trik maxwin olympus

Tahta Tuhan

Apa itu Bursa Karbon yang Baru Diluncurkan Jokowi Hari Ini?******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan Bursa Karbon Indonesia pada hari ini, Selasa (26/9).

Ia berharap kehadiran bursa karbon bisa berkontribusi untuk melawan krisis iklim.

"Hasil dari perdagangan ini akan direinvestasikan kembali pada upaya menjaga lingkungan khususnya melalui pengurangan emisi karbon," kata Jokowi saat meresmikan peluncuran bursa karbon di Gedung Bursa Efek Indonesia.

Jika dikalkulasi, potensi Bursa Karbon Indonesia diperkirakan melampaui Rp3.000 triliun.

Lantas apa itu bursa karbon?

Merujuk Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2023, bursa karbon adalah sistem yang mengatur perdagangan karbon dan/atau catatan kepemilikan unit karbon.

Sementara, perdagangan karbon adalah mekanisme berbasis pasar yang ditujukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui kegiatan jual beli unit karbon.

Yang dijual di bursa karbon adalah kredit atas pengeluaran karbondioksida atau gas rumah kaca.

Mengutip Perpres Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional, perdagangan karbon juga ditujukan untuk mengendalikan perubahan iklim.

Selain itu, kehadiran bursa karbon juga sebagai cara Indonesia berkontribusi dalam membatasi kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2 derajat celcius hingga 1,5 derajat celcius.

[Gambas:Video CNN]

Semua langit dan dunia

Luhut Ungkap Jokowi Capek Dengar Forum Internasional yang Tak Konkret******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan InvestasiLuhut Binsar Panjaitan mengungkap curhatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal komitmen negara maju dalam forum-forum internasional. Menurut Jokowi, banyak forum tersebut yang tak berbuah langkah konkret.

Mulanya, Luhut mengungkap banyak forum internasional yang bicara wacana angka yang akan digelontorkan. Namun tak dibarengi dengan program konkret.

"Kami enggak mau bicara kalau di forum internasional, kan, bicara triliun dolar, low hanging fruit. Ya kita sih enggak usah gitu-gituan lah, yang kecil-kecil. US juta, US juta, US juta tapi konkret kepada masalah," ujar Luhut dalam Forum Merdeka Barat (FMB) 9, Road to AIS Forum 2023, Senin (25/9).

"Misalnya sampah laut, masalah coral reef, misalnya apalagi, replanting mangrove, restore coral reef, itu kan hal-hal yang bagus tadi. Terus kemudian perikanan kita juga coba sharing sama mereka," lanjut dia.

Kepadanya, Jokowi mengaku lelah dengan wacana di forum internasional yang tak berbuah langkah konkret.

"Pak presiden sendiri, Pak Jokowi, sama juga orangnya pragmatic aja, dia bilang, 'Pak Luhut ini bicara udah, capek saya malas bicara begituan itu, saya ingin yang konkret apa Pak Luhut,' itu yang kita tularkan, dan negara-negara, maaf, yang negara-negara berkembang itu kan butuh yang konkret," ujar dia.

Lihat Juga : Faisal Basri Sebut Luhut Tak Setuju Larangan Ekspor Nikel

Luhut mengungkap sejumlah upaya konkret yang sudah terjalin antara Indonesia dan negara lain misalnya pemurnian minyak atau oil refinery dengan negara Afrika.

"Misalnya, Presiden memutuskan kerja sama dengan Kenya untuk oil refinery, kita kerja sama dengan Mozambik, kemudian dengan South Africa itu semua proyek-proyek konkret," kata Luhut.

Tak hanya itu, ada juga kerja sama di sektor pangan. Luhut menyebut kerja sama antarnegara ini membuahkan keuntungan, salah satunya dari sisi harga yang lebih murah.

"Kita impor sapi daging, ya makanan kita impor langsung daripada kita impor tempat lain lebih murah 10-15 persen. Ya, kita impor dari mereka," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Sementara itu, Presiden Jokowi lagi-lagi tak hadir secara langsung dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang digelar pada 19-26 September di New York, Amerika Serikat.

Absennya Jokowi ini sudah berlangsung sejak sang Presiden memerintah Indonesia pada 2014 lalu. Jokowi tak pernah sekalipun menghadiri secara langsung rapat besar para pemimpin negara tersebut.

Ia selalu mengirimkan perwakilan mulai dari wakil presiden hingga menteri luar negeri.

Pada 2020 dan 2021, Jokowi sebetulnya ikut untuk yang pertama kalinya dalam pertemuan tingkat tinggi tersebut. Namun, saat itu dia tak hadir secara langsung melainkan virtual imbas pandemi Covid-19.

Pakar Hubungan Internasional dari Universitas Airlangga (Unair), Radityo Dharmaputra, mengatakan Jokowi adalah pemimpin yang menganut kebijakan luar negeri berdasarkan kalkulasi keuntungan ekonomis.

