cara pinjam kur bri

Putri penjelajah waktu mencari posisi resmi

Kena Sanksi Pelanggaran Etik Gegara Gibran, Begini Komentar Ketua KPU******

Dia menjelaskan, konstruksi Undang-undang Pemilu itu selalu menempatkan KPU dengan posisi “ter”, yakni terlapor, termohon, tergugat, dan teradu. Dengan ada pengaduan soal pendaftaran Gibran ke DKPP, menurutnya pihaknya selalu mengikuti proses persidangan di DKPP.

Dia menegaskan tidak akan mengomentari putusan tersebut karena seluruh keterangan dan catatan dari pihaknya sudah disampaikan saat persidangan.

“Setelah itu kewenangan penuh dari majelis DKPP untuk memutuskan,” ujarnya sebagaimana dikabarkan Antara.

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2024.

Ketua DKPP, Heddy Lugito, mengatakan Hasyim Asy’ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Game ini menyerang dunia lain

Seperempat Lebih Siswa SMP di Solo Pernah Jadi Korban Perundungan Verbal******

Perundungan secara verbal merupakan bentuk perundungan yang dilakukan secara lisan dan berulang-ulang. Meski tidak menimbulkan luka secara fisik, namun berdampak pada kesehatan mental korban.

Data Yayasan Kakak menunjukkan separuh lebih tindakan perundungan verbal terjadi di sekolah dengan persentase 65%. Lalu diikuti dengan lingkungan bermain sebanyak 22%, dan 13% di rumah.

Sedangkan pelaku perundungan hampir semuanya merupakan teman sendiri, persentasenya mencapai 91%. Lalu diikuti yang lainnya meliputi kakak kelas, saudara kandung, orang tua, dan guru sebesar 3%.

Selain perundungan secara verbal, siswa SMP di Solo juga mengalami perundungan secara fisik. Perundungan fisik pun dilakukan secara berulang-ulang. Tidak jarang meninggalkan bekas luka di tubuh seperti memar.

Berdasarkan hasil riset Yayasan Kakak, ditemukan sebanyak 11% siswa SMP mengaku pernah mengalami perundungan secara fisik. Mirisnya, setengah dari korban perundungan fisik terjadi di sekolah dengan persentase 53%.

Lalu hampir seperempat diantaranya mendapatkan perundungan fisik di rumah. Sisanya sebanyak 20% di lingkungan bermain.

Hal ini juga selaras dengan temuan Yayasan Kakak bahwa mayoritas pelaku perundungan fisik adalah teman sendiri, persentasenya mencapai 68%, lalu diikuti orang tua sebanyak 15%. Sayangnya, tempat anak mengadu dan mendapat perlindungan di sekolah, yakni guru juga ada yang melakukan perundungan secara fisik, meski persentasenya tidak banyak yakni 9%. Pelaku lainnya meliputi kakak kelas dan saudara kandung sebesar 7%.

Perundungan ternyata tidak berhenti di dunia nyata, tapi juga terjadi di dunia maya Fenomena ini dikenal dengan istilah cyber bullyingatau perundungan dunia maya.

Perundungan di dunia maya biasanya dilakukan berulang-ulang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan korbannya. Biasanya dilakukan melalui media sosial. Riset Yayasan Kakak menunjukkan ternyata 14% anak pernah menjadi korban perundungan di media sosial.

Mayoritas perundungan di media sosial terjadi melalui platform WhatsApp dengan persentase 74%, diikuti platform lainnya meliputi Tiktok dan X sebanyak 15% , selanjutnya Instagram 8%, dan gamesebanyak 3%.

Kepada Solposos.com, aktivis perlindungan anak dari kekerasan Yayasan Kakak, Kiki Nur Fernando, mengatakan perlu memosisikan anak sebagai pelopor dan pelapor (2P) untuk mencegah perundungan.

“Kita harusnya menyediakan pendidik teman sebaya. Mungkin lewat itu bisa dikuatkan lagi untuk menjadi pelopor dan pelapor. Nanti harapannya pelopor itu bisa memulai dengan melihat lingkungan sekolahnya,” kata dia.

Dia mengatakan dengan diposisikan sebagai 2P, si anak bisa melapor kepada yang lebih ahli, dalam hal ini guru Bimbingan Konseling (BK), satgas pencegahan tindak kekerasan, atau profesional di bidangnya.

“Tidak mungkin anak melakukan tindakan yang konkret sampai bisa menangani, karena anak sebagai pendidik sebaya itu hanya sebagai teman bercerita. Untuk penanganannya sudah ada satgasnya sendiri,” kata dia.

