit ATM BSI pulih dan secara bertahap kantor-kantor BSI telah Kembali beroperasi. Kami senantiasa akan memantau perkembangan secara berkelanjutan," ujar Arief dalam keterangan terpisah.

Pantauan CNNIndonesia.com, mobile bankingBSI masih tidak bisa digunakan hingga pukul 15:40 WIB.

Sementara, untuk pelayanan tarik tunai di sejumlah ATM sudah bisa digunakan. Hal itu membuat warga mengantre melakukan penarikan uang di sejumlah ATM karena khawatir layanan akan error lagi.

[Gambas:Video CNN]

Polygon mencatatkan koreksi terparah, yakni 4,3 persen ke harga 0,899 per keping. Adapun solana melemah 3,2 persen ke US,66 per koin.

Tether dan USD Coin yang merupakan stable coin, masih setia di harga US per keping. Keduanya berfluktuasi tipis di bawah 1 persen.

Pemerintah masih melarang penggunaan kripto sebagai alat pembayaran. Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga bisa digunakan sebagai aset investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.

Aset kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

[Gambas:Video CNN]

Zootopia Masa Depan

Pilihan Saham Cuan Pekan Ini, Bank dan Tambang Bisa Jadi Pilihan******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) melemah 56,39 poin atau minus 0,82 persen ke level 6.787 pada perdagangan akhir pekan lalu. Investor melakukan transaksi sebesar Rp9,99 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 16,1 miliar saham.

Dalam rentang Selasa-Jumat pekan lalu, indeks saham sudah melemah sebanyak tiga kali dan menguat satu kali. Sementara, performa indeks melemah sebesar 2,27 persen.

Pelaksana Harian Sekretaris Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) Yulianto Aji Sadono memaparkan dalam sepekan data perdagangan saham mayoritas ditutup negatif.

Selanjutnya, rata-rata volume transaksi harian bursa melemah 4,17 persen menjadi 15,015 miliar saham. Lalu, rata-rata frekuensi transaksi harian bursa melemah 5,03 persen menjadi 1.275.793.

"Sementara itu, rata-rata nilai transaksi harian bursa berubah sebesar 21,7 persen menjadi Rp10,387 triliun dari Rp13,265 triliun pada pekan yang lalu," terang Yulianto seperti dikutip dari situs IDX, Jumat (5/5).

Untuk sepekan ke depan, Analis Teknikal MNC Sekuritas Herditya Wicaksana memprediksi IHSG bergerak di rentang support6.690 danresistance6.868. Menurutnya, pergerakan IHSG akan terbebani oleh beberapa sentimen negatif.

Salah satunya, adalah ancaman krisis perbankan di Amerika Serikat (AS). Belakangan, First Republic Bank resmi bangkrut menyusul Silicon Valley Bank (SVB).

Tak hanya itu, kini PacWest Bank pun ikut terancam bangkrut dan sedang menjajaki semua opsi strategis, termasuk menjual perusahaan. Kebangkrutan sejumlah bank tersebut tak lepas dari deposan yang ramai-ramai menarik simpanan mereka.

Hal ini, kata Herditya, turut membuat investor di pasar saham was-was.

"Dari AS masih ada kekhawatiran akan lanjutan krisis perbankan yang belum selesai ditambah perkembangan debt ceilingAS yang belum menemui keputusan," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Minggu (7/5).

Selain itu, Herditya juga mengatakan harga komoditas dunia juga akan turut mempengaruhi pergerakan emiten-emiten di IHSG. Ia menyebut saat ini harga minyak dunia masih naik.

Hal ini kemungkinan akan menguntungkan emiten yang bersangkutan. Hal itu berbeda dengan harga batu bara yang sedang terkoreksi. Herditya menambahkan pada pekan depan investor juga akan menanti sejumlah rilis data ekonomi, seperti cadangan devisa RI, indeks keyakinan konsumen (IKK), dan inflasi AS.

Menurutnya, dengan kondisi yang ia jabarkan di atas, investor dapat melakukan Buy on weakness (BoW)terlebih dahulu. BoW adalah membeli saham di harga rendah, namun berprospek mengalami kenaikan kembali dalam jangka pendek.