Menurut Radityo, kunjungan ke PBB tak akan dirasa begitu menguntungkan karena tidak akan langsung menghasilkan investasi maupun benefit ekonomi bagi Indonesia.

Saya melakukan hiburan di dunia lain

Bahlil Klaim 322 KK Warga Rempang Sukarela Digeser ke Tanjung Banun******

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengklaim sebanyak 322 kartu keluarga (KK) warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau menyatakan sukarela untuk bergeser meninggalkan area yang menjadi lokasi pembangunan Rempang Eco City ke Tanjung Banun. 

Bahlil mengatakan jumlah tersebut merupakan bagian dari 961 KK yang menjadi prioritas pergeseran ke Tanjung Banun.

"Saya menyampaikan juga ada fakta dari 961 KK, yang sudah menyatakan sukarela untuk digeser itu sudah mencapai 322 per hari ini," tuturnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Senin (2/10).

Pilihan lokasi ke Tanjung Banun juga berasal dari usulan warga lantaran sebelumnya pemerintah merencanakan relokasi ke Pulau Galang. Warga pun akan diberikan ganti rugi yang sepadan untuk menyambung hidup ke depannya.

"Jadi tidak benar kalau ada isu dipaksa-paksa. Awalnya iya, ada saudara kita dari aparat yang masuk. Tapi setelah saya turun enggak ada lagi. Jangan kalian berpolitik kalau isu-isu begini," lanjut dia.

Ia menjelaskan pemerintah nantinya akan memberikan rumah, sertifikat, pelabuhan, sekolah, hingga masjid. Ia mengklaim akan bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk mewujudkan hal tersebut.

Lebih lanjut, Bahlil juga mengklaim sudah bersosialisasi dengan sekitar 1.000 warga perkampungan di Pulau Rempang. Ia mengaku berkunjung ke Rempang karena diundang oleh para tokoh masyarakat setempat untuk mensosialisasikan keputusan-keputusan pemerintah.

"Bahkan beberapa ada yang tepuk tangan. Ada videonya. Tapi ada juga yang tidak setuju. Itu benar," ujar Bahlil.

Bahlil mengatakan BP Batam akan menyediakan rumah dengan luas lahan 500 m2 dan rumah tipe 45 seharga Rp120 juta dan dana Rp1,2 juta per orang untuk sewa rumah sementara, serta Rp1,2 juta untuk biaya hidup seperti makan.

"Itu adalah prioritas pemindahan penduduk totalnya 961 KK dan Kampung Tanjung Banun setelah itu arahan Presiden kepada Kementerian PUPR dan kami jadi kampung percontohan," terang Bahlil.

[Gambas:Video CNN]

Penjahat super yang tak terkalahkan di alam semesta

5 Temuan Sementara Hasil Survei Warga Rempang oleh Ombudsman******

Ombudsman RI mengungkapkan lima hasil temuan sementara terkait konflik relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau imbas rencana pembangunan proyek Rempang Eco City.

Pertama, Ombudsman menemukan bahwa sertifikat hak pengelolaan (HPL) atas nama BP Batam belum diterbitkan. Hal ini dikarenakan lahan yang dimohon belum jelas sebab masih dikuasai oleh masyarakat.

"Badan pertanahan akan mengeluarkan sertifikat kalau area itu sudah tidak ada penghuni lagi. Itulah kenapa, mereka sepertinya kemudian tergesa-gesa untuk mendesak warga di kampung-kampung tua itu keluar dari area itu," ucap Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (27/9).

"Meskipun dapat diperpanjang dengan persetujuan menteri. Kalau dalam jangka waktu ini enggak terbit, ya memang kemudian gugur kalau dia enggak mengajukan perpanjangan. Artinya sertifikat HPL tidak akan pernah terbit," jelas Johanes.

Kedua,program Rempang Eco City memang termasuk proyek strategis nasional (PSN). Dasar hukum ini baru saja keluar tahun ini dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023.

Ketiga,terdapat warga yang tetap menolak relokasi yang dilakukan oleh BP Batam. Johanes menjelaskan bahwa warga di tiga kampung tua di Rempang merasa tempat tinggalnya sudah turun temurun dan tak ada jaminan akan mendapatkan sumber mata pencaharian yang sama.

"Pada dasarnya, beberapa kampung yang kami survei, warga merasa mereka ini sudah turun-temurun, generasi ke generasi di sana. Bahkan ada yang sampai 6-7 generasi sudah di situ dan mereka merasa tidak ada jaminan bahwa mereka kalau dipindahkan akan mendapatkan sumber-sumber mata pencaharian yang sama," lanjut dia.

Selain itu, menurut temuannya, pemerintah belum melakukan sosialisasi secara masif dan menyampaikan informasi yang menyeluruh terkait apa yang direncanakan dan apa yang akan terjadi kepada warga di Pulau Rempang.

"Warga menilai belum ada kepastian, baru janji-janji. Memang secara objektif kita tahu bahwa tempat-tempat untuk memindahkan mereka juga belum siap," ungkap Johanes.