Satgas yang dimaksud adalah Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK). Tim ini harus ada di setiap sekolah. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri  Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) No. 46/2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKS).

“Kami mengusulkan adanya penguatan satgas TPPK di sekolah, sehingga mampu melakukan penanganan kekerasan [termasuk perundungan] dengan prinsip perlindungan anak,” kata dia.

bapak baptis perang bisnis

Respons Kondisi Politik Masa Kini, Unair: Ini Pengulangan Orde Baru******

Dia menjelaskan, sejak awal berdirinya Indonesia sudah berpijak kepada seperti yang diutarakan para pendiri bahwa kita adalah republik bukan monarki bukan kerajaan.

Sebagai konsekuensinya dari hal tersebut, maka yang ada di setiap warga negara posisinya setara, republik ini bukan milik satu kaum, bukan milik mereka yang berkuasa, bukan milik kaum ningrat, dan kaum kaya.

“Landasan itu menjadikan Indonesia sebagai negara hukum berpijak pada rule of lawbukan rule by the lawdan hukum di atas kekuasaan. Ketika saat ini kita menyaksikan mulai dari persoalan Mahkamah Konsitusi yang kemudian terjadi pelanggaran etika berat sampai kemudian indikasi adanya intervensi kekuasaan baik melalui aparat dalam prosesi pilpres,” ujarnya.

“Kemudian program pembangunan dimanfaatkan untuk kepentingan politik elektoral, ini menunjukkan bahwa pemimpin kita tidak memberikan teladan etis bagi rakyat,” katanya.

Situasi tersebut menurut kalangan akademisi adalah sesuatu yang harus dievaluasi agar kemudian tidak balik lagi ke belakang atau mengalami penghancuran terhadap demokrasi, sehingga kemudian adalah republik rasa kerajaan.

“Padahal Pak Jokowi dipilih dengan harapan menjaga demokrasi, tapi pada akhir jabatannya ini seperti justru yang berpotensi dibela adalah keluarga bukan kepentingan publik, hal ini tidak bisa diterus-teruskan,” ucapnya.

Mengenai adanya anggapan bahwa pernyataan yang dilakukan para akademisi itu adalah partisan, Airlangga melihat bahwa penilaian itu tidak pada tempatnya dan memang biasa terjadi ketika ada suara yang mencoba mengoreksi dalam momen-momen politik tertentu ini dianggap meresahkan oleh kekuasaan.

“Kita tahu bahwa ini pengulangan bingkai dari era yang terjadi pada Orde Baru,” katanya.

“Ketika sesuatu gerakan tampil yang mendorong demokrasi kemudian balasannya adalah ini partisan politik. itu terjadi lagi yang menegaskan bahwa suatu kekuasaan atau siapapun yang membela, mencoba membingkai gerakan dimensi etik dengan frame sempit tentang politik tertentu menunjukkan bahwa gerakan ini efeknya kuat untuk mengoreksi,” kata Airlangga.

Airlangga juga menyebut aksi yang dilakukan para akademisi besok adalah pertama untuk menggunakan haknya terutama hak sipil dan politik sebagai warga negara yang harus dihormati.

Kedua adalah hak menggunakan mimbar akademik dari keluarga besar Unair yang harus dihormati dan diproteksi oleh institusi.

Perjalanan Tuhan ke Dunia Lain

Panelis Debat Terakhir Pilpres 2024 Ikut Petisi Bulaksumur, Ini Penjelasan KPU******

Sebelumnya, dalam debat keempat yang mempertemukan antarcawapres, terdapat Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia Prof. Sulistyowati Irianto.

“Kemarin salah satu panelis debat keempat, ada prof dari antropologi hukum UI, dan juga ikut petisi UI. Saya kira begini, orang memiliki kebebasan sebagai warga negara untuk menyatakan pendapat, dan kemudian ketika bertugas sebagai panelis yang diperlukan adalah pandangan-pandangan profesionalnya,” ujarnya.

Hasyim kemudian menjelaskan bahwa rumusan pertanyaan yang disusun para panelis kemudian bergantung pada undian saat debat berlangsung, sehingga tidak dapat menentukan bahwa pertanyaan dalam debat ditujukan kepada siapa.

“Jadi misalkan panelis diberi kesempatan untuk menyampaikan rumusan pertanyaan, tetapi tidak bisa diidentifikasi pertanyaan yang menyusun siapa, yang tahu kan mereka (panelis) sendiri. Karena apa? Publik tahu, pasangan calon tahu, moderator tahu, itu kan semuanya melalui undian, diacak, jadi tidak bisa kemudian ini pertanyaannya mengarah kepada siapa? Dan kemudian ini pertanyaan disusun oleh siapa?” katanya.

