situs judi slot online resmi dan terpercaya

Riasan merah di seluruh dunia

Sandiaga Bakal Terus Genjot Kriya Kabupaten Toba Demi Lapangan Kerja******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, pihaknya terus berupaya meningkatkan subsektor kriya Kabupaten Toba, Sumatra Utara. Hal itu dilakukan agar kriya atau kerajinan Kabupaten Toba juga bisa masuk nominasi UNESCO Creative Cities Network.

Demikian disampaikan Sandiaga saat menghadiri kegiatan Kelana Nusantara di Pizza Andaliman, Kabupaten Toba, Sumatra Utara, Minggu (26/2).

"Kelana Nusantara kita hadirkan seiring dengan F1 Powerboat untuk memastikan subsektor kriya Kabupaten Toba bisa kita tingkatkan dan siapa tahu dengan usaha kita bersama, ini bisa masuk ke dalam nominasi UNESCO Creative Cities Network," ujar Sandiaga dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/2).

"Target Presiden Jokowi tahun 2024 sebanyak 4,4 juta lapangan kerja baru bisa terwujud. Kami ingin UMKM sebagai pencipta 97 persen lapangan kerja kita, menciptakan produk-produk yang kreatif dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tuturnya.

Sejalan dengan hal itu, anggota Komisi XI DPR RI, Sihar Sitorus mengatakan, pemerintah ingin pelaku ekonomi kreatif terus bertumbuh ke depannya.

"Kita akan support sebanyak mungkin. Kita juga ada program, memang tidak sebanyak Kemenparekraf, namun kita ingin mencari potensi-potensi baru, ini kita dorong supaya menjadi inspirasi bagi lainnya," ungkap Sihar.

Kemenparekraf juga sangat mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Toba yang secara konsisten berupaya mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui kolaborasi akademisi, pelaku bisnis, komunitas, pemerintah, dan media (ABCGM).

Upaya itu salah satunya dilakukan dengan terus menghadirkan gelaran yang mampu menarik minat wisatawan mancanegara maupun dalam negeri, serta merangkul pelaku ekonomi kreatif untuk terus bangkit bersama.

Guru Besar Wuji

Basuki Akan Jadi Menteri Pertama yang Berkantor di IKN Nusantara******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono akan menjadi menteri pertama yang berkantor di IKN Nusantara. 

Jokowi mengatakan niat tersebut telah disampaikan Basuki kepadanya. 

"Menteri PU tadi menyampaikan kepada saya nanti Kementerian PU paling duluan," kata Jokowi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN Nusantara, Kamis (23/2).

Saat ini, pemerintah sedang membangun kompleks kementerian dan istana presiden. Pemerintah juga sedang membangun kompleks tempat tinggal para menteri.

"Ada 36 (rumah menteri) di sini nanti bangunan yang kita harapkan Juni 2024 selesai karena memang kita ada target 17 Agustus 2024 ada upacara bendera di Ibu Kota Nusantara," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke IKN Nusantara. Pembangunan tahap awal telah dilakukan dan akan berlangsung hingga 2024.

Pemerintah menargetkan sejumlah kementerian akan berkantor di IKN Nusantara pada awal 2024. Akhir tahap pertama pembangunan akan disimbolkan dengan upacara peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Kepresidenan IKN Nusantara pada 17 Agustus 2024.

[Gambas:Video CNN]

Dua puluh tahun angin musim semi

Riuh Musabab Penolakan RUU Kesehatan, Khawatir BPJS Diintervensi******

Perubahan kedudukan BPJS yang semula di bawah presiden menjadi di bawah kementerian menjadi salah satu hal yang paling disorot dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (RUU Kesehatan) Omnibus Law.

Banyak penolakan terhadap rancangan yang saat ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR 2023 itu. Dalam rancangan, BPJS Kesehatan disebut akan berada di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam diskusi publik membahas Urgensi RUU tentang Kesehatan pada Jumat (17/2) mengatakan, rancangan itu tidak tepat karena BPJS tidak semata soal kesehatan.

"BPJS itu tidak hanya kesehatan, BPJS ini termasuk untuk jaminan kematian, JHT, kecelakaan. Jadi semua jaminan. Jadi di sini pertanyaannya agak sedikit aneh ya, berbagai macam jaminan dan berbagai kementerian ikut terlibat tapi kok masuknya di Omnibus Law kesehatan," ujar Ghufron.

Penolakan juga datang dari Ketua Exco Partai Buruh Provinsi Sumatera Selatan Ali Hanafiah. Alasannya, karena iuran BPJS selama ini berasal dari akumulasi dana publik, di mana buruh membayar iuran sebesar 1 persen dan pengusaha 4 persen.

Sehingga, secara keseluruhan akumulasi uang di BPJS Kesehatan bukan milik pemerintah.