Adapun sejumlah saham yang ia rekomendasikan untuk dibeli itu seperti, PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BRIS yang ditutup stagnan pada pekan lalu di posisi 1.750. Herditya memprediksi emiten sektor perbankan itu bisa menyentuh posisi 1.900 pekan ini.

Selanjutnya, PT Ace Hardware Indonesia Tbk atau ACES yang ditutup menguat 1,72 persen ke posisi 472 pada pekan lalu. Di pekan ini, Herditya memprediksi ACES dapat menyentuh level 520.

Kemudian, ia juga merekomendasikan saham PT Aneka Tambang Tbk atau ANTM yang ditutup melemah 4,23 persen ke posisi 2.040 pada pekan lalu. Ia memprediksi ANTM dapat menyentuh posisi 2.200 pekan ini.

Fenomena Dedolarisasi

Invasi ekstradimensi tanpa akhir

Menantang Luhut Buka******

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan membongkar permasalahan di industri dan perkebunan kelapa sawit. 

Hal itu terjadi tak lama setelah Presiden Jokowi menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit. Luhut menyebut setelah melaksanakan tugas itu, ia mendapat fakta bahwa ternyata 9 juta hektare lahan sawit di Indonesia belum dipajaki.

Kesimpulan itu didapat setelah Luhut meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Hasilnya ditemukan ada 14,6 juta hektare lahan sawit di Indonesia.

Namun, yang membayar pajak hanya 7,3 juta hektare. Luhut mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut.

Ia akhirnya meminta BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit. Hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," kata Luhut di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

Luhut mengatakan temuan tersebut telah dilaporkan ke Presiden Jokowi. Namun, ia tak menyarankan agar Jokowi mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut.

Luhut hanya menyarankan Jokowi untuk memungut penalti kepada pemilik lahan sawit yang belum bayar pajak tersebut. Sesuai ketetapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),pemberian penalti itu memang dimungkinkan.

"Sekarang semua didigitalisasi. Saya bilang Pak Presiden, tidak usah dibawa legal, 'Jadi gimana?', pokoknya penalti saja. Berapa yang ditentukan KLHK, dia bayar. Kalau tidak bayar diambil pemerintah," jelas Luhut.

Merespons temuan Luhut itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini seluruh anggotanya taat membayar pajak.

Mereka karena itu yakin anggota Gapki tak masuk dalam temuan Luhut itu. Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyebut keyakinan disampaikan karena bukti bayar pajak salah satu syarat untuk bisa mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bakal menindaklanjutinya klaim GAPKI dan temuan Luhut itu.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan tindaklanjut akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP. Sinkronisasi data dilakukan karena ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dan yang ditemukan Luhut di lapangan.

"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran betul menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.

Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.

Sementara itu, Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana mengatakan supaya tak menimbulkan kebingungan, pernyataan Luhut yang menyebut 9 juta hektare lahan sawit belum bayar pajak harus dirinci angkanya dan dipublikasikan ke publik.

Itu perlu dilakukan supaya permasalahan pengemplangan pajak di industri sawat dapat dikawal bersama. Ia mengatakan jika informasi Luhut soal 9 juta hektare atau lebih dari setengah lahan sawit tertanam yang sebanyak 16,8 juta hektare belum bayar pajak, maka pengawasan industri kelapa sawit selama ini perlu dipertanyakan.

"Misalnya Kemenkeu, apakah selama ini tak berkutik atau membiarkan saja?" kata Andri.

Di lain sisi, Andri juga mengkritik saran Luhut ke Jokowi agar tak menggunakan jalur hukum dalam menyelesaikan pengemplangan pajak lahan sawit. Ia mengatakan saran itu tidaklah tepat.

Menurutnya, kekhawatiran bahwa pengusaha sawit akan melakukan akrobat hukum seperti kasus BLBI bila kejahatan pengemplangan pajak diuber tak beralasan. Pasalnya, permasalahan akrobat hukum, bukan dipicu aturan yang ada tapi pelaksanaan di lapangan dan celah-celah yang diberikan pemerintah ke pelanggar hukum.

"Bukannya malah dijadikan alasan untuk negara melangkahi hukum sendiri," kata Andri.

Curiga Kongkalikong di Kasus 9 Juta Hektare Lahan Sawit Belum Dipajaki

Han Feng Su Yingxue

<句子>

Bisikan Penyihir

<句子>