Oleh sebab itu, Hasyim menegaskan bahwa hadirnya panelis yang menyuarakan petisi tidak akan mempengaruhi kualitas debat.

“Kalau ada 12 panelis, itu tugasnya juga sama seperti 11 panelis pada empat debat sebelumnya yang menyusun 18 pertanyaan. Kalau kemudian pertanyaan panelis ada 18, itu digunakan hanya untuk dua segmen, yaitu pertama dan kedua. Itu bisa jadi tidak semua pertanyaan muncul karena munculnya melalui undian secara acak. Jadi menurut saya tidak berpengaruh terhadap kualitas panelis dan juga kualitas debat,” kata Hasyim.

Sebelumnya, beberapa akademisi dari sejumlah universitas seperti alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) dan civitas academica Universitas Islam Indonesia (UII) menyampaikan petisi berupa kritik terhadap pemerintahan Jokowi.

Mereka menyinggung soal etika hingga kenegarawanan dalam petisinya. Salah satu yang menyuarakan petisi tersebut adalah panelis debat kelima, yakni Guru Besar Antropolog Fakultas Ilmu Budaya UGM Prof. Emiritus PM Laksono Ph.D.

Debat kelima yang menampilkan tiga capres, yaitu Anies Baswedan (capres nomor urut 1), Prabowo Subianto (capres nomor urut 2), dan Ganjar Pranowo (capres nomor urut 3) bertemakan antara lain pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.

Debat capres akan dipandu oleh dua moderator, yakni Andromeda Mercury dan Dwi Anggia. Stasiun televisi penyelenggara debat terakhir adalah TV One, ANTV dan Net TV.

Sebelumnya, debat pertama capres Pemilu 2024 telah diselenggarakan di Kantor KPU RI, Jakarta, pada tanggal 12 Desember 2023.

Kemudian, debat kedua cawapres Pemilu 2024 digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, pada 22 Desember 2023.

Debat ketiga capres Pemilu 2024 digelar di Istora Senayan, Jakarta, pada tanggal 7 Januari 2024. Setelah itu, debat keempat cawapres Pemilu 2024 digelar di JCC, Senayan, pada tanggal 21 Januari 2024.

Rangkaian debat capres-cawapres kelima yang akan diselenggarakan di JCC, Senayan, pada 4 Februari 2024 merupakan debat terakhir.

Dunia para dewa di akhir zaman

Profil 12 Panelis Debat Capres 2024 yang Terakhir******

Saat ini ia menjabat sebagai Ketua Umum Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (Persakmi) 2022-2026. Ia juga menjabat sebagai Kepala Program Studi Pascasarjana Jenjang Doktor Kesehatan Masyarakat Unhas.

Asep Saepudin Jahar

Guru Besar Sosiologi Hukum Islam ini juga tengah menjabat sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta periode 2023-2027.

Sebelum menjadi Rektor UIN Jakarta, Asep pernah menjabat sebagai Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta, Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), Dekan Fakultas Syariah dan Hukum (FSH), dan Kepala Pusat Layanan Humas dan Bantuan Hukum LP2M UIN Jakarta. Pada tahun 2006, ia pernah menerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya 10 Tahun.

Bahruddin

Ia adalah seorang inisiator Komunitas Belajar Qaryah Thayyibah sekaligus Anggota Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah.

Sebelum mendirikan sekolah alternatif tersebut, Bahruddin aktif berkegiatan di serikat tani bernama Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah di Kota Salatiga, Jawa Tengah dari tahun 2000-2018. Adapun sejak tahun 2016 hingga sekarang, Bahruddin menjadi Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Qaryah Thayyibah Indonesia.

Damar Juniarto

Akademisi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta ini merupakan pakar di bidang Hak Asasi Manusia Indonesia dan pernah menjabat sebagai direktur eksekutif Perkumpulan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet).

Pada 2015, Damar mendirikan Paguyuban Korban UU ITE (PAKU ITE) untuk memberi ruang interaksi yang saling menguatkan dan menyemangati bagi para warganet yang dipidanakan dengan pasal karet.

Di tahun 2018, ia menerima penghargaan sebagai YNW Netizen Award 2018 dari Marketeers.com dan terpilih sebagai peserta International Visitor Leadership Program 2018: Cyber Policy and Online Freedom of Expression dari Kedubes Amerika.