"Kami menolak keras BPJS di bawah kementerian. Di seluruh dunia tidak ada namanya jaminan sosial (BPJS) itu di bawah menteri, seluruh lembaga BPJS di seluruh dunia itu di bawah presiden atau perdana menteri, jadi di bawah langsung kepala pemerintahan," ungkap Ali dalam agenda rapat Konsolidasi Persatuan Buruh Indonesia Sumatera Selatan di Duta Hotel Palembang, Sabtu (18/2).

Adapun menteri memiliki status sebagai pembantu presiden, yang artinya tidak memiliki kapabilitas untuk mengatur pengelolaan dana publik dalam BPJS. Karena itu, menteri yang mengelola dana publik artinya menyalahgunakan wewenang dan jabatan.

"Jadi kalau sampai BPJS di bawah menteri, dengan kata lain, ini abuse of power (penyalahgunaan wewenang jabatan). Kemudian, dalam UU BPJS, Dewan Pengawas (Dewas) BPJS itu disebut wali amanah, nah kalau wali amanah itu nggak boleh di bawah seorang menteri, Dewas itu harus independen," kata Ali.

Ketua Korwil KSBSI Sumatra Utara, Ramlan Hutabarat menyampaikan hal serupa. Menurutnya, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan harus dikelola dengan profesional, demokratis, transparan, dan akuntabilitas.

Para buruh dibuat was-was atas perubahan itu, karena dikhawatirkan berimbas pada penurunan kualitas pelayanan. Selain itu, juga rentan mengalami intervensi dan menambah birokrasi.

Ramlan meminta agar pemerintah tidak mengubah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan menjadi BUMN. Pasalnya, dana yang dikelola dalam penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan adalah dana swadaya masyarakat, khususnya dari buruh dan pengusaha.

Pemerintah pun disarankan untuk berfokus pada UU N0. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU N0. 24 Tahun 2011, Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

"BPJS berpotensi mendapat penugasan sesuatu (dari kementerian) yang berpotensi merugikan dana kelolaan masyarakat, seperti menempatkan ke instrumen investasi yang tidak menguntungkan. Atau, penugasan kementerian yang membuat pelayanan kepada warga/pekerja menjadi tidak terfokus," papar Ramlan.

Ternyata saya sudah mencapai level penuh

Asosiasi Senang Imigrasi Cabut Syarat Rekomendasi Kemenag untuk Umrah******

DPD Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Aceh mengapresiasi kebijakan Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM yang mencabut syarat rekomendasi dari Kementerian Agama (Kemenag) untuk pengurusan paspor untuk umrah.

"Kita di daerah sangat mengapresiasi kebijakan Dirjen Imigrasi ini karena ini sangat memberi kemudahan bagi para jemaah umrah, khususnya di Aceh," kata Ketua DPD Amphuri Aceh Welly Rifandi di Banda Aceh, Sabtu (25/2) seperti dikutip dari Antara.

Lihat Juga : Imigrasi Cabut Syarat Rekomendasi Kemenag untuk Urus Paspor Umrah

"Tentu ini yang membuat lama. Maka dengan dicabutnya syarat rekomendasi oleh Dirjen Imigrasi ini, sekarang jemaah umrah bisa langsung pergi ke imigrasi setempat untuk pembuatan paspor," katanya.

Di sisi lain, kata dia, tren masyarakat Aceh berangkat umrah juga semakin menunjukkan pertumbuhan positif pascaterkurung pandemi Covid-19.

Apalagi, pemerintah juga telah membuka rute penerbangan umrah langsung dari Aceh, sehingga jemaah tidak lagi harus ke Medan, Sumatera Utara untuk berangkat.

"Jadi setiap saat ada saja masyarakat Aceh yang berangkat umrah. Dari Amphuri saja ada sekitar 1.000 jemaah yang sedang menunggu jadwal keberangkatan, hingga Ramadhan dan bulan Syawal mendatang," kata Welly.

Lihat Juga : SKB 2 Menteri soal Pendirian Rumah Ibadah Diminta Dikaji Lagi

Sebelumnya, Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Silmy Karim mencabut rekomendasi Kemenag dari syarat pengurusan paspor umrah.

"Pencabutan rekomendasi Kemenag tersebut untuk mempermudah. Kita jangan mempersulit masyarakat yang ingin menjalankan ibadah," kata Silmy Karim.

Pencabutan rekomendasi sebagai syarat tersebut juga dibahas saat audiensi Dirjen Imigrasi dengan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia beberapa waktu lalu.

Imigrasi, kata Silmy, selalu berkomitmen untuk melayani secara maksimal jemaah haji dan umrah, baik pada saat pembuatan paspor maupun dalam proses berangkat dan pulang dari dan ke Indonesia.