Keempat,belum ada dasar hukum terkait ketersediaan anggaran, pemberian kompensasi dan program yang dijanjikan secara keseluruhan dari BP Batam. Dalam hal ini, terkait dengan pemberian kompensasi berupa rumah pengganti, uang tunggu dan hunian sementara bagi warga terdampak.

"Itu kan tidak serta-merta uangnya ada, ya mesti harus ada dasar hukumnya juga agar program jalan," katanya.

Kelima,seluruh perkampungan tua di Batam belum ditetapkan batasnya oleh Pemkot Pemerintah Kota Batam. Johanes mengatakan hal ini secara langsung dinyatakan oleh Lembaga Adat Melayu yang mewakili komunitas kampung tua.

"Mereka sejatinya menghendaki segera ada penetapan batas-batas kampung tua itu yang pernah dimulai tahun 2004 dengan berbagai kebijakan pemerintah kota saat itu tapi tidak tuntas," ungkap dia lebih lanjut.

[Gambas:Video CNN]

Jungler hutan super di kota

Luhut: Kereta Cepat Jakarta******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan tarif Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB) gratis hingga pertengahan Oktober 2023.

Hal itu ia sampaikan saat peresmian Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Stasiun Halim, Jakarta, Senin (2/10).

"Berkat tingginya rasa penasaran masyarakat terhadap uji coba gratis KCJB, maka kami bersepakat hingga pertengahan Oktober, Bapak Presiden, pengoperasian kereta api cepat Jakarta Bandung masih tidak digunakan biaya atau gratis," ujar Luhut.

Luhut mengakui sejak mendapat penugasan untuk melanjutkan pembangunan proyek kereta api cepat pada akhir 2019, pihaknya menemukan banyak masalah dan kendala. Permasalahan itu mulai dari pembebasan lahan yang belum terkoordinasi dengan baik hingga kesulitan pendanaan saat Covid-19.

"Presiden tentu tidak heran banyak pihak yang pesimis proyek ini akan bisa diselesaikan tapi saya ingin melaporkan presiden, Bapak (Jokowi) memberikan semangat kepada kami untuk menyelesaikan kereta api ini," ujarnya.

Peresmian itu, sambung Luhut, juga menjadi pembuktian proyek ini bisa diselesaikan dan dapat dioperasikan. Hal ini tidak lepas dari kerja sama yang baik dari seluruh pihak baik pemerintah pusat, daerah, BUMN, masyarakat, swasta, pemerintah Tiongkok dan seluruh perusahaan yang terliba.

"Banyak lagi elemen-elemen yang terlibat, terpadu menyelesaikan proyek ini," ujarnya.

Luhut mengungkapkan proyek kereta api cepat Jakarta Bandung ini memberikan banyak manfaat bagi bangsa, mulai dari terciptanya lapangan kerja baru, utamanya bagi masyarakat lokal, hingga sejumlah multiplier effect terhadap moda transportasi lain yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi di wilayah yang dilintasi oleh jalur kereta api cepat.

Selain itu, proyek itu juga memungkinkan terjadinya transfer teknologi yang mutakhir terutama di bidang konstruksi dan modernisasi sistem perkeretaapian .

"Ke depannya, kami berharap kereta api cepat Jakarta-Bandung akan mendorong masyarakat untuk lebih menggunakan transportasi umum dalam rangka mengurangi angka emisi karbon dari sektor kendaraan pribadi," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Planet terbelah menjadi dua

RI Impor dari Israel Rp266,4 M Sejak Awal Tahun, Mayoritas Peralatan******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengimpor barang dariIsrael senilai US,4 juta atau setara Rp226,45 miliar (asumsi kurs Rp15.726 per dolar AS).

"Total impor Israel selama Januari sampai dengan September 2023 adalah sebesar US,4 juta," ucap Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers, Senin (16/10).

Ia menuturkan komoditas impor dari Israel utamanya adalah mesin peralatan mekanis, perkakas, peralatan dari logam tidak mulia, dan mesin perlengkapan elektrik.

"Kalau kita tidak memiliki hubungan diplomatik tidak berarti secara ekonomi kita tidak boleh melakukan hubungan dagang. Tetap bisa dilakukan karena ini adalah bisnis itu bisnis sifatnya," terangnya.

Amalia lantas menuturkan nilai impor dari Israel sejak 2020 hingga 2022 lalu. Tercatat, nilai impor tersebut berfluktuasi.

Ia merinci impor dari Israel mencapai US,5 juta atau sekitar Rp888,81 miliar pada 2020.

Angka itu kemudian turun menjadi US,5 juta atau sekitar RP416,88 miliar pada 2021.

Selanjutnya, nilai impor dari Israel turun lagi menjadi US,8 juta atau sekitar Rp751,72 miliar.

Perang antara Israel dan Hamas Palestina masih terus bergejolak. Perang tersebut terjadi sejak 7 Oktober 2023 lalu.

Korban tewas akibat perang tersebut bertambah menjadi total 4.138 orang per Minggu (15/10) malam.

[Gambas:Video CNN]