Paschalis Maria Laksono

Ia adalah seorang Guru Besar Antropologi dari Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pada 2005 hingga 2006, Laksono memperoleh Scholar in Residence Award dari Fulbright untuk mengajar Antropologi Politik dan Antropologi Agama di Lafayette College, Easton, Pennsylvania, Amerika Serikat.

Selain menjadi pengajar, ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Direktur Pusat Studi Asia Pasifik (PSAP) UGM sekaligus sebagai Kepala Unit Bahasa dan Budaya yang bernaung di dalamnya.

Imam Prasodjo

Akademisi sekaligus sosiolog dari Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat ini juga seorang Penasihat Senior Kepala Staf Kepresidenan sejak 2016 hingga sekarang.Ia juga menjabat sebagai Penasihat Senior Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejak tahun 2015 sampai hari ini.

Onno Widodo Purbo

Ahli Teknologi Informasi ini juga merupakan Wakil Rektor Institut Teknologi Tangerang Selatan periode 2021 hingga sekarang. Onno menerima penghargaan Postel Award 2020 oleh Internet Society yang merupakan organisasi nirlaba pendukung pengembangan dan penggunaan internet yang terbuka, terhubung secara global, dan aman.

Reni Kusumowardhani

Ia adalah pakar Psikologi Forensik sekaligus Dewan Pertimbangan dari Asosiasi Forensik Indonesia (Apsifor). Selain itu, Reni juga merupakan Ketua III Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI).

Reni Kusumowardhani merupakan psikolog yang bergerak di bidang forensik dengan membuka praktik pribadi sejak tahun 1988 dan memulai terjun di ranah hukum sejak tahun 1994 hingga sekarang.

Timboel Siregar

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia ini juga merupakan Koordinator Advokasi BPJS Watch sejak tahun 2012 hingga sekarang.

Kegiatan sehari-hari Timboel banyak bergerak di bidang jaminan sosial dan ketenagakerjaan dan beberapa kali pula menjadi narasumber, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Tolhas Damanik

Ia merupakan Penasihat Hak Disabilitas pada General Election Network for Disability Access. Hingga hari ini, Tolhas aktif di bidang pemberdayaan para penyandang disabilitas yang tidak terbatas pada isu pendidikan, melainkan juga bidang pemberdayaan politik dan isu perburuhan.

Tukiman Taruna Yoga

Dosen Pascasarjana Program Studi Penyuluhan Pembangunan Universitas Sebelas Maret ini pernah menjadi calon legislatif untuk DPD pada Pemilu 2004.

Pada pemilu tersebut, Tukiman menjadi calon dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah (Jateng) dengan total suara sah pada pemilihan umum untuk DPD dari Jateng adalah 15.694.741.

Vina Adriany

Ia adalah seorang Guru Besar bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan gender sekaligus Kepala Pusat Studi Gender dan Anak dari Universitas Pendidikan Indonesia, Bogor, Jawa Barat.

Ia juga sempat menjadi Asisten Pengajar Departemen Riset Pendidikan, Lancaster University, Inggris hingga menjadi Asisten Peneliti Fakultas Pendidikan Universitas Islam Internasional Malaysia.

Selain itu, Vina juga menjabat sebagai Direktur Pusat Kajian dan Pengembangan Pendidikan Usia Dini Kawasan Asia Tenggara atau SEAMEO CECCEP.

Percetakan Tiandao

Universitas Pignatelli Triputra Gelar Lokakarya Pengembangan Kurikulum OBE******

Dalam lokakarya tersebut, para peserta tidak hanya mendapatkan pengetahuan teoritis, tetapi juga berkesempatan untuk berdiskusi dan bertukar pengalaman dengan sesama akademisi. Materi-materi yang disampaikan oleh  Joseph Stanislaus Harjanto Prabowo, memberikan pandangan mendalam tentang konsep OBE dan implementasinya, serta cara efektif untuk menetapkan dan mengukur KPI Dosen.

Dosen dan staf akademik Universitas Pignatelli Triputra diharapkan dapat mengaplikasikan pemahaman yang didapat dalam pengembangan kurikulum yang responsif dan pencapaian KPI yang optimal. Lokakarya tersebut menjadi tonggak penting dalam meningkatkan standar pendidikan di universitas dan memberikan dampak positif bagi perkembangan karir dosen.

Universitas Pignatelli Triputra berkomitmen untuk terus menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sejenis guna memberikan dukungan dan sarana bagi pengembangan akademik yang berkelanjutan di lingkungan kampus.

Keberhasilan lokakarya ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mencetak lulusan yang kompeten dan siap bersaing di dunia global.