Adapun pencabutan rekomendasi Kemenag sebagai syarat pengurusan paspor untuk umrah tercantum dalam Surat Direktur Jenderal Imigrasi perihal pelayanan penerbitan paspor RI bagi jemaah haji dan umrah tertanggal 22 Februari 2023.

Tuan Pulau Gurun

Tim Investigasi Selidiki Insiden Ponsel Terbakar di Pesawat Lion Air******

Tim investigasi dari otoritas penerbangan sipil Indonesia dan Lion Air sedang melakukan penyelidikan intensif guna memastikan pesawat dan operasional memenuhi regulasi penerbangan usai insiden ponsel terbakar di dalam kabin pesawat dan pembukaan jendela darurat bagian kiri oleh salah satu penumpang tanpa arahan kru kabin pada Minggu (26/2) pagi.

"Hasil investigasi insiden terbakarnya ponsel salah satu penumpang di kabin pesawat dan pembukaan jendela darurat oleh salah satu penumpang tanpa ada perintah kru yang bertugas akan digunakan untuk mendapatkan rekomendasi terbaik sebagai bagian penting meningkatkan keselamatan dan keamanan seluruh penerbangan ke depannya," ujar Corporate Communications Strategic of Lion Air Danang Mandala Prihantoro dalam keterangan resmi.

Danang menegaskan keselamatan dan kenyamanan penumpang merupakan prioritas utama bagi maskapai.Perusahaan juga berkomitmen mengimplementasikan segala ketentuan standar operasional prosedur untuk mengedepankan pesawat yang digunakan pada operasional penerbangan aman dan terjamin.

LionAir jugamengingatkan kepada seluruh penumpang selalu mematuhi peraturan keselamatan penerbangan dan tidak membawa barang-barang berpotensi membahayakan dalam kabin pesawat.

Akibatnya, karpet lantai di kabin pesawat terbakar. Ratusan penumpang yang ikut dalam penerbangan tersebut menjadi panik karena asap di sekitar kursi nomor sembilan pesawat sudah tebal dan seluruh penumpang sudah berdiri.

"Panik, semua panik, (memang) tidak semua terbakar cuma cabin nomor sembilan tempat duduk nomor sembilan," kata Imelda.

"Seorang pun penumpang sempat membuka jendela darurat yang berada di bagian tengah sebelah kiri. "Iya sempat dibuka (jendela darurat) satu di bagian tengah," jelasnya.

Dia mengatakan saat itu, pramugari sempat meminta agar penumpang tidak panik. Namun kegaduhan telah terjadi karena penumpang panik.

Sehingga pintu pesawat lalu dibuka dan pramugari kemudian mengarahkan penumpang untuk turun kembali ke ruang tunggu dan an seluruh penumpang berlarian keluar dari pesawat setelah asap dalam cabin berkurang.

Lion Air sendiri sudah memberangkatkan kembali penumpang dengan pesawat berbeda pada hari yang sama.

[Gambas:Video CNN]

Pesta Kematian Para Dewa

Pengusaha Kecewa Soal Larangan Jual Minyakita di Ritel Modern******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengaku kecewa dengan keputusan Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang melarang Minyakita dijual di ritel modern.

Ketua Umum Roy N. Mandey membantah alasan Kemendag yang mengatakan konsumen beralih dari minyak goreng premium ke Minyakita sehingga membuat minyak goreng besutan pemerintah itu langka.

"Kami sangat menyayangkan karena ritel akhirnya tidak terbagi (Minyakita). Kalaupun dibilang ada shifting konsumen minyak premium ke Minyakita, kami enggak dapatkan datanya di ritel," ujar Roy di Balai Sudirman, Jakarta, Kamis (23/2).

Kendati demikian, Roy mengatakan tidak adanya peralihan dari minyak goreng premium ke Minyakita terjadi di konsumen ritel modern. Ia mengaku tidak mengetahui apakah hal itu terjadi di konsumen lainnya.

"Ini bicara di retail ya, saya enggak tahu di luar itu. Tapi kalau switching di retail dari konsumen yang minyak goreng premium ke Minyakita itu tidak ada datanya. Tidak bisa dibuktikan," katanya.

Di lain sisi, Roy mengatakan sebelum adanya larangan penjual Minyakita di ritel modern, minyak goreng kemasan memang sering habis karena 15 hingga 20 persen dari konsumen merupakan masyarakat kelas menengah bawah.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan Minyakita akan diprioritaskan di pasar tradisional dan tidak boleh di ritel modern dan marketplace Langkah itu dilakukan untuk mengatasi kelangkaan MinyakKita.

"Di supermarket enggak ada. Ya memang kita untuk di pasar-pasar ini. Dan online enggak ada dan memang enggak boleh" tegasnya.

[Gambas:Video CNN]